ABSTRACT This study aims to comprehensively analyze the dynamics of language politics in Indonesia, particularly in the post-reform era. The main focus is to identify how political power, identity construction, and national language planning interact and influence the linguistic landscape in Indonesia. Using a qualitative approach through case studies and discourse analysis, this research explores the role of language in the political arena, including the mobilization of support, the formation of public opinion, and the representation of social groups. Additionally, the study examines the implementation of national language policies, the challenges encountered, and their impact on the maintenance of regional languages and the development of Indonesian as both a unifying and global language. The findings indicate that post-reform language politics in Indonesia are marked by a tension between strengthening the national language and preserving regional languages. Language functions as both an instrument of power and a marker of identity in various political and social arenas. Although linguistic diversity is formally recognized, policy implementation still faces significant challenges, such as weak inter-agency coordination, limited resources, and low public participation. These findings highlight the need for inclusive, contextual, and sustainable language policies to manage linguistic diversity as a national asset that reinforces identity, social cohesion, and supports social and cultural development in a multicultural and multilingual Indonesia. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dinamika politik bahasa di Indonesia khususnya pasca-reformasi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana kekuasaan politik, konstruksi identitas, dan perencanaan bahasa nasional saling berinteraksi dan memengaruhi lanskap kebahasaan di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan analisis wacana, penelitian ini mengeksplorasi peran bahasa dalam arena politik, termasuk mobilisasi dukungan, pembentukan opini publik, dan representasi kelompok sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implementasi kebijakan bahasa nasional, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pemertahanan bahasa daerah dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik bahasa pasca-reformasi di Indonesia ditandai oleh tarik-menarik antara penguatan bahasa nasional dan pelestarian bahasa daerah. Bahasa berfungsi sebagai instrumen kekuasaan sekaligus penanda identitas dalam berbagai arena politik dan sosial. Meski keberagaman bahasa diakui secara formal, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi publik. Temuan ini menekankan perlunya kebijakan yang inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan agar keberagaman bahasa dapat dikelola sebagai aset nasional yang memperkuat identitas, kohesi sosial, serta mendukung pembangunan sosial dan budaya di Indonesia yang multikultural dan multilingual.