Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.735
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Cita Hukum Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Konstitusi Hasanuddin Law Review Jurnal Bina Mulia Hukum Bina Hukum Lingkungan Unes Law Review BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Padjadjaran Law Research and Debate Society Bina Hukum Lingkungan LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian dan Teknologi dalam Ilmu Tanaman JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Ida Nurlinda
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BANK TANAH DALAM MELAKUKAN REDISTRIBUSI TANAH UNTUK PENYEDIAAN TANAH REFORMA AGRARIA Mutia, An Nissa Ayu; Nurlinda, Ida; Zamil, Yusuf Saepul
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 2 (2024): Vol. 3 No. 2 (2024): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volu
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v3i2.1716

Abstract

ABSTRAK Badan bank tanah merupakan badan khusus (sui generis) berbadan hukum yang diberi kewenangan untuk mengelola pertanahan di Indonesia. Dalam penyelenggaraannya Badan Bank Tanah dilekatkan beberapa fungsi dan tugas yang salah satunya ialah pendistribusian tanah dengan melakukan kegiatan penyediaan dan pembagian tanah reforma agraria. Desember 2023 badan bank tanah merilis aset yang dimiliki seluas 18.478 ha tersebar di 28 kabupaten/kota dan merilis wilayah-wilayah yang telah dialokasikan untuk kegiatan reforma agraria. Namun, Masyarakat yang masuk kedalam wilayah delineasi yang ditetapkan oleh badan bank tanah untuk pendistribusian tanah reforma agraria tersebut memberikan respon penolakan sehingga hal tersebut menimbulkan konflik baru. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meninjau berbagai data sekunder mengenai reforma agraria dan bank tanah. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan pelaksana dari penyelenggaraan bank tanah ini perlu untuk dilakukan beberapa penyesuaian, dimana diharapkan peraturan pelaksana dapat lebih jelas mengatur terkait kriteria pemilihan delineasi lahan bank tanah untuk kegiatan redistribusi tanah penyediaan tanah reforma agraria melalui aset bank tanah khususnya pada lahan yang sebelumnya telah menjadi delineasi TORA, sehingga diharapkan peraturan pelaksana tersebut dapat meminimalisir konflik agraria baru dan dapat mewujdkan keadilan agraria. Kata kunci: Bank Tanah; Reforma Agraria; Redistribusi; Tanah. ABSTRACT The land bank is a sui generis that is authorized to manage land in Indonesia. In its implementation, the Land Bank is attached to several functions and tasks, which is the distribution of land by carrying out agrarian reform land provision and distribution activities. In December 2023, the land bank assets covering an area of 18,478 ha spread across 28 districts/cities and released the areas that have been allocated for agrarian reform activities. However, the community that enters the delineation area set by the land bank for the distribution of agrarian reform land responds to rejection so that it causes new conflicts. This study uses a normative juridical method by reviewing various secondary data regarding agrarian reform and land banks. The results of the study show that the implementing regulations of the implementation of the land bank need to be adjusted, where it is hoped that the implementing regulations can more clearly regulate the criteria for selecting land bank land delineation for land redistribution activities, the provision of agrarian reform land through land bank assets, especially on land that has previously been a TORA delineation, so it is hoped that the implementing regulations can be minimized agrarian conflicts are new and can promote agrarian justice. Keywords: Agrarian Reform.; land; land bank.; redistribution.
LITERASI PANGAN SEJAK DINI KEPADA SISWA-SISWI SD DAN SOSIALISASI LP2B DI DESA TANJUNGJAYA, KAB. KARAWANG Nurlinda, Ida; Astriani, Nadia; Zamil, Yusuf Saeful; Adharani, Yulinda; Kultsum, Fatia; Widyanto, Prima Rizki
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v7i1.45172

Abstract

Ketersediaan lahan untuk pertanian merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Akan tetapi, lahan pertanian di Indonesia setiap tahunnya mengalami pengurangan akibat dari alih fungsi lahan. Kabupaten Karawang merupakan wilayah yang berkembang dengan pesat dan menjadi produsen beras tertinggi kedua yang lahannya merupakan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungjaya terutama mengenai ketahanan pangan dirasa tepat di lokasi ini untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka KKN-PPM. Ada pun kegiatannya berupa “Literasi Pangan Melalui Pengenalan Pangan Sejak Dini kepada Siswa-Siswi SD” dan “Sosialisasi LP2B di Desa Tanjungjaya, Kabupaten Karawang”. Metode yang digunakan pada kedua kegiatan tersebut adalah Pendidikan masyarakat dan advokasi. Hasil dari kegiatan tersebut adalah bertambahnya pemahaman dan pengetahuan siswa-siswi SDN 1 Tanjungjaya mengenai jenis-jenis pangan, dan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman aparat pemerintah desa dan masyarakat terutama petani terkait pengelolaan dan perlindungan lahan pangan (sawah).The availability of land for agriculture is one of the conditions for realizing food security. Food security is a situation where all households have both physical and economic access to food for all family members, where households are not at risk of losing both accesses. However, agricultural land in Indonesia is reduced every year due to land use change. Karawang Regency is a rapidly growing area and is the second-highest rice producer whose land is a Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) area. Therefore, community empowerment activities in Tanjungjaya Village, especially regarding food security, are considered appropriate in this location to carry out activities in the framework of KKN-PPM. There are also activities in the form of "Food Literacy through Early Food Introduction to Elementary School Students" and "LP2B Socialization in Tanjungjaya Village, Karawang Regency". The methods used in both activities are community education and advocacy. The result of this activity was an increase in the understanding and knowledge of SDN 1 Tanjungjaya students about the types of food, and an increase in knowledge and understanding of village government officials and communities, especially farmers related to the management and protection of food land (rice fields).
PEROLEHAN TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) YANG BERASAL DARI KAWASAN HUTAN: PERMASALAHAN DAN PENGATURANNYA Nurlinda, Ida
Veritas et Justitia Vol. 4 No. 2 (2018): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v4i2.2919

Abstract

Agrarian reform is in essence a government policy attempting to restructure land ownership and control.  President Jokowi’s government set the target of 9 million hectares of which 4.1 million hectares is classified formerly as forest land.  It was and still is no easy task. But this agrarian reform, involving mostly change of ownership of forest land and redistribution, is considered necessary as part of effort to guarantee society’s welfare. This article purports to analyse the legal framework of forest land release and related problems. To do that a juridical dogmatic approach will be used and with secondary data as primary source of information.  The main finding of this research is that real problems arises in the context of implementing the Environmental and Forest Ministerial Decree Number180/Menlhk/Setjen/kum.1/4/2017 which provides guidance in regard the procedure and requirements to be met for forest land release. In the case that in the process, land ownership dispute arose, stakeholders should seek guidance from Presidential RegulationNumber  88/2017 regarding Settlement of Land Management/Ownership in Forest Land.
A Review of Palm Oil Plasma Land Conflicts from The Perspective of Agrarian Reform: Analysis of Decision Number 3661 K/PDT/2019 Trifosa, Shalomita; Maulida Hasanah, Nisa; Nurlinda, Ida
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 10 No. 1 (2024): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v10i1.777

Abstract

Abstract: The government has addressed disparities in palm oil plantation ownership through the partnership model of the Nucleus Estate Smallholder Plantation (PIR-BUN) using a core-plasma scheme as outlined in Presidential Instruction No. 1 of 1986, aiming to achieve agrarian reform. However, in practice, the nucleus-plasma scheme has led to land conflicts and issues, one of which occurred in Teluk Bakung Village, West Kalimantan. Therefore, to ensure the effective implementation of the nucleus-plasma scheme in the future and the realization of agrarian reform, it is necessary to investigate the causes of plasma land conflicts in Teluk Bakung Village and the impacts of these conflicts on agrarian reform efforts. This study adopts a normative juridical method, examining secondary data from literature and primary data from Supreme Court Decision No. 3661 K/PDT/2019 concerning PT PALM’s default in profit-sharing on plasma land. The findings indicate that plasma land conflicts arise from differing interpretations of the 20% provision for community plantation development, inadequacies in institutional support and processes for the PIR-BUN program, and a lack of transparency from the nucleus company. These conflicts ultimately negatively impact the socio-economic aspects of plasma farmers in Teluk Bakung Village and hinder agrarian reform efforts, particularly in the region. Keywords: Agrarian Reform, PIR-BUN, Plasma Land
Implementasi Pengaturan Adaptasi Perubahan Iklim di Sektor Pertanian dalam Mencapai Ketahanan Pangan di Indonesia Abdullah Azzam Alhudhaibi; Ida Nurlinda; Nadia Astriani
Hidroponik : Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman Vol. 2 No. 1 (2025): March: Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Tanaman Dan Hewan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/hidroponik.v2i1.274

Abstract

The negative impacts of the climate change phenomenon have a very broad impact, including on the agricultural sector, thus threatening food resilience in Indonesia. This research aims to find out how the regulation of climate change adaptation in the agricultural sector achieves food resilience in Indonesia, and to find out how its implementation occurs specifically in the regency of Kubu Raya, West Kalimantan Province, and Bandung City, West Java Province. Using a normative legal and analytical-descriptive approach, the main data are primary legal data and legal literature. The results showed that there are several climate change adaptation provisions in the agricultural sector in Indonesia, but food diversification as an adaptation measure is not contained in them. This makes the implementation of the agreements in Kubu Raya constituency try to adapt only to a commodity. Nevertheless, the implementation of climate change adaptation in the agricultural sector, especially in Kubu Raya constituency and Bandung city, has been pursued despite the respective problems outside the threat of climate change.
Kepastian Hukum Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) Hasil Penataan Aset Kepada Masyarakat dalam Rangka Pelaksanaan Reforma Agraria Nanda Aprilia Nurcahyaningrum; Ida Nurlinda; Betty Rubiati
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 3 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i3.8085

Abstract

Agrarian reform is a strategic policy to create equitable distribution of land tenure and people's welfare. Land Redistribution Object Agrarian Reform (TORA) is the main instrument to overcome inequality in land tenure. This policy aims to provide legal certainty for land recipient communities and encourage productive and sustainable land use. However, in its implementation, there are still various obstacles, such as land disputes, uncertainty about the status of land laws, and a lack of policy synergy between the central and regional governments. Based on this description, the purpose of this study is to examine the implementation of asset structuring through TORA redistribution in providing legal certainty for Agrarian Reform subjects and to find out the legal protection of ownership for Agrarian Reform subjects whose land objects are problematic as reviewed from Presidential Regulation Number 86 of 2018 or Presidential Regulation Number 62 of 2023. The research method used is normative juridical with a legal approach and case studies located in Ngargosari village, Kendal Regency and Pagerwangi Punclut village, West Bandung Regency. The data collection technique was carried out through literature studies and interviews with the local Land Office. The data analysis method uses qualitative normative analysis. The results of the study show that legal certainty on TORA redistribution in Indonesia already exists. However, in its implementation, there are still several obstacles, especially in the lack of transparency in the redistribution process and the lack of supervision over the implementation of the TORA redistribution policy. In addition, legal protection for the subject of Agrarian Reform is still not optimal. Therefore, concrete steps are needed to ensure that the land objects distributed are free from disputes, the priority resolution of land conflicts, and the improvement of legal assistance and inter-institutional coordination to ensure legal certainty and protection for the subject of Agrarian Reform.
The Evolution of Property Rights in Indonesia Salam, Syukron; Supardjo, Supardjo; Nurlinda, Ida
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 9 No. 1 (2024): Navigating Legal Landscapes: Exploring Justice Development in Indonesia and the
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.vol9i1.3538

Abstract

The article explains the emergence of property rights over land in Indonesia. Theoretically, the emergence of property rights in Java was deliberate. It is contrasts with the claim that spontaneous evolution of property rights . The article contributes to explaining the deliberate emergence of property rights in the case of the emergence of property rights to land in Java, Indonesia. The study is conducted by tracing the handover traces of land policy development from each period of power. The policy study begins in the period of feudalism where the concept of vorstendomain prevailed. During this period, awareness of property rights had not yet grown because the population considered the land to be the property of the king. Javanese colonialism and its land policy started the seedbed for the emergence of property rights over land. The Priangan system during the VOC started the realisation for the Javanese population about land ownership. Raffles' land-tax further solidified the awareness of land ownership rights. At this time, land distribution occurred to the local elite. The cultuure stelsel policy during Dutch colonialism had weakened land claims for Javanese people, because the workload that had to be borne was in accordance with the amount of cultivated land. Liberalism that grew in Europe had influenced changes in land policy in Java. In 1870, the Dutch colonial government issued the agrarisch wet which recognised land ownership rights for indigenous people in Java.
Keberhasilan Dan Hambatan Program Redistribusi Tanah: Desa Muktisari dan Nagari Padang Mentinggi Athallah, M. Nadhif; Nurlinda, Ida; Pujiwati, Yani
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2374

Abstract

Program redistribusi tanah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks, terutama konflik agraria yang seringkali menghambat pencapaian tujuannya. Kajian ini membandingkan dua kasus, yaitu keberhasilan di Desa Muktisari, Ciamis, Jawa Barat, dan hambatan yang dihadapi di Nagari Padang Mentinggi, Pasaman, Sumatera Barat. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif, kajian ini mengkaji faktor-faktor penentu keberhasilan dan kendala program melalui studi literatur dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan dialog konstruktif di Desa Muktisari menjadi kunci keberhasilan. Berbeda halnya dengan Nagari Padang Mentinggi, di mana konflik yang berlapis dan kendala struktural mengakibatkan keterlambatan dan hasil yang kurang optimal. Oleh karena itu, keberhasilan redistribusi tanah memerlukan strategi menyeluruh yang meliputi penguatan hukum adat, transparansi yang lebih tinggi, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. kajian ini menyoroti perlunya reformasi kebijakan agraria yang komprehensif untuk mewujudkan keadilan dan keberlanjutan pengelolaan lahan di Indonesia.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA Nurlinda, Ida
Bina Hukum Lingkungan Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pembangunan di Indonesia, telah membawa dampak buruk pada kuantitas dan kualitas SDA itu sendiri. Secara normatif, Indonesia telah memiliki UU-PPLH sudah lebih komprehensif mengatur kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya. Namun, lemahnya tataran implementasi peraturan perundangan di bidang lingkungan tersebut pada kenyataannya menimbulkan sejumlah konflik sosial dan/atau sengketa hukum. Hasil penelitian menunjukan pemerintah perlu mengoptimalkan instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 UU-PPLH. Hal tersebut menjadi penting dalam upaya penegakan hukum sebagai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan bagi kepentingan generasi yang akan datang.
INDONESIA PASCA RATIFIKASI PERJANJIAN PARIS 2015; ANTARA KOMITMEN DAN REALITAS Apriandi Zuhir, Mada; Nurlinda, ida; Imami, A. A. Dajaan; Idris, Idris
Bina Hukum Lingkungan Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai bentuk komitmen terhadap persoalan perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris 2015 melalui UU No. 16 Tahun 2016. Akan tetapi komitmen kontribusi pengurangan emisi GRK tersebut memiliki persoalan dalam pelaksanaannya. Atas dasar itu, artikel ini membahas isi dari Perjanjian Paris 2015 dan implikasinya, komitmen Indonesia serta kendala dalam pencapaian target emisinya. Penekanan utama akan difokuskan pada dua persoalan, yaitu kehutanan dan energi. 2 (dua) persoalan ini merupakan hambatan terbesar dalam memenuhi target komitmen Indonesia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan data utama berupa data sekunder (bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier) yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan diskusi dan pembahasan disimpulkan bahwa peraturan terkait perubahan iklim di Indonesia dinilai belum mampu melakukan transformasi secara substansial upaya pengurangan emisi GRK seperti yang diharapkan. Persoalan efektifitas khususnya penegakan hukum masih menjadi persoalan utama, bahkan beberapa kebijakan pemerintah memuat aturan yang bersifat kontradiktif dengan komitmen yang dicanangkan. Oleh karenanya, disarankan perlunya efektifitas aturan, penegakan hukum serta penyelarasan komitmen dengan kebijakan energi yang dijalankan.
Co-Authors A. Dajaan Imami A.A. Ketut Agung Cahyawan W Abdullah Azzam Alhudhaibi Amiruddin A.Dajaan Imami Ani Pujiwati Apriandi Zuhir, Mada Apriandi, Mada Ardhiwinda Kusumaputra Athallah, M. Nadhif Bambang Daru Nugroho Betty Rubiati Chay Asdak Herliani, Farah Idris Idris Idris Idris Imami, A. A. Dajaan Imamul Hadi Imamulhadi Indra Perwira Kholik, Saeful Kultsum, Fatia Lastuti Abubakar Lastuti Abubakar Marenda Ishak Marenda Ishak s Marenda Ishak S Maret Priyanta Maulida Hasanah, Nisa Mutia, An Nissa Ayu Nadia Astriani Nanda Aprilia Nurcahyaningrum Saeful Kholik Salsabila, Rewita Siswandi, Gusman Supardjo Supardjo Supraba Sekarwati Supraba Sekarwati W Syukron Salam, Syukron Tri Handayani Tri Handayani Trifosa, Shalomita W, Supraba Sekarwati Wahyu Nugroho Widyanto, Prima Rizki Wildan Siregar Yani Pujiwati Yani Pujiwati Yulinda Adharani, Yulinda Yusuf Saepul Zamil Zainal Muttaqin Zainal Muttaqin Zamil, Yusuf Saeful