Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.351
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE Jurnal Geuthee Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Nanggroe: Journal of Scholarly Service Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Malikussaleh Mengabdi SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum IJLSH
Subaidi, Joelman
Faculty Of Law, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pelatihan “Legal drafting” Peraturan Daerah (Qanun) di Aceh Kepada Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh (IAIN), Lhokseumawe Joelman Subaidi; Muhibuddin; Muhammad Hatta
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10977465

Abstract

Kegiatan pelatihan legal drafting di Program Studi Hukum Keluarga Islam Institute Agama Islam Negeri Malikussaleh (IAIN), Lhokseumawe dilakukan secara rutin dan berkelanjutan setiap tahunnya. Latarbelakang kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan mahasiswa dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Setelah mengikuti pelatihan ini, pengetahuan dan pemahaman mahasiswa berkenaan dalam perancangan peraturan perundang-undangan semakin meningkat. Penyampaian materi dilakukan dengan metode diskusi dan ceramah untuk penyampaian materi pembelajaran dan diskusi untuk memperdalam materi yang diberikan. Untuk mengukur peningkatan pengetahuan terkait legal drafting peserta akan mengerjakan pre-test sebelum pelaksanaan pembelajaran dan post-test setelah pembelajaran terstruktur selesai dilaksanakan.
KEBERADAAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH DITINJAU DARI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Herlin, Herlin; Muksalmina, Muksalmina; Subaidi, Joelman
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.13197

Abstract

Berdasarkan ketentuan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka dirancang dan disahkannya Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh, hasil klarifikasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia qanun ini dianggap bertentangan dengan PP 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan  Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, serta untuk mengetahui implementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji studi dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan qanun serta menganalisis hukum dari aspek yuridis normatif yang artinya meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian ini keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh secara hukum sah dan dapat dilaksanakan karena merupakan salah satu kewenangan khusus bagi Aceh yang diberikan melalui UUPA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 246 ayat (1) dan 247 ayat (2) UUPA.  
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM (Studi Putusan No : 10/Pid.Sus-tpk/2021/PT DKI) Guslihan, Riza Aldia; Subaidi, Joelman; afrizal, teuku yudi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19303

Abstract

Corruption is an extraordinary crime and has a very wide impact because it will damage the country's economy. In the case of Prosecutor PSM in decision Number 10/Pid.Sus-tpk/2021/PT DKI, the sentence given by the judge does not reflect a sense of justice for the community, as the punishment is too lenient considering that the perpetrator is a law enforcement officer. Therefore, this research needs to be conducted to understand the criminal accountability of the perpetrator carried out by law enforcement officers and the judge's considerations in cases of corruption committed by law enforcement officers. The research method used in this study is normative juridical, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources, with the legal material collection techniques being library study and document study. Based on the law in Indonesia, Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes aims to provide a deterrent effect to corruptors and prevent the occurrence of corruption.
PERJUDIAN DALAM PACUAN KUDA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS (Studi Penelitian Di Kabupaten Gayo Lues) Agustina, Ningsih; Subaidi, Joelman; Johari, Johari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18341

Abstract

Pacuan Kuda, dikenal sebagai "Pacu Kude" di Kabupaten Gayo Lues, merupakan bagian dari budaya lokal yang sering menjadi ajang perjudian. Perjudian ini melanggar norma sosial dan harus diberantas karena berdampak negatif, seperti ketergantungan, merusak kesejahteraan sosial, dan menghambat pembangunan. Pasal 303 KUHP mengatur hukuman bagi pelaku perjudian dengan ancaman penjara hingga sepuluh tahun atau denda maksimal Rp25 juta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjudian pacuan kuda di Gayo Lues dari perspektif kriminologi serta upaya dan hambatan dalam penanggulangannya. Dengan menggunakan metode yuridis empiris melalui observasi dan wawancara, ditemukan bahwa UU No. 7 Tahun 1974 dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengatur penegakan hukum untuk mencegah dampak negatif perjudian, yang meliputi kecanduan, kerugian finansial, dan konflik sosial. Upaya penanggulangan mencakup operasi penggerebekan, edukasi masyarakat, penguatan hukum adat, penyediaan hiburan alternatif, serta kerja sama lintas sektor. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, budaya lokal yang mendukung perjudian, dan keterlibatan oknum masih menghambat upaya ini. Disarankan agar pihak berwenang meningkatkan koordinasi dan penerapan hukum, serta memperkuat edukasi masyarakat mengenai bahaya perjudian dan menyediakan alternatif hiburan positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU PENGIDAP BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK Savina, Savina; Saputra, Ferdy; Subaidi, Joelman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19927

Abstract

Baby blues syndrome adalah suatu ganguan psilogis yang di alami oleh seorang ibu pasca melahirkan. Gangguan ini akan meninbulkan perubahan emosi yang tidak stabil, kecemasan berlebihan dan mudah marah bahkan hilang pengendalian diri. Dalam kondisi gangguan ini ibu dapat melakukan perbuatan pidana, salah satumya adalah tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Adapun tujun dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ibu pengidap baby blues syndrome yang melakukan tindak pidana penganiyaan anak dan bagaimana kemampuan bertanggungjawab serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang- undangan dan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ibu pengidap baby blues syndrome yang melakukan tindak pidana penganiayaann terhadap anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena baby blues syndrome masuk dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 44 Ayat (1) KUHP bahwa orang yang cacat jiwanya tidak dapat mempertanggungjwabakan atas Tindakan nya karna tidak sehat akal nya. Saran dari penelitian ini pertanggungjawaban pidana ibu yang mengalami gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak nya memiliki pengananganan khusus dalam memberikan penanganan seperti merehabilitasi terdakwa kedalam rumah sakit jiwa sampai keadaanya kembali pulih seperti semula dan tidak berlanjut ke hal yang lebih serius.
The Legal Position of Corporate Crime in Indonesia Joelman Subaidi; Budi Bahreisy
International Journal of Law, Social Science, and Humanities Vol. 1 No. 1 (2024): IJLSH - July 2024
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/ijlsh.v1i1.143

Abstract

In the context of Indonesian criminal law, legal subjects extend beyond humans or individuals to include legal entities or corporations. Corporations, as legal entities that can be held accountable for their actions, are subject to a range of legal frameworks, including those outlined in various laws such as Law No. 7 Drt. Year 1955 concerning Investigation, Prosecution and Trial of Economic Crimes, Law No. 31 Year 1999 as amended by Law No. 20 Year 2001 concerning Amendments to Law No. 31 Year 1999 concerning Eradication of Crimes, Law No. 9 Year 2013 concerning Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Financing, Law No. 31 Year 1999 concerning Corruption Eradication, Law No. 41 Year 1999 concerning Forestry and others. Criminalizing corporations differs from criminalizing individuals due to the inherently distinct nature of corporations, which is not subject to the same legal principles as individuals within the criminal law. While certain forms of punishment can be imposed upon people, they are not applicable to corporations; for example, imprisonment and death penalty. Therefore, it is necessary to impose an appropriate form of punishment on corporations in order to achieve the objectives of criminalization. Accordingly, a variety of sanctions exist that are regulated by several different laws, including probation sanctions, equity fines, diversion to alternative sanctions, supplemental sanctions, community service sanctions, the authority of external legal entities, and the requirement to purchase shares.
Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Judi Online Terhadap Siswa di Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli Zulfan; Muhammad Hatta; Johari; Husni; Joelman Subaidi
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15259110

Abstract

Saat ini marak terjadi dikalangan remaja khsusnya remaja yang masih dibangku sekolah melakukan tindak pidana judi online. Dampak negatif tindak pidana judi online terhadap siswa sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan siswa. Oleh karena itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melaksanakan kegiatan penyuluhan tindak pidana judi online terhadap siswa Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli, Aceh Utara. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa terhadap tindak pidana judi online sangat dibutuhkan secara berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah mengadakan penyuluhan hukum tentang tindak pidana judi online di Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dilakukan, maka kesadaran siswa terhadap dampak negatif daripada judi online semakin meningkat, sehingga para siswa menghindari tidak tindak pidana judi online
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK ORANG LAIN TANPA HAK (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli) Camelia Billah Puteri; Joelman Subaidi; Budi Bahreisy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21177

Abstract

Tindak pidana hacking diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Meskipun regulasi tersebut telah berlaku, kejahatan siber terus meningkat, termasuk kasus peretasan sistem DigiPos Telkomsel yang menyebabkan kerugian Rp 117 juta, sebagaimana dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kejahatan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terhadap pelaku akses ilegal sistem elektronik serta memahami putusan hakim dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, termasuk analisis dokumen hukum dan putusan pengadilan. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dijerat Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU ITE dan dijatuhi pidana 3 tahun penjara serta denda Rp50.000.000,00 subsider 5 bulan kurungan. Putusan ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap privasi dan keamanan data elektronik serta menunjukkan komitmen dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan siber. Peretasan tanpa izin yang dilakukan terdakwa tidak hanya merugikan korban secara finansial tetapi juga mengancam keamanan publik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa putusan hakim telah memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan siber. Namun, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku akses ilegal sistem elektronik agar dapat melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga keamanan informasi digital di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Salwa Ramadhani; Harun, Harun; Subaidi, Joelman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21188

Abstract

Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh dipublikasikan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak, seperti stigma sosial, gangguan psikologis, dan hambatan dalam pendidikan. Dalam era digital, risiko pelanggaran hak privasi anak semakin meningkat, sehingga diperlukan upaya lebih kuat untuk melindungi mereka dari eksploitasi dan penyebaran informasi tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi anak di media massa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak yang menjadi korban, pelaku, atau saksi tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan, termasuk kerahasiaan identitasnya. Faktor-faktor yang menghambat pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi anak yang dipublikasikan di media massa meliputi perkembangan pesat media sosial tanpa regulasi yang spesifik, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya kesadaran orang tua. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap hak privasi anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, masih terdapat celah hukum dalam regulasi media digital yang dapat membahayakan privasi anak. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera memperkuat regulasi perlindungan privasi anak di media digital, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperketat pengawasan terhadap platform media sosial untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi anak.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN KEPADA ANAK LAKI-LAKI (Studi Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm) Riasni Bakkara; Joelman Subaidi; Budi Bahreisy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21388

Abstract

Kasus kekerasan seksual sesama jenis terhadap anak laki-laki dalam Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm terjadi di Lhokseumawe, dengan pelaku berinisial NN. Perbuatan ini menyebabkan trauma psikologis pada korban dan termasuk delik kesusilaan karena dilakukan dengan ancaman dan paksaan. Menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Namun, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena kurangnya pemahaman masyarakat, sehingga perlu kajian hukum untuk mengevaluasi perlindungan terhadap korban anak dalam kasus seperti ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut, menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah Undang-Undang Perlindungan Anak, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Putusan Pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak korban kekerasan seksual diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Anak berhak atas perlindungan khusus, pemulihan fisik dan psikis, serta pendampingan hukum. Sanksi terhadap pelaku harus adil dan tidak diskriminatif. Dalam Putusan No. 17/JN/2022/MS.Lsm, hakim mempertimbangkan Qanun Jinayat Aceh Pasal 50, Hukum Acara Jinayat, serta bukti berupa saksi, visum, dan pengakuan pelaku. Hakim juga menyoroti dampak psikologis pada korban dan menjatuhkan hukuman penjara serta hukuman tazir sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.
Co-Authors . Zulfan A, Arnita Afrizal, T. Yudi Agustina Tina Agustina, Ningsih Aini, Saripah Al Fikri, Albert Anggelika, Yurika Budi Bahreisy Camelia Billah Puteri Cut Khairunisa Dedy Syahputra Dedy Syahputra, Dedy diah, Mar Emirsya, Melfa F, Fatahillah Fatahillah Fauzah Nur Aksa Ferdy Saputra Guslihan, Riza Aldia Hardianta, Hardianta Harun Harun Harun Herinawati, Herinawati Herlin, Herlin Husni Husni Husni Husni Husni Jayawarsa, A.A. Ketut Johari Johari Johari Johari MARIA BINTANG Muhammad Hatta Muhammad Rudi Syahputra Muhibuddin Muhibuddin Muhibuddin Nurarafah, Nurarafah Purwoko, Agus rani, khairani Riasni Bakkara S, Sumiadi Safriana Safriana Salwa Ramadhani Sari Yulis savina, savina Sofiya, Sofiya Sofyan Jafar Sugeng Santoso sukran sukran Sumiadi Sumiadi Sumiadi, Sumiadi Syamsul Arifin Teguh T Teuku Yudi Afrizal Thani, Shira Ummi Kalsum Wiranti Akmalasari, Nur Raihan Wulan Sari Batubara, Ririn Yeni Fakhriati Yulia Yulia Zahari, Zahari Zul Akli Zul Akli Zulfan Zuran, M Adhit