Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.726

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Diponegoro Law Journal Pandecta Lentera Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Law, Development and Justice Review Gema Wiralodra JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Batulis Civil Law Review PAMALI: Pattimura Magister Law Review Journal of Education Research Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum

Siti Malikhatun Badriyah, Siti

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Author-ID : 2957356

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

IMPLIKASI HABISNYA JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN BAGI KREDITOR UNTUK MELAKSANAKAN EKSEKUSI Nuryati, Nuryati; Badriyah, Siti Malikhatun; Wisnaeni, Fifiana
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PRODUK KREASI PADA PEGADAIAN CABANG KOSAMBI TANGERANG Umami, Fadli; Badriyah, Siti Malikhatun; Irawati, Irawati
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Pegadaian as a credit institution established by the government and held on the basis of a lien law. Pegadaian became an institution that helped improve the economy by giving loans based on pawning laws to small communities, especially Micro, Small and Medium Enterprises. Pegadaian has several products, one of which is interesting is the Fiduciary Collateral Credit (KREASI). The method used in this article is the empirical juridical approach. Data collection method is done by interview and literature study. Fiduciary guarantees for pawnshop creations at Pegadaian apply throughout Indonesia, so that research is carried out anywhere based on the same regulations and the same SOP. Fiduciary collateral objects for Pawn Creation products in Pegadaian are limited to four or more wheeled motorized vehicles, both black plates and yellow plates, and two-wheeled motorized vehicles. Execution is carried out if for three consecutive months the debtor is in arrears in installments then the Branch Manager has been given a Warning Letter I to Warning Letter III but there has been no response from the Debtor, the Pawnshop has the right to take the collateral to be auctioned later.Keywords: fiduciary mortgage loans; the object; execution; pawnshopAbstrakPegadaian sebagai lembaga kredit yang didirikan oleh pemerintah dan diselenggarakan atas dasar hukum gadai. Pegadaian menjadi lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pegadaian memiliki beberapa produk, salah satu yang menarik menarik adalah Kredit Agunan Fidusia (KREASI). Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Jaminan fidusia pada produk pegadaian kreasi di Pegadaian berlaku untuk seluruh Indonesia, sehingga penelitian dilakukan dimanapun didasarkan pada peraturan yang sama dan SOP yang sama. Objek yang menjadi jaminan fidusia pada produk Gadai Kreasi di Pegadaian hanya terbatas pada pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam, maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua. Eksekusi dilakukan apabila selama tiga bulan berturut-turut debitur menunggak angsuran kemudian oleh Manajer Cabang telah diberi Surat Peringatan I sampai Surat Peringatan III tetapi tidak ada tanggapan dari Debitor, maka Pegadaian berhak mengambil barang jaminan untuk selanjutnya dilelang.Kata kunci : kredit agunan fidusia; objek; eksekusi; pegadaian

Kedudukan Perjanjian Kerjasama Notaris dengan Bank (Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris) Hutagalung, Tya Pancawati; Badriyah, Siti Malikhatun; Irawati, Irawati
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.39002

Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan Lumbanraja, Brata Yoga; Badriyah, Siti Malikhatun; Cahyaningtyas, Irma
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.38840

Analisis Yuridis Perjanjian KREASI untuk Usaha Kecil di PT. Pegadaian Ngawi Purbaningrum, Anggi Indah; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.50477

ABSTRACTThe credit program from Perum Pegadaian is KREASI fiduciary guarantee with process is considered easy and utilized by farmers in Ngawi for survival or business. Analytical method used is qualitative with secondary data sources. The results of research and discussion, obtain credit with fiduciary guarantees in Perum Pegadaian KREASI agreement, customers must fulfill certain requirements by Perum Pegadaian for customers and credit guarantee object. Debtors in nonpayment must hold responsible their actions by withdrawing collateral for repayment. Easy procedure for applying KREASI is utilized by people of Ngawi as farmers pawn their tractors to daily needs while waiting for harvest to be sold and then tractor will be redeemed to plow the fields. So farmers in Ngawi are helped by KREASI program from Perum Pegadaian.Keyword: Fiduciary; Perum Pegadaian; Credit; Ngawi.ABSTRAKProgram kredit dari Perum Pegadaian yaitu KREASI jaminan fidusia dengan proses yang dianggap mudah dan dimanfaatkan oleh petani di Ngawi untuk keberlangsungan hidup atau usaha. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif dengan sumber data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa mendapatkan kredit dengan jaminan fidusia pada perjanjian KREASI Perum Pegadaian, nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian dari nasabahnya maupun objek jaminan kredit. Debitur yang wanprestasi harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan melakukan penarikan barang jaminan untuk pelunasan. Mudahnya prosedur pengajuan KREASI dimanfaatkan masyarakat Ngawi yang berprofesi sebagai petani menggadaikan traktornya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari sambil menunggu hasil panen laku terjual yang nantinya traktor akan ditebus untuk membajak sawah. Sehingga petani di Ngawi terbantu dengan adanya program KREASI dari Perum Pegadaian.Kata Kunci: Fidusia; Perum Pegadaian; Kredit; Ngawi.

Implementasi Pemenuhan Pajak dalam Era Industry 4.0 di Indonesia Nurjannah, Ghina Hanun; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.47190

ABSTRACTTax is a manifestation of the obligations of an Indonesian citizen,the largest income in the country. Technology in the 4.0 era was optimized by the government in implementing tax compliance by creating innovations strategies tax payment service. Research method used Normative juridical. The results are implementation of tax compliance era 4.0 in Indonesia using an online system by public awareness of paying taxes as a defending the state and preventing of criminal acts taxation by strengthening integrity of the tax law structure to prevent corruption. The conclusion are implementation of tax compliance era 4.0 in Indonesia using an online system and preventing the modus operandi of taxation in this era,government strengthens the integrity of the legal structure and culture of integrity in the tax environment.Keywords: Tax; Implementation; OnlineABSTRAKPajak merupakan perwujudan kewajiban seorang Warga Negara Indonesia, dan merupakan pemasukan terbesar di negara. Perkembangan teknologi era 4.0 di optimalkan pemerintah dalam mengimplementasikan pemenuhan pajak dengan menciptakan inovasi dan strategi dalam sistem pelayanan pembayaran pajak. Metode penelitian yuridis normative. Hasil pembahasan artikel yaitu implementasi pemenuhan pajak dalam era industri 4.0 di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak berbasis online di imbangi kesadaran masyarakat membayar pajak sebagai bentuk bela negara dan pencegahan modus operandi tindak pidana perpajakan di era ini dengan memperkuat integritas struktur hukum pajak dalam upaya pencegahan pemberantasan korupsi. Simpulan artikel ini yaitu implementasi pemenuhan pajak dalam era industri 4.0 di Indonesia menggunakan sistem berbasis online serta pencegahan modus operandi perpajakan di era ini pemerintah memperkuat integritas struktur hukum dan budaya integritas di lingkungan perpajakan.Kata Kunci : Pajak; Implementasi; Daring

Kedudukan Debt collector dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Citra, Amelia; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.53493

ABSTRACTFinancial institutions frequently employ debt collectors to execute fiduciary guarantees, heightening legal risks and fostering unlawful actions, including violence, endangering collateral owners. This study investigates debt collectors' role in fiduciary guarantee execution under Republic of Indonesia Law No. 42/1999. Utilizing normative legal research, it reveals execution hurdles stemming from community legal unawareness. Debtors' legal ignorance complicates debt repayment and execution, harming creditors and debtors alike. While not prohibited, debt collectors must comply with regulations, such as Indonesian National Police Chief Regulation No. 8/2011, to maintain legal order. Arbitrary actions may incur criminal sanctions, emphasizing the need for adherence to legal protocols in fiduciary guarantee execution.Keywords: Debt collector; Execution Parate; FiduciaryABSTRAKFakta di lapangan menunjukkan lembaga pembiayaan sering melibatkan debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia, meningkatkan risiko hukum dan tindakan melawan hukum, termasuk penggunaan kekerasan yang dapat membahayakan harta dan nyawa pemilik objek jaminan fidusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan Debt collector Dalam Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum hukum normatif. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sering terhambat oleh kurangnya pengetahuan hukum di masyarakat. Debitur yang kurang paham hukum mengalami kesulitan dalam pelunasan utang dan eksekusi, merugikan kreditur dan debitur. Meskipun tidak dilarang, debt collector harus patuh pada regulasi, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, untuk menjaga ketertiban hukum. Tindakan semena-mena dapat berujung pada sanksi pidana.Kata Kunci: Debt collector; Parate Eksekusi; Fidusia

Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Kepailitan Putro, Edoardo Biyakto; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.44840

ABSTRACTBankruptcy occurs when a debtor defaults, failing to fulfill obligations to creditors. Bankrupt debtors have their assets confiscated, with the curator managing and settling the debtor's assets and obligations under the supervision of the Supervisory Judge. This research aims to ascertain legal protection for separatist creditors with mortgage rights in bankruptcy cases. Employing an analytical descriptive research type with a normative juridical approach, findings reveal that, in practice, Bankruptcy Law & PKPU takes precedence over Mortgage Law, acting as the specialist law in bankruptcy cases. Consequently, separatist creditors with mortgage rights do not receive adequate legal protection in bankruptcy proceedings.Keywords: Insolvency; Bankrupt; Mortgage; SeparatistABSTRAKKepailitan terjadi ketika debitor wanprestasi dan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Debitur pailit disita kekayaannya, dengan kurator yang mengurus dan membereskan harta serta kewajiban debitur di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur separatis pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan. Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam prakteknya, UU Kepailitan & PKPU merupakan lex spesialis dari UU Hak Tanggungan sehingga ketika terjadi hak tanggungan yang berada dalam kasus kepailitan maka yang diutamakan adalah UU Kepailitan & PKPU. Akibatnya, dalam perkara kepailitan, kreditur separatis pemegang hak tanggungan tidak cukup mendapat perlindungan hukum.Kata Kunci: Kepailitan; Pailit; Hak Tanggungan; Separatis

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Akibat Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan (Merger) Kasyfi, Muhammad Alan; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.55772

ABSTRACTThere was a problem at BNI Syariah banks that the execution of the right of liability for credit guarantees at bank could not be carried out due to a merger which later changed its name. This study aims to the execution of collateral guarantees due to company mergers, Legal consequences of mergers on holders. The research method, normative juridical and primary legal materials. The execution process of non-performing credit guarantees can be pursued through civil lawsuits and auctions. The consequences of the company implementation of the collateral function the old company that has merged do not renew the credit agreement and certificate of liability, new company cannot carry out execution due of the old company not to make a new agreement on the Dependent Right.Keyword: Merger; Mortgages; AgreementsABSTRAKTerdapat permasalahan di salah satu Bank BNI Syariah bahwa tidak dapat dilakukannya eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit di bank BNI Syariah akibat melakukan merger yang kemudian berganti nama. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan ekskusi jaminan hak tanggungan akibat merger perusahaan, serta akibat hukum merger terhadap pemegang hak tanggungan. Metode penilitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan proses eksekusi jaminan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui gugatan perdata maupun pelelangan. Akibat hukum perusahaan terhadap pelaksanaan fungsi jaminan hak tanggungan perusahaan lama yang telah melakukan merger tidak melakukan pembaruan perjanjian kredit dan sertifikat hak tanggungan, sehingga perusahaan yang baru tidak dapat melakukan melakukan eksekusi dikarenakan kelalaian perusahaan lama tidak melakukan perjanjian baru pada Hak Tanggungan tersebut.Kata Kunci: Eksekusi; Jaminan; Hak Tanggungan; Merger

Implementasi Penggunaan Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Notaris Anggre, Uci Kartika; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.53257

ABSTRACTA surrogate in a notarial deed refers to a statement made by the notary, based on the appearer’s direct explanation, indicating their inability to sign. This statement holds the same legal force as a signature and is placed at the end of the deed. This study aims to analyze the implementation and legal validity of using a surrogate as a substitute for a signature in a notarial deed. Using a normative juridical method, the research finds that surrogates are used when appearers are physically unable to sign due to illness, illiteracy, or visual impairment. The use of a surrogate is valid if the deed is read before the notary, formulated correctly, and made within the notary’s jurisdiction.Keyword: Surrogate; Signature; Notary deedABSTRAKSurrogate dalam akta notaris adalah pernyataan notaris berdasarkan keterangan langsung penghadap yang menyatakan tidak dapat membubuhkan tanda tangan, kedudukannya setara dengan tanda tangan dan dilekatkan pada akhir akta. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui implementasi dan keabsahan penggunaan surrogate sebagai pengganti tanda tangan dalam akta notaris. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surrogate digunakan ketika penghadap tidak dapat menandatangani secara fisik karena sakit, tidak mampu membaca dan menulis, atau mengalami gangguan penglihatan. Penggunaan surrogate sah selama akta dibuat dan dibacakan langsung di hadapan notaris, klausula disusun sesuai pernyataan penghadap, bentuk akta sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta dibuat di tempat yang sesuai dengan wilayah kerja notaris.Kata Kunci: Surrogate; Tanda Tangan; Akta Notaris

Co-Authors Agus Priyono, Ery Amalia, Annisa Dinda Amiek Soemarmi Anggre, Uci Kartika Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Benuf, Kornelius Budiharto Budiharto Citra, Amelia Dewi Hendrawati El Rakhim, Nourma Alivia Zahra Ery Agus Priyono Fifiana Wisnaeni Fitrianingrum, Avisa Hendro Saptono Hutagalung, Tya Pancawati Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas, Irma Jannah, Masitoh Miftahul Kashadi Kashadi Kasyfi, Muhammad Alan Kornelius Benuf Kornelius Benuf Kornelius Benuf Kurniawan, Deni Hendri Latifa, Ratih Lumbanraja, Brata Yoga Luthfiyah, Salsabila Ghina Marjo Marjo Marjo Marjo Marjo, Marjo Muhammad Haidar Fakhri Allam Muktamara, Savira Alia Nisa Almadina Nizzar, Ananda Farhan Nurjannah, Ghina Hanun Nuryati Nuryati Panggabean, Herman Daud Parlinggoman, Bryan Eliezer Prananda, Rahandy Rizki Purbaningrum, Anggi Indah Putro, Edoardo Biyakto Qatrunnada, Alicia R Suharto R. Suharto R. Suharto Rachman, Rizal Okta Rafi Andanata, Fatih Rahmanda, Bagus Reiza Ibrahim Saleh Retno Saraswati Sabrina Chaerani Salsabila, Nabila Sampurna, Putri Sari Ageng Jaya Saragih, Elvandi Christian Savarina, Anitya Arwa Sayarina, Anitya Arwa Septapuri Nugrandini, Aemilia Biccheri Septesha, Widya Ade SITI MAHMUDAH Siti Mahmudah Suharto, R Suharto, R. Umami, Fadli Victoria Damanik, Jessica Bintang Wijayanti, Nurul Wahyu Yumna, Lonita Aini Zahradinda, Agnia

Title Search

Found 11 Documents Search Journal : NOTARIUS

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search
Journal : NOTARIUS