Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.167
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Diktum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Wawasan Yuridika NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Res Nullius Law Journal KRTHA BHAYANGKARA PINISI Discretion Review Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Journal Justiciabelen (JJ) DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Jurnal Dialektika Hukum Jurnal Aktor
Diah Pudjiastuti
Fakultas Ilmu Sosial Dan Bisnis International Women University
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Res Nullius Law Journal

 1 
PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM INDEPENDENSI HAKIM DI INDONESIA Pudjiastuti, Diah
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 No 2 Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i2.9430

Abstract

Putusan hakim merupakan wujud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Sehingga dengan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Hakim dalam memutus perkara, maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian terkait kebebasan dan tanggungjawab Hakim dalam memutus perkara. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu, pertama sejauhmana kebebasan hakim dalam memutus perkara dalam upaya mewujudkan keadilan dan kedua bagaimana tanggungjawab hakim dalam memutus perkara dalam upaya mewujudkan keadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Independensi Hakim merupakan hal yang diatur dan dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karenanya, ketentuan perundang-undangan harus jelas dan tegas dalam mengatur batasan-batasan sistem hukum dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, seperti terhindarnya ketentuan perundang-undangan yang tumpang tindih terkait fungsi pengawasan dan evaluasi yang bersifat sederajat dan saling mengimbangi, Sementara akuntabilitas seorang Hakim merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan putusan yang berkeadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk dapat menghasilkan putusan berkualitas dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat penting dilakukannya peningkatan pengetahuan seorang Hakim di berbagai bidang serta kewenangan pemanggilan saksi menjadi kewenangan dari Hakim.
PLEA BERGAINING SYSTEM SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA: Plea Bergaining System As Solution Of Narcotics Crime In Indonesia Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pudjiastuti, Diah; Utomo, Subagyo Sri
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i2.12949

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya angka kasus narkotika yang membebani sistem peradilan pidana, serta perlunya solusi efektif untuk mengurangi penumpukan perkara dan memberikan keadilan yang lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis penerapan sistem plea bargaining dalam tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kedua, menganalisis manfaat dan tantangan yang dihadapi penerapan sistem plea bargaining dalam tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem plea bargaining dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain mempercepat proses peradilan, mengurangi biaya operasional, dan mengurangi beban penjara. Namun, tantangan yang signifikan juga teridentifikasi, seperti potensi pelanggaran hak-hak terdakwa, risiko manipulasi, dan kesenjangan dalam penerapan hukum. Selain itu, regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan sistem ini. Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya pembaruan hukum yang komprehensif untuk mengakomodasi sistem plea bargaining, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur plea bargaining. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk implementasi sistem plea bargaining guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian tindak pidana narkotika di Indonesia.
KEBERADAAN ANAK PERUSAHAAN YANG DIMILIKI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO DALAM ANALISIS HUKUM POSITIF: The Existence of Subsidiaries Owned by State-Owned Enterprises (SOEs) Persero in Positive Legal Analysis Nababan, Sutarjo; Wuntu, Happy Ferovina; Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pudjiastuti, Diah; Utomo, Subagyo Sri
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i1.14675

Abstract

Keberadaan anak perusahaan BUMN Persero masih menimbulkan ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak perusahaan yang dimiliki BUMN Persero dan tanggung jawab BUMN Persero sebagai induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian adalah kedudukan anak perusahaan milik BUMN Persero masih menimbulkan ketidakpastian. Apabila mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2012; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2014; dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022, kedudukan anak perusahaan BUMN Persero merupakan entitas yang terpisah dari induk perusahaan. Hal ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan, antara lain bahwa anak perusahaan BUMN merupakan badan usaha mandiri yang terpisah dengan BUMN. Namun, Putusan Mahkamah Agung Nomor 21P/HUM/2017 menyatakan, anak perusahaan BUMN tetap menjadi BUMN karena bersifat perpanjangan tangan bisnis perusahaan milik BUMN. Kekayaan BUMN adalah kekayaan negara, sehingga anak perusahaan BUMN Persero merupakan milik negara secara langsung. Tanggung jawab BUMN Persero sebagai induk perusahaan terhadap anak perusahaan bersifat terbatas sesuai prinsip tanggung jawab terbatas dalam UU PT. BUMN Persero sebagai induk perusahaan dan anak perusahaannya merupakan entitas yang berdiri sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri. Implikasi dari kedudukan itu adalah berlaku prinsip hukum limited liability, yaitu BUMN Persero sebagai induk perusahaan hanya dapat diminta pertanggungjawaban secara terbatas sebesar saham yang dimiliki dalam anak perusahaannya.
LAW ENFORCEMENT AGAINST JUVENILE DELINQUENCY IN INDONESIA IN RELATION TO THE PURPOSE OF LAW Sutarjo; Diah Pudjiastuti; Subagyo Sri Utomo; Happy Ferovina Wuntu
Res Nullius Law Journal Vol. 8 No. 1 (2026): Volume 8 No. 1 Januari 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v8i1.18610

Abstract

Juvenile delinquency in Indonesia has shown an increasingly serious and complex trend, while the various legal instruments and child protection policies in place have not yet been fully effective in curbing the rate of such deviant behavior. This study specifically aims to analyze the gap between the normative framework of law enforcement against juvenile delinquency—particularly through the Juvenile Criminal Justice System and the principles of restorative justice—and empirical practices in the field, as well as to assess the extent to which responses to juvenile delinquency align with the purposes of law in terms of legal certainty, justice, and utility. Employing a normative and empirical juridical approach, this research examines relevant legislation, policies, and doctrinal views, and integrates them with case data, national statistics, and field findings at the levels of the police, prosecution, courts, and juvenile correctional institutions. The findings reveal that although, at the normative level, the Juvenile Criminal Justice System has shifted the orientation of law enforcement toward rehabilitation and restorative justice through diversion, its implementation remains constrained by the dominance of a legalistic–repressive approach, limited institutional capacity, inadequate rehabilitation facilities, and weak involvement of families and communities in supporting the social reintegration of children. This study offers a comprehensive mapping of the gap between norms and practice and proposes a more integrated response model that positions restorative justice as an instrument for realizing the purposes of law, by strengthening synergy among law enforcement agencies, promoting character education within families and schools, and advancing state policies oriented toward prevention and comprehensive child protection.   Kenakalan remaja (juvenile delinquency) di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin serius dan kompleks, sementara berbagai instrumen hukum dan kebijakan perlindungan anak belum sepenuhnya mampu menekan laju perilaku menyimpang tersebut. Penelitian ini secara spesifik bertujuan menganalisis kesenjangan antara kerangka normatif penegakan hukum terhadap kenakalan remaja. terutama melalui Sistem Peradilan Pidana Anak dan prinsip keadilan restorative dengan praktik empiris di lapangan, sekaligus menilai sejauh mana penanggulangan kenakalan remaja selaras dengan tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan doktrin terkait, serta memadukannya dengan data kasus, statistik nasional, dan temuan lapangan pada tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pembinaan khusus anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggeser orientasi penegakan hukum ke arah pembinaan dan keadilan restoratif melalui diversi, implementasinya masih dibatasi oleh dominasi pendekatan legalistik-represif, keterbatasan kapasitas aparat, minimnya sarana pembinaan, serta lemahnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial anak. Penelitian ini menawarkan pemetaan komprehensif atas kesenjangan antara norma dan praktik, sekaligus mengusulkan model penanggulangan yang lebih terpadu dengan menempatkan restorative justice sebagai instrumen aktualisasi tujuan hukum, melalui penguatan sinergi antarlembaga penegak hukum, pendidikan karakter di lingkungan keluarga dan sekolah, serta kebijakan negara yang berorientasi pada pencegahan dan perlindungan komprehensif terhadap anak.
Co-Authors Bagus Santoso Banyu Saputra Budiawan, Asep Dadang Munandar Deny Guntara Dey Ravena Fernanda Oktavia Larasati Ferovina Wuntu, Happy Happy Ferovina Wuntu Maruli Tua Situmeang, Sahat Mulyadi Suhardi Musa Darwin Pane Musa Darwin Pane Nababan, Sutarjo Pane, Musa Darwin Sahat Maruli Tua Situmeang Sahat Maruli Tua Situmeang Salma Nur Khalisa Sri Utomo, Subagyo Subagyo Sri Utomo Sutarjo Sutarjo Sutarjo Tamba, Ucok Rolando Parulian Tetet Cahyati Utomo, Subagyo Sri Wentri Merdiani Wuntu, Happy Ferovina Yuniar Rahmatiar Zakaria, Chepi Ali Firman