Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.925
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JUSTISI Transparansi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan (JPM-IKP) JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Bakti Cendana: Jurnal Pengabdian Masyarakat PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Media Bina Ilmiah Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Vyavahara Duta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengelolaan Barang Sitaan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi Ni Komang Diah Afsari Devi; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; I Putu Edi Rusmana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2906

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap keuangan negara dan integritas pemerintahan, alhasil pengelolaan barang sitaan menjadi elemen penting dalam upaya penegakan hukum. Barang hasil sitaan tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang membuktikan terdapatnya kerugian keuangan negara, tetapi juga menjadi instrumen pemulihan aset. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana KPK menangani aset sitaan yang diasumsikan sebagai bukti korupsi dan apa yang seharusnya dilakukan KPK untuk melindungi aset tersebut dari korupsi. Strategi analisis deskriptif yuridis kualitatif digunakan dalam penelitian ini sebagai bagian dari metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian, KPK bertanggung jawab secara hukum karena konsep hukum lex specialis derogat legi generalis, yang menurut KUHAP dan UU Tipikor, memungkinkan KPK untuk melakukan penyitaan tanpa persetujuan pengadilan. Secara administratif, KPK berkewajiban melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan barang sitaan melalui Direktorat Labuksi serta bekerja sama dengan DJKN. Tantangan seperti kerusakan, kehilangan, dan penurunan nilai barang ditangani melalui kebijakan pelelangan dini berdasarkan PP No. 105 Tahun 2021. Secara keseluruhan, pelaksanaan tanggung jawab ini memperkuat proses pembuktian, mendukung pemulihan aset, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja KPK.
Penegakan Hukum Pidana atas Pemanfaatan Anak sebagai Sarana Endorsement Komersial di Media Sosial I Gusti Ngurah Agung Dwi Putrawan; I Putu Edi Rusmana; AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2951

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap praktik eksploitasi anak melalui endorsement komersial di media sosial, yang semakin marak seiring perkembangan teknologi digital dan tingginya aktivitas influencer. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka hukum terkait perlindungan anak, menilai efektivitas penerapan ketentuan pidana, serta mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak kerap dijadikan komoditas digital demi keuntungan ekonomi, sehingga mengabaikan hak keselamatan, privasi, waktu tumbuh kembang, dan pendidikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas melarang eksploitasi anak dan memberikan sanksi pidana, implementasi di lapangan belum berjalan optimal karena sulitnya pembuktian, ketiadaan regulasi teknis mengenai endorsement digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan pengawasan, serta peran aktif platform media sosial untuk memastikan perkembangan ekonomi digital tidak mengorbankan hak-hakf undamental anak.
Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 06-K/PM.III-14/AD/III/2025 Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2960

Abstract

Desersi yang dimaksud dalam Pasal 87 KUHPM merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui siding di pengadilan militer. Tujuan dari penulisan ini untuk menggali lebih dalam terkait faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana desersi serta penjatuhan sanksi administrasi yang diterapkan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa dalam proses peradilan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan KUHPM dengan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan serta mempertimbangkan tujuan utama dalam pemeriksaan di pengadilan, yakni menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer.
Perlindungan Hukum Terhadap Lansia Korban Tindak Pidana Penelantaran Oleh Keluarga Lusiana Putri, Putu Metta; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Ni Nyoman Juwita Arsawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3422

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi perlindungan hukum dan sosial bagi lansia yang menjadi korban pengabaian kriminal oleh keluarga mereka di Indonesia. Peningkatan signifikan populasi lansia, ditambah dengan ironi pengabaian oleh keluarga—yang seharusnya menjadi pilar perlindungan—menyoroti kegagalan sistemik dalam menjamin kesejahteraan kelompok rentan ini. Perubahan struktur sosial, modernisasi, dan individualisme telah mengikis nilai-nilai tradisional, yang menyebabkan pengabaian tanggung jawab untuk merawat orang tua yang lanjut usia. Pengabaian terhadap lansia merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 304 KUHP dan Pasal 49 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang melanggar hak asasi manusia lansia untuk hidup layak dan aman. Namun, implementasi UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum optimal. Hambatan utama meliputi sistem pelaporan yang lemah, kesadaran hukum yang rendah, dan kurangnya kepekaan dari aparat penegak hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia dapat memberikan efek jera dan memastikan rehabilitasi serta perlindungan korban. Dengan menggunakan pendekatan hukum pidana dan perlindungan sosial, penelitian ini berupaya menawarkan rekomendasi konstruktif untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif, terintegrasi, dan holistik yang tidak hanya bergantung pada sanksi pidana, tetapi juga didukung oleh mekanisme pencegahan dan penyembuhan untuk menjunjung tinggi martabat lansia.
EDUKASI DAN SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH ANORGANIK MELALUI BANK SAMPAH Rantisari, Putu Ayu Yukari; Triyandani, Komang Arie Putri; Putra, I Wayan Dharma; Diputra, I Gusti Agus Deni; Mas Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan (JPM-IKP) Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM-IKP)
Publisher : FKIP Universitas Trilogi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31326/jmp-ikp.v5i1.1202

Abstract

Pengabdian masyarakat ini  memiliki tujuan yaitu untuk adalah untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai sampah anorganik dan bank sampah  terutama sampah anorganik yang dihasilkan masyarakat di Desa Tajen yang dimana tujuannya mengubah pola masyarakat yang selama ini memandang sampah sebagai objek sampah dan tidak ada manfaatnya, berbeda dengan nilai dan kegunaan sampah. Pembangunan TPA tersebut juga akan meningkatkan perekonomian kotamadya. Pisahkan sampah rumah tangga menjadi sampah organik yang dapat digunakan sebagai kompos, sedangkan sampah anorganik rumah tangga disimpan di tempat pembuangan sampah untuk didaur ulang dan merupakan bahan yang dapat didaur ulang dan bernilai ekonomis . Selain itu, dengan pembangunan TPA, pemerintah daerah membantu mengumpulkan data masyarakat untuk pengelolaan sampah.  
The Ontology of Crime and Punishment: Philosophical Foundations of Criminal Liability Fitriani, Ni Putu; Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri; Kurniawan, I Gede Agus
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.7499

Abstract

The concepts of crime and punishment in the philosophy of law are not only understood as positive legal constructs, but also as moral and ontological entities that reflect human views on responsibility and justice. An ontological understanding of crime and punishment is essential to affirming the moral foundation of the modern criminal law system. This study aims to examine the ontological nature of crime and punishment and to identify the philosophical foundations that shape the concept of criminal liability. This research is expected to bridge the relationship between morality, free will, and the legitimacy of criminal law. This study uses a qualitative approach with philosophical and hermeneutic analysis methods. The primary data sources come from classical moral philosophy literature and contemporary legal theories related to the concepts of moral and criminal responsibility. The analysis shows that crime is ontologically a violation of the moral order internalized in law. Punishment essentially functions as a moral restoration and affirmation of human rationality, which has freedom of action. Criminal responsibility is only meaningful if the perpetrator is deemed to have moral awareness and the capacity for free will. This study concludes that the philosophical foundation of criminal responsibility lies in the ontological understanding of humans as autonomous moral subjects. Thus, criminal justice is not only legal-formal in nature, but also stems from rational ethics and universal moral values.
Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Satwa Liar yang Dilindungi UU di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali Anak Agung Ngurah Juli Wardana Putra; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 2 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang No. 32 tahun 2024 tentang. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagai landasan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekositemnya secara tegas menyatakan bahwa terhadap tindakan atau perbuatan tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran secara mendalam tentang Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Satwa Liar yang di Lindungi UU di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Bali. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Dari Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran Satwa Liar yang di Lindungi UU di Balai KSDA Bali yaitu adanya faktor internal seperti faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali yang cukup luas, kurangnya pengawasan terhadap satwa dilindungi, jumlah pegawai balai konservasi sumber daya alam bali yang tidak memadai, fasilitas sarana dan prasarana kator Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali yang kurang memadai dan faktor eksternal seperti banyaknya peminat satwa yang tergolong dilindungi, keuntungan yang besar dari bisnis satwa dilindungi, faktor ekonomi masyarakat, kurangya kesadaran masyarakat, kemajuan teknologi, perdagangan yang tertutup serta faktor kebudayaan . Upaya optimalisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Satwa Liar yang di Lindungi UU di Balai KSDA Bali ialah melibatkan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan pengawasan di titik-titik rawan. Kerja sama dengan kepolisian, jaksa, dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk mempercepat penanganan kasus dan memastikan sanksi yang tegas bagi pelaku.
Co-Authors AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda Anak Agung Ngurah Juli Wardana Putra Antari, Putu Eva Ditayani Bagus Gede Ari Rama Desy Darmayanti Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi, Dewa Ayu Susanti Diputra, I Gusti Agus Deni Fauzi, Shellby Sabrina Fitriani, Ni Putu I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ngurah Agung Dwi Putrawan I Ketut Angga Wiratama I Komang Ary Dharma Putra I Made Wira Bhawa I Made Wirya Darma I Putu Edi Rusmana Jaya, Krisna Adi Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani Kadek Julia Mahadewi Ketut Arya Amanta Wiguna Komang Anisya Susiladevi Luh Putu Yeyen Karista Putri Lusiana Putri, Putu Metta Made Savitri Kiki Sasmita Maharani, Luh Arini Yulia Maharani, Sandrina Darma Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana Ni Kadek Fitri Noviani Ni Komang Diah Afsari Devi Ni Komang Tria Ayumi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Juwita Arswati Noviani, Ni Kadek Fitri Puspanegara, I Gusti Ngurah Dwi Putra, I Made Bagus Aldi Marantika Putra, I Wayan Dharma Putri, Luh Putu Yeyen Karista Putri, Putu Siska Rudiana Putu Sherly Chandra Sasmitha Rantisari, Putu Ayu Yukari Sukadana, Dewa Ayu Putri Tajuddin, Hanifah Haydar Ali Trisnayanti, Ni Komang Kumala Triyandani, Komang Arie Putri Wikantari, Ida Ayu Putu Withnall, Eric Gordon