Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Law, Development and Justice Review

Implikasi Hukum Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Siti Malikhatun Badriyah; R. Suharto; Kashadi Kashadi
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5140

Abstract

In the agreement a strong guarantee is needed to provide legal protection for the parties. One of them is Encumbrance Right. Encumbrance Right occur after registration of Underwriting Rights at the Land Office. But in practice, often the Encumbrance Right only reaches the making of Power Of Attorney To Establish Encumbrance Right (SKMHT). This study aims to find evidence and analyze the use of SKMHT in the Housing Ownership Credit (KPR) agreement and its legal consequences if the debtor defaults. The research method used is qualitative with a socio legal approach. The results of the study indicate that in the KPR agreement many liability rights are imposed by using SKMHT without being followed by the making of the Deed of Giving Encumbrance Rights and the Registration of Encumbrance Rights. As a result, Encumbrance Rights do not occur, so that if the debtor defaults on the creditor does not have the right of execution as the holder of the Encumbrance Rights as determined in the Encumbrance Rights Act.  ABSTRAK Dalam perjanjian dibutuhkan jaminan yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Salah satunya adalah Hak Tanggungan. Hak Tanggungan terjadi setelah pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan. Namun dalam praktik seringkali Hak Tanggungan hanya sampai pada pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti-bukti dan menganalisis  penggunaan SKMHT dalam perjanjian Kredit Pemilikan  Rumah (KPR) serta akibat hukumnya jika debitor wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan socio legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian KPR banyak dilakukan pembebanan  Hak Tanggungan dengan menggunakan SKMHT tanpa diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Pendaftaran Hak Tanggungan. Akibatnya Hak Tanggungan tidak terjadi,  sehingga jika debitor wanprestasi kreditor tidak memiliki hak eksekusi sebagai Penerima Hak Tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Hak Tanggungan.Kata Kunci: hak tanggungan, kredit, surat kuasa, hak tanggungan, wanprestasi. 
Kepemilikan Rumah Susun Di Indonesia R. Suharto; Siti Malikhatun Badriyah; Kashadi Kashadi
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5137

Abstract

Technologically, a multi-storey building system whose spaces can be used individually has long been known in Indonesia. The system of building ownership is a single ownership system that is now being developed which is ownership of a multi-storey building with shared property, which is called rumah susun, condominium, or strata title. Ownership of Satuan Rumah Susun (HMSRS) is a new institution of material rights, this HMSRS is individual and separate, in addition to ownership of the apartment unit the ownership rights to the apartment unit (HMSRS) concerned also include joint ownership of what is called a joint part, shared objects, and shared land where all are inseparable from the SRS concerned.ABSTRAKSecara teknologi, sistem Gedung bertingkat yang ruang-ruangnya dapat dipakai secara individu sudah lama dikenal di Indonesia. Sistem pemilikan Gedung tersebut adalah sistem pemilikan tunggal yang sekarang dikembangkan adalah kepemilikan Gedung bertingkat dengan milik bersama, yang disebut dengan rumah susun, kondominium, atau strata title. Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) merupakan suatu Lembaga baru hak kebendaan, HMSRS ini bersifat perorangan dan terpisah, selain pemilikan atas satuan rumah susun hak pemilikan atas satuan rumah susun (HMSRS) yang bersangkutan meliputi juga kepemilikan bersama atas apa yang disebut bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama di mana semuanya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SRS yang bersangkutan.