Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

Pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Asikin, Zainal; Hayanul Haq, Lalu; Atsar, Abdul; Zunnuraini, Zunnuraini
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4880

Abstract

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) merupakan komisi negara dan lembaga penegak hukum independen terhadap praktik persaingan usaha dan pemberi saran kebijakan persaingan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM melalui kemitraan usaha. Pemberdayaan UMKM melalui kemitraan sebagai satu strategi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar produk UMKM. Pemerintah melalui harus melakukan pengawasan terhadap sistem kemitraan untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penguasaan pasar dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus menerapkan Pola yang tepat untuk pengembangan Pola Kemitraan agar UMKM di Lombok Tengah dapat meningkatkan daya saing. Sistem pengawasan dan pengembangan kemitraan harus menjadi perhatian KPPU sehingga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelaksaanan sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis emperis. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika belum terlaksana secara optimal. Kendalanya adalah Pelaku UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika belum memahami pola kemitraan, selain itu, sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan belum berjalan efektif. Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh KPPU belum maksimal karena keterbatasan sumber daya yang ada.
Improving Student Learning Outcomes in The Legal Protection and Law Enforcement Materials Through Numbered Heads Together Cooperative Learning Model Atsar, Abdul; Tasum, Tasum
Journal of Moral and Civic Education Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/8851412422020187

Abstract

The purpose of this study was to find a solution to the problem in applying the NHT (Numbered Heads Together) cooperative learning model to improve student learning outcomes in Class XII Social Studies Major of SMA Mathla’ul Anwar High School Batujaya Karawang. This study used a classroom action research method. The study was conducted in three cycles and each cycle consists of 4 steps, namely planning, acting/implementing, observing, and reflecting. The results of the study show students' improvement in understanding the legal protection and law enforcement materials after the implementation of NHT cooperative learning model. By using the NHT model, the students find it easier to understand the concepts that used to be considered difficult. Before implementing the model, the understanding level of the students at SMA Mathla’ul Anwar Batujaya Karawang was relatively low because some students’ scores were below the minimum completeness criteria. After the actions in the three cycles were completed, the student learning outcomes increase. The students’ average score before the treatment was 60.16. It increased to 68.25 in cycle 1, 72.50 in cycle 2, and 80.25 in cycle 3. This increase indicates that the NHT model can help the students improve their understanding. In the learning process using this model, the students feel that they are systematically guided in understanding the materials. Moreover, it helps the students in improving their ability to explain the learning materials and to provide examples on the legal protection and law enforcement materials in the learning process using the NHT cooperative learning model.
(Studi Di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa): (Studi Di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa) Ruhu Zuhdi Ibnu Jauzi; Abdul Atsar
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2905

Abstract

Perlindungan Hak Cipta pada motif tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (j) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme serta perlindungan hukum terhadap kain tenun sesek kre’ alang di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan sosiologis. Perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, sehingga perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah kabupaten Sumbawa masih cenderung pasif, yakni hanya melakukan penganggaran pembiayaan permohonan pencatatan ciptaan atas hak cipta tanpa melakukan pendampingan atau memfasilitasi prosesnya.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Iklan Perumahan Bersubsidi Octari, Febby; Atsar, Abdul
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3235

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal ketidak sesuaian iklan perumahan bersubsidi. Dan pertanggung jawaban developer dalam memenuhi hak konsumen yang membeli rumah tidak sesuai promosi iklan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen dapat dibagi menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dan represif tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya UUPK, Undang-Undang Penyiaran, Permendag No 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinana usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik dan Undang-Undang Nomor No 1 Tahun 2011 perumahan dan kawasan permukiman. Bentuk tanggungjawab yang dapat diberikan oleh pelaku usaha atau developer kepada konsumen atas ketidaksesuaian atau iklan yang menyesatkan adalah dibagi menjadi 2 yakni ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan ganti kerugian berdasarkan melawan hukum. dan pidana penjara. Ganti kerugian berdasarkan wanprestasi adalah ganti kerugian karena adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian. Sedangkan sanksi pidana dapat dijatuhkan apabila developer tidak bertanggungjawab dan melarikan diri. pengaturan saksi pidana telah diatur dalam UUPK, UU Penyiaran, Permandag No 50 tahun 2020 dan UU perumahan dan permukiman.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Irnawati, Irnawati; Rispawati, Rispawati; Alqadri, Bagdawansyah; Atsar, Abdul
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v5i1.5149

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Bima City Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning Sustainable Food Crop Land Protection and to examine the efforts made by the Bima City Government in optimizing the policy. The background of this study is based on the phenomenon of widespread conversion of agricultural land, which threatens regional food security. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The research informants consisted of farmers, officers from the Agriculture Service, the Public Works Service, and local communities in Bima City. The results of the study show that the implementation of this regulation goes through several important stages, namely land data inventory, cross-agency coordination, and technical guidance for farmers. The Agriculture Service actively conducts training in making organic fertilizers and counseling on environmentally friendly agricultural techniques. However, the study found several obstacles, such as limited budget allocation, low awareness of some people, and limited supervision in the field. The Bima City Government has made efforts to improve coordination, strengthen socialization to the community, and involve community leaders in maintaining the sustainability of agricultural land. This study recommends the need for increased policy support, both in terms of budget and institutions, so that sustainable food crop land protection in Bima City can run optimally and contribute to regional food security in a sustainable manner. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta mengkaji upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima dalam mengoptimalkan kebijakan tersebut. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena alih fungsi lahan pertanian yang marak terjadi, yang mengancam ketahanan pangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari petani, aparat Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, dan masyarakat lokal di Kota Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda ini berjalan melalui beberapa tahapan penting, yakni inventarisasi data lahan, koordinasi lintas instansi, serta bimbingan teknis kepada petani. Dinas Pertanian aktif mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik serta penyuluhan teknik pertanian ramah lingkungan. Meskipun demikian, penelitian menemukan adanya beberapa kendala, seperti terbatasnya alokasi anggaran, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, serta keterbatasan pengawasan di lapangan. Pemerintah Kota Bima telah berupaya meningkatkan koordinasi, memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, dan melibatkan tokoh masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan dukungan kebijakan, baik dari segi anggaran maupun kelembagaan, agar perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Bima dapat berjalan optimal dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
Penyuluhan dan Pendampingan Pembuatan Drafting Paten dan Mekanisme Pendaftaran Paten Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMKN 2 Kuripan Atsar, Abdul; Hawi, Fransiskus Marianus; Raodah, Putri
Lebah Vol. 19 No. 1 (2025): September: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v19i1.416

Abstract

SMKN 2 Kuripan menghasilkan alat-alat sederhana seperti alat pembakar sampah tanpa asap yang belum didaftarkan Paten atau Paten Sederhana. Salah satu yang menjadi kendalanya yaitu kurang pemahaman guru SMKN 2 Kuripan memahami tentang Hak Paten. Selain itu belum memiliki keterampilan dalam membuat drafting Paten. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan penyuluhan hukum dan pendamping terkait Drafting Paten dan pendaftaran Paten. Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM Guru SMKN 2 Kuripan adalah melatih dan mendampingi guru dalam membuat drafting Paten, penelusuran Paten serta Pendaftaran paten secara elektronik (e-filling). Metode yang digunakan yaitu berupa Penyuluhan dengan menggunakan metode Ceramah dan Pedampingan Pembuatan Drafting Paten. Dari hasil penyuluhan dan pendampingan terdapat peningkatan pemahaman Pendidik dan dan Tenaga Kependidikan tentang Hukum Paten dan Drafting Paten berdasarkan perolehan hasil post test peserta dibandingkan hasil pre test hasil pre-test dengan rerata 45,3%. Setelah pelatihan dan workshop, rerata hasil post-test meningkat menjadi 84,1%. Sebanyak 2 draft dokumen paten berhasil disusun oleh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mengikuti kegiatan ini menunjukkan inisiatif untuk membuat drafting paten tanpa bimbingan langsung, menunjukkan bahwa kegiatan ini membangun kapasitas jangka panjang. Sekolah mitra mulai mengintegrasikan kegiatan inovasi dan drafting paten dalam program kerja sekolah, sebagai langkah untuk menumbuhkan budaya riset dan inovasi. Rekomendasi pendampingan drafting Paten harus dilakukan secara intensif dan dilanjutkan dengan pedaftaran paten hingga granted serta pendampingan penggunaan market place untuk komersialisasi Paten.