Claim Missing Document
Check
Articles

Protection of Children's Rights: A Review of Child Marriage Policies in Indonesia, Malaysia, and India Kusmayanti, Hazar; Judiasih, Sonny Dewi; Yuanitasari, Deviana; Rajamanicham, Ramalinggam
SASI Volume 30 Issue 2, June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v30i2.2044

Abstract

Introduction: Child marriage is a phenomenon that continues and develops, the low knowledge and understanding of the community towards the perception of marriage. Child marriage should not be allowed anywhere in the world as it is a practice that violates general human rights and discriminates against women. Purposes of the Research:  In this research, the author will compare the prevention of child marriage in Indonesia, Malaysia, and India.Methods of Research: This research uses a normative juridical approach method. Researchers will study and examine the factors that cause child marriage and its legal protection to prevent child protection in Indonesia, Malaysia, and India. This research uses descriptive analytical research specifications by determining the laws and regulations relating to legal theories that are the object of research.Results of the Research: Indonesia increased the minimum marriage age for both sexes from 18 to 19 with the enactment of Law No. 16 of 2019. Malaysia, meanwhile, sets a maximum marriage age of eighteen. Initiatives to reduce the legal age of marriage, especially for women, have been made in both nations for socio-political and socio-cultural reasons. Alongside these initiatives, India has also ratified several conventions designed to end child marriage. These include the 1976 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the 1976 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), as well as the 1956 Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery.
Surogasi sebagai Alternatif untuk Melanjutkan Keturunan Dihubungkan dengan Undang-Undang Terkait Arinka Pinabiila Husna; Sonny Dewi Judiasih; Deviana Yuanitasari
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1761

Abstract

Infertilitas merupakan ketidakmampuan memiliki keturunan secara biologis yang dihadapi oleh sebagian pasangan. Mengatasi infertilitas dapat dilakukan dengan metode seperti inseminasi buatan, bayi tabung, dan surogasi. Surogasi telah diakui di beberapa negara, namun di Indonesia praktik ini dilakukan secara tertutup dan secara diam-diam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan surogasi sebagai alternatif melanjutkan keturunan dari perspektif hukum dan agama di Indonesia serta menganalisis akibat hukumnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terkait peraturan dan teori, serta wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surogasi di Indonesia tidak sah karena bertentangan dengan UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi yang melarang keterlibatan pihak ketiga dalam reproduksi berbantu. Perjanjian surogasi dapat dibatalkan secara hukum karena tidak memenuhi syarat perjanjian yang sah. Agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu menolak surogasi, sementara Buddha dan Khonghucu dapat diperbolehkan asalkan niatnya baik dan tidak merugikan pihak lain. Risiko hukum utama dalam surogasi adalah ketidakpastian status dan identitas anak yang dapat memicu sengketa hukum, di mana status anak dianggap sebagai anak dari ibu pengganti, bukan orang tua pemilik benih.
KESETARAAN KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HAL PEWARISAN ADAT BALI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS PATRILINEAL BALI Julianto, Aldi; Judiasih, Sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.219-228

Abstract

Sistem pewarisan adat Bali, yang mengesampingkan keberadaan anak perempuan. Anak perempuan tidak dibenarkan ikut campur terhadap harta warisan orang tuanya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan metode analisis normatif kualitatif. Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adat Bali dihubungkan dengan hukum waris patrilineal Bali bahwa ada kemungkinan peningkatan status anak perempuan menjadi ahli waris melalui prosedur adat tertentu Peralihan harta warisan juga bisa dilakukan melalui hibah, namun harus memperhatikan hak ahli waris lainnya dan tidak melebihi sepertiga dari total Kalayaan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk menyelaraskan praktik adat. Perlindungan waris terhadap perempuan dalam hal terjadi gugatan dari pihak saudara misan kepurusa dalam hukum waris adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pada dasarnya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali No. 01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 memberikan hak waris terbatas kepada perempuan, yakni setengah dari hak waris laki-laki setelah dikurangi 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Serta mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang meliputi asas kesatuan, ketergantungan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam menentukan hak waris adalah berupa tanggung jawab secara administratif maupun perdata.
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDONESIAN AND PHILIPPINE JUDICIAL SYSTEMS: IDENTIFYING THE ROLE OF CUSTOMARY COURTS Kusmayanti, Hazar; Dewi Judiasih, Sonny; Kania, Dede; Sulastri, Dewi
Cepalo Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v9no1.3677

Abstract

Customary dispute resolution institutions in Indonesia and the Philippines serve to provide indigenous peoples with access to justice beyond state courts. This research, employing a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification, highlights key differences between the two systems. In Indonesia, customary courts derive recognition from the 1945 Constitution, while in the Philippines, they are explicitly regulated under the Indigenous Peoples’ Rights Act (IPRA) of 1997, leading to greater integration with the national legal system. Indonesian customary courts handle a broader range of disputes, whereas Philippine customary courts primarily focus on land rights and natural resource management. Additionally, Indonesian customary court decisions often face dualism in the application of customary and national law when reviewed by state courts, while Philippine customary court decisions are more systematically recognized and enforced within the formal legal framework.
Empowering Women Entrepreneurs in MSMEs: The Role of Legal Advocacy in Overcoming Gender Barriers Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana; Judiasih, Sonny Dewi; Assalihee, Muhammadafefee
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 1 (2025): The Global Challenges on Advocacy and Law Enforcement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i1.8663

Abstract

The Indonesian government has recognized the importance of entrepreneurship in supporting the country's economy. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have become the backbone of national economic growth, with women playing a vital role in this sector. Despite their contribution, women entrepreneurs face various challenges that hinder their business development, such as limited access to capital, gender-based discrimination, legal and administrative barriers, and a lack of institutional support. These obstacles are rooted in social norms and an insufficiently responsive legal framework. This article explores how legal advocacy and institutional support can empower women MSME entrepreneurs. It argues for a more inclusive legal policy environment, examines the role of legal services such as legal aid and consultation, and discusses successful case studies of advocacy organizations helping women overcome systemic barriers. Furthermore, this paper provides practical recommendations for improving legal access and advocates for stronger collaboration between governments, legal institutions, and global advocacy networks. Through a gender-sensitive legal approach, optimizing women’s roles in MSMEs can contribute to inclusive economic growth and strengthened gender equality.
KESETARAAN KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HAL PEWARISAN ADAT BALI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS PATRILINEAL BALI Julianto, Aldi; Judiasih, Sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.219-228

Abstract

Sistem pewarisan adat Bali, yang mengesampingkan keberadaan anak perempuan. Anak perempuan tidak dibenarkan ikut campur terhadap harta warisan orang tuanya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan metode analisis normatif kualitatif. Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adat Bali dihubungkan dengan hukum waris patrilineal Bali bahwa ada kemungkinan peningkatan status anak perempuan menjadi ahli waris melalui prosedur adat tertentu Peralihan harta warisan juga bisa dilakukan melalui hibah, namun harus memperhatikan hak ahli waris lainnya dan tidak melebihi sepertiga dari total Kalayaan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk menyelaraskan praktik adat. Perlindungan waris terhadap perempuan dalam hal terjadi gugatan dari pihak saudara misan kepurusa dalam hukum waris adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pada dasarnya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali No. 01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 memberikan hak waris terbatas kepada perempuan, yakni setengah dari hak waris laki-laki setelah dikurangi 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Serta mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang meliputi asas kesatuan, ketergantungan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam menentukan hak waris adalah berupa tanggung jawab secara administratif maupun perdata.
The Developing of Minangkabau Customary Inheritance Judiasih, Sonny Dewi; Kusmayanti, Hazar; Rajamanicham, Ramalinggam; Artiana, Maureen Maysa
Media Iuris Vol. 8 No. 3 (2025): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v8i3.76766

Abstract

The matrilineal kinship system draws a female line. The problem of inheritance law becomes more complex if it occurs within the Minangkabau Indigenous Community. This is motivated by the fact that the Minangkabau Indigenous People are devout followers of Islam; they also have strong customary laws with matrilineal lineage and collective inheritance systems. The author uses a juridical-normative research method, while the research specification is descriptive and analytical. The data obtained was analyzed using qualitative juridical methods. In several inheritance disputes, judges of the Religious Courts in West Sumatra have applied the principle of “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” In implementing the inheritance system, Minangkabau customary law aligns with Islamic law without eliminating the values of the adat. The existing customary law must be subordinate to Sharia, that is, Islamic law derived from the Qur’an and Sunnah as the Kitabullah. Every customary rule must not deviate from Islamic Sharia, including inheritance law. In addition to following customary provisions, inheritance must also be in accordance with Islamic inheritance law, in this case, Faraidh.
The Validity Of Divorce Judgments By The Court For Catholic Couples According To Canon Law Regita, Emia; Judiasih, Sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 8 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i8.1308

Abstract

This research discusses the validity of divorce judgments issued by civil courts against Catholic couples from the perspective of Canon Law. Canon Law itself, as the internal legal system of the Catholic Church, does not recognize divorce as a means to end a valid marriage. Marriage is considered sacred and indissoluble. Although civil courts have jurisdiction to issue divorce judgments according to state law, this research examines how such judgments are viewed from the perspective of Canon Law and their impact on the religious status of divorced couples. Through analysis, this research finds that divorce judgments by civil courts do not alter the marital status in the context of the Catholic Church, which still considers the marriage valid and binding. This finding highlights the legal dualism between state law and Canon Law and its practical implications for Catholic individuals facing divorce. This research recommends the need for a deeper understanding and sensitive handling of divorce cases involving Catholic couples to avoid legal and religious conflicts.
Shifting The Customary Inheritance of The Minangkabau Tribe Based on The Perspective of Justice and Gender Equality D. Andra, Vini Aprila; Judiasih, Sonny Dewi; Kusmayanti, Hazar
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 1 (2025): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i1.49914

Abstract

The richness of Indonesian culture has an impact on the variation of regulatory systems that apply in each region, including the enactment of customary inheritance law for the Minangkabau Tribe. Modernity has an impact on the social adaptation of the community in addressing customary inheritance law. The research conducted examines the impact of injustice and gender inequality in Minangkabau customary inheritance law, as well as the shift in its provisions related to the principle of justice. The method used in the research is a normative juridical approach that focuses on exploring the interaction between customary inheritance law and positive law in the context of justice and gender equality. This qualitative approach research uses primary data through interviews and observations, as well as secondary data in the form of books, journals, and legal documents. The results of this study show that Minangkabau customary inheritance law which adheres to the matrilineal system gives the main role to women as heirs of high heirlooms. This reflects gender equality in Minangkabau society, where women are considered more capable of maintaining and caring for cultural and family heritage. However, over time, there has been a shift in gender roles, including men who have begun to become heirs influenced by migration and cultural acculturation. Nonetheless, the system still seeks to maintain a balance between customary traditions and the principles of Islamic law, which form the basis of inheritance distribution.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DAN UPAYA NOTARIS MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN Nadia Putri, Respati; Dewi Judiasih, Sonny; Anisa Lubis, Nanda
Veritas et Justitia Vol. 5 No. 2 (2019): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v5i2.3353

Abstract

One of the legal consequence of a marriage is a consolidation of husband and wife assets with the understanding that both parties before signing the marriage contract can decide otherwise, through the pre-nuptial contract. The Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015, made possible the making of a similar arrangement after the marriage contract has been signed.  The focus of this article is to explore, using a juridical normative approach, what legal protection exist for third parties.  The main finding is that legal protection is provided by requiring the contract be made by and before a notary public, registered at the Civil Registrar Office and all that is performed only after the Notary Public made an inventory of both spouse’s assets.