Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Nugroho, Tri Cahyo; Nasrullah; Wardani, Ayunytyah Eka
Poltanesa Vol 23 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : P3KM Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51967/tanesa.v23i2.2047

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng yang mendapat peringkat pertama dari 70 desa/kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Soppeng dengan melihat dari tiga sudut pandang yaitu pra musrenbangdes, pelaksanaan musrenbangdes dan pasca musrenbangdes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif,di dalamnya terdapat beberapa tahapan. Pertama instrument pengumpulan data terdiri dari pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman telaah dokumen. Kedua prosedur pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan, wawancara maupun telaah dokumen. Ketiga analisis data yaitu reduksi data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang membuat Desa Timusu mendapatkan peringkat pertama karena partisipasi masyarakat saat pelaksanaan musrenbangdes dan penyusunan RKPDes yang diselesaikan dengan cepat. Adapun kegiatan saat pra musrenbangdes belum efektif karena ada satu dusun didalam desa ini yang tidak melaksanakan kegiatan musrenbang pada tingkat dusun. Pelaksanaan musrenbangdes sudah berjalan dengan efektif yang dilihat dari diskusi panel, pemaparan dan pembahasan draf rancangan awal RKP Desa, kesepakatan prioritas kegiatan sektor/urusan pembangunan desa dan musyawarah penetuan tim delegasi desa. Pasca musrenbangdes sudah berjalan dengan baik tetapi belum terlalu efektif hal ini dikarenakan tim delegasi yang akan dikirim pada musrenbang tingkat kecamatan tidak dibekali melalui proses kegiatan belajar bersama karena dianggap telah berpengalaman.

Penguatan Digital Skills Ahli Nautika untuk Pengambilan Keputusan Berbasis Informasi: Literasi Data, Verifikasi Informasi, dan Etika Komunikasi Digital Hidayat.L, Muhammad; Nugroho, Tri Cahyo; Karuna, Elisabeth Evelin; Wardani, Ayunytyah Eka; Khan, Aditya Sulthony Ahmad
JURNAL AKADEMIK PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 2 (2026): Maret
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/japm.v4i2.9083

Kebutuhan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan pada operasi pelayaran menuntut penguatan digital skills bagi Ahli Nautika, terutama pada aspek literasi data, verifikasi informasi, dan etika komunikasi digital. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat kemampuan Ahli Nautika dalam mengambil keputusan berbasis informasi melalui pembelajaran praktik yang terstruktur. Metode pelaksanaan dilakukan dalam beberapa pertemuan pada Juli–November 2025 di Kampus I Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dengan memanfaatkan ruang kelas, TV Android, dan smartphone peserta. Peserta berjumlah 22 Ahli Nautika Tingkat III yang dibagi ke dalam dua kelas. Tahapan kegiatan meliputi persiapan (pengumpulan data dan pengenalan aplikasi), sosialisasi materi inti (literasi data, verifikasi informasi, etika komunikasi digital), demonstrasi dan praktik (akses web dan instalasi aplikasi Android), pendampingan intensif hingga peserta mampu menyusun keputusan berdasarkan data dan fakta lapangan, serta penutup melalui diskusi reflektif dan pengumpulan umpan balik. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi langsung terhadap interaksi peserta, dinamika diskusi, kelancaran teknis, serta kemampuan peserta menganalisis data dan mempresentasikan alasan keputusan. Temuan menunjukkan partisipasi peserta berlangsung aktif, praktik olah data dan verifikasi informasi dapat dijalankan dengan baik, dan komunikasi digital peserta menjadi lebih terarah serta profesional. Kegiatan ini berimplikasi pada penguatan tata kelola operasi pelayaran yang lebih akuntabel melalui kebiasaan kerja berbasis informasi, peningkatan ketertiban dokumentasi, serta penguatan etika komunikasi digital dalam koordinasi lintas pihak.

Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik Yanto, Erwing; Anirwan, Anirwan; Nugroho, Tri Cahyo; Irwan, Irwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.949

Transformasi digital menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan modern. Konsep digital government tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan publik, tetapi juga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Melalui teknologi seperti big data dan analitik data, pemerintah dapat mendorong evidence-based policy making. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas analitik, dan tata kelola data yang belum optimal. Kajian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis perkembangan konsep digital government, evidence-based policy making, dan data governance dalam literatur administrasi publik. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yang meliputi tahapan familiarisasi data, pemberian kode awal, identifikasi tema, peninjauan tema, serta sintesis konseptual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola pemikiran utama serta kesenjangan penelitian yang muncul dalam literatur terkait tata kelola data sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital government berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan berbasis data (data-driven government). Selain itu, pendekatan evidence-based policy making mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik melalui pemanfaatan bukti empiris dalam proses kebijakan. Namun demikian, keberhasilan integrasi kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberadaan kerangka smart data governance yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data, regulasi, serta kapasitas analitik organisasi publik. pengembangan smart data governance framework menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pengambilan keputusan sektor publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis bukti.

Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik Yanto, Erwing; Anirwan, Anirwan; Nugroho, Tri Cahyo; Irwan, Irwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.949

Transformasi digital menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan modern. Konsep digital government tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan publik, tetapi juga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Melalui teknologi seperti big data dan analitik data, pemerintah dapat mendorong evidence-based policy making. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas analitik, dan tata kelola data yang belum optimal. Kajian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis perkembangan konsep digital government, evidence-based policy making, dan data governance dalam literatur administrasi publik. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yang meliputi tahapan familiarisasi data, pemberian kode awal, identifikasi tema, peninjauan tema, serta sintesis konseptual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola pemikiran utama serta kesenjangan penelitian yang muncul dalam literatur terkait tata kelola data sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital government berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan berbasis data (data-driven government). Selain itu, pendekatan evidence-based policy making mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik melalui pemanfaatan bukti empiris dalam proses kebijakan. Namun demikian, keberhasilan integrasi kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberadaan kerangka smart data governance yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data, regulasi, serta kapasitas analitik organisasi publik. pengembangan smart data governance framework menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pengambilan keputusan sektor publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis bukti.

Fragmentasi Kewenangan dalam Tata Kelola Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Inefisiensi Kebijakan Publik di Indonesia Nugroho, Tri Cahyo; Hidayat, Andi Rahmat Nizar
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 25, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 25 No. 1 Edisi Maret 2026
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.824

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi fragmentasi kewenangan dalam sistem otonomi daerah terhadap inefisiensi kebijakan publik di Indonesia. Meskipun desentralisasi dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan melalui pelimpahan kewenangan kepada daerah, praktik implementasi menunjukkan adanya kompleksitas tata kelola yang berpotensi menimbulkan fragmentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis regulatif terhadap pembagian urusan pemerintahan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta sintesis teoritis antara perspektif desentralisasi dan fragmented governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kewenangan termanifestasi dalam bentuk tumpang tindih regulasi, dualisme pengawasan, disharmoni perencanaan, dan segmentasi sektoral antarorganisasi perangkat daerah. Struktur kewenangan yang terdistribusi tanpa integrasi koordinatif yang kuat meningkatkan biaya koordinasi, memperpanjang rantai implementasi, memicu duplikasi program, serta berkontribusi pada pemborosan anggaran dan distorsi tujuan kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi bersifat kondisional dan sangat bergantung pada kapasitas integrasi vertikal dan horizontal antarlevel pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi otonomi daerah perlu diarahkan pada penguatan mekanisme koordinasi dan harmonisasi regulasi guna meningkatkan efisiensi kebijakan publik secara sistemik

Dinamika Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone 2026 melalui Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Hidayat, Andi Rahmat Nizar; Nugroho, Tri Cahyo
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 25, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 25 No. 1 Edisi Maret 2026
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.825

Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur, prioritas, dan dinamika kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2026 sebagai refleksi dinamika pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan dan analisis dokumen terhadap Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025–2026, RKPD 2026, serta RPJMD 2025–2029,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat sebesar 80,91%, meskipun rasio kemandirian fiskal meningkat signifikan dari 11,94% (2025) menjadi 19,09% (2026). Dari sisi belanja, komposisi anggaran masih bertumpu pada belanja operasi (78,67%), sementara belanja modal relatif rendah (5,94%), meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Secara fiskal, APBD 2026 berada dalam kondisi surplus moderat, yang mencerminkan stabilitas anggaran dengan ruang ekspansi terbatas. Analisis komparatif menunjukkan adanya pergeseran prioritas secara gradual melalui peningkatan PAD dan belanja modal, namun perubahan tersebut bersifat inkremental dan belum mengubah struktur dominan belanja rutin. Temuan ini menegaskan bahwa APBD tidak sekadar dokumen teknokratis, melainkan arena politik kebijakan yang merefleksikan preferensi, kompromi, dan batas struktural hubungan pusat–daerah. Dengan demikian, dinamika fiskal Kabupaten Bone Tahun 2026 menunjukkan fase transisi antara konsolidasi administratif dan upaya penguatan pembangunan strategis dalam kerangka otonomi daerah

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search