Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gedung Nasional Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Hidayat, Rully; Hidayat, Rahmat; Madya, Faizal
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i1.54957

Abstract

Fenomena PKL di Gedung Nasional bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum. Tata kelola dalam pemerintahan meliputi penggunaan wewenang dalam bidang politik, ekonomi, dan juga administrasi dalam mengelola suatu pemerintahan pada berbagai tingkatan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah (1) bentuk kebijakan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam penanganan PKL di kawasan Gedung Nasional (2) upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola yang tepat terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Gedung Nasional Tanjung pandan Kabupaten Belitung (3) cara yang dilakukan untuk menangani segala kendala yang timbul saat penanganan pedagang kaki lima di kawasan Gedung Nasional Tanjung pandan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis desain penelitian eksplanatori. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Fokus penelitian berisi pernyataan tentang indikator dan faktor-faktor yang akan diteliti secara lebih detail. Hasil dari penelitian ini adalah (1) bentuk kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung terkait penanganan PKL di Gedung Nasional adalah dengan mengeluarkan produk hukum berupa Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum yang merupakan pengimplementasian dari unsur kepastian hukum dalam teori tata kelola.(2) upaya untuk mewujudkan tata kelola terhadap PKL di Kawasan Gedung Nasional dapat dilandaskan pada unsur-unsur yang ada dalam teori tata kelola yang terdiri dari unsur akuntabilitas, transparansi, respponsif, partisipasi, kepastian hukum, konsensus, keadilan dan efektif serta efisien.(3) kendala yang dialami oleh masyarakat berkaitan dengan kendala keamanan, kendala penghasilan, dan kesadaran masyarakat yang kurang mengenai pentingnya penerapan terhadap peraturan penataan PKL di Gedung Nasional.
Implementasi Kebijakan Pengadaan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna Primawati, Titin; Madya, Faizal; Priyanto, Agus
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i4.58627

Abstract

Efforts to improve health services in the archipelago, border and outermost areas such as Natuna Regency is to distribute health workers evenly according to needs, the problem of the distribution of specialist doctors is still an issue in the health system in Natuna Regency, especially at the Natuna Regency Hospital, namely the availability of specialist doctors at the Natuna Regency Hospital for 4 basic services as many as 5 specialist doctors from the supposed availability of 8 doctors specialists according to the standard needs of the Ministry of Health. The purpose of this study is to find out how the implementation of the policy of procuring specialist doctors at the Natuna Regency Hospital and the factors that hinder the implementation of the policy of procuring specialist doctors at the Natuna Regency Hospital. This research method is a descriptive research with a qualitative approach, with data collection procedures through secondary data collection, observation and in-depth interviews with six (6) informants, namely the Head of the Health Office, the Director of the Hospital, the Head of BKPSDM, the Head of BP3D, the Head of BKPSDM and Specialist Doctors. The analysis technique used is to analyze primary data and secondary data. The results of this study can be seen that the supporters that affect the policy of procuring specialist doctors in Natuna Regency include the interests that are affected, the benefits of the policy, the implementers of the policy program, the existence of commitment, the existence of power, interests and strategies of the policy implementers, the characteristics of the institution and the ruler, the compliance and responsiveness of the policy implementers, the planned and funded action programs, and communication in the implementation of the policy of procurement of specialist doctors. Meanwhile, the inhibiting factors in the implementation of the policy of procuring specialist doctors include communication transmission, bureaucratic structure, and the absence of policy derivatives in the Natuna Regency area.
Implementasi Kebijakan Penyaluran Obat Keras di Apotek Wilayah Kabupaten Sanggau Tampubolon, Erik Budianto; Rochmawati, Ida; Madya, Faizal
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i1.63706

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penyaluran obat keras di apotek wilayah Kabupaten Sanggau, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kebijakan publik Van Metter dan Van Horn. Sumber informasi dipilih melalui purposive sampling dan incidental sampling, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran obat keras di apotek Kabupaten Sanggau belum optimal. Beberapa faktor penghambat meliputi belum jelasnya standar penyerahan obat keras, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran BPOM Sanggau, serta beban kerja petugas yang meningkat. Komunikasi antar organisasi tidak berjalan konsisten, dan pemahaman stakeholder serta masyarakat terkait ketentuan obat keras masih rendah. Sosialisasi yang terbatas dan ketidakselarasan antara peraturan lama dengan kebutuhan situasi terkini turut menghambat implementasi kebijakan. Selain itu, belum ada kebijakan baru di luar ketentuan yang ada, yang menyebabkan peraturan lama tetap menjadi acuan hukum meski sudah kurang relevan.