Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.198
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Wacana Hukum Yustisia Lentera Hukum Arena Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Daulat Hukum Sriwijaya Law Review Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Administrative Law & Governance Journal Jurnal Yudisial JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Scientia Business Law Review Discourse on Law and Society Journal of Civil Criminal Law
Retno Saraswati
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Karanganom Kabupaten Klaten Sekar Anggun Gading Pinilih; Retno Saraswati; Ratna Herawati; Fajar Prima Julian
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/pcwx7v52

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang cukup strategis dalam meningkatkan adanya partisipasi publik dalam pembangunan pada sebuah desa. Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan adanya peraturan desa. Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, merupakan salah satu desa dengan potensi ekonomi sosial dan budaya yang berkembang, memiliki kebutuhan akan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara inklusif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisa, terkait dengan peran pembentukan peraturan desa dalam pemberdayaan masyarakat serta efektivitas penerapannya di Desa Karanganom. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat, serta analisis terhadap dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perancangan peraturan desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek sosialisasi dan keterlibatan kelompok rentan. Selain itu, regulasi yang dibentuk memiliki dampak positif terhadap pengelolaan sumber daya desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan peraturan desa dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat jika diikuti dengan mekanisme partisipasi yang inklusif serta pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan regulasi yang telah ditetapkan. Kata kunci: Peraturan Desa; Partisipasi Publik; Pemberdayaan Masyarakat.
Revamping Partnership Agreements to Empower Micro, Small, and Medium Enterprises in the Processed Marine Fish Food Industry Badriyah, Siti Malikhatun; R. Suharto; Retno Saraswati; Marjo
Lentera Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v12i2.48815

Abstract

Due to its abundant resources, Indonesia holds significant potential for developing its processed food industry using marine fish as a raw material. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are central to this sector. However, these enterprises need more capital, knowledge, technology, and marketing, distribution, and licensing. Therefore, collaboration with larger business entities through partnership systems is crucial. Currently, the legal relationships within these partnerships are based on agreements, but specific regulations often lead to imbalanced relationships between the parties involved. This research emphasizes the need to reconstruct regulations on partnership agreements to foster MSME development in the processed food industry. The government should conduct comprehensive socialization in collaboration with various stakeholders, including business actors, community leaders, and academics, to educate MSMEs and large business actors about the importance of business partnerships and their legal aspects. The legislative body should also formulate specific regulations to provide balanced legal protection for all parties involved.Keywords: MSMEs, Processed Food, Business Partnership, Agreement, Regulation.
MENINGKATKAN SELF EFFICACY PADA ANAK MULTIKEKHUSUSAN TUNADAKSA DAN TUNAGRAHITA SDLB PANCABAKTI KEC. WONOASRI MADIUN Dian Agestingsih; Mutin Kartika Dewi; Suprihadi; Heny Sulistyo Rini; Retno Saraswati; Sulasih; Anna Tridiyanto; Endang Pudjiastuti Sartinah; Murtadlo
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 01 (2025): Volume 10 Nomor 1, Maret 2025
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i01.20980

Abstract

This study aims to describe and improve self-efficacy in children with multiple physical and mental disabilities at SLB Panca Bakti Wonoasri. The background of the problem raised is the challenges faced by children with special needs in the learning process, especially in terms of participation and understanding of the material. The method used in this study is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the use of basic number flash card media significantly improves the cognitive abilities and self-confidence of children with physical disabilities  and mental disabilities in understanding basic number concepts.
KAJIAN YURIDIS MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA Amalia Diamantina; Fifiana Wisnaeni; Retno Saraswati; Ratna Herawati; Sekar Anggun
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 2021: VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.24

Abstract

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam praktiknya masih sajamendapat pertentangan, baik oleh masyarakat maupun penyelenggara negara itu sendiri.Penghinaan terhadap lambang-lambang negara masih banyak dilakukan. Oleh karena itu, perludilakukan pengkajian apakah materi muatan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sudah selaras dengan nilai-nilai yangterkandung dalam Pancasila atau belum, mengingat undang-undang ini merupakan saranapemersatu, identitas, dan eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatannegara sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Metode yang digunakan adalahmetode yuridis normatif dengan menganalisis konsep dan peraturan perundang-undangan yangterkait dengan topik. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat melalui studipustaka dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa materi muatan UUNomor 24 Tahun 2009 banyak mengalami tabrakan dengan peraturan lainnya dan kurang sesuaidengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, jugaterdapat beberapa pasal dan ayat yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga perlu adanya upaya harmonisasi dari badan negara yang memiliki kewenangan untuk itu terhadapperaturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
Reconceptualizing Digital Governance and Social Justice: Legal Implications of Algorithmic Decision-Making in Emerging Democratic Societies Satriya Nugraha; Retno Saraswati; Nikmah Fitriah
Discourse Journal on Law and Society Vol. 1 No. 2 (2025): May: Discourse on Law and Society
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/djls.v1i2.149

Abstract

The rapid adoption of algorithmic systems in public governance has transformed decision-making and service delivery, offering promises of efficiency and transparency. Yet, these technologies raise pressing concerns regarding fairness, bias, and social justice. This study investigates the intersection of digital governance, algorithmic decision-making, and social justice, with particular emphasis on emerging democracies. Employing a qualitative socio-legal approach, the research combines normative analysis of governance regulations, case studies of algorithmic applications in public administration, and interviews with policymakers and technology law experts. Comparative analysis across emerging democracies highlights diverse strategies for addressing equity concerns in algorithmic systems. Findings reveal that while algorithmic systems enhance efficiency, they often reinforce existing inequalities due to insufficient safeguards against bias and discrimination. Moreover, regulatory frameworks remain fragmented and inadequate to ensure fairness and accountability. The study proposes the development of adaptive legal frameworks that integrate transparency, accountability, and citizen engagement into AI governance. By embedding social justice principles into algorithmic regulation, governments can foster inclusive policy design and equitable outcomes. This research contributes to ongoing debates on balancing technological innovation with democratic values, emphasizing the need for governance models that prioritize fairness alongside efficiency.
Balancing Individual Rights and State Authority in Criminal Justice Reform: A Comparative Analysis of Procedural Fairness and Legal Accountability Rengga Kusuma Putra; Retno Saraswati; Edvardas Juchnevicius; Aulia Rahman
Journal of Civil Criminal Law Vol. 1 No. 3 (2025): December : International Journal of Civil Criminal Law
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/jccl.v1i3.142

Abstract

Background: Criminal justice reform has become a crucial global issue in maintaining the balance between the protection of individual rights and state authority, particularly amid the increasing complexity of law enforcement and the risk of abuse of power. Objective: This study aims to analyze the relationship between the principles of due process of law, legal accountability, and the rule of law within criminal justice systems, as well as to compare their implementation in common law and civil law systems. Methods: This research employs a normative and comparative approach through the analysis of legal regulations, criminal justice practices, case studies of procedural violations, and cross-country comparisons, supported by interviews with academics and legal practitioners. Results: The findings indicate that although the principles of due process, legal accountability, and the rule of law are widely recognized, their implementation still faces significant challenges, including weak oversight, procedural inconsistencies, and limited institutional capacity. The comparative analysis also reveals a growing convergence between common law and civil law systems in adopting human rights-based standards, despite differences in procedural approaches. This study concludes that the holistic integration of these three principles is essential to establish a fair, transparent, and accountable criminal justice system.
Co-Authors Adinda Dwi Meilian Aditya Wirawan Aju Putrijanti Aldi Rivai Amalia Diamantina Amalia Diamantina Aminuyati Anna Tridiyanto Aulia Rahman Azis Andriansyah Cahya Samekta Jati Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Delfi Suganda Devina Ayu Dayang Ruby Dian Agestingsih Dita Nora Yolandani Dumaria Simanjuntak Edvardas Juchnevicius Endang Pudjiastuti Sartinah Esmi Warassih Pujirahayu F.C. Susila Adiyanta Fajar Prima Julian Faqih Himawan Fifiana Wisnaeni Gholibuddin Zuhairmanto Gita Amanda Aldirensa Heny Sulistyo Rini Irma Cahyaningtyas Kartika Widya Utama Kholifatul Maghfiroh Kornelius Benuf Lita Tyesta A.L.W Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Lita Tyesta ALW Mahesa Rannie Marjo Muhamad Nafi Uz Zaman Muhammad Anwar Tanjung Muhammad Anwar Tanjung Muhammad Anwar Tanjung Muhammad Haidar Fakhri Allam Muhyidin Muhyidin MURTADLO Mutin Kartika Dewi Nabitatus Sa’adah Nabitatus Sa’dah Nikmah Fitriah R. Suharto R. Suharto Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahmanto Putra Ratna Herawati Rengga Kusuma Putra Reny Yemimalina Sinaga Rico Yodi Tri Utama Salsabilla Akbar Satriya Nugraha Sekar Anggun Sekar Anggun Gading Pinilih, Sekar Anggun Siti Malikhatun Badriyah, Siti Sukirno Sukirno Sulasih Sylvester Enricho Mahardika Untung Sri Hardjanto Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati Yohanes Nafta Irawan Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah