Claim Missing Document
Check
Articles

MODEL PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Sonny Dewi Judiasih; Deviana Yuanitasari; Revi Inayatillah
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.378 KB) | DOI: 10.14710/mmh.47.3.2018.252-267

Abstract

Perjanjian kawin merupakan perjanjian tentang aspek-aspek perkawinan yang timbul selama perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin setelah keluarnya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Artikel ini menganalisis mengenai pengaturan mengenai perjanjian kawin setelah berlakunya putusan MK No69/PUU-XII/2015 dan merumuskan model perjanjian kawin yang dibuat setelah berlakunya putusan MK.Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Analisis data secara yuridis kualitatif.Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menentukan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung, dan terdapat beberapa format dari model perjanjian kawin yang dapat menjadi panduan bagi para notaris yang akan membuat akta perjanjian kawin dan terdapat pula surat edaran dari Dirjen Dukcapil terkait Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.
Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia Sonny Dewi Judiasih; Efa Laela Fakhriah
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.736 KB)

Abstract

AbstractCustomary inheritance law in Indonesia consists of unique and specific patterns that describe the values of traditional Indonesian society that are based on collective and communal culture. There are three types of customary inheritance system: patrilineal, matrilineal, and parental. Every system has a uniqueness that makes it different with others. These differences often cause disputes and problems. The problems are related especially to the status of men and women in relation to patriarchal and matriarchal systems. Settlement of inheritance is done through discussion, approval, or legal remedies. Judges' decisions indicate that there is a renewal on the customary inheritance system in which men and women have equal opportunities to become inheritors of their parents. Abstrak Hukum waris adat di Indonesia terdiri dari pola unik dan spesifik yang menggambarkan nilai-nilai masyarakat tradisional Indonesia berdasarkan budaya kolektif dan komunal. Terdapat tiga macam sistem waris adat: patrilineal, matrilineal, dan parental. Setiap sistem memiliki perbedaan dan seringkali perbedaan tersebut menimbulkan sengketa dan masalah, terutama terkait dengan status laki-laki dan perempuan dalam hubungan sistem patriaki dan matriaki. Penyelesaian sengekta waris dilakukan melalui diskusi, persetujuan, atau upaya hukum. Putusan hakim mengindikasikan terdapat pembaharuan sistem waris adat di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ahli waris orang tua mereka.  DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6
CONSUMER PROTECTION RELATED TO DISPENSING PUMP MANIPULATION IN SPBU (GAS STATION) Deviana Yuanitasari; Sonny Dewi Judiasih; Ratu Chairunissa
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v7i2.10855

Abstract

Services in business activities at SPBU (gas station) often created problems between business operators and consumers that can cause cost to consumers. Underhanded practices are carried out by SPBU owner by manipulation digital technology systems that automatically measure the flow of fuel (dispensing pump) that is not in accordance with the measurements. This writing aims to review and analyze responsibility of business operators and legal protection for consumers related to manipulation dispensing pump of SPBU. The method used in this research is normative juridical with descriptive-analytical research specifications conducted with the approval of the regulations in the field of employment in terms of layoffs conducted by companies and research by interviewing the parties involved in industrial relations. Based on the research results obtained answers is: First, the responsibility of business operators who carry out manipulation dispensing pump is to revoke the PASTI PAS predicate within a period of two months and terminating cooperative relationship if the business operators is considered to inflict losses many consumers by Pertamina and granting compensation in accordance with Article 19 of UUPK. Second, legal protection for consumers is protection in the form of preventive and repressive, where prevention is carried out coaching by the government or Pertamina and repressive with law enforcement or settlement of consumer disputes both through the court and outside the court.
ASPEK HUKUM SURROGATE MOTHER DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Sonny Dewi Judiasih; Susilowati Suparto Dajaan
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 2 Maret 2017
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSurrogate Mother, ibu yang menyewakan rahimnya, adalah seorang wanita yang mengandung anak yang benihnya berasal dari pasangan lain dan setelah wanita tersebut melahirkan, maka wanita tersebut akan memberikan anak tersebut kepada pasangan darimana benih tersebut berasal. Artikel ini menguraikan kedudukan surrogacy agreement menurut Hukum perjanjian di Indonesia dan status hukum anak yang lahir dari surrogate mother, pengaturan pelaksanaan surrogate mother di beberapa negara sebagai perbandingan dan untuk memahami dan mengkaji perlunya pengaturan surrogate mother di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Indonesia belum memiliki aturan yang spesifik mengenai surrogate mother, dalam pelaksanaan surrogate mother yang terkait dengan surrogacy agreement tidak dimungkinkan dilakukan di wilayah hukum Indonesia, status anak yang lahir dari surrogate mother dalam kaitan dengan pengaturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari surrogate mother, bukan anak dari orang tua yang menitipkan benih di rahim surrogate mother. Banyaknya praktik yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan surrogate mother, maka perlu dibuat aturan sebagai panduan dalam pelaksanaan surrogate mother yang dimaksudkan untuk ketertiban dan kepastian hukum.Kata kunci: aspek hukum; surrogate mother; surrogacy AbstractSurrogate mother is defined as woman carrying another person’s embryo and gives birth to a baby for the person who donors the embryo. The unique characteristic arises from who will be called as the parent. Surrogate mother exists because the wife usually obtain something wrong in her uterus thus cannot carrying a child, subsequently the role of the wife to carry and give birth is transferred to another woman, either voluntarily or because of the money. The purpose of this research is to comprehend and analyse the status of surrogacy agreement in Indonesian contract law; the status of child born through surrogacy; the regulations regarding surrogate mother implemented in several countries as comparison; lastly, to formulate a suitable regulation of surrogate mother in Indonesia. The method used by the author in discussing problems in this research is normative. Specifications research used is by analyzing juridical analysis or the problem based on the statutory provisions related to family law and contract law, literature, other sources related to this research. To obtain the necessary data through the study of literature and field studies were obtained for onward normative data is analyzed normative qualitatively. The results of the research are, Indonesia do not have specific regulationns regarding surrogate mother,thus surrogacy can not be implemented in Indonesia. In relation with Law Number 1 of 1974 concerning marriage, the status of child born through surrogacy is the legitimate child of the surrogate mother, not the intended parent. As a result of comparison with several countries, many countries reject and many accept the existence of surrogate mother. Lastly, due to rampant practice of surrogacy in the society, the writer concludes the government need to promptly draft a regulation as a guidance of surrogacy practice to maintain order and legal certainty in the society.Keywords: gestational surrogacy; legal status; surrogate mother; traditional surrogacy.
ASPEK HUKUM WAJIB BELAJAR SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN PRAKTIK PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA Levana Safira; Sonny Dewi Judiasih; Betty Rubiati; Deviana Yuanitasari
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 2 Maret 2019
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPerkawinan bawah umur adalah perkawinan yang terjadi dibawah usia 18 tahun. Artikel ini menguraikan aspek hukum wajib belajar sebagai alat yang paling kuat untuk terhindar dari perkawinan anak. Indonesia memiliki kebijakan wajib belajar 9 tahun yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian ditingkatkan masa waktu menduduki pendidikan menjadi 12 tahun melalui “Program Indonesia Pintar” yang merupakan janji politik era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis secara normative kualitatif. Hasil penelitian bahwa Indonesia belum memiliki payung hukum yang kuat terkait peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, dalam kaitannya untuk megentaskan perkawinan bawah umur, wajib belajar baru mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menentukan batas usia perkawinan bagi perempuan namun belum cukup untuk mengentaskan perkawinan bawah umur keseluruhan karena diketahui banyaknya pelangsungan perkawinan terjadi pada anak rentan usia 16-17 tahun. Terkait dengan masih banyaknya perkawinan bawah umur di Indonesia yang terjadi maka perlu didukung dengan dibuat aturan hukum yang mengatur peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, sehingga adanya kebijakan yang mewajibkan seorang anak untuk menyelesaikan pendidikannya sampai dengan usia 18 tahun.Kata kunci: anak; pendidikan; pernikahan; wajib belajar. ABSTRACTChild Marriage is marriage that is conducted under the age of 18 years old. This article analyses the aspect law of compulsory education as the strongest tool to avoid child marriage. Indonesia has regulated compulsory education of 9 years in Act No. 20 of 2003 on National Education System which was gradually elevated to 12 years of compulsory education through “Program Indonesia Pintar” which was a political promise in the era of President Jokowi and Vice President Jusuf Kalla. The method used to approach was normative-juridicial and data obtained through library and field studies that were analyzed normative-qualitatively. The research concluded that Indonesia has not yet have a strong legal protection towards elevating compulsory education from 9 years to 12 years, in relation to erase child marriage, compulsory education only supports the implementation of Act No. 1 of 1974 on Marriage in determining the age limit of marriage for women but not yet enough to alleviate child marriage entirely knowing the number marriages vulnerably occur between children aging 16-17 years old. Relating to the number of child marriage in Indonesia it is necessary that a regulation to be made regulating the elevation of compulsory education to 12 years, resulting to a policy obligating children to finish their education to the age of 18.Keywords: child; compulsory education; education; marriage. DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.13
THE STATUS OF MATRIMONIAL PROPERTY OWNERSHIP IN MIXED MARRIAGES Sonny Dewi Judiasih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.462 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15902

Abstract

Many Indonesians have committed themselves into a mixed marriage, both in Indonesia and outside the country. Mixed marriage would mean that there are differing nationalities who abide under two different state laws and as consequence of this, issues of private international law in joint property would emerge. On the status of ownership on immovable assets such as land, the nationality principle must be paid attention to, because according to Indonesian law, only Indonesian citizens may have access to Land Ownership Rights. Thus, in mixed marriages, foreign spouses (husband or wife) may not have land ownership rights. Masyarakat Indonesia banyak yang melakukan perkawinan campuran, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Pelaksanaan perkawinan campuran menyebabkan adanya perbedaan kewarganegaraan dimana mereka tunduk pada sistem hukum yang berlainan sehingga melahirkan masalah hukum perdata internasional dalam pengaturan harta bersama. Mengenai status kepemilikan atas benda tidak bergerak seperti tanah, terdapat asas nasionalitas yang harus diperhatikan, yaitu hanya WNI saja yang boleh mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Oleh karena itu, dalam perkawinan campuran, suami atau istri yang berkewarganegaraan asing tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah.
Pelaksanaan Perkawinan Bawah Umur Yang Dilakukan Tanpa Dispensasi Kawin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Aldani Katya; Sonny Dewi Judiasih; Deviana Yuanitasari
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19430

Abstract

Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum cukup usia minimal kawin sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Terhadap usia minimal kawin bisa dilakukan suatu penyimpangan, yaitu dispensasi kawin yang diartikan sebagai izin kawin bagi seseorang yang belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Diketahui pada tahun 2020 terdapat 330.000 perkawinan anak yang tidak mempunyai dispensasi kawin. Oleh karenanya tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis mengenai status hukum dari perkawinan bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi kawin dan perlindungan hukum bagi perempuan yang melaksanakan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, data diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi kawin status hukumnya adalah perkawinan bawah tangan, perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum, pengakuan hukum, dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin khususnya perempuan adalah dengan cara dicatatkannya perkawinan tersebut, namun sebelum dicatatkan pada instansi yang berwenang, terlebih dahulu diajukan sebuah itsbat nikah ke pengadilan, dengannya perkawinan dapat diakui secara hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN HUKUM ISLAM Shania Dwi Hidayati; Sonny Dewi Judiasih; Fatmi Utarie Nasution
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v4i1.961

Abstract

ABSTRAKSeorang anak yang terlahir dari perkawinan siri maka anak tersebut akan dikatakan sebagai anak luar kawin dan perlu adanya pembuktian sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Seperti kasus yang ada dalam Putusan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Sor dan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang mana masing-masing dari pihak ayah tidak mau melakukan pembuktian ilmu pengetahuan atau tes DNA sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pembuktian dan hak anak yang lahir dalam perkawinan siri melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pengumpulan data informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan status perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam adalah sah jika mengacu pada keabsahan perkawinan secara hukum agama masing-masing dan memperhatikan syarat dan rukun perkawinan. Dalam hal ayah tidak mau melakukan pembuktian sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka hakim akan memeriksa kembali pada alat bukti lain yang sah menurut hukum.Kata kunci: pembuktian; perkawinan; siri ABSTRACTA child born from an unregistered marriage will be said to be an illegitimate child and it is necessary to prove it in accordance with the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Such as the case in Decision Number 125/Pdt.P/2022/PA.Sor and Decision Number 89/Pdt.G/ 2020/PA.Sbh where each of the fathers does not want to do scientific proof or DNA test according to Constitutional Court Decision. This study aims to determine the evidence and rights of children born in unregistered marriages through the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and Islamic Law. This study uses a normative juridical approach by using information data collection obtained from library research and field research (interviews). Based on the results of the study, the status of unregistered marriages according to Law Number 16 of 2019 and Islamic Law is valid if it refers to the validity of marriage according to the law of each religion and pays attention to the terms and pillars of marriage. In the event that the father does not want to prove according to the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, the judge will re-examine other evidence that is legal according to law.Keywords: evidence; marriage; siri
PERUBAHAN SYARAT USIA PERKAWINAN BAGI WANITA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR Ainun Yusri Dwiranti; Sonny Dewi Judiasih; Betty Rubiati
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.1.48-65

Abstract

ABSTRACT The practice of underage marriage in Indonesia is still rife, including in Indramayu Regency. The change in the age of marriage as a manifestation of the Decision of the Constitutional Court Number 22 / PUU-XV / 2017 which is regulated in Law Number 16 of 2019 contains the minimum age for women to marry from 16 to 19. To make people implement these regulations, government efforts are needed to increase public awareness of the importance of implementing regulations in their daily lives. This study aims to determine the implementation of the regulations on the equalization of age requirements for the community in Indramayu Regency and the Government's efforts to increase public awareness in order to implement regulations on the Marriage Law. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive writing specifications. The results of this study indicate that the regulation on the equalization of marriage age requirements for the people of Indramayu Regency in its implementation has not completely prevented underage marriages, the Government's efforts are needed to increase public awareness of the importance of implementing regulations in social life. Keywords: Dispensation; Marriage; Underage Marriage.AbstrakPraktik perkawinan dibawah umur di Indonesia masih marak terjadi, termasuk di Kabupaten Indramayu. Perubahan usia perkawinan sebagai perwujudan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 memuat usia minimal wanita untuk menikah yang sebelumnya 16 tahun naik menjadi 19 tahun. Untuk membuat masyarakat melaksanakan peraturan tersebut diperlukannya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan peraturan dalam kehidupan sehari – hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi regulasi penyetaraan syarat usia terhadap masyarakat di Kabupaten Indramayu serta upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melaksanakan regulasi UU Perkawinan. Penelitian ini menggunakan  metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi penyetaraan syarat usia perkawinan terhadap masyarakat Kabupaten Indramayu dalam implementasinya belum sepenuhnya mencegah perkawinan dibawah umur, diperlukannya upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kata kunci: Dispensasi; Perkawinan; Perkawinan dibawah umur.
Fulfilling Education Rights for Girls in Child Marriage to Achieve SDGs Gender Equality Meliesa Permatahati; Sonny Dewi Judiasih; Nyulistiowati Suryanti
Unram Law Review Vol 7 No 1 (2023): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v7i1.252

Abstract

The age minimum for marriage in Indonesia is 19 years old for both men and women, but those who are underage can still marry legally by applying for marriage dispensation through a religious court or district court depending on the child’s religion. Child marriage can lead to school dropout since formal school doesn’t accept students who are married so these children will be returned to their parent, most child marriage cases involves girls more than boys which can lead to gender inequality. This research is conducted by a normative juridical method which utilized secondary data resources such as primary, secondary, and tertiary legal materials. Applicable law regarding the right to education for children is studied by referencing marriage law and national educational system law. The method used in this research is descriptive-analytical data including factual behavior in society and verbal respondent’s statement. There are few regulations regarding the right to education for children but in practice, these regulations are difficult to be applied since the school has its authority. In cases like this, there are alternative ways to fulfill the right to education for girls in child marriage as participating in open schools and learning centers held by the community. Gender equality and education are deeply connected and can not be achieved without one another.