Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.138
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Pembaharuan Hukum Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Verstek Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Multidisplin Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Prosiding Seminar Nasional Unimus Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jurnal Medika: Medika International Journal of Law and Society aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik SHARE Journal: Studi Hukum Keuangan Negara/Daerah
Yudho Taruno Muryanto
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AT THE BACKDOOR LISTING PROSEDUR AS MEANS OF BUSINESS DEVELOPMENT IN INDONESIA STOCK MARKET Muryanto, Yudho Taruno; Wulandari, Anisa Dwi
Yustisia Vol 5, No 3: December 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i3.8800

Abstract

AbstractDevelopments in the field of capital markets encourage the emergence of various corporate actions to obtain benefits such as a public company. One of the emerging corporate actions which have been done is Backdoor Listing. Regulations in the capital market is generally allowed backdoor listing. Backdoor Listing procedure are often executed in Indonesia are as follows: (1) The acquisition of control of a public company by private company through the rights issue (2) the acquisition of private company by an public company that has an affiliate relationship with the private company into standby purchaser/ new controllers. Study fulfillment of the Good Corporate Governance principles in the backdoor listing procedure is known that this procedure is still not met the Principles of Transparency, Accountability, as well as fairness and equity. It is needed to establish the rules of providing transparency obligation to assess the feasibility of a new public company controller. 
Analisa Peraturan Batas Usia Peserta Bukan Penerima Upah terhadap Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penderes di Kabupaten Kulon Progo Laksono, Rudi; Muryanto, Yudho Taruno
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i1.109515

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi aturan batas usia peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dalam program BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi penderes nira di Kabupaten Kulon Progo. Penderes merupakan kelompok pekerja informal yang menghadapi risiko kecelakaan kerja tinggi namun sering terabaikan dalam skema perlindungan sosial. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan berupa peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa ketentuan batas usia dalam pendaftaran peserta BPU berpotensi menimbulkan masalah aksesibilitas bagi penderes yang umumnya bekerja hingga usia lanjut. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengambil inisiatif dengan memfasilitasi kepesertaan penderes melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), namun masih terdapat kendala dalam implementasi terkait keterbatasan batas usia dan kesadaran hukum pekerja. Penelitian ini merekomendasikan fleksibilitas pengaturan batas usia dan pengembangan skema khusus untuk pekerja informal berisiko tinggi.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI PINJAMAN TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA LAYANAN PEER TO PEER LENDING SANUSI, ATIKAH AL KHANSA; MURYANTO, YUDHO TARUNO
Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i2.65065

Abstract

Abstract:This articles aims to examine the legal protection of lenders in peer to peer lending platform in Indonesia. The problem formulation of this research consists two things: what is the legal standing of the parties on peer to peer lending in Indonesia and what kind of legal protection of lenders in peer to peer lending. This normative research uses a statutory and conceptual approach with the nature of prescriptive research. The result showed that the position between the investor and the platform doesn’t balance on peer to peer lending agreement in Indonesia and legal protection can use by prefentive and repressive. Keywords: legal protection; lenders; standardized clause; peer to peer lending agreement Artikel ini bertujuan mengkaji terkait perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam layanan peer to peer lending di Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah terkait bagaimana bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam layanan peer to peer lending di Indonesia serta perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam layanan peer to peer lending. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dengan menggunakan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  adanya kedudukan  yang tidak seimbang antara pemebri pinajaman dan penyelenggara dalam perjanjian peer to peer lending di Indonesia dan perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif. Kata Kunci: perlindungan hukum; pemberi pinjaman; klausula baku; perjanjian layanan peer to peer lending
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK SAH TERHADAP TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI (PASSING OFF) Aditya, Muhammad Faisal; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.50451

Abstract

AbstractThis article examines the form of legal protection for registered trademark rights holders against the existence of a passing off action along with what legal remedies can be taken by the aggrieved parties for the existence of this passing off act. So that through mechanisms both in litigation and non-litigation, it is hoped that it can provide justice for the aggrieved parties. This research is a normative-juridical research which is prescriptive in nature. Types of secondary data include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is through literature study, research instruments in the form of Undang-Undang No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The results of this study indicate how the form of legal protection provided by the government for registered trademark rights owners against the act of passing off. The form of protection provided is in the form of granting exclusive rights to use a registered mark in the trade in goods / services, as a "differentiator" from the product against its competitors. In addition, it is explained in relation to the efforts that can be made by the aggrieved party if there is an action of passing off aimed at his brand. Efforts that can be made can be in the form of Application for Mark Cancellation in the Mark Official Gazette (during registration), the Litigation Path, and the Non-Litigation Path. AbstrakArtikel ini mengkaji terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap adanya tindakan pemboncengan reputasi beserta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang dirugikan atas adanya tindakan pemboncengan reputasi tersebut. Sehingga melalui mekanisme baik secara litigasi maupun non-litigasi, diharap dapat memberi keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis yang bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian ini menunjukan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi pemilik hak merek yang sudah terdaftar terhadap adanya tindakan passing off. Bentuk perlindungan yang diberikan tersebut adalah berupa pemberian hak eksklusif untuk menggunakan merek yang didaftarkan ke dalam perdagangan barang/jasa, sebagai “pembeda” daripada produk tersebut terhadap para pesaingnya. Selain itu dijelaskan terkait dengan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan apabila terdapat tindakan passing off yang ditujukan kepada mereknya. Upaya yang dapat dilakukan dapat berupa Permohonan Pembatalan Merek pada Berita Resmi Merek (saat pendaftaran), Jalur Litigasi, dan Jalur Non-Litigasi.
BUSINESS JUDGEMENT RULE KAITANNYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI DALAM PENGELOLAAN INVESTASI BUMN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020) Zulfikar, Rifqi Nur; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.52680

Abstract

This article examines the regulations related to the Business Judgment Rule in Indonesia in providing legal protection for BUMN directors for the management of BUMN investments and the application of the Business Judgment Rule principle in Supreme Court Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020. This type of article is normative and descriptive in nature. The types of materials used are secondary data with primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials or tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by downloading, copying and then reading, studying, reviewing, and analyzing primary legal materials such as laws, the Civil Code and other regulations, books, articles, journals related to the issues concerned. studied. Furthermore, the technical analysis used is the deduction method. The results of the study indicate that the regulation related to the Business Judgment Rule in Indonesia is contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 97 paragraph (5). Second, the Supreme Court Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020 acquitted Karen Agustiawan as the defendant on the grounds that the decision taken by Karen Agustiawan was a business action so it was included in the Business Judgment Rule.
PERLINDUNGAN HUKUM LENDER DALAM TRANSAKSI PEER TO PEER LENDING KAITANNYA PLATFORM YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Gustami, Nabila Rahma; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i2.48758

Abstract

This article aims to find out the first, the regulation of peer to peer lending transactions in the rule of law in Indonesia and the second, the form of legal protection against lenders in peer to peer lending transactions in relation to platforms that commit illegal acts. This type of research is normative with a prescriptive nature of research. Based on the results of research and discussion, the authors show that the regulation of peer to peer lending transactions in the rule of law in Indonesia has been regulated in several regulations, Undang-Undang Number 21 of 2011, Undang-Undang Number 11 of 2008 as amended by Undang-Undang Number 19 of 2016 , Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016, Financial Services Authority Regulation Number 13 / POJK.02 / 2018, Bank Indonesia Regulation Number 19/12/ PBI / 2017. And as for the form of legal protection for lenders in peer to peer lending transactions, the relationship between platforms committing acts against the law is regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016
POST MERGER NOTIFICATION DAN KONSEKUENSI KETERLAMBATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Pawiring, Meisyani Putri Ayu Angela; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.59651

Abstract

The obligation to provide notification or notification for business entities that carry out Merger, Consolidation or Acquisition has been regulated in the system of laws and regulations. In Indonesia itself, using the mandaroty post-merger notification approach. The purpose of the notification is to prevent monopolistic practices and unfair business competition. This article aims to find out how the post notification merger process in Indonesia and the consequences when business entities are late in carrying out notification obligations using normative legal research with a conceptual approach using legal materials including primary and secondary legal materials, data collection techniques in the form of library research. The results show that although there are two types of notifications, what is required for business entities is only post-merger notification, while pre-merger notification is only voluntary. Business entities may be subject to a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) per day of delay with a maximum of Rp. 25,000,000,000 (twenty five billion rupiah) as updated in the Job Creation Law, the maximum fine being Rp.2,000,000,000 (two billion rupiah)
PENERAPAN “ASAS KEADILAN” DALAM SENGKETA KEPAILITAN DALAM RANGKA MELINDUNGI KEPENTINGAN DEBITUR (Studi Putusan : Nomor 44pk/Pdt.Sus-Pailit/2016) Rachman, Raihan; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i2.49651

Abstract

Bankruptcy is a legal process when a debtor who go through difficulty to pay the debt to the creditor hence it is stated as bankrupt through commercial court. In the court process of bankruptcy legal action, there are principles which become foundation to execute the bankruptcy process in accordance with the Act No. 37 Year 2004 about PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Suspension of debt payment obligations) and Bankruptcy. This research aimed to acknowledge the implementation of justice principle in the bankruptcy legal action between Acrossasia Limited and PT. First Media Tbk, also the power of bankruptcy legal verdict especially on the verdict of No. 44PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 which not in accordance with the bankruptcy requirements. This research used normative method which means the writer studied the existing laws and regulations. Moreover, the research used case approach to find a complete picture of a situation. The research results of this article show that this decision has permanent power and execution but in this decision it does not apply as justice which is a condition in bankruptcy.
PENGGUNAAN SINGKATAN NAMA SEBAGAI MEREK KAITANNYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Hastami, Ade Irma Cendikia; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.52851

Abstract

This article aims to describes and examines problems, first, to examine the use of name abbreviations as brands in Trademark Law No. 20/2016. Second, explain the types of the resolutions of brand ownership disputes. This type of research is normative legal research, which is prescriptive and use statutory research approach and case approach. The data used in this research are secondary data in the form of primary and secondary legal materials. Data collection techniques using library research. The data analysis technique used the deduction method. The results of this study show the regulation about the use of name abbreviations in a brand, in the Trademark Law. What kind of name abbreviations are prohibited so it can cause legal consequences for the brand registration. Then, regarding to the resolution of a brand ownership dispute the parties may use either a litigation or non-litigation (alternative dispute resolution) way that already state in Articles 83 to 93 of Law 20/2016. However, related to the use of name abbreviation of a country or national or international institution is specifically mention in Article 21 paragraph (2) letter b.  
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PASAR MODAL TERHADAP PERLIDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL INDONESIA CESARIO A, MIKAIL; MURYANTO, YUDHO TARUNO
Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i2.65070

Abstract

AbstractThis article aims to describe effectiveness legal protection for investors in relation to market manipulation by Act No.8 of 1995. This article uses prescriptive normative research. The approch which uses by aouthor is legal approach with data source was obtained through secondary data. The secondary data was obtained through study of literature methods of capital market regulation, books, journal, and legal articles. According to the result and discussion of the research, the researcher concluded that the regulations and implementations of investor legal protection related to market manipulation are not carried out maximally yet, and detrimental investors. Ergo, there needs to be the alternative sanction implementations which deters the perpetrator with tractable proof verification process.Keywords: Efektiveness; Legal Protection; Market Manipulation.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terhadap perlindungan hukum investor dalam manipulasi pasar modal di Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu peraturan tentang pasar modal, buku, jurnal dan artikel ilmiah. penerapan sanksi yang ada belum efektif karena sampai saat ini tidak memberikan efek jera pada pelakunya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa peraturan dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor terkait dengan manipulasi pasar masih belum efektif dan merugikan investor. Untuk itu perlu ada penerapan sanksi alternatif yang bisa memberikan efek jera dan pembuktiannya tidak rumit.Kata Kunci: Efektivitas; Perlindungan Hukum; Manipulasi Pasar.
Co-Authors Adi Sulistiyono Aditya Yudhatama Idham Aditya, Muhammad Faisal Al Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Ambar Budhisulistyawati, Ambar Andiani Puteri, Kristalia Anjar Sri CN, Anjar Sri Arief Suryono Ario Andika Baskoro Artono Dwijo Sutomo Assidiqi, Imam Dzaki Hidayad Athasya, Amanda Ayu, Adelia Setya Bambang Kusharjanta Budi Legowoz Bustomi, Yazid CESARIO A, MIKAIL Citoputri, Monica Christina Darusman, Muhammad Yusuf Diana Tantri Cahyaningsih Dona Budi Kharisma, Dona Budi Fathurrahman, Muhammad Aldi Firmansyah Gabriellea Anya Agatha Gustami, Nabila Rahma Handayani, Otih Handayani, Wiwid Putri Hanggoro Moh. P, Marsetiadi Hastami, Ade Irma Cendikia Idham, Aditya Yudhatama Jamal Wiwoho Juan Dicky A. Sukatendel Kristalia Andiani Puteri Lintang Akbar Samudra M. Hudi Asrori S Masri, Esther Maulana, Muhamad Reza Miftakhul Jannah, Ajeng Kirana Moch Najib Imanullah Mochamad Aidil Adam Mohammad Choirul Anam Muhammad Rustamaji Nabila, Aulia Khansa Nadhila Cahya Nurmalasari Nufitasari, Dien Oktavira, Bernadetha Aurelia Pawiring, Meisyani Putri Ayu Angela Priangga, Rizal Widiya Rachman, Raihan Reza Fauzia Hanum Ridhwan Listiyo Nugroho Rilo Fisyahril Ramadhan Risang Semunaring Jabbar Rizal Widiya Priangga Rudi Laksono Salim Widono SANUSI, ATIKAH AL KHANSA Saptanti, Noor Sava Waroha Sasikirana Haq Setyo Sri Rahardjo Sri Marmoah Sundari, Ayu Suwandi, Sarwiji Teguh Wisnu Wardhana Tri Murwaningsi Anjar Sri Ciptorukmi N Tuhana Tuhana Wardhono, Dwi Tjahja Kusumo Widyoningrum, Riezdiani Restu Widyoningrum, Riezdiani Restu Wulandari, Anisa Dwi Zahra Suryandaru Zulfikar, Rifqi Nur