Articles
<![CDATA[Etnisitas dalam Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Gustiana Anwar Kambo]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 1 No 1 (2015): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (933.342 KB)
<![CDATA[Abstract : This paper aims to describe ethnocentrism issues as the consequences of Law on Regional Autonomy. Starting from the article that became the foundation of Regional Autonomy Law, including the issuing of Law number 22 of 1999, then the review of ethnocentrism phemomena due to implementation of Regional Autonomy Law. In addition, this paper also discusses the formation of the West Sulawesi Province as one form of ethnicity implementation.Keywords: Ethnicity, Regional Autonomy, Law]]>
<![CDATA[Penguatan Identitas Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Gustiana Anwar Kambo]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 3 No 1 (2017): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (437.104 KB)
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini menjelaskan keterkaitan antara kesetaraan gender dan kapabilitas calon perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Luwu Utara. Kedua hal itu mendasari penguatan identitas perempuan yang dibangun oleh Indah Putri Indriani untuk ikut dalam kontestasi pemilihan. Walaupun terdapat keseimbangan dalam keikutsertaan perempuan dalam kontestasi tersebut, namun masih terdapat penafsiran yang mengganggap bahwa perempuan tidak layak untuk menjadi pemimpin karena secara historis Luwu Utara tidak pernah di pimpin oleh Perempuan, sekaligus menganggap bahwa perempuan tidak memiliki kecakapan dalam memimpin masyarakat yang heterogen di Luwu Utara.]]>
<![CDATA[Rasionalitas Orientasi Politik Masyarakat Nelayan pada Pemilihan Umum di Kabupaten Bone ]]>
<![CDATA[Irwansyah Mansyur]]>;
<![CDATA[Gustiana Anwar Kambo]]>;
<![CDATA[Andi Muhammad Rusli]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 1 (2018): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis orientasi politik masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Majene yang dikaitkan pula dengan rasionalitas mereka dalam memilih pada pemilihan umum. dalam penelitian ini mengkaji tentang orientasi politik masyarakat nelayan dalam tiga aspek yakni aspek orientasi kognitif, aspek orientasi afektif dan aspek orientasi evaluatif dari para nelayan di Kabupaten Majene pada Pemilihan Umum. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis.Penentuan informan dilakukan secara purposive.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan kajian pustaka.Data dianalisis menggunakan teori orientasi politik, teori pilihan rasional coleman dan konsep rasionalitas lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara orientasi kognitif, pengetahuan nelayan tentang pemilihan umum masih sangatlah tendah. Mereka dalam mengambil keputusan politik tidaklah mempertimbangkan program dan visi misi partai poltik melainkan hanya pertimbangan sosok figure saja yang mereka kenal dan sukai. Dalam aspek orientasi afektif, nelayan tidak merasakan hasil pemilu yang terdahulu dapat bermanfaat bagi kehidupannya sehingga mereka dalam memilih tidak akan mempertimbangkan kinerja partai hasil pemilu yang lalu. Hal ini dikarenaka munculnya rasa kekecewaan akan kinerja partai politik yang ada pada pemilu sebelumnya. Dalam aspek orientasi evaluatif, nelayan tetap akan menyalurkan hak politiknya di pemilihan umum tetapi keputusan mereka didasarkan oleh keputusan untuk kenyamanan dan keamanan mereka untuk tinggal di lahan sewaan atau pinjaman para tuan tanah yang juga mengarahkan nelayan untuk memilih kandidat yang tuan tanah inginkan. Keputusan memilih juga didasari oleh maraknya politik uang oleh para kandidat.]]>
<![CDATA[Konflik Elit Partai Golkar Sulawesi Selatan Pasca Peralihan Kepengurusan Syahrul Yasin Limpo ke Nurdin Halid ]]>
<![CDATA[Andi Tika Wulandari]]>;
<![CDATA[Gustiana Anwar Kambo]]>;
<![CDATA[Muhammad Kausar Bailusy]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk menggambarkan dan menganalisis konflik yang terjadi antara Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid dalam proses peralihan kepengurusan DPD I partai Golkar Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dan penelitian ini berlangsung di lingkungan DPD I Golkar Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah studi kasus. Adapun tipe penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan teori konflik dan teori elite politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses peralihan kepengurusan partai Golkar Sulawesi Selatan ini menimbulkan gejolak-gejolak di dalam kepengurusan. Adanya pertentangan dan perbedaan yang muncul ketika DPP partai Golkar mengambil keputusan untuk mengutus pelaksana tugas untuk menggantikan Syahrul Yasin Limpo. Pada tahun 2015, ketika masih kepengurusan dualimse Yasril Ananta diberikan mandat oleh kubu Agung Laksono untuk menjadi Plt di Sulawesi Selatan, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh pengurus DPD Sulawesi Selatan, hal yang sama terjadi oleh Ibnu Muzir, dan Tanribali Lamo. Hal ini dapat dilihat bagaimana ketokohan Syahrul Yasin Limpo yang masih kuat di Sulawesi Selatan. Sehigga, DPP Partai Golkar akhirnya memberikan mandat pelaksana tugas kepada Nurdin Halid. Munculnya Nurdin Halid di Golkar Sulawesi Selatan membuat proses penggantian ini menjadi cukup alot. Kedatangan Nurdin Halid mendapatkan pertentangan dari kubu Syahrul Yasin Limpo. Meskipun pada masa peralihan kepengurusan ada gejolak-gejolak yang timbul di dalamnya, partai Golkar tidak menganggap itu sesuatu hal yang besar, karena partai Golkar merupakan partai yang sudah matang. Sehingga, partai Golkar dapat melakukan management konflik yang sangat baik. Konflik yang terjadi di tingkat lokal tidak dapat dipisahkan dengan konflik yang terjadi di tingkat pusat, konflik tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.]]>
<![CDATA[Rasionalitas Orientasi Politik Masyarakat Nelayan Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Majene ]]>
<![CDATA[Irwansyah Mansur]]>;
<![CDATA[Gustiana Kambo]]>;
<![CDATA[A. M. Rusli]]>
<![CDATA[ The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 5 No 1 (2019): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34050/politics.v5i1.12817
<![CDATA[This study aims to determine and analyze the political orientation of the fishing communities in Majene Regency which is also associated with their rationality in voting in elections. This research was conducted in Majene Regency, West Sulawesi Province, using qualitative research type with descriptive type of analysis. Determination of informants was conducted purposively. Data was obtained through in-depth interviews and literature review. Data was analyzed using political orientation theory, rational choice theory, Coleman and other rationality concepts. The results showed that cognitive orientation, fishermen's knowledge of the general election was still very low. In making political decisions, they do not consider the program and vision and mission of the political parties but only consider the figures they know and like. In the affective orientation aspect, fishermen do not feel that the results of the previous elections can benefit their lives so that they will not consider the results of the party's performance. last election. This is due to the emergence of disappointment at the performance of political parties in the previous election. aspects of evaluative orientation, fishermen will still distribute their political rights in elections but their decisions are based on decisions for their comfort and security to live in rented land or loans from landlords who also direct fishermen to choose the candidate that the landlord wants. The decision to vote was also based on the rise of money politics by the candidates.]]>
<![CDATA[Kekuatan Partai Golkar di Toraja Utara ]]>
<![CDATA[Gustiana A. Kambo]]>
<![CDATA[ KRITIS : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 2 Number 2, Dec 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNHAS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Tulisan ini menggambarkan kekuatan yang dimiliki oleh partai politik golongan karya dalam melakukan proses kelembagaannya, terutama dalam kekuatan politik yang bersumber dari mekanisme internal dan eksternal. Dengan menggunakan metode dan tradisi fenomenologis yang berasumsi pada pemaknaan subjektif berdasarkan pengamatan nyata terhadap tatanan sosial politik. Hasil penelitian menujukkan adanya transformasi pemahaman masyarakat terutama pada partai politik ketika partai menunjukkan kemampuan dalam mengelola institusi secara optimal dengan mengakar pada kepentingan konstituennya.]]>
<![CDATA[Penguatan Nilai-Nilai Hibua Lamo Pada Masyarakat Kabupaten Halmahera ]]>
<![CDATA[Sosiawaty Sosiawaty]]>;
<![CDATA[Muhammad Kausar Bailusy]]>;
<![CDATA[Gustiana Anwar Kambo]]>
<![CDATA[ KRITIS : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 3 Number 2, Dec 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP UNHAS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan (1) menggambarkan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadirkan kembali nilai-nilai Hibua Lamo dalam proses politik di Halmahera Utara dan (2) menggambarkan dan menganalisis internalisasi masyarakat dalam memahami nilai-nilai Hibua Lamo yang dihadirkan kembali oleh tokoh masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat upaya-upaya menghadirkan kembali nilai-nilai Hibua Lamo dengan merevitalisasi nilai-nilai tersebut yang dilakukan oleh elit dan tokoh masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilatarbelakangi keresahan melihat dampak kehancuran yang disebabkan oleh konflik horisontal yang terjadi pada tahun 1999. Upaya merevitalisasi nilai-nilai Hibua Lamo tersebut dengan melalui kekuatan konstruksi sosial yang menciptakan realitas sosial yang memiliki tujuan dan motivasi yang dalam aspek politik dapat dimaknai dalam rangka memperoleh legitimasi untuk meraih kekuasaan melalui hegemoni produksi wacana nilai-nilai kebudayaan (Hibua Lamo).]]>
<![CDATA[Kewenangan Pengelolaan Pasar Terong di Makassar ]]>
<![CDATA[Gustiana A. Kambo]]>
<![CDATA[ JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 2, December 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31947/jakpp.v2i2.4101
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini untuk mengidentifikasi kewenangan Pemerintahan Kota Makassar selama dua periode dalam pengelolaan pasar tradisional yang mengalami penurunan kualitas dibandingkan pasar modern. Kewenangan pemerintah sangat berpengaruh pada pemberdayaan di pasar Terong. Metode yang digunakan bersifat komparatif melalui tradisi kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dalam pemgelolaan Pasar Terong dari dua periode pemerintahan tidak hanya memiliki kesamaan baik dalam kewenangan atribusi yang merujuk pada undang undang, atau pada dampak kewenangan berupa revitalisasi Pasar Terong. Akan tetapi juga memiliki perbedaan dari segi kewenangan delegasi yaitu pelimpahan wewenang kepada satuan kerja yang menelolanya. ]]>
<![CDATA[The Violation of Bureaucracy at Local Election in Gowa South Sulawesi: Based on Weberian and Marxism Concept ]]>
<![CDATA[Wiwid Ambarwati]]>;
<![CDATA[Gustiana Anwar Kambo]]>;
<![CDATA[Muhammad Muhammad]]>
<![CDATA[ ARISTO Vol 8, No 2 (2020): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.224 KB)
|
DOI: 10.24269/ars.v8i2.2474
<![CDATA[State civil apparatus has mobilized by a pair of the candidate, Ichsan Yasin Limpo and Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) on the 2018 South Sulawesi Local Election in Gowa was very structured and massive. That case is proved by the victory of Them in Gowa around 68.38 percent. The support from Gowa's society for the nominating process is 260 650 IYL-Cakka identity. Based on the result of administrative verification showed that 0.5 percent are civil state apparatus's identity and the result of factual verification is 1.53 percent. Meanwhile, the state civil Also apparatus supported them with symbols of the candidate. It’s proved by a report of 37 cases of neutrality violation to the South Sulawesi Provincial of the General Election Supervisory. This research method used a descriptive case study approach. The Data on this research used primary and secondary data. The data were collected from several methods: observation, interviews, and documentary. The result of this study indicated resources that supported instruction to them have consisted of two categories: 1) the instruction to the collected identity cards and 2) the instruction to used symbols. The identity cards were collected by three elements: the winning team for IYL-Cakka, the Headman and their staffs, and the other elements (agricultural extension workers and educators). The instruction to used symbols created has been done with the group in social media for all of the government head offices and created the formal regular meetings outside the Gowa (like as benchmarking).]]>
<![CDATA[Persepsi Pemilih Disabilitas terhadap Pemilu Serentak Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[St. Syamsuri. R]]>;
<![CDATA[R, Gustiana A. Kambo]]>;
<![CDATA[Muhamad Rasman]]>
<![CDATA[ Jurnal Syntax Admiration Vol. 2 No. 9 (2021): Jurnal Syntax Admiration ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/jsa.v2i9.312
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Pemilihan Umum dengan lebih spesifik mengutarakan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk terlibat dan aktif dalam politik yang merupakan hak azasinya sebagai warga Negara. Namun pada pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala yang menghambat baik faktor eksternal maupun faktor internal dari penyandang disabilitas itu sendiri. Pada penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan masalah internal dan eksternal tersebut dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi perspektif penyandang disabilitas dalam penggunaan hak politiknya khususnya pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 yang secara historis merupakan pemilu yang paling kompleks sepanjang pelaksanaan pemilihan umum secara langsung. Penelitian ini membahas tentang pemilih disabilitas pada pemilu serentak 2019 yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pendekatan psikologi politik penyandang disabilitas dalam penerapan hak pilihnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitiaan deskriptif kualititatif dengan metode wawancara, studi kepustakaan, dan pemberitaan media massa. Temuan dari penelitian ini menunjukkan beberapa masalah yang menjadi isu bagi pemilih disabilitas yang berakibat pada pentingnya sebuah perbaikan pelayanan dalam pemilu khususnya bagi pemilih disabilitas]]>
