Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.707
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Mashlahah Medina-Te : Jurnal Studi Islam Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah
Surya Sukti
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Reformasi Hukum Keluarga di Era Disrupsi: Menyikapi Perkembangan Digital Dalam Isu Pernikahan dan Perceraian Novri Hanafiah; Surya Sukti; Mustar
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 5 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Mei 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i5.300

Abstract

The advancement of digital technology has significantly transformed the dynamics of family law, particularly in the contexts of marriage and divorce. Interactions that once required physical presence have increasingly shifted to digital spaces through matchmaking applications, social media, and other online communication platforms. This phenomenon poses new challenges for family law, which traditionally relies on physical evidence and conventional norms, especially regarding the recognition of digital evidence and the legality of online marriages. This study employs a normative-empirical approach using literature review, legal regulation analysis, and case studies to explore how family law can adapt to digital developments. It reveals that ontological, epistemological, and axiological challenges must be addressed through legal reforms that consider digital access equity, data privacy protection, and the validity of digital evidence. Family law reform must not only align legal procedures with technological progress but also uphold moral values and justice within the family institution. The study recommends updating regulations to accommodate digital transformation while preserving the foundational principles of family law.
PERAN ISTRI/PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN BAGI KELUARGA M. Rullyan Surachman; Mustar; Surya Sukti
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 6 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Juni 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i6.436

Abstract

Penelitian ini membahas peran strategis istri atau perempuan dalam pendidikan keluarga menurut perspektif Islam. Sebagai madrasah pertama, istri memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik anak-anak serta membentuk karakter, nilai-nilai moral, dan spiritualitas dalam keluarga. Selain itu, istri juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak dan memberikan dukungan spiritual kepada suami. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur, kitab, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memberikan kedudukan tinggi kepada perempuan dalam hal pendidikan dan menuntut ilmu, serta menempatkan mereka sebagai agen utama dalam membentuk generasi yang berkualitas. Penekanan pada pentingnya pendidikan bagi perempuan bukan hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada kemajuan keluarga dan masyarakat secara luas.
Islam Sebagai Sumber Hukum di Indonesia Roby; Mustar; Surya Sukti
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Mei)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i5.275

Abstract

Legal development in Indonesia is a complex process involving various issues, interests, and expectations. Islamic law has an important role in the formation of the national legal system as one of the recognized sources of law. However, the challenges faced in the integration of Islamic law with national law include the diversity of interpretations, harmonization with constitutional principles, and practical obstacles in implementation. This study uses a library method with a normative approach. The results of the discussion explain, namely, 1) The existence of Islamic law in Indonesia in the formation of legislation through the integration of religious norms into the current and future Indonesian national legal system using the Anglo-Saxon legal system model because the law will be applied to certain places, people and cases. 2) Islamic law has a strong influence in forming legal norms and values ​​in the national legal system. Islamic law in the legal system functions in three forms, first, Islamic law plays a role in filling the legal vacuum in positive law. Second, Islamic law contributes to the preparation of national law as a source of values. Third, Islamic law aims for rahmatan lil alamin, namely implementing and supervising its implementation in society.
Falsafah Hukum Keluarga Islam Achmad Rahmani; Mustar; Surya Sukti
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Mei)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i5.279

Abstract

Falsafah hukum keluarga Islam berlandaskan pada prinsip harmonisasi dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan pedoman Al-Quran dan Hadis. Hukum ini mengatur hubungan antar anggota keluarga, melindungi hak individu, serta menjaga persatuan dan stabilitas keluarga dengan menekankan keadilan dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang memerlukan ketulusan, dengan aturan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, warisan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, pentingnya pendidikan moral dan spiritual dalam pembentukan generasi masa depan juga ditekankan, dengan harapan menciptakan generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat sesuai tujuan syariah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
SPIRITUALITAS DAN PEMBANGUNAN HUKUM Rahmat; Surya Sukti; Mustar
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.437

Abstract

Spiritualitas dan pembangunan hukum merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, spiritualitas tidak hanya dipahami sebagai dimensi religius, tetapi juga sebagai nilai-nilai moral dan etika yang mendasari perilaku individu dan kolektif. Pembangunan hukum yang efektif memerlukan landasan spiritual yang kuat untuk memastikan bahwa norma-norma hukum tidak hanya diterima secara formal, tetapi juga dihayati dan dijalankan dengan kesadaran moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara spiritualitas dan pembangunan hukum, serta bagaimana integrasi keduanya dapat memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis berbagai praktik hukum yang mengedepankan nilai-nilai spiritual, serta dampaknya terhadap perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika hukum dibangun dengan mempertimbangkan aspek spiritual, maka akan tercipta lingkungan yang lebih harmonis, di mana keadilan tidak hanya dilihat dari sudut pandang legalitas, tetapi juga dari perspektif kemanusiaan dan moralitas. Dengan demikian, integrasi spiritualitas dalam pembangunan hukum menjadi kunci untuk mencapai keadilan yang sejati dan berkelanjutan.
TRANSFORMASI HUKUM DALAM RUANG SOSIAL: RELASI ANTARA MASYARAKAT, NILAI KEADILAN, DAN PEMBINAAN HUKUM Maulana Syafi’i; Mustar; Surya Sukti
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.502

Abstract

Artikel ini membahas hubungan dinamis antara hukum dan masyarakat dengan menyoroti pentingnya transformasi hukum yang responsif terhadap realitas sosial. Dengan pendekatan sosiologis dan doktrinal, artikel ini menjelaskan bagaimana hukum tidak hanya berdiri sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai produk dari interaksi sosial yang sarat nilai. Fokus pembahasan mencakup pengertian hukum, perbedaan pendekatan doktrinal dan sosiologis, upaya pembinaan hukum, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan kajian pustaka sebagai sumber utama. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum yang mampu memberikan rasa keadilan dan partisipatif dalam pembinaannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperkuat fondasi negara hukum. Dengan demikian, transformasi hukum perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek kebijakan hukum.
THE ROLE OF THE KATINGAN REGENCY GOVERNMENT TOWARDS ILLEGAL GOLD MINERS IN HAMPALIT VILLAGE Novi Lidiyasari; Surya Sukti; Sabarudin Ahmad
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 6 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i6.3507

Abstract

The rise of Unlicensed Gold Mining (PETI) activities in Hampalit Village, Katingan Regency, has created an environmental crisis and complex socio-economic dilemmas. Regional policies such as Katingan Regent Regulation No. 44 of 2023 have not been able to effectively overcome this problem, mainly because of the community's dependence on mining as the main livelihood and the limited regional authority after the enactment of the Minerba Law. Using empirical and sociolegal legal approaches, this study examines the dynamics of the policy and its implementation through literature studies, legal documentation, and in-depth interviews with the Environmental Agency, community leaders, law enforcement officials, and local miners. The results show that despite efforts to curb mining and environmental rehabilitation programs, weak synergies between levels of government and the lack of viable economic alternatives are the main obstacles. A sustainable strategy that includes the establishment of a People's Mining Area (WPR), local economic empowerment, and more adaptive regulatory coordination between local, provincial, and central governments is needed to create a fair, legal, and environmentally friendly solution to PETI practices in this region.
Perampokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Nur Najwa; Nabila Anggraini; Herlina Herlina; Surya Sukti
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i2.215

Abstract

. Robbery (hirâbah) in Islamic criminal law (fikih jinayah) is defined as the act of taking someone else's property forcibly and openly on a public road by using violence or the threat of violence. Hirâbah is classified as jarîmah hudud because the type and punishment are strictly determined by shara'. Proof of jarîmah hirâbah in Islamic criminal law is based on the perpetrator's confession (iqrâr), testimony (shahâdah), and strong clues/indications (qarînah) that lead to the occurrence of the jarîmah. Legal sanctions for the perpetrators of hirâbah have been stipulated in the Quran surah Al-Maidah verse 33, which consists of the death penalty, crucifixion, cross-cutting of hands and feet, and exile / imprisonment.
Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Ghina Aulia Rizky; Mita Mita; Radiatul Hafifah; Surya Sukti
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i2.218

Abstract

Khamar is a drink that has the potential to be intoxicating if consumed at normal levels by a normal person, it is unlawful to drink it. Consuming wine contains a major sin, although there are benefits in human life, but the harm is greater than the benefits. Khamar is regulated in Islamic criminal law because consuming it is an offence. The aim of this research is to analyze the punishment for perpetrators of the crime of khamar in Islamic criminal law. Jarimah drinking alcoholic beverages (khamr) is a case of jarimah hudud, and is threatened with a had punishment, namely the punishment of not less than 40 lashes and may be more. According to the agreement of the ulama, the punishment for those who drink khamr was initially 40 (forty) lashes. Meanwhile, the friends agreed to stipulate 80 (eighty) lashes for reasons of benefit. With the existence of the law of law, more and more people will experience the deterrent effect of drinking alcohol.
Ta’zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material Vichi Novalia; Laudza Hulwatun Azizah; Novinda Al-Islami; Surya Sukti
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i2.222

Abstract

This article examines the issue of jarīmah ta'zīr as one of the dimensions of Islamic criminal law which has flexibility in its application. In contrast to ḥudūd and qisāṣ whose rules are very clear and detailed in the Qur'an, ta'zīr is not set clearly in the Qur'an. Therefore, the ijtihad of a ruler or judge to determine the type of crime and jarimah that can be punished (ta'zīr) and the type and form of punishment is really important. The flexibility of ta'zīr allows to accommodate the complex form of crime such as gratification, corruption, sexual harassment, drugs, and pornography. But ta'zīr also opens the opportunity for the tyranny of the government in punishing a person. This article offers the need for ta'zīr by making qanun like in Aceh.
Co-Authors Achmad Rahmani Ahmad, Sabarudin Asmarita Danii Rizky Mabrury Dicky Juliandi Dina Safitri Ghina Aulia Rizky Hafid Gunawan Helma Rohimah Herlina Herlina Indra Ezha Nor Rizhal Khairun Nisa Kharisma Febri Yanti Laudza Hulwatun Azizah M. Rullyan Surachman Marsa Mahendra Maulana Syafi’i Mita Mita Muhammad Ajiseftian Suryatama Muhammad Aliansyah Muhammad Jamaludin Muhammad Maulana Nazril Mustar Nabila Anggraini Nina Nirmalasari Nor Harika Novi Lidiyasari Novinda Al-Islami Novri Hanafiah Nur Citra Juniarti Mandiri Nur Najwa Pertiwi, Endah Mustika Putri Fitria Nurwati Putri Purnama Sari Putri Saraswati Radiatul Hafifah Rahmah Rahmat Roby Salsabila Syifana Alkamila Siti Asyiah Vichi Novalia