Claim Missing Document
Check
Articles

PERAN DESA ADAT DALAM KONFLIK SOSIAL: STUDI KASUS KONFLIK TANAH ANTARA DESA ADAT KLECUNG DAN PURI KERAMBITAN DI TABANAN, BALI Ni Made Mariska Ayu Utari; Piers Andreas Noak; Gede Indra Pramana
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i12.5918

Abstract

Penelitian ini mengkaji konflik tanah antara Desa Adat Klecung dan Puri Kerambitan di Tabanan, Bali, yang melibatkan kepentingan historis, adat, dan hukum. Konflik muncul dari upaya Puri Kerambitan mensertifikatkan jalan akses menuju Pura Kahyangan Taman, yang juga digunakan Desa Adat Klecung menuju Pura Puseh. Kedua pihak berbeda pandangan tentang kepemilikan tanah, dengan Puri Kerambitan mengacu pada dokumen sejarah, sedangkan Desa Adat Klecung menganggapnya sebagai bagian dari warisan leluhur. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis pola konflik dan hubungan kekuasaan antara adat dan pemerintah, serta menawarkan solusi penyelesaian sengketa tanah adat.
DINAMIKA POLITIK LOKAL DI UBUNG: ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DAN EKONOMI I Made Gianendra Wikantara; Piers Andreas Noak; Gede Indra Pramana
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 2 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i2.6059

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika politik lokal di Ubung dan menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap perubahan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan menerapkan metode kualitatif yang meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan kajian dokumen, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan memengaruhi perkembangan ekonomi serta struktur sosial di Ubung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal namun juga menimbulkan tantangan seperti pergeseran kepemilikan tanah dan migrasi penduduk. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan serta perlunya sistem pemantauan yang lebih baik untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan lokal. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperbaiki mekanisme evaluasi kebijakan.
Konflik Kewenangan Sektoral Organisasi Perangkat Daerah dalam Pengelolan Penyakit Sosial Masyarakat di Kabupaten Karo Ginting, Alung Brema; Noak, Piers Andreas; Erviantono, Tedi
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 5 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.163

Abstract

The Department of Social Affairs and the Karo Regency Civil Service Police Unit are responsible for handling female sex workers in Karo Regency. This research analyzes the extent of their authority in handling female sex workers and explores the conflict of authority between these two entities. The research method used is qualitative, relying on primary data from interviews and secondary sources from news articles. The study is grounded in Robin's (1996) theory and Rahim's (2001) conflict management theory. The analysis shows that the conflict of sectoral authority within regional apparatus organizations in managing social ills in Karo Regency operates effectively within existing authority and policies, promoting community security and order. However, the study finds that the Department of Social Affairs and the Karo Regency Civil Service Police Unit have not fully optimized their performance, focusing primarily on raids and patrols, with ongoing reports of female sex workers in Karo Regency.
FAKTOR REFORMASI BIROKRASI DAN POLITIK ANGGARAN DALAM KEBERHASILAN PROGRAM “PENDIDIKAN GRATIS” DI KABUPATEN JEMBRANA: SUATU TINJAUAN REFLEKTIF Surbakti, Samuel Maranatha R.; Erviantono, Tedi; Noak, Piers Andreas
Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 5 (2024): Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam nomenklatur perundang-undangan di Indonesia, memang tidak terdapat istilah “pendidikan gratis”. Namun, dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “pendidikan gratis” dapat diinterpretasikan sebagai pendidikan tanpa biaya, yang bertujuan untuk memastikan pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan belajar bagi semua orang, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Di Kabupaten Jembrana, terdapat realitas seputar isu pendidikan bahwa masih terdapat mayoritas masyarakat yang mengalami hambatan dalam pembiayaan dan akses kualitas pendidikan yang baik. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan, dimana sumber informasi yang mendukung argumentasi penelitian terdiri dari buku-buku; literatur; catatan/laporan; serta sumber informasi dan dokumentasi yang relevan dengan konteks penelitian. Ditemukan dalam penelitian ini bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jembrana menyelenggarakan pendidikan gratis dilandasi oleh tiga faktor utama, terdiri dari: adanya komitmen politik elit antara eksekutif dan legislatif yang sinergis; terselenggaranya reformasi birokrasi; dan ditentukannya strategi kebijakan anggaran yang efisien.
ANALISIS KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU (Studi Kasus : TPS Khusus Perempuan Pada Pemilu Tahun 2020 di Denpasar) Putrika, Dwitty Ayuning; Noak, Piers Andreas; Erviantono, Tedi; Duarte, Efatha Filomeno Borromeu
Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 5 (2024): Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to understand the process of forming TPS 17 officers in South Denpasar, which consists entirely of women, as well as the obstacles they face in carrying out their duties in an area with a patriarchal culture, and how to overcome them. This research is a qualitative study with primary data obtained from interviews with members of female election organizers in Denpasar City, as well as secondary data from published documents and scientific articles. Analysis was carried out using purposive sampling and qualitative descriptive techniques. The research results show that the selection process for female TPS officers involves strict requirements such as integrity, qualifications and commitment. One of the main obstacles is society's lack of confidence in women's ability to carry out this task, which is often influenced by patriarchal values. Female officers, like Ibu Wati and her colleagues, face this challenge by working hard and showing good performance. Support from their family and friends also plays an important role in increasing self-confidence. Through dedication and real results, they succeeded in proving that women are capable of carrying out TPS duties effectively, which is also a form of empowerment and resistance to existing gender stereotypes.
Evaluation of Abortion Measures in Government Regulation No. 28 of 2024 on The Right to Life of the Fetus From a Human Rights Perspective Florencia Desiree; I Gusti Ayu Putri Kartika; I Gede Sastra Winata; Piers Andreas Noak
Jurnal Syntax Transformation Vol 5 No 11 (2024): Jurnal Syntax Transformation
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v5i11.1023

Abstract

Indonesia has legalized abortion under certain conditions, such as pregnancy resulting from rape, through Government Regulation No. 28/2004. This policy has sparked heated debate because it contradicts the principle of protecting the right to life of the fetus. This study aims to provide a complex overview of the issue of abortion in Indonesia and its implications for human rights. The method used is normative legal research. This research is conducted by examining library materials or secondary data. The two approaches used are a statutory approach related to the legal issue of abortion and a conceptual approach to examine the medical legal understanding of abortion due to rape. Cases of sexual violence and rape in Indonesia are still high. In 2023, Komnas Perempuan recorded 2,078 cases of sexual violence, of which 143 were rapes. Abortion, in this context, is often used as a solution to address unwanted pregnancies. This research shows that while Government Regulation No. 28 of 2024 provides legitimacy to abortion, it is still contrary to the right to life of the fetus guaranteed by law. While abortion is considered a violation of the right to life, this policy is also considered a protection for women victims of sexual violence. Despite arguments to protect women's rights, the right to life of the fetus as a non-derogable right should not be ignored. Therefore, there needs to be a review of this regulation to ensure that all human rights, including the right to life of the fetus, are optimally protected.
Strategi Politik Ida Bagus Gede Mahatmananda Manuaba pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 di Desa Blahkiuh Malau, Devana; Pramana , Gede Indra; Noak, Piers Andreas
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 1 No. 5 (2024)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.170

Abstract

The research looks at how Ida Bagus Gede Mahatmananda Manuaba, who is one of the candidates for Blahkiuh Village Head, won the election contest for Blahkiuh Village in 2021. In winning the village head, of course, there is a strategy that is arranged. This research also looks at whether there are other factors that become aspects of his election seen from the background. The research method used is descriptive qualitative research method with primary data sources obtained through interviews. This research uses the Theory of Political Strategy by Peter Schorder and Political Marketing by Lock Harris. Based on the analysis that has been done, the results show that the strategy used by Ida Bagus gede Mahatmananda is through a social community approach with Blahkiuh villagers and the first reference is because he has a good background in family and work so that it helps with the personal branding he has. Abstrak Penelitian ini melihat bagaimana cara yang dilakukan oleh Ida bagus Gede mahatmananda Manuaba yang merupakan salah satu calon Kepala Desa Blahkiuh dalam memenangkan kontes pilkada Desa Blahkiuh tahun 2021. Dalam memenangkan menjadi kepala desa tentunya ada strategi yang disusun. Penelitian ini juga melihat apakah ada factor lain yang menjadi aspek terpilihnya beliau yang dilihat dari latar belakang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer didapat melalui wawancara. Penelitian ini menggunakan Teori Strategi Politik oleh Peter Schorder dan Pemasaran Politik oleh Lock Harris. Berdasarkan dengan analisis yang sudah dilakukan mendapatkan hasil bahwa Strategi yang digunakan oleh Ida Bagus gede Mahatmananda yaitu melalui pendekatan social masyarakat dengan warga desa Blahkiuh serta yang menjadi acuan pertama adala karena beliau memiliki latar belakang yang baik secara keluarga dan pekerjaan sehingga membantu. Kata Kunci : Strategi Politik, Pemasaran Politik, Pilkada, Kampanye Politik
Analisis Dinasti Politik Jokowi: Resiko Terulangnya Era Orde Baru Ulla, Fitri Nurhidayatul; Erviantono, Tedi; Noak, Piers Andreas
Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 6 (2024): Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinasti politik merupakan salah satu fenomena politik, dimana dalam mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan adanya hubungan darah antara pemegang kekuasaan lama dan pemegang kekuasaan baru. Dinasti Politik di Indonesia sudah ada sejak orde baru. Dinasti Politik merajalela dari kalangan pejabat negara, elite politik hingga pejabat daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan teknik pengumpulan data studi pustaka. Penelitian ini menganalisis dinasti politik Jokowi yang beresiko terulangnya era orde baru dengan menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci. Dinasti politik dapat berakibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) lebih mudah terjadi. Dinasti tidak hanya terjadi pada Jokowi akan tetepi banyak pejabat negara yang melanggenggakan dinasti politik. Hal ini meningkatkan resiko terulangnya era otoriter orde baru.
STRATEGI POLITIK BOBON SANTOSO DALAM PARTAI GERINDRA MENJELANG PILKADA 2024: ANALISIS BERDASARKAN TEORI PILIHAN RASIONAL Apriliani, Desak Gede Ita; Noak, Piers Andreas; Pramana, Gede Indra
Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 6 (2024): Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rational choice theory is a framework used in various fields, including economics, political science, and sociology, to explain how individuals make decisions. According to this theory, people are rational actors who weigh the potential benefits and costs of thei r actions before choosing the option that maximizes their personal advantage or utility. In essence, individuals evaluate available options based on their preferences and the expected outcomes, then select the course of action that provides the greatest perceived benefit. Rational choice theory assumes that people have access to relevant information, make decisions with clear preferences, and act consistently to achieve their objectives . Bobon Santoso's decision to join the Gerindra Party ahead of the Bali regional elections can be understood through the lens of rational choice theory, which emphasizes individual interest considerations. Bobon, who admires Prabowo Subianto as a dedicated figure, saw an opportunity to strengthen his political influence and support the party’s gubernatorial and vice-gubernatorial candidates for Bali. By joining, he gained access to a broader political network and increased his chances of political success. This decision reflects a rational strategy to maximize both political and personal gains within the context of the Bali elections.
Relasi Kuasa Pemerintah dan LSM dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan di Jakarta Euginia; Erviantono, Tedi; Noak, Piers Andreas
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.201

Abstract

This study investigates the power relations between the government and NGOs in dealing with the increase in cases of Violence against Women (VAW) amid the Covid-19 pandemic in Jakarta, with the focus is outlining the challenges faced by FBB as an NGO when the increase in VAW cases occurs and exploring the dynamics of the relationship that is built between NGOs and the Government which is driven by different interests from the perspective of the theory of power relations which is then supported by the theory of the power cube. This study also highlights how the practice of power is carried out based on the interests of both actors which then shows that there is a dependency between the government as an information manager and FBB as an actor fighting for the public's right to know. However, in the issue of violence against women during the pandemic, the relationship between the government and FBB appears more separate. Both work independently without any clear integration. Meanwhile, Gaventa's Power Cube perspective shows complex and multidimensional power dynamics. The government as a policy maker has a responsibility to continue to open up space for aspirations for the community and non-governmental organizations such as FBB. On the other hand, FBB needs to utilize various forms of power—both visible, hidden, and invisible—to ensure that the voices of the community, especially vulnerable groups, are heard and considered in public policy. With this approach, synergy between the government and NGOs can have a greater impact in addressing the social and humanitarian challenges faced by the community, including the issue of violence against women. Abstrak Penelitian ini menyelidiki relasi kuasa antara pemerintah dan LSM dalam menangani peningkatan kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) di tengah pandemi Covid-19 di Jakarta, dengan fokus untuk menguraikan tantangan yang dihadapi FBB sebagai LSM saat peningkatan kasus KtP terjadi dan mengeksplorasi dinamika hubungan yang terbangun di antara LSM dan Pemerintah yang didorong oleh kepentingan yang berbeda dari sudut pandang teori relasi kuasa yang kemudian didukung oleh teori kubus kekuasaan. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana praktik kekuasaan dilakukan berdasarkan kepentingan kedua aktor yang kemudian menunjukan bahwa ada ketergantungan antara pemerintah sebagai pengelola informasi dan FBB sebagai aktor yang memperjuangkan hak masyarakat untuk mengetahui. Namun, dalam isu kekerasan terhadap perempuan selama pandemi, relasi antara pemerintah dan FBB tampak lebih terpisah. Situasi ini mencerminkan dimensi "disjuncture" dalam relasi kuasa. Sementara perspektif Kubus Kekuasaan Gaventa memperlihatkan dinamika kekuasaan yang kompleks dan multidimensi. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab untuk terus membuka ruang aspirasi bagi masyarakat dan organisasi non-pemerintah seperti FBB. Di sisi lain, FBB perlu memanfaatkan berbagai bentuk kekuasaan—baik terlihat, tersembunyi, maupun tak terlihat—untuk memastikan bahwa suara masyarakat, khususnya kelompok rentan, tetap didengar dan diperhatikan dalam kebijakan publik. Dengan pendekatan ini, sinergi antara pemerintah dan LSM dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mengatasi tantangan sosial dan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat, termasuk isu kekerasan terhadap perempuan. Kata Kunci: Relasi Kuasa, Dimensi Kekuasaan, Perlindungan Perempuan, Perbedaan Kepentingan
Co-Authors Agnes Arijesni, Ni Ketut Lola Agus Januarta, I Wayan Aldianto, Andrean Anak Agung Ayu Nitya Saridewi, Anak Agung Ayu Nitya Andika, Riko Firman Anggraeni, Vivin Anissa, Riza Aprigiyana, I Komang Apriliani, Desak Gede Ita Ardila, Nelta Ari Brahmanta, Ida Bagus Ananta Bandiyah -, Bandiyah Bandiyah Bandiyah Bawa Partika, Kadek Alit Dwi Bryan Anderson, Bryan Chandra, Daima Oshika Christian, I Nyoman Andry Christiano Singarimbun, Hagai Zefanya Cintami, Rizky Taqiyyah Claudy, Fransiskus dani Praditya R, Kadek Yudha Dharmaanggara, Putu Editya Diwyo, Adwitya Aksomo Dwi Ratih Saraswati, Dwi Ratih Efatha Filomeno Borromeu Duarte, Efatha Filomeno Borromeu Eggy Segel, I Kadek Euginia Firman Gili, Yohanes Florencia Desiree Gabriel, Reynaldo Gede Indra Pramana Gede Indra Pramana Gedzha Aldino Putra Mahayadnya Gede, Gedzha Aldino Putra Geraldine, Abraham Ginting, Alung Brema Hamariu, Frengki Hamidah, Siti Basrah hasibuan, Zulinda Romadhona Hidayati, Firdha I Dewa Ayu Putri Wirantari I Gde Sastra Winata I Gede Ngurah Aris Prasetya, I Gede Ngurah Aris I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Ketut Putra Erawan I Ketut Winaya I Made Gianendra Wikantara I Putu Dharmanu Yudharta, I Putu Dharmanu I Putu Dharmanu Yudhartha, I Putu Dharmanu I Putu Panji Bhaskara Wardana, I Putu Panji I Putu Wahyu Mantrawan, I Putu Wahyu I.G.A Mirah Laksmi Utari Ida Ayu Nyoman Subarwati Imma Triana Mastuty Indriyani, Ni Putu Jayanthi Mertha, Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Kadek Ade Prabhawati Dewi P, Kadek Ade Prabhawati Kadek Dwita Apriani Kadek Wiwin Dwi Wismayanti Kadek Wiwin M.AP SE. Dwi W Ketut Suartini, Ketut Komang Adi Sastra Wijaya Lalu Arman Mahadi Lubis, Fiero Hutomo Made Manggala Diapramana, Made Manggala Malau, Devana Mamoh, Theo Philips J G D K Mandala Putra, Atanasius Bagas Masruchi, Humaidi Michael Gabriel Muhammad Ali Azhar Munawarroh, Fitria Siti Ni Luh Anggayani, Ni Luh Ni luh Ayu Virly Puspadana, Ni luh Ayu Virly Ni Luh Made Suryani, Ni Luh Made Ni Made Mariska Ayu Utari Ni Made Putri , Lestari Ni Putu Nilam Anneliani Putri Ni Wayan Radita Novi Puspitasari Ni Wayan Supriliyani Nia Aryastuti, Nia Oka Amiyura, A.A. Meydita Oktavia, Claudya Pande Putu Aditya Sujata, Pande Putu Aditya Pramana , Gede Indra Prastama, I Gede Wega Pratiwi , Ni Putu Wahyu Punia Manuaba, Ida Bagus Nyoman Baskara Putra, I Gede Bhakti Venda Putri, Dinda Arifa Putrika, Dwitty Ayuning PUTU DHARMANU YUDHARTA Putu Eka Purnamaningsih Putu Krishna Yogiswara Ramadhan, Fathur Syahri Richard Albert Seto Rihi, Indra Alfian Romambo Plaituka, Irene Ria Rosa, Erina Roshida Qurota Aini Islamiah, Roshida Qurota Aini Sabila Riska Jasholiana Putri Sahala, Priyanto Renaldo Sirait, Maydi Zefanya Sukaja, Dodok Samdana Surbakti, Samuel Maranatha R. Suryadana, Putu Swastini, Ni Luh Manik Esa Syntia Dewi, Ni Luh Putu Tamara, Kadek Tania Tampubolon, Daud Halomoan Tedi Ervianto Tedi Erviantono Ulla, Fitri Nurhidayatul Vita Yuliawati Vocci Monica, Vocci Wahyu - Wijayanti, A.A. Ayu Sita Dewi Wira Wahyuda, I Gede Yoga Wulandari, Ayu Devi Wulandari, Della Putri Yerianto Tarima, Yerianto Zacharias, Andrew Ermico