Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Perspektif Hukum Mengenai Efektifitas Pemberian Kartu Nelayan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Devina Ayu Dayang Ruby; Retno Saraswati
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v3i3.384-395

Kartu Nelayan merupakan syarat utama agar nelayan dapat mengakses program yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Program Asuransi Nelayan, Program SeHAT Nelayan, Pemberian Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan, Pemberian BBM bersubsidi dan Permodalan yang bekerjasama dengan pihak perbankan. Adanya perbedaan jam kerja antara Nelayan dan Dinas Perikanan berakibat tidak optimalnya efektifitas dari Kartu Nelayan. Penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan untuk mengetahui efektifitas dari kehadiran Kartu Nelayan serta hambatan apa saja yang menjadi kendala pengoptimalannya. Pelaksanaan Kartu Nelayan sesuai dengan tujuannya yakni menjadi instrumen bagi pemerintah untuk dapat menyalurkan bantuan kepada nelayan. Kesejahteraan bagi nelayan pemegang Kartu Nelayan sudah meningkat, namun banyak pula nelayan yang belum memegang Kartu Nelayan karena kurangnya kesadaran para nelayan akan pentingnya memiliki Kartu Nelayan. Adanya kenaikan jumlah pemilik Kartu Nelayan hingga Bulan November menunjukan bahwa regulasi sudah terakomodir dengan baik. Hambatan utama yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yakni lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum di laut, serta Sumber Daya manusia yang belum terlatih dalam pengoperasian komputer untuk menginput data nelayan dan kapal.

TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KENTONG KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA Adinda Dwi Meilian; Amalia Diamantina; Retno Saraswati
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.995 KB)

Tugas Kepala Desa dalam pembangunan desa di Desa Kentong diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa dala pembangunan desa di Desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, selain itu juga untuk mengetahui faktor penghambat dan juga upaya yang dilakukan Kepala Desa Kentong dalam menghadapi hambatan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum yang didapat dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas Kepala Desa dalam pembangunan desa di Desa Kentong sudah dilaksanakan cukup baik seperti Kepala Desa melakukan pembangunan pujasera yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kentong. Hal ini dapat dilihat dari aspek perencanaan yang selalu melibatkan masyarakat setempat untuk bermusyawarah mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan, aspek pelaksanaan selalu melibatkan masyarakat untuk gotong royong melaksanakan pembangunan, serta aspek pengawasan dan pemantauan.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (TANAH KERING) DI DESA BRINGIN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO Ria Ayu Novita*, Agung Basuki Prasetyo, Suparno
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.807 KB)

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian meski telah diatur dalam undang-undang, masih banyak perjanjian yang dilakukan tidak berdasarkan dengan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab masih digunakannya hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa seluruh pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dilakukan secara lisan. Mengenai hasil pembagian sebagian menggunakan sistem “maro” atau 1 : 1. Sedangkan untuk tanaman buah jeruk hasil pembagiannya adalah “mertelu” atau 1 : 3. Masyarakat tidak mengetahui adanya undang-undang perjanjian bagi hasil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian masih sulit untuk diterapkan di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Terdapat beberapa faktor penyebab masih digunakannya hukum adat sebagai dasar pelaksanaan perjanjian bagi hasil yaitu faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor pendidikan, faktor rasa saling percaya antar masyarakat yang masih tinggi, faktor fasilitas dan sarana, serta faktor kesadaran hukum yang masih rendah.

PERKEMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Kholifatul Maghfiroh; Lita Tyesta ALW; Retno Saraswati
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.994 KB)

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk duduk dalam jabatan publik yang tersedia. Namun ternyata di dalam persyaratan yang diatur undang-undang, terdapat pembatasan bagi mantan narapidana seperti pada persyaratan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari hal tersebut, penulis bermaksud mengkaji perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan mantan narapidana serta implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan mantan narapidana dimulai dari Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 120/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 51/ PUU-XIV/2016 dan terakhir yaitu Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang menentukan syarat pencalonan mantan narapidana dikecualikan terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik atau bagi mantan terpidana yang telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu telah dimasukannya ketentuan tersebut ke dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan pada undang-undang tentang pemilihan kepala daerah belum dilakukan perubahan mengenai syarat tersebut.

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XIV/2016 TERHADAP DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI KABUPATEN TEGAL Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.; Ratna Herawati; Retno Saraswati
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.622 KB)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 mempertegas agar pengelolaan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Lampiran Angka 1 Huruf A Nomor 1 disebutkan bahwa pendidikan menengah adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Sehingga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak lagi berwenang mengurusi pendidikan tingkat menengah (SMA/SMK). Pengelolaan pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Tegal sendiri sebelumnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Tegal, namun saat ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ditunjukkan dengan adanya Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) yang terletak di Pekalongan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Bagi Pemerintah Daerah, anggaran pendidikan dapat dialokasikan dan dioptimalkan ke tingkat pendidikan lain. Bagi lembaga pendidikan yaitu munculnya beberapa kebijakan yang kurang sesuai dan pengalihan data-data serta aset yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya bagi masyarakat, yaitu masyarakat dapat lebih diuntungkan karena dana yang dialokasikan untuk pendidikan nonformal lainnya akan lebih banyak, namun hal ini juga dapat menimbulkan kerugian berupa kerancuan dan kesalahpahaman masyarakat terhadap aturan yang berubah-ubah.

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XIV/2016 TERHADAP DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI KABUPATEN TEGAL Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.; Ratna Herawati; Retno Saraswati
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.622 KB)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 mempertegas agar pengelolaan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Lampiran Angka 1 Huruf A Nomor 1 disebutkan bahwa pendidikan menengah adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Sehingga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak lagi berwenang mengurusi pendidikan tingkat menengah (SMA/SMK). Pengelolaan pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Tegal sendiri sebelumnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Tegal, namun saat ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ditunjukkan dengan adanya Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) yang terletak di Pekalongan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Bagi Pemerintah Daerah, anggaran pendidikan dapat dialokasikan dan dioptimalkan ke tingkat pendidikan lain. Bagi lembaga pendidikan yaitu munculnya beberapa kebijakan yang kurang sesuai dan pengalihan data-data serta aset yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya bagi masyarakat, yaitu masyarakat dapat lebih diuntungkan karena dana yang dialokasikan untuk pendidikan nonformal lainnya akan lebih banyak, namun hal ini juga dapat menimbulkan kerugian berupa kerancuan dan kesalahpahaman masyarakat terhadap aturan yang berubah-ubah.

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DESA DI DESA PAULAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR Revina Riana*, Retno Saraswati, Fifiana Wisnaeni
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.961 KB)

Keberadaan Badan Permuyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari demokratisasi di tingkat Desa dan juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat Desa. Lembaga ini berfungi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normative dengan data sekunder sebagai sumbernya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan BPD dalam mewujudkan demokrasi desa di desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar sudah cukup baik. Saran yang diberikan kepada BPD Paulan agar BPD Paulan dapat membagi waktu antara urusan pemerintahan dengan kesibukan kerjanya.

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Elynda Erma Susianti*, Fifiana Wisnaeni, Retno Saraswati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.124 KB)

Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten blora dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah khususnya mengenai tiga hal pokok yaitu : (1) bagaimana implementasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, (2) kendala apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah guna pelaksanaan pembangunan daerah, dan (3) bagaimana upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah guna pelaksanaan pembangunan daerah.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis- normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan spesifika penelitian deskriptif- analitis guna mencapai tujuan penelitian yang hendak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis dapat menyimpulkan tiga hal pokok : (1) Implementasi pengaturan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda Kabupaten Blora No. 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Perda Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (2) Dalam pengelolaan PAD Kabupaten Blora terdapat beberapa kendala yang timbul dalam upaya pemerintah daerah menjalankan tugasnya antara lain dari Sisi Wajib Pajak kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak sehingga mereka kurang disiplin dalam membayar pajak dan dari Sisi Petugas Pemungut Pajak yang kurang optimal dan profesional dalam memungut pajak. (3) Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui dua cara yaitu cara Intensifikasi dan cara Ekstensifikasi.Saran : Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Asli Daerah seharusnya lebih tegas dalam pemberian sanksi atau denda yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang belum melakukan pembayaran atau sengaja mengulur-ulur waktu untuk membayar distribusi serta harus segera melakukan audit ke setiap desa maupun aparatur daerah di Kabupaten Blora. Hal ini seharusnya dilakukan oleh semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak hanya oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

ANALISIS DAN EVALUASI KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Muhamad Nafi Uz Zaman; Retno Saraswati; Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (815.075 KB)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan perkembangan kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta untuk menganalisa dan mengevaluasi kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode pengumpulan data deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai perkembangan kedudukan Peraturan Menteri ditunjukkan melalui perkembangan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam peraturan-peraturan antara lain: UU Nomor 1 Tahun 1950 yang berlaku di RI Yokyakarta, Surat Presiden No 2262/HK/59 tanggal 20 Agustus 1959, TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, TAP MPR Nomor III/MPR/2000, UU Nomor 10 Tahun 2004, dan UU Nomor 12 Tahun 2011. Adapun analisis dan evaluasi kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah ditunjukkan melalui 3 (tiga) indikator yang dapat menjelaskan mengenai kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah yaitu kedudukan pembuat peraturan, ruang lingkup berlakunya peraturan serta materi muatan.

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT PENCALONAN KEPALA DESA Aldi Rivai; Retno Saraswati; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.694 KB)

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Melalui putusan tersebut, Persyaratan pencalonan Kepala Desa yang sebelumnya membatasi para Calon Kepala Desa sekurang-kurang nya berdomisili selama 1 (satu) tahun di desa tempat ia mencalonkan dirinya dan berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Umum.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang alasan Pemohon dan Menganalisis argumentasi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 serta implementasi terhadap pelaksanaan pencalonan Kepala Desa di Indonesia.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan uji materiil dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 karena tidak terpenuhinya hak warga negara dalam hal ini para Calon Kepala Desa yang berimigrasi untuk mengembangkan dirinya dan terhalang syarat domisili pada saat kembali ke desanya untuk berkontribusi sebagai Kepala Desa. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa untuk mencalonkan Kepala Desa, tidaklah harus di batasi syarat domisili. Syarat tersebut dianggap diskriminatif karena telah menutup kesempatan para pemohon berkontribusi menjadi kepala desa. Implementasi putusan ini terwujud dengan tidak berlakunya lagi pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang di nyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai penyesuaian peraturan teknis dibawah Undang-Undang atas berlakunya Putusan Mahkamah Kosntitusi diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 sebagai acuan bagi para pembuat aturan di setiap daerah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Kontsitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015/, Sedangkan terkait pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum bagi Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi karena para Pemohon tidak menguraikan argumentasinya di dalam posita permohonan.

Title

Found 55 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 55 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 55 Documents
Search