Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.86
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Prosiding Seminar Nasional Unimus Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jurnal Medika: Medika International Journal of Law and Society aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Yudho Taruno Muryanto
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Flash Sale Atau Fake Sale? Analisis Yuridis Pembatalan Sepihak Flash Sale Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Maulana, Muhamad Reza; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 8 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i8.4172

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia mendorong pelaku usaha menerapkan strategi flash sale sebagai daya tarik konsumen. Namun, praktik pembatalan sepihak oleh pelaku usaha setelah transaksi berhasil menimbulkan kerugian dan polemik hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen atas pembatalan sepihak dalam transaksi flash sale oleh pelaku usaha e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa pembatalan sepihak melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta atas perlakuan yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum mencakup perlindungan preventif dan represif menurut teori Philipus M. Hadjon. Konsumen dapat menempuh upaya non-litigasi melalui BPSK, LPKSM, atau pengaduan ke e-commerce, serta upaya litigasi seperti gugatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau class action. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pembatalan sepihak mencederai keadilan dalam transaksi digital dan diperlukan penguatan regulasi serta tanggung jawab platform e-commerce dalam menjamin perlindungan hak konsumen secara menyeluruh.
Penguatan Peran Galeri Investasi Dalam Meningkatkan Literasi Tentang Nilai Ekonomi Karbon Dan Aktivitas Pasar Karbon di Solo Raya Muryanto, Yudho Taruno; Sudarwanto, Albertus Sentot; Sulistiyono, Adi; Kharisma, Dona Budi; Tuhana, Tuhana; Cahyaningsih, Diana Tantri; Suryono, Arief; Saptanti, Noor
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/phze0j52

Abstract

Kompleksitas permasalahan dalam penanganan perubahan iklim telah menuntut adanya inovasi dalam sistem penurunan emisi gas rumah kaca. Kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ditandai dengan Paris Agreement yang menjadi seruan bagi seluruh negara agar dapat berkontribusi dalam menjaga batas pencemaran lingkungan dan menunjukkan komitmennya untuk  memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi landasan bagi pemberlakuan bursa karbon sebagai salah satu sarana untuk mencapai Net Zero Emision di Indonesia. Permasalahan muncul ketika aktivitas ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal karena minimnya jumlah korporasi yang terlibat langsung dalam perdagangan karbon di Bursa Efek Indonesia. Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan preskriptif, pragmatis, persuasif dan evaluatif untuk memperkuat peran Galeri Investasi dalam mensosialisasikan bursa karbon kepada pelaku Industri yang ada di wilayah Solo Raya. Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada perwakilan PT. Konimex serta menganalisis potensi keuntungan dari aktivitas industri tersebut dalam bursa karbon. Hasil observasi dalam proses pengabdian menunjukkan bahwa PT. Konimex telah memiliki pedoman komitmen pencapaian PROPER Biru dalam proses produksi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kendati demikian, belum ada agenda untuk terjun dalam bursa karbon. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh IDX Carbon, telah terlihat peluang dan strategi yang perlu dipertimbangkan oleh PT. Konimex untuk dapat ikut serta dalam perdagangan karbon di Indonesia. Pendekatan dan agenda serupa perlu terus dilakukan terhadap industri-industri skala nasional yang ada di Solo Raya.  
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Melalui Prinsip Keterbukaan Dalam Mekanisme Securities Crowdfunding (SCF) Ayu, Adelia Setya; Yudho Taruno Muryanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.12438

Abstract

This article examines how the principle of transparency is applied in the Securities Crowdfunding (SCF) mechanism and explores the challenges that limit its role in protecting investors. The urgency of this research lies in the lack of strong legal rules to protect investors in the fast-growing SCF system, which has expanded along with financial technology. SCF offers new financing opportunities for small businesses and startups, but this growth is not yet supported by clear and effective legal safeguards—especially in terms of information disclosure. The method used is normative legal research, based on laws and legal concepts. The novelty of this study is its focus on evaluating transparency not just as a matter of meeting basic requirements, but as a real effort to provide useful and meaningful information for investors. The results show that much of the information shared with investors is hard to understand, not detailed enough, and does not show the true business risks. Verification of data is still weak, and government supervision by the Financial Services Authority tends to act only after problems occur. This article recommends improving the quality of information, making it easier for investors to access and understand, and ensuring that regulators take a more active role in monitoring SCF platforms.   Artikel ini membahas penerapan prinsip keterbukaan dalam mekanisme Securities Crowdfunding (SCF) serta menguraikan berbagai hambatan yang membatasi fungsinya dalam melindungi investor. Urgensi penelitian ini terletak pada belum kuatnya aturan hukum yang melindungi investor dalam sistem SCF yang berkembang cepat seiring kemajuan teknologi finansial. SCF memberikan peluang pembiayaan baru bagi pelaku usaha kecil dan perusahaan rintisan, namun perkembangan ini belum diikuti oleh perlindungan hukum yang jelas dan efektif, terutama dalam hal penyampaian informasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan secara nyata dan menyeluruh, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan masih sulit dipahami, kurang rinci, dan belum menggambarkan risiko usaha secara utuh. Proses verifikasi informasi masih lemah, dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan cenderung dilakukan setelah terjadi masalah. Artikel ini merekomendasikan peningkatan kualitas informasi, kemudahan akses bagi investor, serta pengawasan yang lebih aktif dari regulator terhadap platform SCF.  
THE IDEAL LEGAL REGULATION FOR DECENTRALIZED FINANCE AS THE DEVELOPMENT OF INDONESIA CRYPTO ASSET TRADING Bustomi, Yazid; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 9, No 3 (2022): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v9i3.21245

Abstract

Decentralized Finance (DeFI) has positively impacted the development of crypto asset trading and has been adopted by various countries except for Indonesia. This study aims to identify the urgency of regulating DeFi as the development of crypto asset trading in Indonesia and construct the ideal regulation. This research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The research results stated the urgency of regulating DeFi as the development of crypto asset trading is: a) other countries have used DeFi because it can develop crypto asset trading for the better by creating value stability in crypto assets, having a function for lending and borrowing crypto assets, having transparency in transactions and lower crypto asset trading fees; b) DeFi technology adopted in the development of the Digital Rupiah project by BI and adopted by physical traders of crypto assets in Indonesia; c) as a form of legal protection from risks arising from technical or non-technical negligence or intention to protection from crime. Ideal legal regulation for decentralized finance as the development of Indonesia crypto asset trading is the formation of a regulation by CoFTRA in the form of technical guidelines and implementation mechanisms, in the form of a new written CoFTRA Regulation, in the form of a decree from the Head of CoFTRA whose focus is to regulate DeFi as development Crypto asset trading.
THE LEGAL PROBLEMS OF TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS AS INTELLECTUAL PROPERTY WITH COMMUNAL OWNERSHIP Muryanto, Yudho Taruno; Kharisma, Dona Budi; Assidiqi, Imam Dzaki Hidayad
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i1.32154

Abstract

This legal research aims to analyze arrangements regarding communal legal protection of traditional cultural expressions based on Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property, and it also seeks to identify legal problems in the practice of protecting Communal Intellectual Property in Indonesia where various cases of unilateral claims against the inheritance of Traditional Cultural Expressions by other countries, such as Malaysia's claim for Pendet Dance, Wayang Art, and Reog; Germany’s claim for Distinctive Ornamental Frame from Jepara; and China’s claim for Batik Pesisir’s motif. There find legal problems. First, the intellectual property legal protection regime in Indonesia is still individualistic. Second, Insufficient communal intellectual property legal instruments. Last, a low legal culture in Indonesian society. Based on these findings, that the government need to amendment the protection of Traditional Cultural Expressions of Communal Intellectual Property through substance reform in Act No. 28 of 2014 about Copyright and develop one database of Communal Intelectual Property.
Keabsahan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Zahra Suryandaru; Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/tfg49y22

Abstract

Venture capital financing agreements are agreements that often contain standard clauses prepared unilaterally by Venture Capital Company. This research analyzes the principle of freedom of contract in venture capital financing agreements that include standard clauses, with the aim of assessing their validity. This research uses normative law method with statutory and conceptual approaches. The results show that standard clauses in venture capital financing agreements aim to provide efficiency and legal certainty, but have the potential to create an imbalance in the bargaining position between Venture Capital Companies and Investee Company. Venture capital financing agreements that include standard clauses are invalid because the subjective requirements in the agreement are not met and are contrary to the principle of freedom of contract and the principle of good faith in Article 1338 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code which states that agreements must be carried out in good faith. So that firmer regulations and protection mechanisms for weaker parties in the agreement are needed to ensure that the principle of freedom of contract continues to run fairly.
Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Emas Digital : Studi Kasus PT Tamasia Global Sharia Ario Andika Baskoro; Yudho Taruno Muryanto
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i1.81

Abstract

This research aims to determine the regulations related to the implementation of digital gold investment in Indonesia and to determine the form of legal protection that BAPPEBTI can provide through statutory regulations for digital gold customers. This research is normative legal research that is descriptive in nature. The research approach used is a statutory and conceptual approach. The types and sources of legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is literature study a. The legal material analysis technique used is deductive using the syllogism method. Based on the research results, it was found that the implementation of digital gold investment trading in Indonesia is generally regulated in the Commodity Futures Trading Law, explained in more detail in Minister of Trade Regulation No. 119 of 2018, and the technical provisions are regulated in BAPPEBTI Regulations. The legal protection that BAPPEBTI can provide to digital gold customers includes carrying out supervision and even inspection of companies carrying out digital gold trading activities, then if violations are found by the company concerned, BAPPEBTI can impose administrative or criminal sanctions. However, there is a contradiction in Article 6 letters e and f in the Commodity Futures Trading Law, in letter e it is stated that BAPPEBTI has the authority to carry out inspections of parties who have business permits, individual permits, approvals or registration certificates. However, in letter f it is stated that BAPPEBTI appoints another party to carry out certain inspections in the context of implementing BAPPEBTI's authority as referred to in letter e. This shows that BAPPEBTI as a special institution for futures trading cannot be directly involved in enforcing the futures trading system, which means that BAPPEBTI's role in providing legal protection for digital gold customers is not optimal.
Reformulation of Fintech Peer to Peer Landing Regulations: Critical Review of Predatory Pricing in the Implementation of Interest Rates Handayani, Otih; Muryanto, Yudho Taruno; Masri, Esther
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4969

Abstract

Fintech Peer to Peer Lending (P2P Lending) have interest rates that tend to be higher and installment terms that are more concise than conventional loans. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) suspects that there is a cartel of agreements to determine interest rates by the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) until finallyFinancial Services Authority (OJK) issued Financial Services Authority Circular (SEOJK) No. 19/SEOJK.06/2023 number VI which governregarding the maximum interest rate limit. This research aims to analyze the settingP2P Lending justice-based with a critical review of predatory pricing in the application of interest ratesP2P Lending. This research is doctrinal/normative legal research with a statutory approach. Literature study, analyzed qualitatively. The research results describe that SEOJK No. 19/SEOJK.06/2023 is actually a monopolistic practice by the government which unilaterally protects the Loan Recipient, this is contrary to economic democracy which requires equal opportunities for Lenders and Platforms to participate in encouraging economic growth and the functioning of a fair market economy due to the potential for predatory pricing which can cause Platforms to be unable to develop and even tend to experience business failure.
Co-Authors Adi Sulistiyono Aditya Yudhatama Idham Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Ambar Budhisulistyawati, Ambar Andiani Puteri, Kristalia Anjar Sri CN, Anjar Sri Arief Suryono Ario Andika Baskoro Artono Dwijo Sutomo Assidiqi, Imam Dzaki Hidayad Athasya, Amanda Ayu, Adelia Setya Bambang Kusharjanta Budi Legowoz Bustomi, Yazid Darusman, Muhammad Yusuf Diana Tantri Cahyaningsih Dona Budi Kharisma, Dona Budi Firmansyah Gabriellea Anya Agatha Handayani, Otih Hanggoro Moh. P, Marsetiadi Idham, Aditya Yudhatama Juan Dicky A. Sukatendel Kristalia Andiani Puteri Lintang Akbar Samudra Masri, Esther Maulana, Muhamad Reza Moch Najib Imanullah Mochamad Aidil Adam Nadhila Cahya Nurmalasari Oktavira, Bernadetha Aurelia Priangga, Rizal Widiya Reza Fauzia Hanum Ridhwan Listiyo Nugroho Rilo Fisyahril Ramadhan Risang Semunaring Jabbar Rizal Widiya Priangga Salim Widono Saptanti, Noor Sava Waroha Sasikirana Haq Setyo Sri Rahardjo Sri Marmoah Sundari, Ayu Suwandi, Sarwiji Teguh Wisnu Wardhana Tri Murwaningsi Anjar Sri Ciptorukmi N Tuhana Tuhana Widyoningrum, Riezdiani Restu Widyoningrum, Riezdiani Restu Zahra Suryandaru