Claim Missing Document
Check
Articles

Karakteristik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Bagi Pekerja pada Perusahaan Swasta Made Rama Wiguna Primantara; I Nyoman Putu Budiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.4.2.2022.177-181

Abstract

The process of carrying out globalization will act directly or indirectly for the presence of workers. Globalization, characterized by through state fund transactions, we use international standards and international standards for foreign investors and international standards for foreign investors. One of them is the quality point of production and work procedures. . Based on the above background, as well as the features of business contracts of certain employees of the Urban Finance Agency in Denpasar City, it can be based on its duties and laws. , Denpasar City Financial Asset Management Management Agency Event Event Event Event. The methods used are the source of legal studies, the main enterprise and the source of legal materials with secondary legal materials. The results of this study state that the features of employment contracts use a form of legal contract and are very short and effective in the office of the Financial and Asset Management Agency of Denpasar City. Denpasar City Financial and Asset Management Agency Office has defaults for administrative staff. The sanctions imposed on workers who violate the contents of the employment contract consist of a company reprimand, a reprimand (SP 1), a second reprimand (SP 2), and finally ethics if not good. On the employee side, set a third warning letter (SP 3) about job cuts for employees (layoffs).
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa Kevin Jerrick Pangestu; I Nyoman Gede Sugiartha; I G. A. A. Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 3 (2022): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.4.3.2022.293-298

Abstract

Mental disorders are the result of several or a group of symptoms that arise in human psychology. People with mental disorders have been stereotyped highly related to criminal acts for a long time, especially violence and threaten the safety and security of those around them. Perpetrators of criminal acts who experience mental disorders are included in the category of persons that had mental disabilities and entitled to more appropriate treatment and protection. It's important to understand more about the responsibility of perpetrators of criminal acts that had mental disorders, as well as about legal protection. The addition of insight, input and additional knowledge are the benefits in the research. The method used by researchers in this study is a normative research method. In the sentencing process, which involves the person who commits a crime that has a mental disorder, the judge is obliged to find and prove whether the perpetrator has an element of accountability, as well as ensure that the perpetrator gets appropriate legal protection. Legal protection is given to the public, especially in this discussion to criminals who experience mental disorders in the hope that the perpetrators can obtain the rights granted by the law itself.
Pertanggungjawaban pidana perbuatan prank kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) I Gusti Agung Mahyuni; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; IG.A.A.Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.2.2023.167-171

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidanaKekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT dan Sanksi pidana terhadap pelaku prank Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT).Komunikasi media sosial yang turut dikembangkan oleh teknologi menjadi wadah dalammasyarakat membagikan fitur secara bebas. Namun dibutuhkan kebijakan masyarakat itu sendiri dalammemanfaatkan perkembangan informasi dalam kehidupan sehari hari. Adapun permasalahnnya : bagaimanakahpengaturan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bagaimanakah Sanksi pidanaterhadap pelaku prank Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif yang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan data yang di dapat penulis dimedia sosial. Pengaturan hukum tindak pidana prank Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak diatur jelas dalamKUHPidana namun ada beberapa prank yang memang bersifat merugikan banyak pihak dan dapat dilaporkansesuai dengan pasal 390 tentang berita bohong, 359 tentang kelalian serta Undang – Undang No 1 tahun 1946pasal 14 ayat (1) tentang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Prank yang merugikan masyarakatdapat melaporkan dengan pasal 390 dengan sanksi dihukum penjara selama – lamanya delapan bulan.Pemerintah hendaknya memberikan penyuluhan mengenai bahayanya hukuman bagi pelaku prank khususnyaanak-anak serta peran orang tua dalam mengontrol tontonannya.
Akibat Hukum Perjanjian Kerja Yang Mencantumkan Non Competition Clause Untuk Melindungi Rahasia Dagang Bisnis I Gusti Agung Mahendra; I Putu Nyoman Budiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.293-297

Abstract

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, para pengusaha dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan model perjanjian kerja yang dapat mendukung kelangsungan bisnis mereka. Salah satu jenis perjanjian kerja yang biasa digunakan adalah perjanjian dengan Klausula Non Kompetisi. Klausula ini berisi larangan bagi mantan pekerja yang masa kerjanya telah berakhir untuk tidak bekerja di perusahaan pesaing yang dianggap sebagai kompetitor. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan dagang dari pesaing. Dalam perspektif Hukum Dagang, penggunaan Klausula Non Kompetisi diperbolehkan sebagai salah satu metode preventif untuk melindungi kerahasiaan dagang. Namun, Klausula ini dapat membatasi hak seseorang untuk pindah pekerjaan dan perlu dibatasi. Oleh karena itu, penggunaannya memerlukan batasan yang jelas. Meskipun demikian, hingga saat ini, pengaturan hukum di Indonesia belum secara tegas mengatur pencantuman Klausula Non Kompetisi dalam perjanjian kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah Hukum Normatif, di mana penelitian dilakukan melalui studi dokumen dan pendekatan perundang-undangan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum yang berlaku
Pembinaan Narapidana Melalui Upaya Asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Klungkung I Ketut Gede Satria Wibawa Aryana; I Nyoman Gede Sugiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.298-304

Abstract

Asimilasi merupakan suatu proses pembinaan narapidana dilakukan di luar tembok Rumah Tahanan Negara yaitu dengan cara mengikuti bimbingan, pendidikan, latihan keterampilan di luar tembok Rumah Tahanan Negara, berolahraga dan bekerja bakti dengan masyarakat atau dikenal dengan tahapan minimum security. Oleh karena itu, penting untuk memahami Bagaimanakah proses asimilasi sebagai upaya pembinaan narapidana selama menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan Negara Klas II b Klungkung ? dan apakah Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas II b Klungkung dan upaya mengatasinya ? Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Penelitian ini diharapkan akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum yang mengatur pelaksanaan asimilasi bahwa adanya suatu sistem kemasyarakatan yang memiliki tujuan yaitu adanya peran yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab. Yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007
Sanksi Pidana Terhadap Organisasi Masyarakat yang Melakukan Pemerasan Berserta Ancaman Kepada Pedagang di Pasar Satria Denpasar Kadek Bagus Rakyan Dana Sinatra; I Nyoman Gede Sugiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.317-322

Abstract

Di Masa sekarang beberapa Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas sudah melenceng dan tidak lagi berpedoman kepada aturan sebagaimana seharusnya Ormas itu melakukan tujuan dan fungsinya. Segelintir Ormas melakukan tindakan penagihan jasa keamanan illegal serta pengancaman yang dilakukan di sekitar wilayah dari Ormas itu sendiri. Dalam pembahasan ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, hasil penelitian Beberapa faktor yang menyebabkan pungutan liar ini tumbuh, ialah faktor individu, organisasi dan kesempatan, Penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Denpasar tentang permasalahan pemerasan disertai ancaman yang dilakukan oleh ormas di pasar satria Denpasar .Menyatakan terdakwa TM adanya bukti yang sah dimana dinyatakan adanya tindakan pidana yang dilakukan dengan menguntungkan dirinya sendiri dalam maksudnya, secara melawan hukum dengan pemaksaan kekerasan dan juga mengancam untuk diberikannya suatu barang yang bisa sebagian atau seluruh barang kepemilikan orang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP, Praktik pungli harus ditindak tegas oleh Negara karena itu langkah pemberantasan adanya praktik yang terjadi di tengah masyarakat ini harus diperhatikan dan tidak diikuti.
Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (DTKSK) Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi di Kota Denpasar Anak Agung Alit Ista Damayanti; I Nyoman Putu Budiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.2.2024.136-141

Abstract

The Denpasar City Manpower and Competency Certification Office (DTKSK) is a government agency that has the function of fostering, controlling and supervising in the field of labor. However, in reality there are still many cases of industrial relations disputes. This study examines two problems, namely how the role of DTKSK Denpasar City in optimizing the settlement of industrial relations disputes through mediation and what are the inhibiting factors and efforts made by DTKSK Denpasar City in resolving industrial relations disputes through mediation? "The method used is an empirical law method and sourced from primary data and secondary data. This research is located at DTKSK Denpasar City. The technique in determining the sample uses non probability sampling with purposive sampling technique. In collecting data, document study techniques and interview techniques were used. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. Based on the results of the study, DTKSK Denpasar City has not run optimally in resolving industrial relations disputes because the number of industrial relations disputes that occur is not proportional to the number of mediators available at the Department of Labor and Competency Certification."
Implikasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Badung Brendan Matthew Fandoe; I Nyoman Putu Budiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.2.2024.154-159

Abstract

Supreme Court Regulation or PERMA is basically a form of regulation that contains provisions that are procedural law. According to PERMA No. 1 of 2016 concerning mediation procedures in court, mediation is a way of resolving disputes peacefully, quickly, precisely and effectively, and can open wider access to the parties to the dispute to obtain a settlement of their case, and get a sense of justice. Mediation, the resolution of disputes or disputes arises more from the wishes and initiatives of the parties, so that the mediator's role is to assist them in reaching agreements. In assisting the disputing parties, the mediator is impartial. This study aims to determine the implications of Perma No. 1 of 2016 on mediation procedures in the Badung Religious Court. The presence of PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation procedures is intended to provide legal certainty, order and smoothness in the process of resolving a civil dispute in order to produce peace.
Penyelesaian Sengketa Akibat Perjanjian Nominee Melalui Kesepakatan Perdamaian Cokorda Istri Agung Mahayuni; I Nyoman Putu Budiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.2.2024.166-171

Abstract

The provisions of the UUPA state that only Indonesian citizens (WNI) can own property rights over land. In order to overcome this, nominee agreements are made to control the ownership rights of the land. This practice often leads to disputes between Indonesian citizens and foreigners that reach the courts. Land ownership by foreigners with the status of right of use is based on Government Regulation No. 103 Year 2015. The arrangements for resolving nominee agreement disputes through mediation are Law Number 30 of 1999, PERMA Number 1 of 2016, BPN Decree Number 34 of 2007, and Technical Guidelines Number: 05/JUKNIS/D.V/2007. The formulation of the problem is: 1) "How is the regulation of nominee agreement dispute resolution through a pre-decree agreement? "And 2) How is the mechanism for resolving land rights nominee agreement disputes through mediation?" The research method used is normative law with a statutory and conceptual approach. The results obtained by the Government are to pay attention to laws and regulations that regulate explicitly and specifically regarding nominee agreements in Indonesia.
Peranan Perjanjian Ekstradisi Dalam Tindak Kejahatan Korupsi di Indonesia Ida Bagus Adi Pati Karna; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Gusti Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.2.2024.203-209

Abstract

The increase in crimes that occur in Indonesia, especially crimes that involve interstates. Therefore, extradition is a way of cooperation in combating crimes between countries, which is very important because criminals always try to flee to other countries to avoid prosecution, while on the other hand, law enforcement officials, especially the police, can only operate within the jurisdiction of their own country. Given the challenges faced in the investigation, it becomes clear how important it is to cooperate with other countries in combating this crime so that extradition agreements arise as a consequence of the existence of a legal interest in a country. The formulation of the problem is: 1. How is the legality of extradition in preventing and eradicating international crimes?  2. How is the effectiveness of extradition enforcement in a country? The research method used is normative legal research. The results of the discussion regarding the criminal law regulation of extradition crimes are contained in Law No. 1 of 1979 concerning Extradition and its effective application after an advance review of the extradition process.
Co-Authors A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Mas Karpeka Devi Anak Agung Alit Ista Damayanti Anak Agung Rai Gayatri Artha Yani Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Annie Long Ashton Bagus Arya Wira Yudha Brendan Matthew Fandoe Carmelita Juliana Putri Benny Carmelita Juliana Putri Benny Cokorda Istri Agung Mahayuni Dewi, A.A Sagung Laksmi Gregorius Yolan Setiawan I Gede Pasek Mangku I Gede Prema Nugraha Suastama I Gede Yudi Arinjaya I Gusti Agung Mahendra I Gusti Agung Mahyuni I Gusti Ngurah Adi Rajistha I Gusti Ngurah Agung Krisna Dwipayana Pradnyan I Gusti Ngurah Agung Krisna Dwipayana Pradnyan I Kadek Wahyu Dwi Payana I Kadek Wahyu Dwipayana I Ketut Gede Satria Wibawa Aryana I Komang Agus Muliawan I Komang Tresnanda Pramana I Made Aditya Mantara Putra I Made Ardena I Made Ardena I Made Bangbang Agus Sindu I Made Gede Adi Arya Natih I Made Gede Bagus Somayasa I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Nyoman Bagiastra I Nyoman Putu Budiarta I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sumardika I Putu Aditya Pramana I Putu Aditya Pramana I Putu Arya Giri Prebawa I Wayan Werasmana Sancaya Ida Ayu Putu Purnam Asri Ida Bagus Adi Pati Karna Indah Permatasari Janneta Angela Pangalila Jyoti KaniaCri Kadek Bagus Rakyan Dana Sinatra Kadek Dwi Cahyani Kadek Manik Bellinda Satvika Kadek Nadya Pramita Sari Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi Kevin Jerrick Pangestu Luiza Klementina M Asa Made Irnanda Diandifa Lestari Made Mahayana Agastia Made Rama Wiguna Primantara Made Satria Dharmayuda Miyazawa, Naori Mulyawati, Kade Richa N. Nurnaningsih Ni Komang Triana Diah Mahadewi Ni Komang Triana Diah Mahadewi Ni Luh Gede Novianti Ni Luh Gita Saraswati Ni Luh Oki Damayanti Ni Luh Putu Desi Erdiyanti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Nyoman Muryatini Ni Putu Ayu Angreny Widhiastuty Ni Putu Ayu Mandalay Shasa Alba Chiara Ni Putu Indah Kusumadewi Riandra Nyoman Gde Antaguna Pasek Mangku Permatananda, Pande Ayu Nayakasih Previyanti Dharma Putu Lingga Dhananjaya Putu Marita Maharani Putri Putu Marita Maharani Putri PUTU SARASWATI LAKSMI DEWI Putu Shinta Widari Tirka Ratna Kartika Dewi Sri Masyeni, Dewa Ayu Putri Sugiartha, I Nyoman Gede Tomoko Wake Wasudewa Wikananda Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi