Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

Penyebaran Alat Peraga Kampanye Dengan Materi Kampanye Diluar Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu Kurniawan, Mochamad Andrie; Michael, Tomy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dijelaskan bahwa visi misi, dan program materi kerja pasangan calon merupakan contoh bahan kampanye, namun baliho, spanduk, dan tanda lainnya dianggap sebagai alat peraga kampanye menurut undang-undang pemilu. Pendistribusian di luar jadwal, untuk hal ini, penyelenggara pemilu meyakini bahwa alat peraga kampanye yang memuat konten yang dilakukan atau disebarluaskan di luar jadwal kampanye dianggap sebagai pelanggaran kampanye dan akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang terkait. Meski KPU tidak menjabarkan secara jelas apa saja yang ada dalam peraturan perundang-undangan, para peserta pemilu, baik perseorangan maupun partai politik, mendistribusikan alat peraga yang memuat visi, misi, nomor urut, dan foto diri karena mereka yakin ini bukan kampanye, apa yang boleh dan tidak boleh diterima dalam kegiatan kampanye. Konteks penelitian ini adalah ambiguitas peraturan tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperjelas apakah, dalam pemilu, pendistribusian alat peraga dan materi kampanye di luar jangka waktu yang dijadwalkan dapat dianggap sebagai pelanggaran kampanye. Pendekatan masalah penelitian ini memadukan pendekatan konseptual dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Temuan-temuan penelitian ini menjelaskan jelas-jelas melanggar undang-undang pemilu jika mendistribusikan materi dan alat kampanye di luar waktu yang dijadwalkan. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mengatur pembagian alat dan bahan kampanye di luar jadwal. Penerapan langkah-langkah ini dan peraturannya akan membantu meminimalkan pelanggaran kampanye di luar jadwal dan mengatasinya.
Hak Kebebasan Berpendapat di Media Elektronik Ditinjau dari Pasal 27 Ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Suryadinata, Muhammad Reza; Michael, Tomy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak setiap orang untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyampaikan pendapat adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, setiap orang harus dijamin hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, memproses, dan menyampaikan pendapat mereka baik secara langsung maupun melalui media sosial. Sebaliknya, kebebasan berpendapat didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk mengumpulkan, menerima, dan menyebarkan ide dan informasi dalam bentuk apa pun. Ekspresi lisan, tercetak, dan audiovisual serta ekspresi budaya, publik, dan politik termasuk dalam kategori ini. Selain itu, hak-hak ini berkaitan dengan kebebasan berserikat, yang mencakup hak untuk berkumpul secara damai, seperti mengikuti demonstrasi damai atau pertemuan publik, serta hak untuk bergabung dengan kelompok, perkumpulan, serikat pekerja, atau partai politik.
Legal Status of PSSI Statute in Indonesian Legislation Firmansyah, Mochammad Erga; Michael, Tomy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status statuta yang dimiliki oleh suatu Asosiasi Sepak Bola Indonesia yang merupakan organisasi non-pemerintah (PSSI) tentang bagaimana sebenarnya status statut PSSI dalam sistem hukum nasional. Pasal dalam Statuta FIFA yang melarang apapun intervensi, termasuk intervensi dari suatu negara melalui pemerintah, terhadap permasalahan yang ada dihadapi oleh anggota FIFA dan apabila hal itu terjadi maka akan ada sanksi yang diberikan kepada asosiasi sepak bola negara. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sebenarnya status hukum statuta PSSI ini karena terbukti PSSI dan FIFA saling mengikat satu sama lain dan PSSI pun tunduk pada FIFA dan bagaimana bentuk tanggung jawab PSSI kepada negara jika berkaca pada kasus kanjuruhan. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif.masalah terkait. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana status Statuta PSSI yang bersifat Lex Sportiva dalam sistem hukum nasional.