Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Teknik Sipil dan Arsitektur JURNAL KOLABORASI Pendas mahakam : jurnal pendidikan dan pembelajaran Sekolah Dasar Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Administratie Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam Buletin Poltanesa Jurnal Pengabdian Kreativitas Pendidikan Mahakam (JPKPM) Jurnal Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tri Cahyo Nugroho
Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Nugroho, Tri Cahyo; Nasrullah; Wardani, Ayunytyah Eka
Poltanesa Vol 23 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : P3KM Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51967/tanesa.v23i2.2047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng yang mendapat peringkat pertama dari 70 desa/kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Soppeng dengan melihat dari tiga sudut pandang yaitu pra musrenbangdes, pelaksanaan musrenbangdes dan pasca musrenbangdes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif,di dalamnya terdapat beberapa tahapan. Pertama instrument pengumpulan data terdiri dari pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman telaah dokumen. Kedua prosedur pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan, wawancara maupun telaah dokumen. Ketiga analisis data yaitu reduksi data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang membuat Desa Timusu mendapatkan peringkat pertama karena partisipasi masyarakat saat pelaksanaan musrenbangdes dan penyusunan RKPDes yang diselesaikan dengan cepat. Adapun kegiatan saat pra musrenbangdes belum efektif karena ada satu dusun didalam desa ini yang tidak melaksanakan kegiatan musrenbang pada tingkat dusun. Pelaksanaan musrenbangdes sudah berjalan dengan efektif yang dilihat dari diskusi panel, pemaparan dan pembahasan draf rancangan awal RKP Desa, kesepakatan prioritas kegiatan sektor/urusan pembangunan desa dan musyawarah penetuan tim delegasi desa. Pasca musrenbangdes sudah berjalan dengan baik tetapi belum terlalu efektif hal ini dikarenakan tim delegasi yang akan dikirim pada musrenbang tingkat kecamatan tidak dibekali melalui proses kegiatan belajar bersama karena dianggap telah berpengalaman.
Fragmentasi Kewenangan dalam Tata Kelola Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Inefisiensi Kebijakan Publik di Indonesia Nugroho, Tri Cahyo; Hidayat, Andi Rahmat Nizar
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 25, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 25 No. 1 Edisi Maret 2026
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.824

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi fragmentasi kewenangan dalam sistem otonomi daerah terhadap inefisiensi kebijakan publik di Indonesia. Meskipun desentralisasi dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan melalui pelimpahan kewenangan kepada daerah, praktik implementasi menunjukkan adanya kompleksitas tata kelola yang berpotensi menimbulkan fragmentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis regulatif terhadap pembagian urusan pemerintahan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta sintesis teoritis antara perspektif desentralisasi dan fragmented governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kewenangan termanifestasi dalam bentuk tumpang tindih regulasi, dualisme pengawasan, disharmoni perencanaan, dan segmentasi sektoral antarorganisasi perangkat daerah. Struktur kewenangan yang terdistribusi tanpa integrasi koordinatif yang kuat meningkatkan biaya koordinasi, memperpanjang rantai implementasi, memicu duplikasi program, serta berkontribusi pada pemborosan anggaran dan distorsi tujuan kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi bersifat kondisional dan sangat bergantung pada kapasitas integrasi vertikal dan horizontal antarlevel pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi otonomi daerah perlu diarahkan pada penguatan mekanisme koordinasi dan harmonisasi regulasi guna meningkatkan efisiensi kebijakan publik secara sistemik
Dinamika Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone 2026 melalui Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Hidayat, Andi Rahmat Nizar; Nugroho, Tri Cahyo
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 25, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 25 No. 1 Edisi Maret 2026
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.825

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur, prioritas, dan dinamika kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2026 sebagai refleksi dinamika pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan dan analisis dokumen terhadap Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025–2026, RKPD 2026, serta RPJMD 2025–2029,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat sebesar 80,91%, meskipun rasio kemandirian fiskal meningkat signifikan dari 11,94% (2025) menjadi 19,09% (2026). Dari sisi belanja, komposisi anggaran masih bertumpu pada belanja operasi (78,67%), sementara belanja modal relatif rendah (5,94%), meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Secara fiskal, APBD 2026 berada dalam kondisi surplus moderat, yang mencerminkan stabilitas anggaran dengan ruang ekspansi terbatas. Analisis komparatif menunjukkan adanya pergeseran prioritas secara gradual melalui peningkatan PAD dan belanja modal, namun perubahan tersebut bersifat inkremental dan belum mengubah struktur dominan belanja rutin. Temuan ini menegaskan bahwa APBD tidak sekadar dokumen teknokratis, melainkan arena politik kebijakan yang merefleksikan preferensi, kompromi, dan batas struktural hubungan pusat–daerah. Dengan demikian, dinamika fiskal Kabupaten Bone Tahun 2026 menunjukkan fase transisi antara konsolidasi administratif dan upaya penguatan pembangunan strategis dalam kerangka otonomi daerah
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PANTAI TAMAN BERBASIS PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PACITAN Rendrarini, Diana; Susila, Candra Budi; Susilo, Hendro; Minarsih, Susi; Nugroho, Tri Cahyo
Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur Vol 31 No 2 (2026): Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jtsa.v31i2.6531

Abstract

Pantai Taman in Ngadirojo District, Pacitan Regency, possesses significant potential as a sustainable coastal tourism destination with unique geological characteristics in the form of karst cliffs, abrasion platforms, and sea turtle conservation areas. However, this potential has not been optimally managed, as indicated by fluctuating tourist visits and limited supporting facilities. This study aims to formulate a sustainable tourism development concept based on physical, environmental, social, and economic aspects. The research employs a qualitative-descriptive method with spatial and collaborative governance approaches. Data were collected through field observations, in-depth interviews with stakeholders, and document studies. The findings reveal that tourism development faces fundamental challenges, including the absence of a comprehensive masterplan, weak zoning implementation, minimal environmental management (waste and wastewater), and non-optimal community involvement. The study recommends an integrated development concept with four main strategies: (1) ecologically-based zoning with strict protection of conservation areas and sea turtle habitats; (2) environmentally friendly infrastructure development supporting waste management and clean water availability; (3) a collaborative governance model involving government, BUMDes, Pokdarwis, and local communities; (4) community economic empowerment through UMKM development and sustainable tourism packages. The implementation of this concept is expected to increase tourist visits by 15-20% per year while maintaining the environmental carrying capacity of the coastal ecosystem
Co-Authors A'yunin, Watik Qurrotu Adine, Nayla Najwa Afdal Afdal, Afdal ahmad yani Aisyah Fajriantini Amir Amir Amiruddin, Iswadi ARDIANSYAH, FAISAL Arifin, Nurdin Aswar Aswar B, Irfan B., Irfan Candra Budi Susila Christover, Deandlles Erwing Yanto Habibah, Mayda Nurul Hadaika, Hadaika Hamriani, Hamriani Hendro Hendro, Hendro Hidayat, Andi Rahmat Nizar Hotimah, Hakimah Husnul Iqbal, Muhammad Nurul Iswadi Amiruddin Luther, Dolyansen Madani, Muhammad Nur Maicatrine, Paren Minarsih, Susi Misbahuddin Misbahuddin Muhamad Afifuddin Ghozali Muhammad Hidayat Djabbari Muhdar, Andi Nasrullah Nurazizah Nurazizah, Nurazizah Putri, Alya Cantika Rahmah, Bintang Mutia Rendrarini, Diana Renni Mayasari Rusliadi Rusliadi Susilo, Hendro Tunru, Andi Alif Ulfah Nurfadhila Wardani, Ayunytyah Eka Yulandha, Nadia Zulazmi, Mohd Aziz