Claim Missing Document
Check
Articles

Dominasi Purusa dan Kedudukan Perempuan Hindu Bali: Fenomena ‘Ngrembug’ pada Tradisi Bali I.G.A Mirah Laksmi Utari; Tedi Erviantono; Piers Andreas Noak
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 3 (2025): May
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i3.4005

Abstract

Semenjak bangsa Indonesia masih menganut sistem kerajaan, perempuan telah menjadi subordinat dalam kehidupan bermasyarakat dan masih berlaku hingga saat ini. Bali merupakan salah satu pulau yang menganut sistem patrilineal dengan menitikberatkan kegiatan sosial pada perempuan. Sehingga perempuan Bali dapat dijuluki sebagai “Triple Border” karena khususnya perempuan Hindu Bali melakukan pekerjaan ganda. Mereka dituntut untuk menjadi istri yang patuh, mampu membantu keuangan keluarga, dan menjaga hubungan baik dengan nyame braye. Namun, suara perempuan Bali jarang terdengar. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana kedudukan perempuan saat pelaksanaan Ngrembug dalam keluarga dan apakah perempuan diberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada mahasiswa dan masyarakat umum, guna memperoleh gambaran mendalam terkait partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ‘Ngrembug’ dalam masyarakat Hindu Bali masih sangat didominasi oleh laki-laki (Purusa), sementara perempuan secara sadar memilih untuk tidak terlibat atau tidak diberi ruang untuk berpartisipasi aktif. Ketimpangan ini mencerminkan masih kuatnya struktur patriarki dalam komunitas adat Bali dan perlunya perubahan sosial untuk mencapai kesetaraan gender.
Praktik Komodifikasi Tubuh Perempuan Sebagai Konten Pemasaran dalam Ruang Media Sosial Tiktok Ni Made Putri , Lestari; Erviantono, Tedi; Noak, Piers Andreas
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4402

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana tubuh perempuan digunakan sebagai komoditas dalam praktik pemasaran di media sosial TikTok. Dalam konteks ini, perempuan diposisikan sebagai objek visual yang dimanfaatkan untuk menarik perhatian publik melalui strategi pemasaran yang menonjolkan sensualitas dan estetika tubuh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai literatur relevan, termasuk hasil penelitian sebelumnya, dokumen, dan berita daring yang berkaitan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tubuh perempuan di TikTok sering kali dikonstruksi sebagai alat pemasaran visual yang dieksploitasi demi kepentingan kapitalis. Algoritma TikTok yang berorientasi pada visual turut memperkuat penggunaan tubuh perempuan sebagai strategi untuk meningkatkan keterlibatan dan nilai ekonomi suatu konten. Praktik ini memperlihatkan adanya politisasi tubuh dan relasi kuasa yang timpang, di mana perempuan menjadi objek subordinasi dalam sistem kapitalisme digital yang dikendalikan oleh norma patriarki. Selain berdampak pada representasi perempuan yang sempit, komodifikasi ini juga meningkatkan risiko pelecehan berbasis gender di ruang daring. Penelitian ini menegaskan perlunya kesadaran kritis terhadap bagaimana tubuh perempuan digunakan dan dimaknai dalam ruang digital sebagai komoditas, serta pentingnya regulasi etis dalam konten pemasaran berbasis media sosial.
Multikulturalisme Desa Di Bali Dalam Kontrol Negara: Implementasi Dana Desa bagi Kegiatan Lintas Budaya di Badung dan Buleleng Andreas Noak, Piers; Putra Erawan, I Ketut
Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jisop.v1i2.4808

Abstract

This study examines the implementation of village funds related to the development of cross-cultural activities in Badung and Buleleng. Whether the pattern is instructive translation of sloganitic deconcentration tasks or participatory institutionalization that sets out the need for cross-cultural issues in the village. The Tamatea Study (2006), Parker (2017), and Gottowick (2010) discuss multiculturalism as the nature of local wisdom which is described as responding to people's daily problems. Another study, Kwon (2018) and Selenica (2018) looked at multiculturalism in the perspective of intercultural conflict. This research takes a different position from previous research by criticizing the construction of state control over multiculturalism that runs at the grassroots. Control construction is seen from the management of village funds for cross-cultural activities that are operationalized through guaranteed equality of ethnic and religious groups. The research paradigm is non-positive with case studies. Data collection methods utilize observation, interviews and documentation. The perspective used is interpretive with the theory of discourse. Research results show that state control is firmly embedded in the development of multiculturalism in villages. The nature of control is meaningfully driven, administrative control of budgeting has the potential to have an inhibiting effect on the development of the potential of the village concerned, including the development of multiculturalism activities in the village. Such as overlapping regulations on financial accountability, lack of socialization of regulations and assume that village human resources have understood every multicultural development program (especially the deconcentration program), injustice attitude views the potential of the village and bias behavior rules that are biased. Various attitudes are often shown by vertical government officials, such as sub-districts, offices (OPD), and ministries, which are counterproductive to oversee the development of the attitude of the development of multiculturalism in the village. Villages are forced to translate multicultural development programs that are trapped in administrative accountability which in reality compartmentalize the potential of the resources within.
PEMBUNGKAMAN KEBEBASAN BERPENDAPAT AKTIVIS PERUBAHAN IKLIM PADA PENYELENGGARAAN KTT G20 DI BALI Noak, Piers Andreas; Erviantono, Tedi; Pratiwi , Ni Putu Wahyu
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang demokratis, Indonesia juga merupakan sebuah negara yang berdaulat dikarenakan adanya pengakuan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu sistem pemerintahan negara, yang dimana rakyat ikut mengambil andil dalam sistem pemerintahan suatu negara yang dalam hal ini adalah negara Indonesia. Dalam kebebasan berpendapat yang dinilai sangat penting karena empat hal yang menjadi sorotan yaitu ; pertama kebebasan berekspresi, kedua untuk pencairan kebenaran dan kemajuan pengetahuan, dan ketiga kebebasan berekspresi. Kebebasan berpendapat saat ini di negara Indonesia tidaklah menurut undang-undang yang sudah tertulis dan patut harus dipertanyakan dengan mengingat banyak sekali persoalan-persoalan yang dimana negara Indonesia dapat dikatakan menolak argument dan kritik dari masyarakat dengan salah satunya akhir tahun lalu terjadi pembungkaman kebebasan berpendapat khususnya di Bali. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan proses penelitian menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia terhadap kebebasan berpendapat. Dari hasil penelitian disimpulkan bentuk pembungkaman dari pemerintah yang diterima para aktivis perubahan iklim pada perhelatan KTT G20 adalah sweeping, terror dan intimidasi di beberapa daerah dan Bentuk perlawanan dari para aktivis perubahan iklim terhadap pembungkaman yang diterima adalah melakukan kordinasi dengan berbagai LBH baik nasional maupun internasional untuk penangan litigasi dan melakukan propaganda terhadap pembungkaman demokrasi yang terjadi.
Ekonomi Politik Platformisasi dan Datafikasi dalam Gig Economy: Studi Kasus Bali dan Jawa Timur Noak, Piers Andreas; Pramana, Gede Indra; Putri, Dinda Arifa; Munawarroh, Fitria Siti; Wulandari, Della Putri
Jurnal Transformative Vol. 10 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2024.010.01.4

Abstract

Penelitian ini berupaya menguraikan perubahan dalam tatanan kehidupan akibat masifnya ekspansi perusahaan berbasis platform digital. Pada bentuk mutakhirnya, revolusi teknologi informasi memungkinkan praktik akumulasi kapital berbasis jaringan dalam bentuk gig economy. Ekspansi pekerjaan gig yang berlangsung melalui platformisasi terjadi dalam kondisi sosial yang spesifik. Dalam melacak lokus relasi sosial dan politik yang berubah sebagai konsekuensi logis dari interkoneksi, fokus diberikan terhadap friksi akibat ekspansi dan akumulasi kapital industri transportasi berbasis platform beserta ragam responsnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan mengambil studi kasus pada empat wilayah yaitu, Surabaya, Denpasar, Badung, dan Gianyar. Penelitian ini akan berkontribusi dalam perdebatan, pertama, upaya memahami platformasi, mencakup aspek konektivitas dan diskoneksi, sebagai sebuah proses yang melekat dengan kondisi sosialnya. Kedua, melihat proses akumulasi kapital beserta implikasi sosialnya, melalui ekspropriasi. Tulisan ini menunjukkan bahwa interkoneksi global menjadi lokus kontestasi kekuasaan antara perusahaan berbasis platform, negara, dan masyarakat.
IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NOMOR 80/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN Ni Putu Nilam Anneliani Putri; Piers Andreas Noak; Tedi Erviantono
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/vae56e87

Abstract

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPU yaitu berkaitan dengan penyusunan Daerah Pemilu. Namun kewenangan ini dinilai sangat dinamis dan berubah-ubah pada tiap pembentukan Undang-Undang Pemilu. Pada Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 tentang pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tehadap UUD 1945 memutuskan mengembalikan sepenuhnya kewenangan KPU terhadap penyusunan daerah Pemilu terhadap seluruh tingkatan serta menyatakan bahwa daftar daerah pemilu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 bersifat inkonstitusional. Menindaklanjuti hal ini KPU mengeluarkan PKPU yang tidak merevisi sama sekali susunan daerah pemilu pada tingkat DPR dan DPRD I. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep kemudian dianalis dengan metode interpretasi hukum. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dampak dari adanya Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 yaitu menimbulkan kewenangan baru bagi KPU namun tidak ada perubahan dengan dilimpahkan kewenangan tersebut kepada KPU oleh karenanya diperlukan adanya pembentukan komisi yang mengkhusus kepada penyusunan daerah Pemilu guna mengurangi beban kerja dari KPU dan berkonsentrasi memastikan bahwa penyusunan dapil tersebut sudah sesuai dengan asas-asas pemilu.
Analisis Polemik Anggaran Pengadaan Baju Dinas DPRD Kota Tangerang Tahun 2021 Sahala, Priyanto Renaldo; Noak, Piers Andreas; Erviantono, Tedi
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.111

Abstract

This research aims to analyze the polemic that occurred regarding the budget for the procurement of official clothing for the Tangerang City Regional People's Representative Council (DPRD) in 2021. Procurement of official clothing is an important part of the budget of government institutions, and controversy sometimes arises regarding transparency, fairness and accountability in its management. . The analytical method used involves documentation studies, interviews, and content analysis from various sources including official reports and media news. The findings of this research identify various issues such as the auction process, product quality, costs, and public perceptions of transparency and accountability in budget use. The implications of this analysis provide a clearer picture of the aspects that need to be improved in the management of the Tangerang City DPRD official clothing procurement budget to increase efficiency, effectiveness and integrity in the use of public funds.
PERAN AKTOR POLITIK DALAM KEBIJAKAN PEMBATASAN WISATAWAN UNTUK MENGATASI OVER KAPASITAS: STUDI KASUS PANTAI KUTA BALI Richard Albert Seto; Tedi Ervianto; Piers Andreas Noak
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2025): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Bulan November 2025)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v1i5.84

Abstract

This study explores the dynamics of actors and institutions in the implementation of tourist restriction policies in Bali, particularly in the Kuta area of Badung Regency. The policy emerged as a response to the negative impacts of mass tourism, such as environmental degradation and the erosion of local culture. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that the implementation of the restriction policy involves complex interactions among various actors, including local government, business owners, local communities, and tourists. Differences in vision and interests among these actors often lead to resistance, policy conflict, and political interference. Applying the neo-institutionalist perspective, this research highlights how formal and informal institutions shape actor behavior and policy outcomes. The tension between economic interests and sustainability presents a major challenge to the effectiveness of the policy. This study recommends the formulation of more inclusive and participatory tourism policies, as well as institutional strengthening to mediate stakeholder interests toward sustainable tourism governance.
DINAMIKA AKTOR POLITIK DALAM MERESPONS TUNTUTAN FORUM PERJUANGAN DRIVER PARIWISATA BALI TERHADAP KEBIJAKAN IDENTITAS PENGEMUDI TRANSPORTASI ONLINE PEMILIK KTP LUAR BALI Michael Gabriel; Piers Andreas Noak; Tedi Ervianto
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 1 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Januari 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i1.303

Abstract

This study examines the political actors’ responses to the demands of the Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali (FPDPB) regarding the policy of driver identity regulation for online transportation in Bali. Using a qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews with members of the Bali Provincial Parliament (DPRD), technical staff from the Provincial Department of Transportation, and representatives of FPDPB. The findings indicate that the policy-making process reflects the dynamic interaction between local government and civil society, where FPDPB actively advocates for local drivers’ interests amid competition with non-local drivers. The Bali DPRD responded positively but faced bureaucratic challenges during the drafting of the regional regulation. Viewed through the lens of political pluralism theory, the process shows negotiation among multiple interests rather than domination by a single actor. The study concludes that political responses were accommodating yet constrained by administrative procedures, highlighting the need for better coordination and a clearer regulatory framework.
Co-Authors Agnes Arijesni, Ni Ketut Lola Agus Januarta, I Wayan Aldianto, Andrean Anak Agung Ayu Nitya Saridewi, Anak Agung Ayu Nitya Andika, Riko Firman Anggraeni, Vivin Anissa, Riza Aprigiyana, I Komang Apriliani, Desak Gede Ita Ardila, Nelta Ari Brahmanta, Ida Bagus Ananta Bandiyah -, Bandiyah Bandiyah Bandiyah Bawa Partika, Kadek Alit Dwi Bryan Anderson, Bryan Chandra, Daima Oshika Christian, I Nyoman Andry Christiano Singarimbun, Hagai Zefanya Cintami, Rizky Taqiyyah Claudy, Fransiskus dani Praditya R, Kadek Yudha Dharmaanggara, Putu Editya Diwyo, Adwitya Aksomo Dwi Ratih Saraswati, Dwi Ratih Efatha Filomeno Borromeu Duarte, Efatha Filomeno Borromeu Eggy Segel, I Kadek Euginia Firman Gili, Yohanes Florencia Desiree Gabriel, Reynaldo Gede Indra Pramana Gede Indra Pramana Gedzha Aldino Putra Mahayadnya Gede, Gedzha Aldino Putra Geraldine, Abraham Ginting, Alung Brema Hamariu, Frengki Hamidah, Siti Basrah hasibuan, Zulinda Romadhona Hidayati, Firdha I Dewa Ayu Putri Wirantari I Gde Sastra Winata I Gede Ngurah Aris Prasetya, I Gede Ngurah Aris I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Ketut Putra Erawan I Ketut Winaya I Made Gianendra Wikantara I Putu Dharmanu Yudharta, I Putu Dharmanu I Putu Dharmanu Yudhartha, I Putu Dharmanu I Putu Panji Bhaskara Wardana, I Putu Panji I Putu Wahyu Mantrawan, I Putu Wahyu I.G.A Mirah Laksmi Utari Ida Ayu Nyoman Subarwati Imma Triana Mastuty Indriyani, Ni Putu Jayanthi Mertha, Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Kadek Ade Prabhawati Dewi P, Kadek Ade Prabhawati Kadek Dwita Apriani Kadek Wiwin Dwi Wismayanti Kadek Wiwin M.AP SE. Dwi W Ketut Suartini, Ketut Komang Adi Sastra Wijaya Lalu Arman Mahadi Lubis, Fiero Hutomo Made Manggala Diapramana, Made Manggala Malau, Devana Mamoh, Theo Philips J G D K Mandala Putra, Atanasius Bagas Masruchi, Humaidi Michael Gabriel Muhammad Ali Azhar Munawarroh, Fitria Siti Ni Luh Anggayani, Ni Luh Ni luh Ayu Virly Puspadana, Ni luh Ayu Virly Ni Luh Made Suryani, Ni Luh Made Ni Made Mariska Ayu Utari Ni Made Putri , Lestari Ni Putu Nilam Anneliani Putri Ni Wayan Radita Novi Puspitasari Ni Wayan Supriliyani Nia Aryastuti, Nia Oka Amiyura, A.A. Meydita Oktavia, Claudya Pande Putu Aditya Sujata, Pande Putu Aditya Pramana , Gede Indra Prastama, I Gede Wega Pratiwi , Ni Putu Wahyu Punia Manuaba, Ida Bagus Nyoman Baskara Putra, I Gede Bhakti Venda Putri, Dinda Arifa Putrika, Dwitty Ayuning PUTU DHARMANU YUDHARTA Putu Eka Purnamaningsih Putu Krishna Yogiswara Ramadhan, Fathur Syahri Richard Albert Seto Rihi, Indra Alfian Romambo Plaituka, Irene Ria Rosa, Erina Roshida Qurota Aini Islamiah, Roshida Qurota Aini Sabila Riska Jasholiana Putri Sahala, Priyanto Renaldo Sirait, Maydi Zefanya Sukaja, Dodok Samdana Surbakti, Samuel Maranatha R. Suryadana, Putu Swastini, Ni Luh Manik Esa Syntia Dewi, Ni Luh Putu Tamara, Kadek Tania Tampubolon, Daud Halomoan Tedi Ervianto Tedi Erviantono Ulla, Fitri Nurhidayatul Vita Yuliawati Vocci Monica, Vocci Wahyu - Wijayanti, A.A. Ayu Sita Dewi Wira Wahyuda, I Gede Yoga Wulandari, Ayu Devi Wulandari, Della Putri Yerianto Tarima, Yerianto Zacharias, Andrew Ermico