Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY TANJUNGPURA LAW JOURNAL Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Journal of Moral and Civic Education BILANCIA Jurnal Yuridis Jurnal Jatiswara Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Jurnal Fundamental Justice Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Yuridika LEBAH Commerce Law Jurnal Hukum dan Pembangunan SASI Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Jurnal Wicara Desa
Abdul Atsar
Universitas Mataram
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan UMKMMewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Mempunyai Potensi Dan Peran Strategis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Abdul Atsar; Aryo Fadlian
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2021): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v5i5.4142

Abstract

The government has enacted Law Number 20 Year 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, but in reality there are still many people who do not yet have the interest to form MSMEs. This is due to residents not understanding the rules that apply. The method of community service is in the form of lectures. Lecturers as lecturers, and village officials as participants. Before the lecture, participants were asked to answer the pre-test questionnaire. After the material and questions and answers, participants were asked to fill in the post-test questionnaire. Based on the results of the activity it appears that increasing public understanding of MSMEs. This can be proven by various questions raised by participants and the results of the participant questionnaire assessment. Participants have understood the position of the community that has potential and strategic roles in realizing economic development, especially in Dewi Sari Village, Kec. Rengasdengklok District. Karawang, establish and manage MSMEs and so on. It is recommended that activities like this can be done routinely so that the existing MSMEs continue to grow so as to increase the income per capita of the community.
PENERAPAN METODE DISKUSI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS BELAJAR PPKN PADA MATERI PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Abdul Atsar
Civic Edu : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2019): Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.728 KB) | DOI: 10.23969/civicedu.v3i1.1773

Abstract

This study aims to find a solution to the problem of how to improve the creativity of learning PPKn on protection and promotion of human rights in Indonesia through discussion methods at Mathla'ul Anwar Batujaya High School. "This research method uses mixed research with classroom action research methods. The method uses 3 cycles and each cycle consists of 4 steps, namely planning, activities, observation, reflection. Based on observations in cycle 1, the results showed that cycle 1, the average level of student learning creativity was only 63% of students or 27 students included in the category of being creative enough while 37% or 17 students were still in the category of lacking learning creativity. In cycle 2 it can be concluded that the level of student learning creativity starts better than in cycle 1 because based on observations and field notes it is found that students who have creativity in learning in the good category are 71% while in cycle 1 only 63% in the category is good enough the rest in the category is not good even though it is still felt the ability of students' creativity to learn is not optimal because it is not in line with the expectations of researchers that is 95% of students have good criteria. Whereas in cycle 3 the information obtained from the field notes or observations after the cycle 3 was carried out, namely the level of students' learning creativity has increased obtained that students who have a good learning creativity there are 41 people or there are about 95% of the number of students there while in the category enough either there are 3 students or there are about 5%.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA Muhammad Habiburrahman; Muhaimin .; Abdul Atsar
Jurnal Education and Development Vol 10 No 2 (2022): Vol. 10 No. 2. 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.852 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan cryptocurrency menurut hukum positif di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi cryptocurrency di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Pertama, Kedudukan cryptocurrency di Indonesia berdasarkan hukum positif di Indonesia adalah tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mengatakan bahwa alat pembayaran yang wajib digunakan dan diakui secara sah di NKRI hanya menggunakan Mata Uang Rupiah. Hal ini juga ditegaskan dengan PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Akan tetapi cryptocurrency dapat digunakan sebagai instrument investasi sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 32 Tahun 1997 tentang Perdangangan Berjangka Komoditi. Kedua, Perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency secara preventif diatur dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen, dimana menegaskan untuk kegiatan perdagangan yang menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Selanjutnya dalam kegiatan e-commerce dilindungi oleh UU ITE. Kemudian secara represif, penyelesaian perselisihan dalam transaksi cryptocurrency diatur dalam Pasal 22 PerBappebti No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada penjanjian antara para pihak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG PATEN DALAM HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Abdul Atsar; Aryo Fadlian
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang Paten dalam hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya adalah pihak yang memberikan pekerjaan kecuali diperjanjikan lain. Inventor dalam hal ini tenaga kerja yang menghasilkan Invensi berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan tenaga kerja/Inventor. Inventor juga mempunyai hak moral berupa hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertfikat Paten. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara tegas dan jelas terkait invensi yang dihasilkan oleh tenaga kerja dalam hubungan kerja. Hal ini berarti bahwa terkait kepemilikan hak paten tergantung pada perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. UUK mengatur secara umum, hanya Objek yang diperjanjikan berupa pekerjaan saja, mengenai pekerjaan yang dapat menghasilkan Invensi tidak diatur secara tegas. Kata Kunci: Perlindungan, Invensi, Hubungan Kerja ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal protection of patent holders in an employment relationship in terms of Law no. 13 of 2016 concerning Patents and Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. This type of research is normative research. The result of this research is that the Patent Holder for the invention produced by the Inventor in an employment relationship is the party providing the work unless agreed otherwise. Patent holders for inventions produced, both by employees and workers who use the data and/or facilities available in their work, are the parties providing the work unless agreed otherwise. The inventor, in this case, the worker who produces the invention, has the right to receive compensation based on the agreement made by the employer and the worker/investor. The inventor also has a moral right in the form of the right to keep his name included in the patent certificate. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower does not explicitly regulate inventions produced by workers in an employment relationship. This means that the ownership of patent rights depends on the work agreement made between the worker/laborer and the entrepreneur or employer. The UUK regulates in general, only the agreed object is in the form of work, regarding work that can produce an invention, it is not explicitly regulated. Keywords: Protection, Invention, Employment Relations.
Legal Protection of Industrial Design Information and Communication Technology Based on Creative Economy to Improve Community Competitiveness Abdul Atsar
Yuridika Vol. 34 No. 2 (2019): Volume 34 No 2 May 2019
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.525 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v34i2.7369

Abstract

Law is very influenced on the development of Technology. The current legal tool has no readiness so that it can not keep up with the rapid technological advances. The purpose of this study is to analyze the application of regulation on protection system and law enforcement of ICT design based on creative economy to improve people's competitiveness. Research is a normative juridical study. The approach of this research is the approach of legislation, concepts and cases. This research is analytical descriptive. This study, using secondary data sources. Technique of collecting data with literature study. Data analysis technique by qualitative normative descriptive method.The regulation of the legal protection system of industrial design of ICT, in Law no. 31 Year 2000, has not been regulated explicitly about the element of novelty, the application of constitutive stelsel cause obstacles. The law enforcement of ICT design is not yet effective, because of three aspects: 1) The legal substance aspect is not yet explicitly regulated about the novelty element in Industrial Design terms and the qualification and classification of the object of Right, the substantive requirement of Right of Industrial Design, the provisions of sanctions that distinguish between rights violations caused by the substance of the "same" and "similar" Industrial Design Designs registered for commercial purposes; 2) the aspect of its law enforcers, there is no appeal commission of industrial design, law enforcers have not understood the substance of the provisions of industrial design law; 2) Legal culture aspect. Indonesian society is still communal.
KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Abdul Atsar
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 16 No. 1 (2022): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v16i1.896

Abstract

This study aims to examine the legal aspects regarding the position of fiduciary guarantees in murabahah financing agreements. The position of guarantees in financing agreements according to Islamic economic law states that guarantees in the practice of financing institutions are allowed because in order to maintain the trust of debtors, Islamic financial institutions must establish the principle of prudence and look at the condition of society that has experienced a shift in terms of commitment to moral values ​​such as trust and honesty. Consumer financing agreements basically do not emphasize the collateral aspect. However, because consumer finance is a business institution, consumer finance companies in financing activities cannot be separated from risk, to avoid risk, consumer finance usually asks for certain guarantees as guarantees in financing. The main guarantee in a financial institution is in the form of trust, the main guarantee is in the form of goods financed on a fiduciary basis, and additional guarantees in the form of power to sell and others. Financing based on sharia principles but does not apply sharia guarantees is an act that is contrary to sharia principles.
Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Merger Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara Hirsanuddin Hirsanuddin; Rina Khairani Pancaningrum; Abdul Atsar
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i1.988

Abstract

Merger Bank syariah menjadi solusi untuk mengatasi tingginya biaya operasional dan belanja modal yang sering dialami perbankan syariah, selain itu juga tujuan untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah di industri keuangan nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah merger Bank Syariah BUMN telah menerapkan kaedah Maqashid Syariah dan bagaimana akibat hukum dari tidak diterapkannya kaidah maqashid syariah dalam melakukan merger Bank Syariah BUMN menurut hukum Islam? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik dan pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Merger Bank Syariah BUMN telah menerapkan kaedah Maqashid Syariah, karena bertujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Akibat hukum dari tidak diterapkannya kaidah maqashid syariah dalam melakukan merger Bank Syariah BUMN adalah bertentangan dengan prinsip hukum islam dan prinsip syariat.
PERBANDINGAN PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVENSI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ANTARA INDONESIA DENGAN JEPANG Atsar, Abdul
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper discusses the comparison between legal protection arrangements of invention in the field of Information and Communication Technology (ICT) in this case is software (software) especially patent. Japanese Patent Law explicitly regulates software (software) as a patentable subject. Whereas Law no. 28 Year 2014 on Copyright stipulates that the software can still be protected if Patent protection already exists from the country of origin. Using a comparative study of this paper can be one of the reference in legal protection to answer the rapid development of information and communication technology.
IMPLIKASI PEMBAHURUAN HUKUM PATEN YANG BERDASARKAN NEGARA HUKUM PANCASILA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA Abdul Atsar
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v10i2.3267

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengkaji tentang implikasi dari adanya pembahuruan hukum Paten yang berdasarkan negara hukum Pancasila. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti kemukakan, bahwa Implikasi dari adanya pembahuruan hukum Paten yang berdasarkan negara hukum Pancasila bahwa perlindungan Paten dapat menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di Indonesia yang akan mendukung perkembangan dunia usaha dengan meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi pada ekspor dan bernilai komersial.
Bale Mediation as an Alternative Institution For Resolution of Communal Intellectual Property Rights Disputes Among Indigenous Communities in West Nusa Tenggara Atsar, Abdul; Fathoni, Lalu Achmad
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 8 No 3 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v8i3.22468

Abstract

The settlement of communal intellectual property rights disputes is not only through litigation, but is also possible through mediation. The purpose of this study is to determine the position of the mediation hall as an alternative institution in resolving communal intellectual property disputes and in the judicial system in Indonesia and how the legal force of the Bale Mediation decision is in resolving Communal Intellectual Property disputes. This research method uses normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. Based on the results of the study, Bale Mediation is an institution that carries out the functions of mediation, coaching and coordination in the implementation of mediation in the community in accordance with local wisdom in the context of legal reform in the field of resolving Communal Intellectual Property Rights disputes. Bale Mediation is not part of the state judiciary but rather an institution that resolves disputes outside the courts. Legal settlement of Communal Property disputes through Bale Mediation is a non-structural institution and is responsible to the Governor. The decision or result of the dispute resolution at the Mediation Center in the form of an agreement that does not yet have permanent legal force but is only an ordinary contract for the parties, only obtains the status of a peace deed after the parties, with or without the assistance of a mediator, file a peace lawsuit through the Commercial Court/District Court.
Co-Authors Ade Mulada, Diman Alqadri, Bagdawansyah Alvina Satriawan, Hera Aryo Fadlian Azid Izuddin Dani, Baiq Onteng Purwe Hawi, Fransiskus Marianus Hayanul Haq, Lalu Hirsanuddin Hirsanuddin Indriani, Desmi Agustira Irnawati Irnawati Jha, Saroj Jihan Khairunnissa Kurniawan Kurniawan Kusmala, ilvia Sri Lalu Achmad Fathoni Litah, Popyn Nur Mariadi, Maliki Muhaimin Muhaimin Muhammad Habiburrahman Muhammad Syafi'i Munawarah, Jannatul Nadifa, Dzurratun Nadifa Nugraha, Lalu Guna Octari, Febby Pratama, Lalu Aditya Artha Putri, Ade Iasyah Rahmi Zubaedah Rani Apriani Raodah, Putri Reza Ardiantori Rina Khairani Pancaningrum Rispawati, Rispawati Rizkyantara, Eky Ruhu Zuhdi Ibnu Jauzi Sahrul Hidayatulloh Salsabilah, Nanda Sari, Sasmita Surya, Ida Tasum, Tasum Wahyudin Fitriyana Winda Pebriyanti Yogatama, Firmansyah Yuliatin , Yuliatin Zainal Asikin Zunnuraeni, Zunnuraeni Zunnuraini, Zunnuraini