Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.715
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal EMPATI : JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Warta Pengabdian Jurnal Ius Constituendum PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat The Innovation of Social Studies Journal Indonesian Journal of Social Work Padaringan : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Banua Law Review JURNAL GEOGRAFIKA (GEOGRAFI LINGKUNGAN LAHAN BASAH) Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan) Jurnal Ilmu Hukum Homeostasis: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Dokter Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Berbakti
Muhammad Ananta Firdaus
Politeknik Kesejahteraan Sosial
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Badamai Law Journal

 1 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN DI KOTA BANJARMASIN Muhammad Ananta Firdaus
Badamai Law Journal Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v3i1.5917

Abstract

Adanya otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat daerahnya.  Selama ini Kota Banjarmasin mayoritas penduduknya sebagian besar beragama Islam atau muslim ditambang dengan selama ini Banjarmasin dikenal sebagai kota yang tingkat religiusnya cukup tinggi sehingga hal ini kemudian mendasari pertimbangan dari pemerintah daerah dalam lahirnya peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syariah, karena terkait dengan kepentingan masyarakatnya dalam melaksanakan ibadahnya. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya Peraturan Daerah Kota No 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan yang kemudian direvisi melalui Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan atau lebih dikenal dengan Perda Ramadhan. Dimana perda ini berlaku selama bulan Ramadhan, ternyata terlihat masih tingginya angka pelanggaran terhadap perda tersebut, selama perda ini diterapkan.
PENDEKATAN BERBASIS LINGKUNGAN UNTUK PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN LAHAN BASAH KOTA BANJARMASIN Firdaus, Muhammad Ananta; Indrawan, Rudi; Hafidah, Noor; Ristiawati, Risni
Badamai Law Journal Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i2.25553

Abstract

Kota Banjarmasin, sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota Negara, menghadapi tantangan besar terkait perumahan kumuh dan pemukiman kumuh yang semakin meningkat akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan tata ruang wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengaturan pencegahan dan penanggulangan kawasan perumahan kumuh di lingkungan lahan basah Banjarmasin dan merumuskan konsep penanggulangan yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal research dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi permukiman kumuh di Banjarmasin disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan lahan, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Penambahan kawasan kumuh akibat perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2022-2026 menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dalam tata kelola kawasan perkotaan. Oleh karena itu, formulasi kebijakan yang tepat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada perbaikan infrastruktur, sanitasi, dan peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan di tingkat lokal untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni sesuai dengan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan.
Co-Authors Andri Dwi Kurniawan Aprillia Hamdani Arisandy Mursalin Azzasyofia, Mira Dani, Rian Desviona, Nayla Deswanti, Arini Dwi Ediansa, Oka Ellya Susilowati Erlina Erlina Erlina Erlina Erniyati, Tiya Fakhrurrazy Fakhrurrazy Firdaus, Ahmad Fitra Fitriani Nur Halimah Gusti M. Syahcreza Febrian Halimah, Fitriani Nur Hanifah, Lena Hasa Noor Hasadi Hildayanti, Hana Indrawan, Rudi Indrawan, Rudy Kartika, Tuti Marsyaf, Agesha Mira Azzasyofia Mirza Satria Buana Mirza Satria Buana MUHAMMAD EFENDI Muhammad Fachrurazi Muhammad Indra Nasruddin Nasruddin Nika Romadilla Noor Hafidah Nur Fadilla, Nur Paulus, Vrinsca Rahmad Ihza Mahendra Rian Dani Ristiawati, Risni Salma Saphira Suci Utami, Suci Tajmila, Tajmila Tuti Kartika Vrinsca Paulus Wilyati, Wilyati