Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Acta Comitas Jurnal Hukum Volkgeist Vyavahara Duta International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Focus Journal Law Review
Ayu Putu Laksmi Danyathi
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JUAL BELI ONLINE TERKAIT BARANG TIDAK SESUAI DENGAN IKLAN Puteri Mawarni, Komang Sanjiwani; Danyathi, Ayu Putu Laksmi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p25

Abstract

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online (e-commerce) serta akibat hukum yang didapat ketika barang tidak sesuai dengan foto pada iklan produk. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan maupun doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Hasil penulisan karya ilmiah ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak konsumen dan larangan memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan iklan produk telah diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Etika Pariwara Indonesia (EPI), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Apabila barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan iklan, maka dapat disebut dengan wanprestasi, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa ganti rugi, dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh pertanggungjawaban atas kerugian dari membeli barang yang tidak sesuai dengan iklan. Keterlibatan pemerintah dan kesadaran pihak pelaku usaha merupakan kunci utama agar kejadian ketidaksesuaian barang dengan foto pada iklan produk tidak terus menerus terulang dalam transaksi jual beli online. ABSTRACT The purpose of writing this scientific work is to understand the legal protection for consumers in online buying and selling transactions (e-commerce) as well as the legal consequences when goods do not match the photo in the product advertisement. This study uses normative legal research methods with an approach to legislation and doctrines in legal science. The results of this scientific work show that the protection of consumer rights and the prohibition of selling goods that do not match the product advertisement have been regulated in several regulations, including Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Indonesian Advertising Ethics (EPI), Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, Law Number 40 of 1999 concerning the Press, and Law Number 18 of 2012 concerning Food. If the goods sold do not match the advertisement, it can be considered as breach of contract, thus subject to administrative sanctions in the form of compensation, imprisonment for a maximum of 6 (six) years, and a fine of up to Rp 1,000,000,000.00 (one billion Indonesian Rupiah). With these provisions, it is hoped that they can be used as guidelines in obtaining accountability for losses from purchasing goods that do not match the advertisement. Government involvement and the awareness of business actors are key factors to prevent the recurrence of mismatches between goods and photos in product advertisements in online buying and selling transactions.
Kajian Terkait Force Majeure Dan Feiten Notoir Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Dwijaya, Ketut Dinda Aldhea Adjani; Danyathi, Ayu Putu Laksmi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p23

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji terkait situasi pandemi covid-19 dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan percepatan penanganan covid-19 yang didaulat sebagai landasan dari adanya alasan force majeure oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian, mengingat pandemi covid-19 ini sangat berimbas pada aspek ekonomi masyarakat, yang selanjutnya berakibat pada terkendalanya pemenuhan prestasi dalam perjanjian, serta pemberlakuan terminus notoir feiten dalam pembuktian force majeure dalam pelaksanaan perjanjian pada situasi pandemi covid-19. Penulisan hukum normatif digunakan dalam studi ini yakni dengan berfokus pada penelitian kepustakaan yang merujuk pada rangkaian peraturan perundang undnagan. Berdasar pada pembahasan, maka hasil studi menunjukan bahwa terdapat dua bentuk force majure yang akan disesuaikan dalam keadaan tertentu, dalam hal situasi pandemi yang telah dikualifikasikan sebagai situasi darurat bencana non alam maka dalam pelaksanaan perjanjian termasuk pada force majure relative. Namun adanya wabah ini tidaklah dapat sepenuhnya dijadikan alasan keadaan memaksa yang menghapus pertanggungjawaban dari debitur terhadap kelalaiannya, serta pemberlakuan terminus notoir feiten dalam pembuktian keadaan force majeure dalam situasi pandemi juga tidak berlaku secara otomatis. Perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu oleh debitur kepada kreditur mengenai keadaan nyata debitur bahwa benar-benar terkendala dalam memenuhi prestasinya pada perjanjian. Kata Kunci: Force Majeure, Notoir Feiten, Pelaksanaan Perjanjian, Pandemi Covid-19
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK GESEK TUNAI (GESTUN) MELALUI SITUS BELANJA ONLINE SHOPEE DI INDONESIA Trijatha, Ida Ayu Tara; Danyathi, Ayu Putu Laksmi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pendalaman mengenai studi ini dilakukan penulis untuk memperoleh persepsi perihal bagaimana praktik gesek tunai (gestun) dilakukan melalui platform belanja online Shopee, serta menganalisis bentuk perlindungan dalam hukum yang dapat diberikan untuk konsumen dalam menghadapi penyelewengan praktik gesek tunai (gestun) yang terjadi melalui situs maupun aplikasi belanja daring yang ada di Indonesia. Penelitian ini dalam penyusunannya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan melalui perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk menelaah permasalahan yang disebabkan. Bahan hukum yang digunakan terdiri asal asal-sumber aturan primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik konflik yang dipelajari. Hasil pendalaman yang dihasilkan berdasarkan studi ini yaitu penyelewengan praktik gesek tunai (gestun), yang saat ini belum termasuk ke pada suatu tindak pidana sebagai akibatnya pelaku tak dapat di penjara. namun, praktik gesek tunai (gestun) ini termasuk salah satu tindakan ilegal yang bisa dilaporkan kepada pihak e-commerce sehingga dapat ditindaklanjuti untuk berikutnya dapat dibatasi pada aplikasi e-commerce. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Gesek Tunai, E-commerce, Belanja Online. ABSTRACT In-depth study of this study was carried out by the author to gain perceptions of how the practice of cash swipe (gestun) is carried out through the online shopping platform Shopee, as well as to analyze the forms of protection in law that can be provided to consumers in the face of misappropriation of cash swipe practices (gestun) that occur through websites or applications. online shopping in Indonesia. This research in its preparation uses normative legal research methods by using an approach through legislation as well as a conceptual approach to examine the problems caused. The legal material used consists of sources of primary rules which include legislation and jurisprudence, as well as secondary legal materials which include books and scientific journals related to the topic of conflict being studied. The in-depth results produced based on this study are the misappropriation of cash swipe practices (gestun), which are currently not included in a criminal offense as a result of which the perpetrators cannot be jailed. however, this practice of cash swipe (gestun) is one of the illegal actions that can be reported to e-commerce parties so that it can be followed up for the next time it can be limited to e-commerce applications. Keywords: Consumer Protection, Swipe Cash, E-commerce, Online Shopping.
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PRODUSEN DITINJAU DARI SEGI INDIKASI GEOGRAFIS Darmayanti, Ni Komang Putu Sri; Danyathi, Ayu Putu Laksmi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to determine the process of registering geographical indications (GI) or a number of superior products as intellectual property rights, and to find out the legal implications of geographical indications after the enactment of the work copyright law. This research uses normative legal research methods, namely research that refers to the laws and regulations that apply well in Indonesia. This research can also be said as library research. With the results of research for the certification process for Geographical Indications (GI), the Government of the Republic of Indonesia has issued Government Regulation (PP) Number 51 of 2007 concerning Geographical Indications. The Government Regulation regulates the Registration of Products or Goods that have certain characteristics so that they are eligible to be registered as Geographical Indications (GI). Judging from the substantive changes in the article between the Trademark Law and Geographical Indications and the Job Creation Act, according to the author, there is no indication of a regulation that is detrimental to the public interest regarding changes to the trademark rules because the changes tend to make it easier for people who want to apply for registration of their business marks.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGEMBALIAN PAKET SECARA SEPIHAK OLEH KURIR PADA MARKETPLACE SHOPEE Putri, I Dewa Ayu Oka Suwasthiari; Danyathi, Ayu Putu Laksmi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai pelanggaran asas itikad baik dan wanprestasi yang dilakukan oleh kurir atas tindakan pengembalian paket secara sepihak dan perlindungan hukum yang dapat diterima oleh konsumen yang dirugikan atas tindakan pengembalian paket secara sepihak oleh kurir. Penelitian ini menggunakan hukum normatif sebagai metode untuk mengkaji peraturan terkait perlindungan konsumen melalui pendekatan fakta dan pendekatan perundang—undangan, mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan, kemudian hasil penelitian dijabarkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kurir telah melakukan pelanggaran asas itikad baik dan wanprestasi yang diatur pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 7 huruf a UUPK, sehingga konsumen yang dirugikan dapat menuntut hak ganti rugi atas biaya pemesanan barang kepada pihak Shopee sebagai pelaku usaha penyedia layanan marketplace. Kewajiban pemberian ganti rugi tersebut diatur pada Pasal 4 huruf h UUPK. Jika tidak dilakukannya penggantian kerugian oleh pelaku usaha, konsumen dapat menuntut ganti rugi melalui BPSK atau melalui pengadilan. Kata Kunci: Itikad Baik, Wanprestasi, Perlindungan Konsumen
PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEAMANAN DALAM HAL WISATAWAN MENGALAMI KECELAKAAN DI OBJEK WISATA Suryantari, Ni Putu Pebi Chanda; Laksmi Danyathi, Ayu Putu
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 03 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum dan keamanan serta pertanggungjawaban hukum pengelola pariwisata dalam hal wisatawan mengalami kecelakaan di objek wisata. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dengan metode kepustakaan dan dianalisis normatif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bentuk perlindungan hukum dan keamanan pada wisatawan yang mengalami kecelakaan di objek wisata dapat diterapkan melalui hak-hak wisatawan yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tidak mengatur secara jelas mengenai pertanggungjawaban hukum pengelola pariwisata terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan, maka sesuai pendekatan kasus yang berlaku adalah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pengelola pariwisata diatur dalam Pasal 26 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keamanan, Wisatawan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the form of legal protection and security as well as the legal liability of tourism managers in the event that tourists experience accidents at tourist attractions. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials were collected using the library method and analyzed normatively qualitative. The results of the study show that the form of legal protection and security for tourists who experience accidents at tourist attractions can be applied through the rights of tourists listed in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 20 letter c of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Law Number 10 of 2009 concerning Tourism does not clearly regulate the legal liability of tourism managers for tourists who have accidents, so according to the applicable case approach, it is adjusted to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The obligations of tourism managers are regulated in Article 26 letters d and e of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Key Words: Legal Protection, Security, Tourists.
PENERAPAN SISTEM MATRILINEAL DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI INDONESIA Kiana Shadya Rahman; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i10.11231

Abstract

Tujuan studi ini untuk menganalisis penerapan sistem matrilineal dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Minangkabau. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem matrilineal di Minangkabau berperan penting dalam menjaga keberlanjutan harta pusaka melalui pengaturan status tanah. Tanah pusaka tinggi tidak dapat diperjualbelikan, tetapi dapat digadaikan dengan syarat tertentu, sedangkan tanah pusaka rendah dapat diperjualbelikan atau digadaikan. Sistem ini mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan, yang menjadi pewaris utama dalam struktur adat Minangkabau. Dalam perspektif hukum adat, tanah pusaka memiliki fungsi sosial yang tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga simbolis sebagai bagian dari identitas keluarga. Oleh karena itu, penerapan prinsip matrilineal bertujuan untuk melestarikan harta pusaka bagi generasi mendatang dan mempertahankan keseimbangan sosial dalam masyarakat. The purpose of this study is to analyze the application of the matrilineal system in inheritance distribution within the Minangkabau customary law. This study employs normative legal research methods with a historical and statutory approach. The findings reveal that the matrilineal system in Minangkabau plays a crucial role in preserving ancestral property through the regulation of land status. High inheritance land (pusaka tinggi) is prohibited from being sold but may be mortgaged under specific conditions, whereas low inheritance land (pusaka rendah) may be sold or mortgaged. This system reflects efforts to protect the rights of women, who are the primary heirs within the Minangkabau customary law structure. From the perspective of customary law, ancestral land holds not only economic but also social and symbolic value as a representation of familial identity. Accordingly, the application of the matrilineal principle aims to safeguard ancestral property for future generations and maintain social balance within the community.
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Komang Novia Widyastuti; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 8 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/3czdnr96

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah guna mengkaji kepastian hukum di dalam perjanjian jual beli melalui media online jika terjadinya suatu konflik hukum di antara para pihak penjual dengan pihak pembeli yang melakukan perjanian, di mana para pihak yang menjalankan perjanjian tersebut diwajibkan untuk menepati serta bertransaksi secara online dengan jujur. Dalam hal ini jika terbukti diantara para pihak yang melanggar perjanjian jual beli secara online dengan tidak memberi barang yang diperdagangkan sesuai dengan yang ditampilkan dalam perjanjian maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dan melalui pendekatan perundang-undangan, analisis serta konsep hukum. Hasil studi ini menujukan bahwasanya perjanjian jual beli secara E-commerce memiliki syarat untuk keabsahan dari sebuah perjanjian yang dilakasanan secara online tanpa harus bertemu langsung dan dapat terhindar dari wamprestasi yang dapat merugikan para pihak pembeli juga pihak penjual dengan mengacu pada pasal 1 angka 2 UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Socialization of the Role of Paralegals in Meeting Legal Aid and Sustainable Development Goals (SDGs) in the field of Education I Wayan Parsa; Ayu Putu Laksmi Danyathi; I Gusti Ngurah Nangga Jaya Dininggrat; I Gede Janitra Rad Winatha; Thomas John Kenevan
Focus Journal : Law Review Vol 5 No 1 (2025): Focus Journal Law Review Vol. 5 No. 1
Publisher : Universitas Bali Dwipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62795/fjl.v5i1.370

Abstract

The socialization related to the role of paralegals in fulfilling legal assistance is very important to be applied, especially in rural areas, so that the community in the village can know and understand the role of paralegals in fulfilling legal assistance, and subsequently, the community in the village can access legal assistance from paralegals. In addition, the importance of socialization regarding the Sustainable Development Goals (SDGs) in the field of Education is that it will provide knowledge to the community in the village about the access to education that can be obtained. The research method used in this study is a research method that utilizes references from books and journals related to the socialization regarding the role of paralegals in fulfilling legal assistance and the socialization about the Sustainable Development Goals (SDGs) in the field of Education. The research findings indicate that the issues faced by the community in the village regarding access to Paralegals in fulfilling Legal Aid include the need for socialization of regulations related to the Role of Paralegals in fulfilling Legal Aid as stipulated in Law No. 16 of 2011 on Legal Aid & Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2021 on Paralegals in Providing Legal Aid. Furthermore, the Sustainable Development Goals (SDGs) in the field of Education is quality education, aimed at ensuring equitable distribution of quality education and increasing learning opportunities for all. Thus, with knowledge and higher education, individuals will directly understand the regulations related to access to legal aid.
PERAN HUKUM PERDATA DALAM MENJAMIN PRIVASI PENGGUNA PLATFROM  DIGITAL DI INDONESIA Dewa Ayu Mayla Saras Kinanti; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/30sbpp28

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran hukum perdata dalam menjamin privasi pengguna platform digital di Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Era digital membawa banyak kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi, berinteraksi, maupun memperoleh layanan publik. Namun, kemudahan tersebut juga dibarengi dengan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, yang kerap dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan privasi melalui instrumen hukum perdata menjadi semakin relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sedangkan sumber sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan praktik perlindungan privasi di ranah digital. Hasil studi menunjukkan bahwa instrumen hukum perdata dapat berfungsi sebagai dasar perlindungan privasi pengguna melalui konsep perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dan wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata). Penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan kegagalan platform digital memenuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data pengguna dapat dianggap sebagai wanprestasi. UU PDP kemudian memperkuat dasar hukum perlindungan privasi dengan mengatur hak-hak individu, kewajiban pengendali data, serta sanksi terhadap pelanggaran. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan hak privasi, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya transparansi dari penyelenggara platform digital dalam mengelola data pengguna. Selain itu, perbedaan yurisdiksi hukum dengan platform global dan kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan regulasi juga menjadi hambatan serius. Dengan demikian, diperlukan penguatan mekanisme hukum perdata yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Hal ini dapat dilakukan melalui pembaruan regulasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana akademik sekaligus menjadi masukan praktis dalam merumuskan kebijakan perlindungan privasi di Indonesia.
Co-Authors Ahmad Rosidi & Edy Nurcahyo ROSIDI Darmayanti, Ni Komang Putu Sri Desak Made Chyntia Dewi Dewa Ayu Mayla Saras Kinanti Dwijaya, Ketut Dinda Aldhea Adjani Edy Nurcahyo Hermanto, Bagus Hudali Mukti I Dewa Gede Agung Putra Diatmika I Gede Janitra Rad Winatha I Gusti Agung Bagus Cahya Kartika Nugraha I Gusti Ngurah Nangga Jaya Dininggrat I Made Adiguna Majuarsa I Made Walesa Putra I Nyoman Wisnu Murti I Wayan Parsa Ida Bagus Putu Gede Widya Adnyana Kadek Chandra Novita Kadek Melia Febryanti Kartika Sari, Uswatun Siwi Ketut Dhira Candra Laksmi Kiana Shadya Rahman Komang Novia Widyastuti Komang Tri Krisna Yana Made Yuly Riantini Ni Ketut Eka Patni Ni Ketut Esa Savitri Mahawyahrty Ni Komang Wijiatmawati Ni Made Ari Yuliartini Griadhi Ni Made Purnami Ni Nyoman Ratna Dewi Ni Putu Risna Daryani Ni Wayan Ella Apryani Ni Wayan Mujiati NYOMAN MAS ARYANI Pande Komang Surya Mahesa Pradnyanta Wijaya, Ida Bagus Rama Pradwi, Made Raysally Augustine Prihatini Putri Utami Puteri Mawarni, Komang Sanjiwani Putri Darmadi, Desak Komang Dea Marcellina Putri, I Dewa Ayu Oka Suwasthiari Putu Endra Yuda Sudarsa, I Kadek Edy Suryantari, Ni Putu Pebi Chanda Thomas John Kenevan Tiominar Octavia Trijatha, Ida Ayu Tara Yogi Yasa Wedha