Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA VIDEO CIPTAAN YOUTUBER SIRKUIT MANDALIKA ATAS PENGGUNAAN DAN REUPLOAD TANPA IZIN OLEH PENGGUNA SOSIAL MEDIA Reza Ardiantori; Kurniawan Kurniawan; Abdul Atsar
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 2 (2024): Vol 12 No 2 Mei 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v12i2.6209

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta video ciptaan YouTuber Sirkuit Mandalika atas penggunaan dan reupload tanpa izin oleh pengguna sosial media. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian ini bahwasanya adalah Bentuk pelanggaran dari penggunaan dan reupload video ciptaan YouTuber Sirkuit Mandalika tanpa izin oleh pengguna sosial media adalah pelanggaran hak moral Pasal 5 Ayat (1) dan pelanggaran hak ekonomi Pasal 9 UU Hak Cipta yang di dilakukan untuk mereka jadikan sebagai penambah Viewers, Followers, monetisasi iklan video dan mendapatkan endorsment yang bersifat komersial. Pelanggaran tersebut merugikan YouTuber Sirkuit Mandalika sebagai pencipta yakni tidak mendapatkan hak moral dan hak ekonomi atas penggunaan video tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap terhadap video milik YouTuber Sirkuit Mandalika atas penggunaan dan reupload tanpa izin oleh pengguna sosial media yakni perlindungan hak eksklusif Pasal 1 Ayat (1), perlindungan hak moral Pasal 112, perlindungan hak ekonomi Pasal 113 dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh YouTuber Sirkuit Mandalika atas penggunaan dan reupload video oleh pengguna sosial media tanpa izin yakni dengan mengajukan penyelesaian sengketa non-litigasi dan litigasi sesuai berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UU Hak Cipta. Penggunaan dan reupload video milik YouTuber Sirkuit Mandalika tanpa izin oleh pengguna sosial media belum ada kasus hukumnya, sehingga YouTuber Sirkuit Mandalika perlu mengetahui bahwa video ciptaannya sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis ketika di umumkan atau di upload pada platform YouTube.
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin di SnackVideo Menurut Hukum Positif di Indonesia Nadifa, Dzurratun Nadifa; Atsar, Abdul
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4538

Abstract

PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN FILM YANG DIAKSES PADA APLIKASI LOKLOK Yogatama, Firmansyah; Atsar, Abdul
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5523

Abstract

Tujuan studi ini adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film yang dibajak melalui aplikasi Loklok dan dijual di Shopee menurut hukum positif Indonesia, serta upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak cipta. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang- undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta dapat dilakukan melalui upaya preventif untuk mengurangi pembajakan di aplikasi Loklok, serta upaya represif untuk menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran. Penyelesaian pelanggaran bisa dilakukan melalui jalur litigasi, baik perdata maupun pidana, dan jalur non-litigasi, seperti arbitrase dan mediasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON NASABAH BANK ATAS PENOLAKAN KREDIT PADA SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) DALAM APLIKASI SHOPEE Salsabilah, Nanda; Abdul Atsar
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5566

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaturan pemeriksaan SLIK terhadap nasabah bank oleh OJK dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank atas penolakan kredit akibat SLIK pada aplikasi shopee. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltiian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa SLIK digunakan sebagai alat untuk mengecek riwayat gagal bayar atau kredit macet terhadap seorang calon nasabah pada lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. SLIK juga masuk sebagai alat pengecekan dalam pembayaran menggunakan aplikasi shopee, nasabah yang pernah memiliki riwayat gagal bayar pada aplikasi shopee dianggap memiliki riwayat gagal bayar yang menyebabkan calon nasabah ditolak ketika mengajukan kredit pada bank padahal tagihannya sudah lunas, ketiadaan kepastian jangka pembersihan nama nasabah tersebut harus diperjelas agar nasabah ketika mengajukan kredit pada lembaga keuangan lain tidak terkendala. Keywords: Customers, Credit, Legal Protection  
Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah Atsar, Abdul; Ade Mulada, Diman; Alvina Satriawan, Hera
JATISWARA Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.422

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang produk-produk Indikasi Geografis masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang dapat ditingkatkan hak ekonominya sebagai daerah basiss keparawisataan dan konsep hukum perlindungan dan pengelolaan Indikasi Geografis yang mendukung industri parawisata agar tercipta kemakmuran masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian ini yaitu yuridis emperis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kab. Lombok Tengah Provinsi Nusa Ternggara Barat. Hasil penelitian ini adalah bahwa Produk-produk Indikasi Geografis masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang mempunyai hak ekonomis dan dapat dimanfaatkan sebagai daerah basis keparawisataan untuk menarik wisatawan, yaitu Salah satu produk yang sangat potensial untuk di daftarkan indikasi geografis di Lombok Tengah adalah tembakau, kerajinan ketak, dan anyaman/ tali temali. Konsep hukum perlindungan Indikasi Geografis yang paling tepat untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Tengah telah memiliki landasan hukum, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis, akan tetap dalam pelaksanaannya belum efektif, disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan Indikasi Geografis dan manfaat dari adanya Pendaftaran IG sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai implikasi dari meningkatkan pertumbuhan sektor Industri Pariwisata.
KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Abdul Atsar
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 16 No. 1 (2022): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v16i1.896

Abstract

This study aims to examine the legal aspects regarding the position of fiduciary guarantees in murabahah financing agreements. The position of guarantees in financing agreements according to Islamic economic law states that guarantees in the practice of financing institutions are allowed because in order to maintain the trust of debtors, Islamic financial institutions must establish the principle of prudence and look at the condition of society that has experienced a shift in terms of commitment to moral values ​​such as trust and honesty. Consumer financing agreements basically do not emphasize the collateral aspect. However, because consumer finance is a business institution, consumer finance companies in financing activities cannot be separated from risk, to avoid risk, consumer finance usually asks for certain guarantees as guarantees in financing. The main guarantee in a financial institution is in the form of trust, the main guarantee is in the form of goods financed on a fiduciary basis, and additional guarantees in the form of power to sell and others. Financing based on sharia principles but does not apply sharia guarantees is an act that is contrary to sharia principles.
Implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Sengketa Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Pemerintah Di Nusa Tenggara Barat Asikin, Zainal; Atsar, Abdul; Zunnuraeni, Zunnuraeni
JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1200

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dugaan persekongkolan tender yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengadaan barang pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta akibat hukum dari adanya persekongkolan tender tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan telah menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat, yaitu efisien, efektif, terbuka dan kompetitif, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Akibat hukum dari persekongkolan tender dalam pengadaan barang pemerintah dapat berupa sanksi pembatalan penawaran, pencairan jaminan penawaran dan penyetorannya ke kas negara, serta usulan penetapan daftar hitam kepada kuasa pengguna anggaran.
FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK TERJADINYA PERNIKAHAN USIA ANAK DI DUSUN EKAS DESA EKAS BUANA KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR Indriani, Desmi Agustira; Yuliatin , Yuliatin; Alqadri, Bagdawansyah; Atsar, Abdul
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v5i1.4655

Abstract

This study aims to identify the causal factors and impacts of child marriage in Ekas Hamlet, Ekas Buana Village, Jerowaru District, East Lombok Regency. The method used is a qualitative approach with a case study research type. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the causal factors of child marriage in Ekas Hamlet, Ekas Buana Village, Jerowaru District, consist of internal and external factors. Internal factors include emotions/feelings and low levels of education, while external factors include lack of parental supervision/guidance and the influence of the surrounding environment. The impacts of child marriage in Ekas Hamlet, Ekas Buana Village, Jerowaru District, East Lombok Regency, include positive and negative impacts. Positive impacts include avoiding adultery, maturing oneself, and learning to be responsible, while negative impacts include impacts on the economy and health. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak pernikahan usia anak di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan usia anak di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi emosi/perasaan dan rendahnya tingkat pendidikan, sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya pengawasan/bimbingan orang tua dan pengaruh lingkungan sekitar. Dampak pernikahan usia anak di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, mencakup dampak positif dan negatif. Dampak positif meliputi menghindari zina, mendewasakan diri, dan belajar bertanggung jawab, sedangkan dampak negatif meliputi dampak terhadap ekonomi dan kesehatan.
Socio-Legal Review of The Implementation of Identification and Inventory of Communal Intellectual Property for Tourism Development Atsar, Abdul; Surya, Ida; Nugraha, Lalu Guna; Jha, Saroj
SASI Volume 31 Issue 2, June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i2.2315

Abstract

Introduction: Communal Intellectual Property can be used to support the development of Intellectual Property-based Tourism.Purposes of the Research: The purpose of this study is to examine the effectiveness of the law in implementing the Identification and Inventory of Communal Intellectual Property as a form of preventive legal protection for Communal Intellectual Property (IPR) and government efforts in implementing the Identification and Inventory of Communal Intellectual Property to support Intellectual Property-based Tourism Development.Methods of the Research: The research method used in this study is a socio-legal approach. The data analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique.Results of the Research: The implementation of the Identification and Inventory of Communal Intellectual Property in Central Lombok Regency has not been effective. This is because the identification and inventory of Communal Intellectual Property (CIP) has not been implemented in an orderly manner by the local government/community so that legal certainty and justice are achieved for CIP owners/Communal communities. The Government Regulation has not been complied with and enforced. There is a discrepancy between the rules and their implementation. In addition, the level of community compliance, Law enforcement by law enforcement officers also has a major influence on the effectiveness of the law. Government efforts to overcome the ineffective implementation of Identification and Inventory, include making Regional Regulations that require each Village to identify and inventory Communal Intellectual Property, establishing Partnerships and Cooperation with third parties or managers in utilizing Communal Intellectual Property for the development of Intellectual Property-based tourism, Regional Governments must encourage investors to invest their capital in building Infrastructure and Facilities for Tourism Destinations based on Intellectual Property, Utilizing Technology and Digital Marketing for the development of Intellectual Property-based Tourism, and Regional Governments must focus and pay special attention to the Intellectual Property-based tourism industry.
EDUKASI DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI BARANG BERNILAI Sahrul Hidayatulloh; Dani, Baiq Onteng Purwe; Rizkyantara, Eky; Litah, Popyn Nur; Mariadi, Maliki; Sari, Sasmita; Putri, Ade Iasyah; Pratama, Lalu Aditya Artha; Munawarah, Jannatul; Kusmala, ilvia Sri; Atsar, Abdul
Jurnal Wicara Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Wicara Desa
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/wicara.v3i3.6750

Abstract

Lantan Village is located in Batukliang Utara District, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. The village covers an area of approximately 5,777.05 hectares and consists of ten hamlets. Lantan Village is one of the tourist villages with highly attractive tourism potential, including waterfalls, an international motocross circuit, and a camping ground. This study aims to enhance the understanding and skills of the community in processing waste into valuable products while preventing environmental pollution caused by unmanaged waste. This, in turn, will create a clean, healthy, and comfortable environment. This research employs a qualitative approach with a case study method. The subjects of this study are the residents of Lantan Village. The results of this socialization activity are expected to increase the creativity, knowledge, and awareness of the community regarding waste management, turning waste into valuable products. This effort can contribute to the community's welfare by improving the local economy while minimizing waste accumulation to maintain the village’s environment. In conclusion, the waste management socialization program in Lantan Village has successfully raised awareness and improved the skills of the community in independently managing waste. By transforming waste into economically valuable products, this program has had a positive impact on environmental, social, and economic aspects.