Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa LEX JUSTITIA
Erni Darmayanti
Universitas Potensi Utama
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search
Journal : LEX JUSTITIA

 1   2 
Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Saksi Justice Collaborator Muhammad Khadafi; Erni Darmayanti; Edi Kristianta Tarigan
Lex Justitia Vol 5 No 1 (2023): LEX JUSTITIA VOL. 5 NO.1 JANUARI 2023
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.5.1.2023.22-33

Abstract

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya dan mencari faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan karena kejahatan itu pada dasarnya ada penyebab seseorang melakukan tindak/perbuatan tidak terpuji untuk melancarkan kejahatan tersebut. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama diartikan juga saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Prinsip utama dalam justice collaborator, bahwa predikat justice collaborator tidak bisa disematkan kepada pelaku utama. Tidak semua saksi pelaku dapat menjadi justice collaborator, hanya saksi pelaku yang bukan pelaku utama, mau mengakui dan mengembalikan hasil kejahatan secara tertulis, kooperatif dengan penegak humum, bukan buronan, dan informasi yang diungkapkan relevan. Tidak semua orang mau menjadi justice collaborator karena mereka kahawatir dengan keselamatan diri sendiri dan keluarga apabila sampai ia mengungkap suatu kasus mengingat kasus tersebut sangat terorganisir.
PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA Fitri Yani; Erni Darmayanti
Lex Justitia Vol 3 No 1 (2021): LEX JUSTITIA VOL. 3 NO.1 JANUARI 2021
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.3.1.2021.36-51

Abstract

Perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas baik mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan segi kehidupan social, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan dan banyak lagi. Hal ini terjadi menggelobal di seluruh belahan dunia manapun dan dinegara manapun seperti tanpa batas berkembangnya dan terampaikannya berbagai informasi dikarenakan pengaruh globalisasi informasi ini. Perkembangan dunia teknologi yang semakin berkembang berakibat kepada hubungan hukum di tengah-tengah masyarakat yang menimbulkan berbagai kejahatan dan kegiatan hukum lainnya yang belum ada pengaturannya dikarenakan modus yang digunakan adalah modus-modus baru kejahatan dalam dunia hukum. atas hubungan hukum tersebut dunia teknologi atau cybermaya sangat rentan terhadap penyalahgunaan hukum dengan lahirnya kejahatan-kejahatan baru maka diperlukan juga pengaturan baru yang mengaturnya atau dikenal dengan istilah politik hukum.
IMPLEMENTASI NILAI- NILAI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN SIKAP TOLERANSI PADA MAHASISWA DI UNIVERSITAS POTENSI UTAMA Fitri Yani; Erni Darmayanti
Lex Justitia Vol 2 No 1 (2020): LEX JUSTITIA VOL. 2 NO.1 JANUARI 2020
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.2.1.2020.48-58

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila untuk mendidik mahasiswa dan mahasiswi universitas potensi utama agar membangun sikap toleransi dan menjadi warga Negara yang baik dan cerdas. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dengan mereduksi, menyajikan, dan menyimpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pancasila yang dimiliki oleh mahasiswa Potensi utama medan harus di wujudkan dalam setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan setiap mata pelajaran pancasila agar menjadi warga Negara yang baik dan cerdas. Implementasi yang sesuai dan ditunjukkan sikap yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai karakter yang religius, peduli sosial, kemandirian, semangat kebangsaan, demokratis, toleransi, dan disiplin. Program penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila dalam Proses Pendidikan dilakukan dengan pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan rutin dan kegiatan diluar aktivitas kampus.
TERORISME DAN TUDUHAN ISLAM SEBAGAI PELAKU UTAMA KONSTRUKSI SOSIOLOGIS Harnis Syafitri; Erni Darmayanti
Lex Justitia Vol 1 No 2 (2019): LEX JUSTITIA VOL. 1 NO.2 JULI 2019
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.1.2.2019.159-174

Abstract

Terorisme atau biasa di sebut dengan teroris adalah suatu kejahatan yang sangat menakutkan, meresahkan dan menimbulkan Trauma yang mendalam bagi korban atau masyarakat yang menyaksikan langsung. Maraknya tuduhan Islam sebagai pelaku utama dari tindakan teroris ini kini semakin menjadi jadi. Tuduhan itu tak hanya semata-mata untuk menyudutkan islam saja tetapi juga untuk memecah belah bagi sesama pemeluk agama islam. tuduhan ini juga lebih tertuju kepada mereka yang memakai niqab/cadar dan celana cingkrang. padahal jika dikaji lebih dalam terorisme tidak hanya berlatarbelakang ideology agama melainkan juga melatarbelakangi hal lain seperti etnis memisahkan diri dan ada pemahaman lain yang mendukung gerakan terorisme. Islam sendiri tak pernah membenarkan adanya gerakan terorisme Rasulullah SAW tak pernah mengajarkan ummat nya untuk membunuh ataupun melakukan kekerasan. Bahkan dalam islam membunuh adalah suatu perbuatan yang di haramkan. Banyak surah dalam Al-Qur’an yang menentang adanya suatu tindakan kekerasan ataupun pembunuhan. Dan banyaknya larangan dalam Al-Qur’an tak bisa juga merubah persepsi masyarakat yang memiliki anggapan bahwa islam adalah pelaku utamanya. Maraknya kejahatan terorisme yang terjadi serta beberapa factor pendorong adanya kejahatan ini membuat bangsa kita semakin terpecah belah. Apalagi Indonesia adalah Negara yang mengakui enam agama, antara lain : islam,protestan,katolik,hindu,budha dan konguchu. Kasus terorisme dari beberapa daerah yang merupakan pemeluk agama islam adalah pelaku utamanya sungguh membuat kaum (pemeluk agama islam lainnya) yang tak tau menau tentang kejahatan ini terpojokkan atau mendapat getahnya. Padahal jika dilihat dari logika, pelaku terorisme mungkin saja dia yang tak mengakui adanya tuhan (atheis).
Pandangan Hukum Islam Mengenai Pewarisan Pada Anak di Luar Perkawinan Devi Apriani; Erni Darmayanti; Erwin Ginting
Lex Justitia Vol 5 No 2 (2023): LEX JUSTITIA VOL. 5 NO.2 JULI 2023
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.5.2.2023.111-123

Abstract

Perkawinan dilakukan untuk membangun kehidupan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan juga bertujuan memiliki keturunan. Anak merupakan generasi muda penerus dan pewaris bangsa. Ketika generasi muda dijaga, dirawat, dibimbing, dan dilindungi hak-haknya maka bangsa akan tumbuh lebih kuat, makmur dan sejahtera. Status hukum terhadap seorang anak yaitu anak sah, anak luar kawin, anak angkat. Anaki luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahim seorang perempuan, sehingga anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data primer dan data sekunder secara kualitatif, akan tetapi tetap teratur, konsisten, dan logis. Kedudukan anak diluar perkawinan berdasarkan kompilasi hukum islam adalah menyatakan bahwa seorang wanita, ketika hamil seorang anak, menikah dengan pria yang menghamilinya, dan anak tersebut lahir setelah menikah, maka status anak itu legal sebagai anak yang sah dan anak tersebut adalah anak dari ayah yang menikahi ibunya. Pandangan hukum islam tentang pewarisan pada anak di luar perkawinan bahwa anak sah harus menjadi penerima warisan pertama ketika mereka menerima warisan orang tua mereka. Anak yang lahir di luar nikah tidak diakui memiliki hubungan darah dengan ayahnya maka tidak ada alasan untuk mendapat waris dari ayahnya, karena anak luar nikah tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan tidak dengan ayahnya
Penerapan E-Mail Sebagai Bukti Elektronik DalamSengketa Hukum Perdata Di Indonesia Erni Darmayanti; Bambang Indra Gunawan; Siti Aisyah Siregar
Lex Justitia Vol 5 No 2 (2023): LEX JUSTITIA VOL. 5 NO.2 JULI 2023
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.5.2.2023.170-185

Abstract

Perkembangan dunia teknologi yang semakin berkembang berakibat kepada hubungan hukum keperdataam yang juga dapat menimbulkan sengketa keperdataan atas hubungan hukum tersebut, oleh karena itu duniateknologi/cyber/mayasangatrentanterhadap penyalahgunaanhukumapabila lahir sengketa maka pengadilan menjadi tempat untuk penyelesaian sengketa hukum tersebut. Kemudianmenjadisuatu yangtidakbisadinafikan pembuktian atas suatu sengketa menjadi hal yang penting di dukung alat-alat bukti yang khususnya dalam dunia maya/cyber/teknologi informasi adalah bukti-bukti elektronik yang ada dapat dikategorikan sebagai sebuah alat bukti yang sebagaimanadiatur dalamhukum positif terkait hukum acaraperdata sebagai bentuk hukum formil perdata yang mempertahankan hukum materiil keperdataan. Salah satu bentuk dari bukti-bukti elektronik adalah surat elektronik (email) yang didalamnya dapat memuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.dan ketentuan hukum memperkenankan bahwa dokumen elektronik dalah ini email/surat elektronik dapat dipersamakan dengan surat yang tertulis dalam bentuk fisik kertas.
Payung Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Sebagai Korban Pemerkosaan Komparasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Muhammad Khadafi; Edi Kristianta Tarigan; Erwin Ginting; Erni Darmayanti; Rita Natalia Pangaribuan
Lex Justitia Vol 6 No 1 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO.1 JANUARI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.1.2024.57-65

Abstract

Abortus Provocatus atau Aborsi bukan hanya merupakan suatu persoalan medis atau kesehatan, akan tetapi juga merupakan masalah yang muncul ditengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya wilayah perkotaan yang mengikuti pada peradaban Barat. Perlunya Payung hukum diberikan kepada perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan mendapat perhatian yang cukup serius dengan dikeluarkannya revisi undang- undang kesehatan No. 36 Tahun 2009. Dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Perempuan yang menjadi korban pemerkersoaan akan selalu pihak yang merasakan penderitaan yang cukup besar, bukan mendapatkan perlindungan baik dari masyarakat maupun apparat penegak hukum, bahkan mendapatkan tekanan atau intimidasi sebagai perempuan murahan yang tidak mempunyai harga diri. Sehingga korban cenderung lebih untuk berdiam diri bahkan sampai berujung pada kematian. Untuk itu dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang Kesehatan ini bisa memberikan perlindungan bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. . Sementara jika digugurkan (aborsi), selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma agama, susila dan sosial.
Penagakan Hukum Terhadap pembajakan Musik Secara On Line Erni darmayanti; Dr.Devi Oktari; Muhammad Ihsan; Fitri Fitri Yani; Edi Kristianta Tarigan; Rio Ananda Girsang
Lex Justitia Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.2.2024.94-101

Abstract

Industri musik digital sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun semakin banyaknya pelanggaran hak cipta dalam industri musik tersebut juga disebabkan oleh perkembangan teknologi ini. Maka dari itu untuk memperkuat perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia menjadi suatu hal yang penting. Hak Cipta di Indonesia dilindungi oleh hukum dari tindakan reproduksi, distribusi dan pubikasi tanpa izin dari pemilik hak cipta. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam menjaga hak cipta di industri musik digital di Indonesia, seperti kesulitan mengenai pelanggar dan memproleh bukti yang memadai oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hak cipta yang salah satu solusinya adalah penegakan hukum yang lebih efektif dan tegas. Penegakan hukum terhadap pembajakan karya musik menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dipidana berdasarkan Pasal 112 ayat (3) dengan ancaman pidana paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan gugatan perdata kepada pengadilan niaga berdasarkan Pasal 99 ayat (1) untuk menuntut ganti rugi atas hak ekonomi pencipta yang dilanggar oleh pembajak.
Kajian Hukum Lembaga Bantuan Hukum Law Firm BN & Partners tentang Penerapan Hukum Kasus Judi Online Edi Kristianta Tarigan; Fani Budi Kartika; Erni Darmayanti; Muhammad Ihsan; Aniek Periani; Christin Siti
Lex Justitia Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.2.2024.81-93

Abstract

ABSTRAK Saat ini perkembangan jaman mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya kemajuan dalam bidang teknologi. Banyak masyarakat luas yang memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut bahkancenderung bergantung pada kemajuan teknologi yang tentunya memberikan berbagai dampak dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah kasus perjudian. Metode penelitian yang digunakanpenulis adalahmetode yuridis empiris, dimana Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupunperilakunyata yang dilakukanmelalui pengamatanlangsung. Perjudian adalah salah satu tindakan perilaku menyimpang dan melanggar hukum, karena berjudi dapat membuat seseorang menjadi malas-malasan dan tidak memiliki rasa malu. Maraknya judi dapat merusak kehidupn sosial masyarakat dan sangat berdampak terhadap kehidupan ekonomi seseorang, dimana bisa membuat seseorang yang kaya menjadi miskin, gangguan kesehatan fisik, gangguan mental hingga berakhir ke depresi, seseorang yang lebih sering mengabaikan tanggung jawabbahkan bersifat anti sosial, penururan prestasi dan minat belajar. Oleh karena itu, diperlukan peran serta seluruh elemen yang terkait dengan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang bahaya yang ditimbulkan darijudi online. Aparat penegak hukumjuga memaksimalkan penegakkan hukumterhadap situs-situs judi online dan menyediakan kegiatan-kegiatan positif dan kreatifbagi generasi muda. Hukumpenertiban Judi Jo. PP. No. 9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981. Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 di atas mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.
Kebijakan Walikota Kota Medan Dalam Prespektif Kesejahteraan Kolektif Tentang Parkir Elektronik Muhammad Khadafi; Edi Kristianta Tarigan; Erni Darmayanti; Boby Daniel Simatupang; Jihan Salsabila
Lex Justitia Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.2.2024.111-121

Abstract

Meningkatnya jumlah kendaran bermotor tentu juga akan meningkatkan jumlah lahan parkir khususnya di Medan. Dengan peningakatan jumlah parkir tentu akan memberi kontribusi pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 31. Pajak parkir adalah pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang diseduiakan sebagai suatu usaha termasuk penyedian tempat penitipan kendaraan bermotor. Namun banyaknya parkir kendaran bermotor tidak memberikan pemasukan pendapatan daerah akibat banyaknya uang parkir tidak sampai kepada pemerintah daerah, tetapi hanya sampai ke oknum-oknum tertentu. Wali kota medan mengeluarkan kebijakan penggunaan Parkir elektronik sebagai solusi Pengelolaan retribusi parkir secara elektronik untuk pemerintah daerah. Dengan sistim ini pembayaran parkir tidak bisa lagi menggunakan uang tunai namun harus menggunkan uang elktronik yang dikeluarkan oleh perbankan, seperti Brizzi, TapCash, e-Money Mandiri dan uang elektronik lainnya.
Co-Authors Aniek Periani Bambang Indra Gunawan Boby Daniel Simatupang Christin Siti Devi Apriani Dr.Devi Oktari Dwi Suci Amaniarsih Edi Kristianta Tarigan Edi Kristianta Tarigan Erwin Ginting Fani Budi Kartika Fitri Fitri Yani Fitri Yani Fitri Yani Harnis Syafitri Jihan Salsabila Juliana Muhammad Ihsan Muhammad Khadafi Muhammad Khadafi Mujib Medio Annas Rio Ananda Girsang Rita Natalia Pangaribuan Siti Aisyah Siregar Tonna Balya