Articles
<![CDATA[Akibat Hukum Perjanjian Kerja Yang Mencantumkan Non Competition Clause Untuk Melindungi Rahasia Dagang Bisnis ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Mahendra]]>;
<![CDATA[I Putu Nyoman Budiartha]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.293-297
<![CDATA[Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, para pengusaha dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan model perjanjian kerja yang dapat mendukung kelangsungan bisnis mereka. Salah satu jenis perjanjian kerja yang biasa digunakan adalah perjanjian dengan Klausula Non Kompetisi. Klausula ini berisi larangan bagi mantan pekerja yang masa kerjanya telah berakhir untuk tidak bekerja di perusahaan pesaing yang dianggap sebagai kompetitor. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan dagang dari pesaing. Dalam perspektif Hukum Dagang, penggunaan Klausula Non Kompetisi diperbolehkan sebagai salah satu metode preventif untuk melindungi kerahasiaan dagang. Namun, Klausula ini dapat membatasi hak seseorang untuk pindah pekerjaan dan perlu dibatasi. Oleh karena itu, penggunaannya memerlukan batasan yang jelas. Meskipun demikian, hingga saat ini, pengaturan hukum di Indonesia belum secara tegas mengatur pencantuman Klausula Non Kompetisi dalam perjanjian kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah Hukum Normatif, di mana penelitian dilakukan melalui studi dokumen dan pendekatan perundang-undangan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum yang berlaku]]>
<![CDATA[Pembinaan Narapidana Melalui Upaya Asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Klungkung ]]>
<![CDATA[I Ketut Gede Satria Wibawa Aryana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.298-304
<![CDATA[Asimilasi merupakan suatu proses pembinaan narapidana dilakukan di luar tembok Rumah Tahanan Negara yaitu dengan cara mengikuti bimbingan, pendidikan, latihan keterampilan di luar tembok Rumah Tahanan Negara, berolahraga dan bekerja bakti dengan masyarakat atau dikenal dengan tahapan minimum security. Oleh karena itu, penting untuk memahami Bagaimanakah proses asimilasi sebagai upaya pembinaan narapidana selama menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan Negara Klas II b Klungkung ? dan apakah Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas II b Klungkung dan upaya mengatasinya ? Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Penelitian ini diharapkan akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum yang mengatur pelaksanaan asimilasi bahwa adanya suatu sistem kemasyarakatan yang memiliki tujuan yaitu adanya peran yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab. Yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007]]>
<![CDATA[Sanksi Pidana Terhadap Organisasi Masyarakat yang Melakukan Pemerasan Berserta Ancaman Kepada Pedagang di Pasar Satria Denpasar ]]>
<![CDATA[Kadek Bagus Rakyan Dana Sinatra]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.317-322
<![CDATA[Di Masa sekarang beberapa Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas sudah melenceng dan tidak lagi berpedoman kepada aturan sebagaimana seharusnya Ormas itu melakukan tujuan dan fungsinya. Segelintir Ormas melakukan tindakan penagihan jasa keamanan illegal serta pengancaman yang dilakukan di sekitar wilayah dari Ormas itu sendiri. Dalam pembahasan ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, hasil penelitian Beberapa faktor yang menyebabkan pungutan liar ini tumbuh, ialah faktor individu, organisasi dan kesempatan, Penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Denpasar tentang permasalahan pemerasan disertai ancaman yang dilakukan oleh ormas di pasar satria Denpasar .Menyatakan terdakwa TM adanya bukti yang sah dimana dinyatakan adanya tindakan pidana yang dilakukan dengan menguntungkan dirinya sendiri dalam maksudnya, secara melawan hukum dengan pemaksaan kekerasan dan juga mengancam untuk diberikannya suatu barang yang bisa sebagian atau seluruh barang kepemilikan orang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP, Praktik pungli harus ditindak tegas oleh Negara karena itu langkah pemberantasan adanya praktik yang terjadi di tengah masyarakat ini harus diperhatikan dan tidak diikuti.]]>
<![CDATA[Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (DTKSK) Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi di Kota Denpasar ]]>
<![CDATA[Anak Agung Alit Ista Damayanti]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.6.2.2024.136-141
<![CDATA[The Denpasar City Manpower and Competency Certification Office (DTKSK) is a government agency that has the function of fostering, controlling and supervising in the field of labor. However, in reality there are still many cases of industrial relations disputes. This study examines two problems, namely how the role of DTKSK Denpasar City in optimizing the settlement of industrial relations disputes through mediation and what are the inhibiting factors and efforts made by DTKSK Denpasar City in resolving industrial relations disputes through mediation? "The method used is an empirical law method and sourced from primary data and secondary data. This research is located at DTKSK Denpasar City. The technique in determining the sample uses non probability sampling with purposive sampling technique. In collecting data, document study techniques and interview techniques were used. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. Based on the results of the study, DTKSK Denpasar City has not run optimally in resolving industrial relations disputes because the number of industrial relations disputes that occur is not proportional to the number of mediators available at the Department of Labor and Competency Certification."]]>
<![CDATA[Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Badung ]]>
<![CDATA[Brendan Matthew Fandoe]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.6.2.2024.154-159
<![CDATA[Supreme Court Regulation or PERMA is basically a form of regulation that contains provisions that are procedural law. According to PERMA No. 1 of 2016 concerning mediation procedures in court, mediation is a way of resolving disputes peacefully, quickly, precisely and effectively, and can open wider access to the parties to the dispute to obtain a settlement of their case, and get a sense of justice. Mediation, the resolution of disputes or disputes arises more from the wishes and initiatives of the parties, so that the mediator's role is to assist them in reaching agreements. In assisting the disputing parties, the mediator is impartial. This study aims to determine the implications of Perma No. 1 of 2016 on mediation procedures in the Badung Religious Court. The presence of PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation procedures is intended to provide legal certainty, order and smoothness in the process of resolving a civil dispute in order to produce peace.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Akibat Perjanjian Nominee Melalui Kesepakatan Perdamaian ]]>
<![CDATA[Cokorda Istri Agung Mahayuni]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.6.2.2024.166-171
<![CDATA[The provisions of the UUPA state that only Indonesian citizens (WNI) can own property rights over land. In order to overcome this, nominee agreements are made to control the ownership rights of the land. This practice often leads to disputes between Indonesian citizens and foreigners that reach the courts. Land ownership by foreigners with the status of right of use is based on Government Regulation No. 103 Year 2015. The arrangements for resolving nominee agreement disputes through mediation are Law Number 30 of 1999, PERMA Number 1 of 2016, BPN Decree Number 34 of 2007, and Technical Guidelines Number: 05/JUKNIS/D.V/2007. The formulation of the problem is: 1) "How is the regulation of nominee agreement dispute resolution through a pre-decree agreement? "And 2) How is the mechanism for resolving land rights nominee agreement disputes through mediation?" The research method used is normative law with a statutory and conceptual approach. The results obtained by the Government are to pay attention to laws and regulations that regulate explicitly and specifically regarding nominee agreements in Indonesia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga (Natuurlijke Persoon) Berkaitan Dengan Adanya Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Putu Purnam Asri]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.6.2.2024.197-202
<![CDATA[When a bankrupt debtor transfers assets to a third party, actio pauliana becomes the creditor's legal remedy to recover the assets. For good faith third parties, the application of actio pauliana in bankruptcy becomes a legal polemic. This happens because the transfer of all or part of the debtor's assets will be withdrawn through actio pauliana. So that the problem arises "1) How is the enforcement of Actio Pauliana in Indonesia? and 2) How is the legal protection of third parties (natuurlijke persoon) in bankruptcy law related to the existence of actio pauliana?" This research seeks to understand the application of actio pauliana in Indonesia as well as the legal protection provided to third parties related to the existence of actio pauliana in bankruptcy law. The research methodology in this field is normative law. The application of Actio Pauliana has legal consequences, namely the third party losing the property that has been purchased from the debtor and canceling all legal actions that are not mandatory for the debtor to do which are detrimental to his creditors. Related to legal protection for the rights of third parties (Natuurlijke Persoon) due to Actio Pauliana, namely third parties can appear as concurrent creditors.]]>
<![CDATA[PRAKTIK PENGOBATAN ALTERNATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Anak Agung Rai Gayatri Artha Yani]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 3 (2024): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.6.3.2024.261-266
<![CDATA[The efforts of each community in maintaining health for themselves are very diverse. Generally, people use alternative medicine health services because of the relatively low cost, but there are still many business actors from alternative medicine who open practices arbitrarily without having a business license. This is because there are still not many regulations or standardization regulated in legislation regarding alternative medicine practices that harm consumers. The problem formulations in this study, namely: 1). How the regulation of alternative medicine practices in legal settings has positive effects in Indonesia; 2) How is the form of legal protection for consumers in alternative medicine practices in Indonesia. The method used in this research is the type of normative legal research with the type of statutory approach and conceptual approach. Through this research, it can be determined that the regulation of alternative medicine is contained in Law Number 36 of 2009 concerning Health. If consumers suffer losses due to the actions of business actors, they can be given protection through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which forms of protection are divided into preventive legal protection and repressive legal protection.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Annie Long Ashton]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 3 (2024): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.6.3.2024.267-272
<![CDATA[The development of information and digital technology is accelerating and has become part of every aspect of human life. Humans have made innovations in various fields, including machines and technologies that mimic human intelligence known as artificial intelligenceartificial intelligence or AI. The problem is: How can Artificial IntelligenceArtificial intelligence arrangements be considered capable as legal subjects? And how is proper law enforcement for artificial intelligenceartificial intelligence functions? The purpose of this study is To meet the needs of regulations and information regarding artificial intelligenceartificial intelligence, it is important to establish a legal entity and special provisions. In addition, it is important to determine appropriate law enforcement and make special provisions for the functioning of AI. The method used in this research is the normative method. Artificial IntelligenceArtificial intelligence (AI) is an electronic system that handles electronic information and is managed by electronic agents and operators. However, AI is currently unable to take legal action or mediate. Individuals who control or use AI are responsible for their actions. In Indonesia, AI regulations should emphasize ethics and human rights in control and protection. While there are already laws regarding AI as electronic agents, specific regulations are needed that outline its role, capabilities, limitations on use, and penalties.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Melalui Platform Telemedicine ]]>
<![CDATA[Ni Putu Ayu Angreny Widhiastuty]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 3 (2024): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.6.3.2024.356-363
<![CDATA[Health, as a human right and an essential component of well-being, needs to be realized in accordance with Indonesia's national goals. The evolution of knowledge and technology in the healthcare sector has made tremendous progress, providing the foundation for the emergence of various online health Platforms, also known as Telemedicine. The obstacles that arise along with the growth of online health Platforms in Indonesia are related to the provision of digital health services, which can open up opportunities for errors in the diagnosis process and harm Telemedicine users as patients. The formulation of the problem given is 1). How is the legal regulation of medical practice on Telemedicine Platforms in Indonesia and 2). What are the sanctions for Telemedicine Platforms due to losses suffered by patients?.]]>
