Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak:Â Paradigma dalam terkait korupsi wajib diubah melalui pendidikan terutama di Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini juga mewajibkan KPK sebagai lembaga antirasuah wajib dibubarkan karena telah merusak sistem hukum atau negara di Indonesia serta mengembalikannya kepada pihak kepolisan, kehakiman, kejaksaan.Kata kunci: gratifikasi, masyarakat, pendidikan.Â

Pengaruh Tuhan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak:Â Adanya keragaman SARA di Indonesia tidak akan dapat menjadikan UU No. 7-2012 berjalan optimal karena esensi Tuhan mendapatkan bagian kecil dalam landasan filosofis undang-undang tersebut. Sebagai penyelesaian yaitu wajib memahami makna ketuhanan serta menghapus irah-irah âDengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esaâ menjadi âDengan Keadilan Berdasarkan Pancasilaâ.Â Kata kunci: konflik, Tuhan, pengaruh.

RIGHT TO HAVE RIGHTS Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Februari 2017
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Right is the basic essentials that can make legislation run well. But every practice of right always causes some legal issues. It means that the practice of every human in Indonesia can have right to have rights is not used yet, because of the exist of Pancasila. Indonesia needs to care more about this, that every citizen must have their right to have rights, as long as the right is not divide the unity and integrity of the nation of Indonesia. Whatâs mean with the right that Indonesian people must get is about right to live or death, right to choose their own religion, or right to choose their sex.Keywords: rights, interpretation, to have right

ALIENASI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Agustus 2017
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Di dalam kehidupan manusia, perkawinan selalu menjadi tujuan hidup. Perkawinan yang identik dengan kebahagiaan adalah penciptaan atas manusia itu sendiri, namun tanpa perkawinan manusia juga bisa mencapai kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup ini terkait dengan pemikiran universalisme. Kesemuanya menimbulkan permaslahan hukum yaitu dimanakah alienasi hak itu berada. Denagn penelitian normaif maka hasil yang diperoleh yaitu Pasal 33 UU No. 1-1974 tidak menghasilkan pemahaman yang kompleks karena ketika hak dasar manusia dinormakan maka terdapat pelanggaran terhadapnya. Sarannya yaitu tidak memasukkan perasaan pribadi dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan.Kata kunci: alienasi, perkawinan, hak asasi manusia

UJI MATERI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 OLEH MAHKAMAH AGUNG Pratidina, Ayudia; Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Vol 12 No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v12i1.2165

Pemilihan Umum di Indonesia akan diadakan pada tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Karena dianggap melanggar hirarki peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi sehingga beberapa pasal dari peraturan tersebut dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Di negara Republik Indonesia, salah satu kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan UUD RI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara RI maka wewenang Mahkamah Agung adalah untuk menguji dan mengadili uji materi pada tingkat pertama dan terakhir. Setelah memeriksa dan mengadili uji materi tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang dituangkan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 46P/HUM/2018 di mana putusannya bersifat final. Keputusan tersebut adalah bahwa pasal-pasal di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Daerah Kabupaten/Kota yang diujimaterikan tidaklah berkekuatan hukum dan tidaklah dapat diberlakukan secara umum. Kendala terbatasnya waktu untuk mengadili dan menguji materi yang dihadapi oleh Mahkamah Agung karena Pasal 55 UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dapat diatasi melalui surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018 kepada Mahkamah Agung bahwa penundaan pemeriksaan tidak perlu dipertahankan dan pemeriksaan uji materi dapat dilanjutkan.

RIGHT TO HAVE RIGHTS Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Februari 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v0i0.2203

Right is the basic essentials that can make legislation run well. But every practice of right always causes some legal issues. It means that the practice of every human in Indonesia can have right to have rights is not used yet, because of the exist of Pancasila. Indonesia needs to care more about this, that every citizen must have their right to have rights, as long as the right is not divide the unity and integrity of the nation of Indonesia. Whatâ€™s mean with the right that Indonesian people must get is about right to live or death, right to choose their own religion, or right to choose their sex

PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING Harliza, Elvinda Rima; Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Vol 13 No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i1.3054

Indonesia is a country that has a large area in the waters, so that foreign fishermen always escape illegal fishing activities. This theft occurred because of the lack of attention from the water inspectors. Until now, fish theft is still common. Because of this, Indonesia must suffer a huge loss of up to Rp 30 trillion each year. When viewed with a percentage reaching 25% with the amount of 1.6 million tons annually. These problems have resulted in many parties being harmed because of illegal fishing, so law enforcement is needed to regulate these actions. This is the reason the author writes a journal with the title Illegal Fish Enforcement. With the formulation of the problem as follows: "What are the arrangements for the enforcement of Illegal Fishing in Indonesia?". And "What is the legal arrangement of Illegal Fishing in international law?". This study uses a normative method that has been well applied by Indonesia today, also applied internationally. In this study the law is enforced by applying the reference of the 2009 Law on Fisheries contained in No. 45. This can be seen from all aspects starting from the investigation, its investigation, to the re-hearing. This is also explained in the Criminal Procedure Code issued in 1981 in Law No. 8. Under UNCLOS international sea law regulated by the United Nations regarding fishing sovereignty is only permitted if at any time it has obtained a shipping and fishing permit. And between the two countries must have bilateral agreements on sea territories.Indonesia merupakan sebuah negara yang punya wilayah besar dalam perairan, hingga membuat para nelayan asing selalu lolos dalam kegiatan illegal fishing. Terjadinya pencurian ini karena tidak adanya perhatian dari para pengawas perairan. Sampai saat ini, pencurian ikan ini masih sering terjadi. Karena hal ini, Indonesia harus mengalami kerugian yang besar mencapai Rp 30 triliun di tiap tahunnya. Jika dilihat dengan persenannya mencapai 25% dengan jumlah 1,6 juta ton setiap tahunnya. Persoalan-persoalan ini mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan karena perbuatan Illegal Fishing, maka sangat diperlukan penegakan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Inilah alasan penulis menulis jurnal dengan Judul Penegakan Hukum Illegal Fish. Dengan rumusan masalah “Bagaimana pengaturan penegakan hukum Illegal Fishing di Indonesia ?” dan “Bagaimana pengaturan hukum Illegal Fishing dalam hukum internasional ?”. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang telah diberlakukan dengan baik oleh di Indonesia saat ini, juga diberlakukan di Internasional. Di dalam penelitian ini hukum ditengakkan dengan memberlakukan acuan dari Pasal 45 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perikanan. Ini dapat dlihat dari segala aspek mulai dari penyidikannya, penunututannya, hingga dilakukannya siding ulang. Hal ini dijelaskan juga dala Hukum Acara Pidana yang dikeluarkan tahun 1981 di Undang-Undang di Nomor 8. Berdasarkan hukum laut internasional UNCLOS yang diatur oleh PBB tentang kedaulatan pengkapan ikan hanya diperbolehkan jika kapan tersebut telah mendapatkan sebuah izin pelayaran dan penangkapan ikan. Dan antar kedua negara harus memiliki perjanjian bilateral tentang teritorial laut.

HUKUM TATA NEGARA DARURAT CORONA DI INDONESIA Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Vol 13 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3468

AbstractThe purpose of this study is to offer novelty regarding the emergency status issued by the Indonesian government appropriately. Using normative research with an orientation that is not based on conceptual. The initial beginnings that occurred in Indonesia resulted in changes in the application of the law, especially state administration law where an emergency had two components, namely the legal framework consisting of the constitution and the legislative basis for emergencies and the operational framework involving organizational structures and strategic plans for dealing with emergencies. In this case the government must immediately lockdown because in the principle of emergency state administration law is an absolute thing that must be done. To carry out lockdown, it requires firmness and a combined security of all parties. Lockdown must also be limited by legal norms such as a presidential decree to avoid arbitrariness by the government. Such understanding is important so that the country can run well.Keywords: corona; emergency statutory law; lossAbstrakTujuan penelitian menawarkan kebaruan terkait status kedaruratan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara tepat. Menggunakan penelitian normatif dengan orientasi yang tidak bersumber pada konseptual. Permulaaan awal yang terjadi di Indonesia mengakibatkan perubahan dalam penerapan hukum khususnya hukum tata negara dimana adanya keadaan darurat memiliki dua komponen yaitu kerangka hukum yang terdiri dari undang-undang dasar dan basis legislatif untuk keadaan darurat serta kerangka kerja operasional yang melibatkan organisasi struktur dan rencana strategis untuk berurusan dengan keadaan darurat. Di dalam hal ini pemerintah harus segera melakukan lockdown karena dalam prinsip hukum tata negara darurat adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Untuk melakasanakan lockdown maka dibutuhkan ketegasan dan gabungan keamanan dari segala piha. Lockdown juga wajib dibatasi dengan norma hukum seperti keputusan presiden agar tidak timbul kesewenang-wenangan dari pemerintah. Pemahaman demikian penting agar negara dapat berjalan dengan baik.Kata kunci: corona; hukum tata negara darurat; kerugian

HUKUM TATA NEGARA DARURAT CORONA DI INDONESIA Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Vol 13, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v13i2.3468

AbstractThe purpose of this study is to offer novelty regarding the emergency status issued by the Indonesian government appropriately. Using normative research with an orientation that is not based on conceptual. The initial beginnings that occurred in Indonesia resulted in changes in the application of the law, especially state administration law where an emergency had two components, namely the legal framework consisting of the constitution and the legislative basis for emergencies and the operational framework involving organizational structures and strategic plans for dealing with emergencies. In this case the government must immediately lockdown because in the principle of emergency state administration law is an absolute thing that must be done. To carry out lockdown, it requires firmness and a combined security of all parties. Lockdown must also be limited by legal norms such as a presidential decree to avoid arbitrariness by the government. Such understanding is important so that the country can run well.Keywords: corona; emergency statutory law; lossAbstrakTujuan penelitian menawarkan kebaruan terkait status kedaruratan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara tepat. Menggunakan penelitian normatif dengan orientasi yang tidak bersumber pada konseptual. Permulaaan awal yang terjadi di Indonesia mengakibatkan perubahan dalam penerapan hukum khususnya hukum tata negara dimana adanya keadaan darurat memiliki dua komponen yaitu kerangka hukum yang terdiri dari undang-undang dasar dan basis legislatif untuk keadaan darurat serta kerangka kerja operasional yang melibatkan organisasi struktur dan rencana strategis untuk berurusan dengan keadaan darurat. Di dalam hal ini pemerintah harus segera melakukan lockdown karena dalam prinsip hukum tata negara darurat adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Untuk melakasanakan lockdown maka dibutuhkan ketegasan dan gabungan keamanan dari segala piha. Lockdown juga wajib dibatasi dengan norma hukum seperti keputusan presiden agar tidak timbul kesewenang-wenangan dari pemerintah. Pemahaman demikian penting agar negara dapat berjalan dengan baik.Kata kunci: corona; hukum tata negara darurat; kerugian

KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI PEJABAT PELAKSANA KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 Yunianto, Beny; Michael, Tomy
Mimbar Keadilan Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v14i1.4334

AbstractThe aim of the research is to offer novelty regarding the constitualism of the Government Regulation in Lieu of Law regarding Covid-19 which has now become a Law. This study uses a normative research method, with a focus on solving issues (problems) based on legal principles, legal rules, as well as on recognized legal expert opinion or doctrine. Through this research, the researcher offers that the perppu which has now become a law must be declared invalid or revoked because it is unconstitutional. As is well known, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and / or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and / Or Financial System Stability, on March 31, 2020 (now Law Number 2 of 2020, on May 18, 2020). In Article 27 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) it is stated that there are parties who have "privileges", namely obtaining legal immunity from all actions they take on the basis of implementing the Covid Perppu. Of course this is a problem, because as a rule of law, Indonesia must provide justice in the form of equal treatment before the law or equality before the law to society without exception. This is stated in Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1), and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Thus, the Perppu which has now become a law is contrary to the Constitution, so it must be canceled or declared invalid.Keywords: constitution; Covid-19; equality before the lawAbstrakTujuan penelitian, yaitu menawarkan kebaruan mengenai konstitualisme dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mengenai Covid-19 yang sekarang telah menjadi Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan berfokus pada pemecahan isu (masalah) yang didasarkan pada asas hukum, aturan hukum, maupun pada doktrin atau pendapat ahli hukum yang diakui. Melalui penelitian ini, peneliti menawarkan bahwa, perppu yang sekarang telah menjadi undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak berlaku atau dicabut karena inkonstitusional. Seperti diketahui, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada tanggal 31 Maret 2020 (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pada tanggal 18 Mei 2020). Dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mendapat “keistimewaan”, yaitu mendapat kekebalan hukum dari segala tindakan yang dilakukannya atas dasar pelaksanaan perppu covid tersebut. Tentu itu menjadi masalah, karena sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan keadilan berupa perlakuan yang sama didepan hukum atau equality before the law kepada masyarakat tanpa terkecuali. Hal tesebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, Perppu yang kini telah menjadi undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi, sehingga harus di batalkan atau dinyatakan tidak berlaku.

Title

Found 11 Documents
Search
Journal : Mimbar Keadilan

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search Journal : Mimbar Keadilan

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search
Journal : Mimbar Keadilan