p-Index From 2021 - 2026
3.914
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan International Journal of Nusantara Islam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Sains Manajemen:Jurnal Manajemen UNSERA Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sawala : Jurnal Administrasi Negara Lontar : Jurnal Ilmu Komunikasi Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pemerintahan dan Politik Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) Journal of Contemporary Governance and Public Policy Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (JPMI) Jurnal Keuangan dan Akuntansi Terapan (KUAT) Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pembangunan PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs Pancasila International Journal of Applied Social Science International Journal of Nusantara Islam Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD)
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Kedudukan Ganda Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah dan Perangkat Wilayah : Penyelenggaraan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 arif nugroho; Delly Maulana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 3 No 2 (2019): Desember 2019
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/jkpd.v3i2.68

Abstract

Dalam artikel ini dibahas penyelenggaraan kecamatan dalam kedudukan ganda yakni sebagai perangkat daerah dan perangkat wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Selain itu juga dibahas aspek pemenuhan elemen necessary conditions, kemudian yang terakhir merekomendasikan model pelimpahan wewenang Bupati kepada camat. Penelitian dilakukan dalam pendekatan kualitatif berlokus di Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian menunjukan pemenuhan elemen necessary conditions lembaga kecamatan di Kabupaten Pandeglang belum seimbang dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Kemudian kewenangan camat yang berlaku belum akomodatif dengan beberapa hal diantaranya (1) perubahan undang - undang, (2) karakteristik wilayah kerja camat, (3) penguatan pelayanan publik, serta (4) keberadaan program nasional dimana kecamatan dituntut menjadi bagian dalam orkestrasi. Adapun model yang direkomendasikan adalah Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat yang dapat mewujudkan efektifitas penyelengaraan Kecamatan.