Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Wacana Hukum Yustisia Lentera Hukum Arena Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Daulat Hukum Sriwijaya Law Review Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Administrative Law & Governance Journal Jurnal Yudisial JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Scientia Business Law Review
Retno Saraswati
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Karanganom Kabupaten Klaten Sekar Anggun Gading Pinilih; Retno Saraswati; Ratna Herawati; Fajar Prima Julian
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Desember (in progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/pcwx7v52

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang cukup strategis dalam meningkatkan adanya partisipasi publik dalam pembangunan pada sebuah desa. Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan adanya peraturan desa. Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, merupakan salah satu desa dengan potensi ekonomi sosial dan budaya yang berkembang, memiliki kebutuhan akan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara inklusif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisa, terkait dengan peran pembentukan peraturan desa dalam pemberdayaan masyarakat serta efektivitas penerapannya di Desa Karanganom. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat, serta analisis terhadap dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perancangan peraturan desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek sosialisasi dan keterlibatan kelompok rentan. Selain itu, regulasi yang dibentuk memiliki dampak positif terhadap pengelolaan sumber daya desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan peraturan desa dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat jika diikuti dengan mekanisme partisipasi yang inklusif serta pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan regulasi yang telah ditetapkan. Kata kunci: Peraturan Desa; Partisipasi Publik; Pemberdayaan Masyarakat.
Revamping Partnership Agreements to Empower Micro, Small, and Medium Enterprises in the Processed Marine Fish Food Industry Badriyah, Siti Malikhatun; R. Suharto; Retno Saraswati; Marjo
Lentera Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v12i2.48815

Abstract

Due to its abundant resources, Indonesia holds significant potential for developing its processed food industry using marine fish as a raw material. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are central to this sector. However, these enterprises need more capital, knowledge, technology, and marketing, distribution, and licensing. Therefore, collaboration with larger business entities through partnership systems is crucial. Currently, the legal relationships within these partnerships are based on agreements, but specific regulations often lead to imbalanced relationships between the parties involved. This research emphasizes the need to reconstruct regulations on partnership agreements to foster MSME development in the processed food industry. The government should conduct comprehensive socialization in collaboration with various stakeholders, including business actors, community leaders, and academics, to educate MSMEs and large business actors about the importance of business partnerships and their legal aspects. The legislative body should also formulate specific regulations to provide balanced legal protection for all parties involved.Keywords: MSMEs, Processed Food, Business Partnership, Agreement, Regulation.
Co-Authors Adinda Dwi Meilian Aditya Wirawan Aju Putrijanti Aldi Rivai Amalia Diamantina Amalia Diamantina Aminuyati Azis Andriansyah Cahya Samekta Jati Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Delfi Suganda Devina Ayu Dayang Ruby Dita Nora Yolandani Dumaria Simanjuntak Esmi Warassih Pujirahayu F.C. Susila Adiyanta Fajar Prima Julian Faqih Himawan Fifiana Wisnaeni Gholibuddin Zuhairmanto Gita Amanda Aldirensa Irma Cahyaningtyas Kartika Widya Utama Kholifatul Maghfiroh Kornelius Benuf Lita Tyesta A.L.W Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Lita Tyesta ALW Mahesa Rannie Marjo Muhamad Nafi Uz Zaman Muhammad Anwar Tanjung Muhammad Anwar Tanjung Muhammad Anwar Tanjung Muhammad Haidar Fakhri Allam Muhyidin Muhyidin Nabitatus Sa’adah Nabitatus Sa’dah R. Suharto R. Suharto Rahmanto Putra Ratna Herawati Reny Yemimalina Sinaga Rico Yodi Tri Utama Salsabilla Akbar Sekar Anggun Sekar Anggun Gading Pinilih, Sekar Anggun Siti Malikhatun Badriyah, Siti Sukirno Sukirno Sylvester Enricho Mahardika Untung Sri Hardjanto Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati Yohanes Nafta Irawan Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah