Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Wacana Hukum Yustisia Lentera Hukum Arena Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Daulat Hukum Sriwijaya Law Review Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Administrative Law & Governance Journal Jurnal Yudisial JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Scientia Business Law Review
Retno Saraswati
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
ANALISIS DAN EVALUASI KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Muhamad Nafi Uz Zaman; Retno Saraswati; Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (815.075 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan perkembangan kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta untuk menganalisa dan mengevaluasi kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,  metode pengumpulan data deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai perkembangan kedudukan Peraturan Menteri ditunjukkan melalui perkembangan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam peraturan-peraturan antara lain: UU Nomor 1 Tahun 1950 yang berlaku di RI Yokyakarta, Surat Presiden No 2262/HK/59 tanggal 20 Agustus 1959, TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, TAP MPR Nomor III/MPR/2000, UU Nomor 10 Tahun 2004, dan UU Nomor 12 Tahun 2011. Adapun analisis dan evaluasi kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah ditunjukkan melalui 3 (tiga) indikator yang dapat menjelaskan mengenai kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah yaitu kedudukan pembuat peraturan, ruang lingkup berlakunya peraturan serta materi muatan.
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT PENCALONAN KEPALA DESA Aldi Rivai; Retno Saraswati; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.694 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Melalui putusan tersebut, Persyaratan pencalonan Kepala Desa yang sebelumnya membatasi para Calon Kepala Desa sekurang-kurang nya berdomisili selama 1 (satu) tahun di desa tempat ia mencalonkan dirinya dan berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Umum.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang alasan Pemohon dan Menganalisis argumentasi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 serta implementasi terhadap pelaksanaan pencalonan Kepala Desa di Indonesia.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan uji materiil dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015  karena tidak terpenuhinya hak warga negara dalam hal ini para Calon Kepala Desa yang berimigrasi untuk mengembangkan dirinya dan terhalang syarat domisili pada saat kembali ke desanya untuk berkontribusi sebagai Kepala Desa. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa untuk mencalonkan Kepala Desa, tidaklah harus di batasi syarat domisili.  Syarat tersebut dianggap diskriminatif karena telah menutup kesempatan para pemohon berkontribusi menjadi kepala desa. Implementasi putusan ini terwujud dengan tidak berlakunya lagi pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang di nyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai penyesuaian peraturan teknis dibawah Undang-Undang atas berlakunya Putusan Mahkamah Kosntitusi diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 sebagai acuan bagi para pembuat aturan di setiap daerah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Kontsitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015/, Sedangkan terkait pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum bagi Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi karena para Pemohon tidak menguraikan argumentasinya di dalam posita permohonan.
TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG DALAM UPAYA PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TINGKAT PELAJAR Robertus Loimalitna*, Lita Tyesta, Retno Saraswati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.934 KB)

Abstract

Pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dalam upaya peningkatan prestasi olahraga tingkat pelajar serta hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam upaya peningkatan prestasi olahraga tingkat pelajar. Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang dalam Upaya Peningkatan Prestasi Olahraga Tingkat Pelajar dengan adalah adanya saling koordinasi antar bidang dalam Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang. Kedua, dalam meningkatkan prestasi olahraga tingkat pelajar yaitu dengan cara menjalankan tujuan dan sasaran strategis yang telah dibuat. Terdapat hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang yaitu Belum tersedianya fasilitas untuk kegitan keolahragaan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah, kurangnya sumber daya manusia untuk pelatih dan dana untuk pembinaan atlet, serta sinergitas pembangunan keolahragaan belum berjalan optimal.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-IX/2011 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM HAL PENGHAPUSAN JABATAN WAKIL MENTERI Feliciano Pakpahan*, Retno Saraswati, Hasyim Asy’ari
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.578 KB)

Abstract

Penulisan skripsi ini membahas tentang hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri serta memaparkan wewenang dan kedudukan Wakil Menteri setelah putusan Mahkamah tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian Negara dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri serta menggambarkan wewenang dan kedudukan Wakil Menteri setelah putusan ini disahkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah yuridis normatif, dengan terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.Permasalahan yang timbul dalam skripsi ini ialah kedudukan Wakil Menteri yang belum jelas keberadaannya dalam susunan Organisasi Kementerian Negara serta cara pengangkatan Wakil Menteri itu sendiri. Dalam putusan terkait dengan polemik Wakil Menteri, MK menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 inkonstitusional (melanggar Pasal 28D ayat 1 UUDNRI 1945) dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Namun, MK menegaskan bahwa keberadaan Wakil Menteri merupakan bagian dari kewenangan penuh Presiden dan tidak merupakan hal yang inkonstitusional. Dalam amar putusannya, MK juga menginstruksikan kepada Presiden untuk menerbitkan suatu Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Wakil Menteri. Hasil skripsi ini menyarankan adanya restrukturasi kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara, sehingga kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara secara tegas posisi dan kedudukannya berada dimana.
PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK PADA TAHUN 2015 Yoanes Tito Susan*, Retno Saraswati, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (700.342 KB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok yang dilaksanakan secara serentak hari Rabu pada tanggal 9 Desember 2015. Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak hanya dilakukan untuk Kota Depok, tetapi juga dilaksanakan oleh beberapa daerah lainnya, yang mana masa jabatan kepala daerah tersebut habis pada tahun 2015 ini. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah ini, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis Pelaksanaan Pemilihan Umum, serta masalah-masalah yang dialami KPU Kota Depok dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara Serentak pada tahun 2015.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data di lengkapi melalui wawancara dengan KPU Kota Depok sebagai pelaksana proses Pemilukada tersebut dan Panwaslu Kota Depok sebagai panita pengawas pada saat pemilihan berlangsung. Data penelitian yang diperoleh penulis kemudian olah dan dianalisis secara kualitatif.Pelaksanaan Pemilukada Kota Depok telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu: (1) persiapan (2) penyelenggaraan. Pada saat Pemilukada berlangsung permasalahan yang timbul adalah terjadi sengketa administratif, pemilih yang tidak menggunakan Hak pilih, anggaran, penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, sengketa TUN pencalonan, kampanye, dana kampanye, pengadaan dan distribusi logistik, proses pemungutan dan penghitungan suara, penyelesaian sengketa pemilihan, dan tata kerja penyelenggaraan pemilihan. Pemilukada Kota Depok akhirnya dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu Calon Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna dengan 411.367 suara dengan total pemilih sebanyak 664.453.
PELAKSANAAN TUNTUTAN NAFKAH TERHUTANG SUAMI PADA PERKARA PERCERAIAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ISTRI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS) Cahya Samekta Jati; Muhyidin Muhyidin; Suparno Suparno
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (765.403 KB)

Abstract

Dengan sahnya suatu perkawinan maka akan menimbulkan kedudukan hukum baru sebagai suami istri dan akibat hukum berupa hak dan kewajiban suami istri, sebagaima diatur dalam Bab VI Undang-Undang Perkawinan dan Bab XII KHI. Salah satu hak yang sering menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga ialah hak istri untuk mendapatkan nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) KHI. Dalam kedua peraturan tersebut, belum diatur secara jelas mengenai mekanisme mendapatkan nafkah terhutang, sehingga penulis merumuskan dua permasalahan yakni bagaimana mekanisme mendapatkan nafkah terhutang pada perkara perceraian dan bagaimana upaya pengadilan untuk mencegah dan mengantisipasi pihak suami yang tidak menjalankan putusan nafkah terhutang. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pihak istri dapat menuntut nafkah terhutang melalui tiga mekanisme, yakni melalui rekonvensi pada cerai talak, melalui isi posita gugatan cerai gugat, dan gugatan nafkah terhutang tersendiri. Terdapat dua upaya yang dilakukan yakni upaya pencegahan dengan memberikan putusan pelaksanaan pemberian nafkah terhutang sebelum ikrar talak dilakukan dan upaya represif melalui eksekusi apabila putusan nafkah terhutang dalam perkara cerai gugat dan gugatan nafkah yang tidak dijalankan oleh pihak mantan suami.
INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN (Studi Penggunaan Bahasa Indonesia di Bangunan Gedung Fungsi Usaha Yang Ada di Kota Semarang) Rienny Sihombing*, Fifiana Wisnaeni, Retno Saraswati
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (771.991 KB)

Abstract

Menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dalam Pasal 36 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung kecuali apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan. Selanjutnya dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 5 huruf (c) dinyatakan bangunan gedung fungsi usaha meliputi diantaranya bangunan gedung untuk perdagangan, perhotelan, wisata dan rekreasi. Namun kenyataannya, Bangunan gedung fungsi usaha yang ada di kota Semarang banyak yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia, padahal Bangunan tersebut tidak memiliki syarat pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara,  Serta Lagu Kebangsaan. Pada Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung juga tidak diatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia di bangunan gedung fungsi usaha di Kota Semarang. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui penggunaan bahasa Indonesia di bangunan gedung fungsi usaha yang ada di kota Semarang.Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, ditemukan alasan banyaknya pelanggaran nama bangunan di kota Semarang yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, diantaranya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, peraturan terkait penggunaan bahasa di gedung fungsi usaha yang ada di kota Semarang kurang tegas dan kurang jelas, serta belum adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah kota Semarang.Untuk kedepannya diharapkan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia dapat ditingkatkan, peraturan terkait pelaksanaan penamaan bangunan gedung fungsi usaha di kota Semarang lebih dipertegas dan tentunya antar peraturan tersebut saling terpaut satu sama lain, serta masyarakat dan pemerintah kota Semarang mempunyai tujuan yang sama dalam penegakan  dan pelaksanaan peraturan mengenai penamaan bangunan gedung fungsi usaha yang ada di kota Semarang.
FAKTISITAS SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN MENAMBAH INSTRUMEN HUKUM JUDICIAL ORDER DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR Salsabilla Akbar; Retno Saraswati; Fifiana Wisnaeni
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.43 KB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memiliki sifat putusan final dan mengikat, namun pada kenyataanya fakta menunjukan bahwa putusan final dan mengikat sering tidak direspon positif oleh organ penyelenggara negara sehingga putusan tersebut tidak dapat terlaksana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana faktisitas hukum sifat putusan Mahkamah Konstitusi dan memaparkan serta menganalisa pentingnya penambahan instrument hukum judicial order pada putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode pengumpulan data deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder, teknik analisis data menggunakan cara analisis kulitatif yaitu data diperoleh, dipilih, dan disusun secara sistematis.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat putusan final dan mengikat yang telah diatur pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adanya faktisitas hukum dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya pergeseran varian putusan Mahakamah Konstitusi sehingga mengakibatkan perlunya tindak lanjut oleh penyelenggara negara agar putusan dapat terlaksana. Permasalahan tidak telaksananya putusan akibat tidak ada tindak lanjut organ peyelenggara pemerintah membuat Mahkamah Konstitusi memerlukan penambahan instrument hukum judicial order dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai salah satu upaya penyelesaian permasalahan pada putusan Mahakamah Konstitusi.
ANALISIS DAN P ROBLEMATIKA PERKEMBANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Gita Amanda Aldirensa; Retno Saraswati; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (679.027 KB)

Abstract

Seiring dengan berjalannya waktu, dinamika perubahan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu terjadi setiap 5 (lima) tahun sekali sejak belakunya undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum, tentunya berdampak kepada lembaga-lembaga penyelenggara pemilu salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Perubahan yang terjadi di dalam UU Pemilu bertujuan untuk memperkuat lembaga bawaslu sebagai lembaga pemilu tetap dan juga independen.Penguatan kewenangan bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu yaitu temuan bawaslu tidak berupa rekomendasi tetapi menjadi putusan, Bawaslu saat ini memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas tidak bersifat rekomendasi tetapi menjadi putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data yaitu (1) Data primer (2) Data sekunder. Data yang diperoleh dengan (1) Wawancara (2) Studi Kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan kualitatif. Perumusan masalah dalam penelitian ini, (1) Bagaimanakah perkembangan tugas dan wewenang pada Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia? (2) Apakah latar belakang yang menadasari perubahan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu berdasarkan peraturan perundang undangan Pemilihan Umum di Indonesia? (3) Apakah Badan Pengawas Pemilu masih relevan dan perlu dipertahankan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia? Berdasarkan hasil penelitian bahwa perkembangan tugas dan wewenang pada Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia pada mulanya Bawaslu tidak bersifat tetap (ad hoc), yang tugas dan wewenangnya hanya terbatas selama masa pemilu, kemudian Bawaslu menjadi badan tersendiri diluar Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa ada pembentukan Panwaslu yang terlepas dari KPU yang diresmikan dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Badan Pengawas Pemilu masih relevan dan perlu dipertahankan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia karena hanya ada tiga negara yang terdapat Pengawas Pemilu secara terlembaga
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KEMENTERIANKELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MELEDAKKAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI PERAIRAN INDONESIA Lestari Yosefin Siahaan*, Retno Saraswati, Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.953 KB)

Abstract

Wilayah perairan laut yang luas menjadikan Indonesia kaya dengan sumber daya alam khususnya dibidang perikanan, mengundang negara-negara lain untuk ingin melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Indonesia. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana latar belakang Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menerapkan peledakan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, dasar hukum yang mengenai tindakan tersebut, serta kendala/tantangan yang dihadapi dalam menangani berbagai penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Indonesia. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa laut sebagai wilayah teritorial yang merupakan tanggungjawab sepenuhnya negara yang bersangkutan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan tindakan berupa penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang Perikanan dengan pelaksanaan oleh Satgas 115. Terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, yaitu dalam pelaksanaan reformasi tata kelola perikanan serta pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Co-Authors Adinda Dwi Meilian Aditya Wirawan Aju Putrijanti Aldi Rivai Amalia Diamantina Amalia Diamantina Aminuyati Azis Andriansyah Cahya Samekta Jati Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Delfi Suganda Devina Ayu Dayang Ruby Dita Nora Yolandani Dumaria Simanjuntak Esmi Warassih Pujirahayu F.C. Susila Adiyanta Fajar Prima Julian Faqih Himawan Fifiana Wisnaeni Gholibuddin Zuhairmanto Gita Amanda Aldirensa Irma Cahyaningtyas Kartika Widya Utama Kholifatul Maghfiroh Kornelius Benuf Lita Tyesta A.L.W Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Lita Tyesta ALW Mahesa Rannie Marjo Muhamad Nafi Uz Zaman Muhammad Anwar Tanjung Muhammad Anwar Tanjung Muhammad Anwar Tanjung Muhammad Haidar Fakhri Allam Muhyidin Muhyidin Nabitatus Sa’adah Nabitatus Sa’dah R. Suharto R. Suharto Rahmanto Putra Ratna Herawati Reny Yemimalina Sinaga Rico Yodi Tri Utama Salsabilla Akbar Sekar Anggun Sekar Anggun Gading Pinilih, Sekar Anggun Siti Malikhatun Badriyah, Siti Sukirno Sukirno Sylvester Enricho Mahardika Untung Sri Hardjanto Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati Yohanes Nafta Irawan Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah