Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.351
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE Jurnal Geuthee Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Nanggroe: Journal of Scholarly Service Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Malikussaleh Mengabdi SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum IJLSH
Subaidi, Joelman
Faculty Of Law, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENERIMAAN UANG SUAP Aini, Saripah; Subaidi, Joelman; Thani, Shira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21424

Abstract

 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga penegak hukum yang memegang peran penting dalam menjaga ketertiban negara. Dalam menjalankan tugasnya, Polri wajib mematuhi etika profesi demi menjaga integritas lembaga. Namun, di sisi lain, perilaku beberapa oknum anggota Polri justru mencederai citra institusi, salah satunya melalui tindak pidana suap. Kritik terhadap penyalahgunaan kewenangan ini menjadi perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pemberian sanksi kode etik terhadap anggota Polri yang menerima suap, serta memahami penerapan sanksi etik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menarik kesimpulan yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana suap belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Kepolisian. Sanksi yang diberikan hanya berupa mutasi dengan demosi, padahal seharusnya diberikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP Nomor 1 Tahun 2003. Oleh karena itu, perlu ketegasan dalam penegakan kode etik agar kredibilitas Polri tetap terjaga, serta optimalisasi pengawasan internal untuk membina anggota kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana suap masih belum sepenuhnya mencerminkan ketegasan hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI ANAK YANG DIPUBLIKASIKAN DI MEDIA MASSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Salwa Ramadhani; Harun; Subaidi, Joelman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21488

Abstract

Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh dipublikasikan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak, seperti stigma sosial, gangguan psikologis, dan hambatan dalam pendidikan. Dalam era digital, risiko pelanggaran hak privasi anak semakin meningkat, sehingga diperlukan upaya lebih kuat untuk melindungi mereka dari eksploitasi dan penyebaran informasi tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi anak di media massa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak yang menjadi korban, pelaku, atau saksi tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan, termasuk kerahasiaan identitasnya. Faktor-faktor yang menghambat pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi anak yang dipublikasikan di media massa meliputi perkembangan pesat media sosial tanpa regulasi yang spesifik, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya kesadaran orang tua. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap hak privasi anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, masih terdapat celah hukum dalam regulasi media digital yang dapat membahayakan privasi anak. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera memperkuat regulasi perlindungan privasi anak di media digital, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperketat pengawasan terhadap platform media sosial untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi anak. 
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023) Hardianta, Hardianta; Zulfan, Zulfan; Subaidi, Joelman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22224

Abstract

Studi ini menganalisis dasar hukum penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti pidana serta kedudukannya dalam sistem pembuktian Indonesia. Dengan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan UU ITE, sehingga dapat dijadikan alat bukti surat atau petunjuk. Namun, efektivitasnya sering terkendala manipulasi dan pelanggaran prosedural, seperti terlihat dalam kasus Brigadir J. Oleh karena itu, keabsahan rekaman harus diverifikasi melalui forensik digital dan didukung bukti lain. Penelitian ini merekomendasikan aparat penegak hukum memahami tata kelola bukti elektronik dan pembuat kebijakan memperkuat regulasi serta standarisasi teknis pengelolaan CCTV.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENCAIRAN DANA PUSKESMAS BLANG CUT KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN.Lsm) Wulan Sari Batubara, Ririn; Subaidi, Joelman; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22467

Abstract

Tindak pidana pemalsuan surat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perkara pencairan dana Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Blang Cut Kota Lhokseumawe menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kenyataan (das sein) dan kewajiban hukum serta etika PNS (das sollen) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipu terbukti secara sah unsur memenuhi Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu menggunakan surat palsu berupa cek yang ditandatangani tanpa wewenang, menyadari kepalsuan tersebut, dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp191.133.000 untuk kepentingan pribadi. Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur anggotanya berupa perlindungan dan kerugian negara serta unsur meringankan seperti pengampunan dan pengembalian kerugian, lalu pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Meskipun unsur tindak pidana korupsi juga telah terjadi, hukuman tersebut tidak mengacu pada UU Tipikor, yang menimbulkan pertanyaan terhadap efektivitas dan efektivitas hukum. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada sorotan terhadap terbatasnya penerapan UU Tipikor dalam perkara yang seharusnya masuk dalam ranah korupsi jabatan. Kesimpulannya, diperlukan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan saran bagi pembentuk kebijakan untuk menyusun pedoman yurisprudensi terkait pemidanaan PNS dalam kasus serupa guna mendorong keadilan yang konsisten dan berkeadaban hukum.
PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Emirsya, Melfa; Subaidi, Joelman; Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22997

Abstract

Penerapan asas dominus litis menjadi salah satu elemen penting dalam sisstem peradilan pidana di Indonesia. Asas dominus litis memilkii peran strategi dalam meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Asas ini secara otomatis menempatkan penuntut umum sebagai pengendali perkara. Dalam konteks hukum acara pidana, asas ini menunjuk pada pihak yang memilki kendali tertinggi terhadap arah dan kelanjutan suatu perkara pidana, terutama dalam tahap penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penerapan asas dominus litis terhadap peranan jaksa dalam tindak pidana umum dan implikasi yuridis dari penerapan asas dominus litis terhadap kedudukan jaksa penuntut umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitin yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan asas dominus litis memiliki implikasi yuridis yang besar terhadap fungsi penuntutan. Di sisi lain, pelaksanaan asas ini juga menghadap tantangan dalam praktik, seperti resiko penyalahgunaaan kewenangan, kurangnya koordinasi antarpenegak hukum, keterbatasan profesionalisme jaksa dan ketimpangan dalam penerapan keadilan restoratif. Oleh karena itu, disarankan pemerintah dan pembentuk kebijakan perlu dilakukan harmonisasi peraturan antara KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, dan pedoman internal kejaksaan terkait kewenangan dominus litis, serta penguatan mekanisme praperadilan sebagai kontrol terhadap tindakan jaksa.
Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Model Penguatan Industri Kecil Menengah Melalui Pendaftaran Merek Di Kabupaten Aceh Utara Yulia, Yulia; Herinawati, Herinawati; Subaidi, Joelman
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v3i1.16043

Abstract

Merek sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual di bidang industri, yang memiliki peran penting bagi peningkatan perdagangan barang atau jasa. Berbagai pemalsuan merek dagang untuk suatu barang sejenis dengan kualitasnya lebih rendah barang yang menggunakan merek yang dipalsukan untuk memperoleh keuntungan secara cepat. Kondisi ini sangat merugikan pengusaha industri kecil dan menengah memproduksi barang asli. Permasalahan menjadi sebagai alasan penting pendaftaran merek untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pemilik usaha agar terhindar dari tindakan curang seperti plagiasi merek atau pengakuan ide usaha. Tujuan untuk menganalisis model penguatan industri kecil menengah melalui pendaftaran merek di Kabupaten Aceh Utara dan kendala - kendala serta solusi yang tepat terhadap pendaftaran merek terhadap produk industri kecil menengah, sehingga dapat menjaga kualitas produk dan sekaligus sebagai promosi suatu produk. Pada saat ini, di Kabupaten Aceh Utara masih rendah produk-produk industri kecil menengah yang mendaftarkan merek, sementara pendaftaran merek dapat melindungi produk dari praktek kecurangan sekaligus sebagai sarana promosi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan oleh tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dengan menggunakan metode sosialisasi dan penyuluhan hukum. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah yaitu memberikan penjelasan tentang penguatan industri kecil menengah melalui pendaftaran merek. Peserta dalam kegiatan pengabdian ini adalah para pelaku usaha industri kecil menengah di Kabupaten Aceh Utara dan Perwakilan Disperindagkop Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan November 2023 di TR Coffee Lhokseumawe. Hasil kegiatan telah memberikan pemahaman terhadap pelaku usaha industri kecil menengah di Kabupaten Aceh Utara melalui pendaftaran merek. Dampaknya kegiatan pengabdian ini sangat besar terhadap industri kecil menengah karena sekaligus sebagai sarana promosi produk melalui merek. Luaran yang hasilakan dalam kegiatan ini adalah publikasi online dan penandatangan Memorandum of Agreement kerjasama antara Fakultas Hukum Unimal dengan Dinas perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara.
Penyuluhan Hukum Tentang Relevansi Qanun Aceh dengan Pembangunan Karakter Generasi Z di SMK 4 Lhokseumawe Aksa, Fauzah Nur; Jafar, Sofyan; Al Fikri, Albert; S, Sumiadi; A, Arnita; F, Fatahillah; Subaidi, Joelman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 10 (2024): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10575548

Abstract

Generation Z interaction with digital devices and the internet is very high. The latest data from March 2023 published by Populix Co-Founder and CEO Dr. Toimothy Astandu states that Indonesians spend an average of 8-10 hours per day using mobile phones. This data is higher than the 2022 data published in the State of Mobile report which recorded a figure of 5.7 hours per day in the use of mobile phones. This will result in a lack of sensitivity, attention deficit disorder, and difficulty building interpersonal relationships. In addition, their understanding of legal norms and values, which can help them to form good character and akhlakul karimah is relatively low. To respond to these problems, Malikussaleh University Faculty of Law lecturers have conducted legal counselling on the Relevance of Qanun Aceh to Generation Z Character Building at SMK 4 Lhokseumawe. This activity is a form of Tridarma Perguruan Tinggi where each lecturer carries out community service to help provide solutions that occur in society.
MANAGEMENT MODEL OF ILLEGAL LOGGING CONFISCATED GOODS AT RUPBASAN INSTITUTIONS IN THE PROVINCE Subaidi, Joelman; Syahputra, Dedy; Jafar, Sofyan
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 2 No. 3 (2022): May
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v2i3.240

Abstract

Management of confiscated illegal logging goods in general has been regulated by the Decree of the Director General of Corrections Number E2.UM.01.06 of 1986, and has been completed by Decree of the Director General of Corrections Number E1.35.PK.03.10 of 2002 concerning Implementation Guidelines and Technical Instructions for the Management of Confiscated Objects The State and the State's Loot in Rupbasan. The same thing is also regulated in Article 44 of the Criminal Code which states "confiscated goods are deposited at the General Meeting of Shareholders". However, the implementation of the confiscation of illegal logging itself, both found and confiscated timber is regulated in the Ministry of Forestry Regulation Number: P.48/Menhut-II/2006 concerning Guidelines for the Implementation of Auction of Finding, Confiscated and Looted Forest Products. The specific objectives of this study are to identify and analyze the management arrangements for confiscated illegal logging goods at the Rupbasan in Aceh Province and the management of confiscated illegal logging goods at the Rupbasan in Aceh Province. acceptance, research, registration, storage, maintenance, transfer, rescue, security, release and deletion as well as reporting. This is in accordance with the Decree of the Director General of Corrections Number E1.35.PK.03.10 of 2002 concerning Implementation Guidelines and Technical Guidelines for the Management of State Confiscated Goods and State Loot at Rupbasan which is a refinement of the Decree of the Director General of Corrections Number E2.UM.01.06 of 1986 . The unavailability of facilities and infrastructure in the form of warehouses at Rupbasan in Aceh is a problem experienced by Rupbasan in the management of confiscated goods from illegal logging, and the wide working area of Rupbasan agencies in Aceh is a separate problem in the management of confiscated goods from illegal logging. The Government is advised to provide adequate warehouses for storing confiscated goods at the Rubsahan in Aceh, and to establish a minimum of 5 (five) Rupbasan agencies with working areas of 4 to 5 districts/cities.
Penyuluhan Hukum Pembagian Harta Warisan di Desa Reulet Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara Teuku Yudi Afrizal; Zulfan; Muhammad Hatta; Husni; Johari; Joelman Subaidi
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14560244

Abstract

Kompleksitasnya permasalahan pembagian harta warisan menuntut aparatur desa untuk memahami hukum waris (fara`idh) secara mendalam supaya sengketa kewarisan dapat diselesaikan. Namun, tidak semua aparatur desa memahami ilmu fara`idh secara detail karena aparatur desa cendrung relatif muda dan belum berpengalaman dalam menyelesaiakan permasalahan kewarisan berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, penyuluhan hukum ini dapat menjadi sarana edukasi kepada aparatur desa, ahli waris dan masyarakat untuk mengetahui dan memahami ilmu fara`idh sehingga harta warisan dapat dibagi secara adil sesuai dengan hukum Islam. Setelah kegiatan ini, pengetahuan peserta bertambah dan dapat memahami dengan baik pembagian harta warisan mengikuti mekanisme yang ada dalam hukum Islam
Co-Authors . Zulfan A, Arnita Afrizal, T. Yudi Agustina Tina Agustina, Ningsih Aini, Saripah Al Fikri, Albert Anggelika, Yurika Budi Bahreisy Camelia Billah Puteri Cut Khairunisa Dedy Syahputra Dedy Syahputra, Dedy diah, Mar Emirsya, Melfa F, Fatahillah Fatahillah Fauzah Nur Aksa Ferdy Saputra Guslihan, Riza Aldia Hardianta, Hardianta Harun Harun Harun Herinawati, Herinawati Herlin, Herlin Husni Husni Husni Husni Husni Jayawarsa, A.A. Ketut Johari Johari Johari Johari MARIA BINTANG Muhammad Hatta Muhammad Rudi Syahputra Muhibuddin Muhibuddin Muhibuddin Nurarafah, Nurarafah Purwoko, Agus rani, khairani Riasni Bakkara S, Sumiadi Safriana Safriana Salwa Ramadhani Sari Yulis savina, savina Sofiya, Sofiya Sofyan Jafar Sugeng Santoso sukran sukran Sumiadi Sumiadi Sumiadi, Sumiadi Syamsul Arifin Teguh T Teuku Yudi Afrizal Thani, Shira Ummi Kalsum Wiranti Akmalasari, Nur Raihan Wulan Sari Batubara, Ririn Yeni Fakhriati Yulia Yulia Zahari, Zahari Zul Akli Zul Akli Zulfan Zuran, M Adhit