Articles
<![CDATA[Peranan Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak dalam Perumusan Kebijakan Publik Berwawasan Budaya di Kabupaten Lampung Barat ]]>
<![CDATA[Bima Novian]]>;
<![CDATA[Yulianto Yulianto]]>;
<![CDATA[Intan Fitri Meutia]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v10i1.18
<![CDATA[Kabupaten Lampung Barat memiliki kekayaan nilai budaya yang berakar dari Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak dan masih berkembang hingga saat ini. Namun saat ini, nilai-nilai tersebut terkesan mulai luntur karena modernisasi. Mengacu pada permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat memberikan kepercayaan kepada Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak melalui Sai Batin untuk membantu merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai teori formulasi kebijakan terhadap Peran Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak dalam merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses formulasi kebijakan terkait Peran Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak dalam merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat sudah ideal dan mengandung nilai kebijakan. Aktor-aktor yang terlibat telah terpenuhi, yakni official actors dan unofficial actors. Pemerintah daerah berperan aktif dalam merealisasikan kebijakan publik berwawasan budaya yang telah dirumuskan oleh Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak.]]>
<![CDATA[Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Collaborative Governance ]]>
<![CDATA[Ichwan Nurutdin Machruf]]>;
<![CDATA[Dedy Hermawan]]>;
<![CDATA[Intan Fitri Meutia]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v2i1.25
<![CDATA[Bencana alam merupakan salah satu dari sekian banyak masalah publik yang meresahkan masyarakat, karena dampaknya yang dapat menyebabkan beragam kerusakan dan korban jiwa. Upaya pra bencana harus dapat dimaksimalkan untuk dapat meminimalisir dampak dari kejadian bencana alam. Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah yang rawan akan bencana alam terutama bencana alam tsunami. Peristiwa bencana alam tsunami yang terjadi pada 22 Desember 2018 lalu di Kabupaten Lampung Selatan menyisakan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat akan adanya ancaman bencana alam tsunami di kemudian hari. Upaya kolaboratif akan sangat membantu untuk dapat memaksimalkan upaya-upaya pra bencana alam tsunami di Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan konsep collaborative governance yang saat ini sedang berkembang dalam tata kelola pemerintahan. Kolaborasi dalam upaya pra bencana alam tsunami telah dilakukan, mulai dari kesiapan anggaran, ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia, upaya kesiapsiagaan dan upaya mitigasi. Aktor-aktor kebencanaan seperti BPBD Lampung Selatan, Dinas Sosial Lampung Selatan, masyarakat dan lembaga usaha telah berkolaborasi untuk melakukan upaya-upaya pra bencana guna mengantisipasi dan mempersiapkan diri menghadapi ancaman bencana alam tsunami yang dapat terjadi kapan saja di Kabupaten Lampung Selatan.]]>
<![CDATA[Analisis Good Corporate Governance dalam Transformasi Digitalisasi Perbankan (Studi Pada Aplikasi Pelayanan “Pemda Online” Bank Pembangunan Daerah Lampung) ]]>
<![CDATA[Rendito Rendito]]>;
<![CDATA[Dedy Hermawan]]>;
<![CDATA[Intan Fitri Meutia]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 2 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v2i2.29
<![CDATA[Good Corporate Governanceis a set of rules that organize the relationship between a company and its stakeholders that are, the shareholders, commissioner councils, the government, the community and employees in fulfilling the rights and obligations of the company in protecting the interests of stakeholders based on sound corporate values. This study aims to obtain an overview and analysis of the implementation of GCG, indications of GCG in supporting the transformation of banking digitalization in improving the quality of service innovation through the application of online local government services as an application that supports transparency and accountability in regional financial management and regarding the obstacles in implementing GCG in supporting digitalization transformation through online local government at the Lampung Regional Development Bank. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The results of this study indicate that the implementation of GCG at the Lampung Regional Development Bank has been carried out in accordance with the principles of GCG based on: transparency, accountability, responsibility, independence and equality, but the implementation has not been carried out properly, due to several prevent factors among which is: not yet fulfilled the core management of the Lampung Regional Development Bank and the limited network of IT]]>
<![CDATA[Model Pembinaan Remaja Putus Sekolah Terlantar di Provinsi Lampung (Studi Pada Uptd Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Raden Intan Lampung ]]>
<![CDATA[Maulita Daniar Anom]]>;
<![CDATA[Novita Tresiana]]>;
<![CDATA[Intan Fitri Meutia]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 2 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v2i2.36
<![CDATA[Pendidikan merupakan hal wajib yang harus diperoleh bagi setiap anak. Namun tidak semua anak mampu mendapatkan pendidikan dikarenakan beberapa faktor, salah satunya karena ketidakmampuan ekonomi keluarga yang mengakibatkan mereka harus putus sekolah. Pembinaan bagi remaja putus sekolah terlantar merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi salah satu masalah sosial yaitu remaja yang mengalami putus sekolah terlantar dengan tujuan untuk mengarahkan kepribadian, kemampuan dan keterampilan melalui pendidikan nonformal. Penelitian ini dilakukan di UPTD PSBR Raden Intan Lampung. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana model dan program pembinaan yang dilakukan untuk mengatasi remaja putus sekolah terlantar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan penggunaan teknik pengumpulan data yaitu: wawancara terstruktur, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan, serta untuk teknik keabsahan data yaitu perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan untuk remaja putus sekolah terlantar ialah Model Youth Development Program (YDP) yang memiliki 3 pendekatan, yaitu: Institusional Based, Family Based dan Community. Kesimpulan penelitian ini berdasarkan analisis yaitu Model Youth Development Program (YDP) yang menjadi acuan diterapkan melalui 4 program oleh UPTD PSBR Raden Intan Lampung, yaitu: Program Rehabilitasi Sosial, Program Jaminan Sosial, Program Pemberdayaan Sosial dan yang terakhir Program Perlindungan Sosial dengan harapan upaya ini dapat mengatasi masalah remaja putus sekolah terlantar khususnya di Provinsi Lampung.]]>
<![CDATA[Strategi Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Kepolisian Resor (Polres) Way Kanan Menuju Pelayanan Prima ]]>
<![CDATA[Fatimah Zahra]]>;
<![CDATA[Intan Fitri Meutia]]>;
<![CDATA[Devi Yulianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 2 No 3 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v2i3.46
<![CDATA[Strategy is a process of administrative drafting to establish ways, programs, objectives, and funds that are set in order to achieve goals. Based on the decision of the National Police Chief No. Pol: Skep / 360 / VI / 2005 June 10, 2005. The Grand Strategy of the Indonesian National Police 2005-2025 divides its substance into three stages, in phase I of 2005-2010 known as the Trust Building, then continued with phase II of 2011-2014 known as Partnership Building, phase III in 2015-2025 is known as strive for excellent. The phase that is currently being carried out is phase III of the 2015-2025 National Police Grand Strategy Strive for Excellence. This stage has the aim of building excellent public service capabilities. This also encourages Way Kanan Resort Police (Polres) in this case concerning the service of Certificate of Good Conduct: Indonesian Police Certificate which is the duty of the Intelligence and Security Unit to perform excellent service to the public is demanded to serve by paying attention to improving service quality through facilities and infrastructure, provision of funds, evaluation of systems and procedures, and development of implementers in order to realize excellent service.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kota Karang ]]>
<![CDATA[Jane Anditia]]>;
<![CDATA[Dedy Hermawan]]>;
<![CDATA[Intan Fitri Meutia]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 3 No 1 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v3i1.56
<![CDATA[Fenomena bencana menjadi salah satu ancaman yang membahayakan kehidupan manusia. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penanganan bencana dapat mengakibatkan banyak korban jiwa. Salah satu aspek dalam meminimalisir dampak bencana adalah dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana sebagai cara peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu, BPBD membentuk program penangulangan bencana yaitu program Desa Tangguh Bencana. Kota Karang merupakan salah satu kelurahan yang mendapatkan bantuan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk – bentuk partisipasi masyarakat dan tingkatan partisipasi masyarakat terhadap program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Kota karang dalam Program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana cukup baik, karena masyarakat memberikan partisipasi berbentuk tenaga, dan sosial. Selanjutnya Tingkat partisipasi masyarakat masih ditingkat tokenism (partisipasi semu) masyarakat sudah memberikan partisipasinya namun pada pelaksanaanya keputusan masih ditangan pemerintah.]]>
<![CDATA[Efektivitas Roadmap Program Corporate Social Responsibility pada IPC II (Indonesia Port Corporation) tahun 2018 - 2020 ]]>
<![CDATA[Helvivi Anggriyani]]>;
<![CDATA[Intan Fitri Meutia]]>;
<![CDATA[Devi Yulianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 3 No 1 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v3i1.57
<![CDATA[Corporate Social Responsibility is an obligation carried out by the company and regulated in article 74 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. Social responsibility carried out by IPC is realized through the IPC Peduli program. The purpose of this research is to find out the effect of roadmap csr programs on IPC II.. The method used in this research is a type of descriptive study with a qualitative approach. Data collection is conducted using observation techniques, interviews and documentation. The results showed that there are three areas of programs that become the main focus of CSR in IPC, namely in the field of environment, education and health. The effectiveness of the roadmap CSR programs at IPC can be shown that the implementation is considered quite effective on several indicators such as target accuracy, goal achievement and real change indicators. Indicators whose implementation is not optimal are focused on understanding related to CSR programs. The peoples around the portof panjang has not fully understand every CSR programs in IPC due to the lack of socialization carried out by the IPC to the community, and the lack of timeliness in the implementation of activities in the environmental and health fields. In the implementation of CSR programs there are inhibitory factors and supporting factors from internal and external aspects.]]>
<![CDATA[Inovasi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Metro Melalui Program Ebook dalam Upaya Menumbuhkan Minat Baca Remaja ]]>
<![CDATA[I Made Jaya Muna]]>;
<![CDATA[Intan Fitri Meutia]]>;
<![CDATA[Devi Yulianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 3 No 1 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v3i1.59
<![CDATA[Reading interest in Indonesia is still relatively low because the number of books in circulation is uneven, and most books are circulated only in big cities. To overcome this, the Metro City Regional Library and Archives Office are in accordance with its vision and mission in utilizing information technology, namely by creating innovations that make libraries attractive through the ebook program. This program is a service innovation provided by the Metro City Regional Library and Archives Service, namely a library based on digital applications that can easily find and read books coming to the library. This study seeks to determine service innovation's application to the Metro City Library and Archives Service through the ebook program and the supporting and inhibiting factors in implementing the ebook program innovation in the Metro City Library and Archives Service. This research is a descriptive study with a qualitative approach. This study indicates that the ebook program innovation carried out by the Metro City Library and Archives Office is quite useful in its application. This can be seen from the fulfillment of four of the six indicators of innovation typology: new or improved services, administrative innovation, system innovation, and radical change. Some things of concern are the innovation carried out still shows conceptual weaknesses because the Metro City Library and Archives Service still carries a Type B library and in the process of making application systems require a long time and maintenance of application systems that must be done regularly by human resources who are competent in their field.]]>
<![CDATA[Implementasi Open Government Melalui Partisipasi Masyarakat Pada Formulasi Kebijakan (Studi Pada Raperda Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung) ]]>
<![CDATA[Wahyudi Wahyudi]]>;
<![CDATA[Intan Fitri Meutia]]>;
<![CDATA[Devi Yulianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.98
<![CDATA[Keterbukaan pemerintah atau open government merupakan sebuah kebutuhan dasar pada masa teknologi saat ini, tujuan dari adanya open government sendiri dalam kebijakan publik adalah untuk mewujudkan keterbukaan, partisipatif dan akuntabel. Salah satu kebijakan yang sedang dibahas oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah Raperda Penyelenggaraan Pesantren. Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki pesantren terbanyak di Indonesia, sehingga dibutuhkan aturan khusus agar pondok pesantren memiliki lulusan yang berdaya saiang dan menyelesaikan permasalahan-permasalah di dalam pondok pesantren, yang mana sampai saat ini telah sampai pada tahap perumusan masalah jika dilihat menggunakan pendapat Winarno dari 4 Tahap yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda, alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Dalam melihat implementasi open government peneliti mengambil satu indikator yaitu partisipasi masyarakat dari 3 indikator open government. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe studi kasus dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Provinsi Lampung telah menerapkan open government dalam hal ini partisipasi masyarakat dengan baik dikarenakan pemerintah telah menyebarkan informasi terkait Proses Pembahasan Raperda pesantren serta mengundang stakeholder yang terkait secara langsung dengan Raperda tersebut. Namun, untuk aktor yang berpartisipasi sendiri masih terbatas karena dalam proses pembahasan, hanya aktor yang diundang yang boleh ikut membahas Raperda Penyelenggaraan Pesantren.]]>
<![CDATA[Agenda Setting Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umroh Di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Savira Nur Aini]]>;
<![CDATA[Intan Fitri Meutia]]>;
<![CDATA[Devi Yulianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.106
<![CDATA[Penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi permasalahan di Indonesia, namun menjadi perhatian seluruh dunia. Pemerintah dituntut untuk mengeluarkan kebijakan penyesuaian yang sesuai dengan konteks penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang dikaji dengan menggunakan model teori The 4P’s of Agenda Setting yang dikemukakan oleh Zahariadis (2016) yang terdiri dari Power (kekuasaan), Perception (persepsi). Potency (Potensi) dan Proximity (Kedekatan). Hasil dari penelitian dalam agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19, aliran Power dan Perception menjadi aliran yang dominan mempegaruhi proses agenda setting. Berbagai kepentingan para stakeholders dalam penyelenggaraan haji dan umroh diakomodir agar dapat menjadi agenda kebijakan pemerintah. Namun Kementerian Agama Republik Indonesia selaku Leading Sector dalam agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh Indonesia memutuskan keputusan yang bertentangan dengan harapan publik, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 gagal dilakukan. Sedangkan pada aliran Potency dan Proximity tidak berpengaruh secara langsung terhadap agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 karena tersaring melalui aliran Power dan Perception.]]>
