Articles
<![CDATA[Gerakan Milenial Indonesia Sulawesi Selatan dalam Pemenangan Pasangan Prabowo-Sandi pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Miftahul Khiyarah]]>;
<![CDATA[Muhammad Alhamid]]>;
<![CDATA[Gustiana. A. Kambo]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.859 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i5.7253
<![CDATA[Kemenangan Prabowo-Sandi di Kota Makassar pada Pilpres Tahun 2019 menjadi bukti pengaruh gerakan milenial Indonesia Sulawesi Selatan (GMI Sulsel) pada masa kampanye. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan gerakan ini sehingga berhasil memenangkan pasangan Prabowo- Sandi di Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian gerakan ini menggunakan metode sosialisasi dalam kampanye dengan strategi pemasaran melalui media sosial dan melalui kegiatan kreatif. Upaya dengan metode tersebut berhasil mempengaruhi perspektif kaum milenial terhadap pentingnya partisipasi dalam proses politik karena pesan- pesan politik yang didistribusikan dilakukan secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh kaum milenial, oleh karena itu gerakan ini mendapat respon positif dan dukungan dari kaum milenial maupun masyarakat Kota Makassar dalam bentuk transparansi menyatakan dukungan kepada Prabowo-Sandi pada masa kampanye berlangsung.]]>
<![CDATA[DINAMIKA PROSES REKRUTMEN KOMISIONER KPU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Ros Pratiwi Asnur]]>;
<![CDATA[Andi Yakub]]>;
<![CDATA[Gustiana A Kambo]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 6 No. 1 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v6i1.1040
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dinamika proses rekrutmen komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang memberikan gambaran proses rekrutmen komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan proses rekrutmen calon anggota komisioner yang melibatkan tim seleksi dalam melaksanakan semua tahapan mulai  dari pendaftaran, penelitian administrasi, tes tertulis/CAT, tes psikologi, tes kesehatan, wawancara, diperlukan sistem rekrutmen yang ketat, transparan, dan berintegritas dengan tujuan untuk menghasilkan anggota komisioner yang berkompeten dan kredibel. Tim seleksi mempunyai peran penting dalam proses ini, mereka dituntut untuk senantiasa bersikap independen untuk menghindari tuduhan-tuduhan dari berbagai pihak sehingga tidak ada kesan bahwa Timsel berpihak kepada salah satu calon. Selain itu, sikap prudence juga seharusnya selalu menjadi perhatian bagi para Tim seleksi terutama dalam hal pemeriksaan berkas sebagai kelengkapan yang harus dipenuhi oleh para calon komisioner, tentu hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi yang berpotensi terhadap timbulnya gugatan atas legalitas keputusan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.]]>
<![CDATA[Batasan Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Muhlis Maulana Ibrahim]]>;
<![CDATA[Gustiana A Kambo]]>;
<![CDATA[Muhammad Muhammad]]>;
<![CDATA[Andi Baharuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 (2021): Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v6i2.1212
<![CDATA[Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan melakukan pengananan pelanggaran Pemilu, tetapi pelanggaran pidana Pemilu wajib melalui Gakkumdu. Gakkumdu merupakan pusat aktifitas penanganan tindak pidana Pemilu yang terdiri dari Badan pengawas pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Gakkumdu diharapkan dapat secara efektif dan efisien membantu Bawaslu dalam menanganani pelanggaran pidana Pemilu. Terutama kekhawatiran tidak diprosesnya sebuah laporan karena melebihi batas waktu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterbatasan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam menangani laporan tindak pidana Pemilu di Gakkumdu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan kajian dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penanganan di Gakkumdu telah berjalan secara efisien tetapi tidak efektif. Keberadaan Gakkumdu tidak selalu memudahkan Badan Pengawas Pemilu menjalankan tugasnya untuk meneruskan laporan pidana Pemilu. Selain itu, tugas Badan Pengawas Pemilu di Gakkumdu tidak sejalan dengan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan Bawaslu untuk meneruskan laporan terkendala pada perbedaan perspektif dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang mengakibatkan laporan tidak dapat ditingkatkan proses penanganannya. Bawaslu sebagai garda terdepan dalam menerima laporan tidak mampu memberikan bukti permulaan atas sebuah laporan pidana Pemilu. Batasan waktu dan kewenangannya menjadi faktor penyebab Bawaslu tidak dapat mengumpulkan bukti permulaan yang cukup untuk meneruskan laporan ke tahap penyidikan.]]>
<![CDATA[Kekuatan Politik Pemangku Adat Ammatoa Pada Masyarakat Adat di Tanatoa Bulukumba ]]>
<![CDATA[Gustiana A Kambo]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2021): Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v7i1.1538
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Eksistensi Komunitas Adat Ammatoa dan legitimasi kekuatan Politik Ammatoa. Penelitian ini bersifat deskriptif–analisis, penentuan informan dilakukan secara purposive dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kajian pustaka. Data dikembangkan menjelaskan, menguraikan dan menganalisis secara rinci budaya dan adat istiadat berdasarkan tujuan penelitian. Hasil penelitian  menggambarkan pemangku adat Ammatoa yang memiliki kekuatan politik dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin adat pada masyarakat adat di Tanatoa Bulukumba. Ammatoa bertindak sebagai pemimpin informal yang juga berfungsi sebagai tokoh masyarakat yang memiliki kharisma yang memiliki nilai lebih dibanding yang lainnya. Pada setiap pemilihan umum, Ammatoa memiliki pengaruh besar, para calon yang akan ikut dalam konstalasi tersebut mendatangi Ammatoa untuk meminta restu dan berharap pengaruhnya untuk mendapat dukungannnya di Tanatoa bersama masyarakat adatnya.]]>
<![CDATA[Reproduksi Kuasa: Studi Kasus Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Asfar Mutaaly Barelly]]>;
<![CDATA[Gustiana A Kambo]]>;
<![CDATA[Muhammad Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47650/jglp.v4i1.396
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan memahami relasi kuasi pada mekanisme reproduksi kuasi politik etnis Tionghoa pada pemilu legislatif 2019 di Makassar. Interaksi kelompok masyarakat dan aktor etnis tionghoa untuk mendapatkan kekuasaan politik melalui perwakilan legislatif di Makassar belum mendapatkan telah yang mendalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-ekploratif dengan pendekatan studi kasus, dimana studi eksploratif ini berusaha untuk melihat relasi kuasa etnis Tionghoa di legislative Kota Makassar. teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “reproduksi kekuasaan” dari Pierre Bourdieu. Hasil penelitian ini terbukti etnis Tionghoa di Kota Makassar mampu menjalin relasi kuasa secara efektif. Terbukti dengan adanya tokoh politik dari etnis Tionghoa mendapat tempat startegis diberbagai bidang khususnya dalam lembaga legislatif Kota Makassar.]]>
<![CDATA[Securitization: Terrorism prevention policy in Poso Regency, Central Sulawesi ]]>
<![CDATA[Gustiana Kambo]]>
<![CDATA[ Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 35 No. 3 (2022): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (946.812 KB)
|
DOI: 10.20473/mkp.V35I32022.364-379
<![CDATA[The existence of terrorism in Poso Regency, Central Sulawesi is triggered by a communal conflict among religions since 2000. A series of acts of terrorism have disrupted the regulation of government and public order and security, so that the regional government carried out special handling of this case. The objective of this study is to analyze the pattern of terrorism prevention carried out by the regional government in Poso Regency. This study used a qualitative method with a case study approach to conduct an in-depth descriptive study regarding the pattern of strengthening the terrorism prevention policy and its follow-up. In analyzing this case, this study used the concept of securitization developed by Buzan (1991) through the principles of social, economic, and political security. The results of the study showed that the regional government has made efforts to prevent acts of terrorism by (1) Strengthening the Early Detection of Terrorism Tendency Program, (2) Strengthening the Religious Harmony Program, (3) Strengthening the Community Social Life Program, (4) Strengthening the Entrepreneurship Program that covers various activities, including; establishing Village of Harmony and Early Awareness Forum, carrying out counseling on Pancasila values, providing social assistance and entrepreneurship training for the poor and families of ex-terrorism convicts. This study concludes that the regional government has made systematic efforts with a securitization approach in a strict security pattern with community involvement.]]>
<![CDATA[Penguatan Identitas Politik Perempuan dalam Masyarakat Adat Kajang ]]>
<![CDATA[A. Ummu Kaltsum]]>;
<![CDATA[Gustiana A. Kambo]]>;
<![CDATA[Muhammad Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jn.v8i1.1887
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang penguatan identitas politik perempuan Masyarakat adat Kajang. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh perempuan masyarakat adat Kajang dalam mempertahankan identitas politiknya. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa Anrongta sebagai identitas politik perempuan Masyarakat adat Kajang memiliki posisi yang penting sebagai perwakilan perempuan dalam kelembagaan Masyarakat adat Kajang. Anrongta adalah jabatan yang hanya bisa dijabat oleh perempuan. Tugas dan tanggung jawab Anrongta dalam pemerintahan Masyarakat adat Kajang merupakan wujud dari penguatan identitas politiknya sebagai pemimpin adat yang mewakili nilai-nilai perempuan. Anrongta sebagai satu-satunya jabatan perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan Ammatoa memimpin Masyarakat adat Kajang menggambarkan upaya perempuan mempertahankan identitas politiknya dalam konteks politik masyarakat adat. Anrongta bertugas untuk mempersiapkan prosesi pemilihan Ammatoa dan juga mengisi jabatan sementara saat Ammatoa allinrung (meninggal) hingga Ammatoa selanjutnya terpilih, selain itu bertugas mempersiapkan ritual-ritual adat dan setiap pelaksanaannya dikoordinasikan terlebih dahulu ke Anrongta karena dalam pengambilan keputusan saat proses A’borong (musyawarah adat) Anrongta memiliki peranan yang penting]]>
<![CDATA[Relasi Perusahaan dan Masyarakat dalam Penerapan CSR Di Desa Kambunong Kabupaten Mamuju Tengah ]]>
<![CDATA[Kartika, Putri Yuni]]>;
<![CDATA[Yakub, Andi]]>;
<![CDATA[Kambo, Gustiana A]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3858.766 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i8.3552
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis relasi antara perusahaaan dan masyarakat. Melihat sebagian besar penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) hanya dilatarbelakangi oleh upaya meredam konflik. Padahal Corporate Social Responsibility (CSR) bukan lagi sekedar praktik bisnis semata, pelaksanaanya telah diatur dalam UU dengan harapan pengembangan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu dalam penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan wajib membina relasi yang baik khususnya masyarakat setempat demi keberhasilan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana cara kerjanya menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara PT. Primanusa Global Lestari dengan masyaraat belum terjadi komunikasi dua arah, yang dimana perusahaan tersebut belum cukup menyadari akan pentingnya program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berjangka panjang hal itu terlihat dari beberapa bidang program Corporate Social Responsibility (CSR,) yang telah diterapkan (bidang sosial, lingkungan, keangamaan, dan lain-lain sebagainya). Seharusnya perusahaan tidak lagi berperan sebagai sinterklass yang mungkin saja bisa melahirkan kebergantungan pada dana bantuan, melainkan perusahaan sebaiknya lebih memikirkan dan menjalankan program berjangka panjang melihat pemahaman masyarakat terkait masalah Corporate Social Responsibility (CSR) masih sangat beragam, diantaranya yaitu aliansi pemuda yang menyampaikan aspirasinya dengan cara demontrasi.]]>
<![CDATA[GELAR AKADEMIK DAN CITRA POLITIK (STUDI KASUS: STRATEGI KEMENANGAN NURDIN ABDULLAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018) ]]>
<![CDATA[Muhammad Raihan]]>;
<![CDATA[Andi Yakub]]>;
<![CDATA[Gustiana A Kambo]]>
<![CDATA[ Journal Publicuho Vol. 6 No. 1 (2023): February - April - Journal Publicuho ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35817/publicuho.v6i1.104
<![CDATA[This research is a literature study related to the ownership of an academic degree as a political image that can influence voter behavior. According to this study, Nurdin was considered successful in influencing the psychological makeup of voters. Previously, his reputation as a transformational figure was built by many media outlets regarding his performance during his two terms as ruler of Bantaeng Regency (Cangara et al., 2015). The image is then given special identification. Nurdin Abdullah's success was later linked to his academic title as a professor. According to Pierre Bourdieu (1986), this is social capital, which may also include intangible things such as ownership of works of art, educational institutions, and linguistic traditions, where social capital may have symbolic significance and can be exchanged for it (Pantouw, 2012). For example, the symbol of Professor Nurdin Abdullah can be interpreted as meaning that the candidate has credibility and has the potential to become a leader. Educational institutions that have gained credibility in assessing a person's ability to achieve have undoubtedly had a significant impact on this type of meaning (Buchari, 2014: 22).]]>
<![CDATA[Praktik Sosial-Politik Birokrasi Pemerintahan dalam Pemilukada di Indonesia: Perspektif Teori Strukturasi ]]>
<![CDATA[Olan Nur Rakhmat Johansyah]]>;
<![CDATA[Andi Yakub]]>;
<![CDATA[Gustiana Anwar Kambo]]>
<![CDATA[ Palita: Journal of Social Religion Research Vol 8, No 1 (2023): Palita: Journal of Social Religion Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Palopo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24256/pal.v8i1.3659
<![CDATA[The expectation of reform for the bureaucracy remains neutral in elections and still encounters structural conflicts inherent in the bureaucracy as an agency. In the context of local politics, the government bureaucracy plays a crucial role in influencing the results of the regional elections. This article employs Anthony Giddens' theory of structuration to examine the strategic behaviour of the Indonesian government bureaucracy in regional elections. The data collection method used in this study was literature research, which aimed to gather data and information using various materials available in the library. The results of this study found that the bureaucracy involved in regional elections is at the level of discursive and practical consciousness, which originates from the bureaucracy's ability to reflect on itself and monitor similar practices in broader space and time. Integrating space and time in social practices is fundamental in observing agents' actions in interacting with the structure. The room and time of the regional elections are closely related to the space and time of governance.]]>
