Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Proceeding SENDI_U Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Fitria Olivia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
(REVISI) PERLUASAN OBJEK GUGATAN DAN PERUBAHAN PROSEDUR BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Siswanto, Ade Hari; Olivia, Fitria
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perluasan objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara dan perubahan prosedur beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara studi dokumen. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini yakni adanya perluasan objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara yakni berupa tindakan faktual. Adanya prosedur upaya administratif yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Melalui peraturan Mahkamah Agung, ditetapkan bahwa jangka waktu pengajuan gugatan ialah terhitung sejak diterimanya keputusan upaya administratif.
PERMOHONAN KEPAILITAN ATAS DEVELOPER APARTEMEN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FAKTA YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA SUATU KAJIAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM Slamet, Sri Redjeki; Olivia, Fitria
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7667

Abstract

Mahkamah Agung  memberikan  pedoman melalui Surat Edaran Mahkamah Agung  bahwa pengembang apartemen dapat dimohonkan pailit atau PKPU   pembuktian sederhana tidak terpenuhi. Terkait hak tersebut, permasalahan penelitian mengenai mengapa permohonan  pailit terhadap pengembang (delevoper)  apartemen tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana dan bagaimana keadilan dan kepastian hukum bagi debitor maupun kreditor  terhadap pembatasan  permohonan  pailit terhadap pengembang   apartemen.  Metode  penelitian normatif   yang  datanya dianalisa secara kualitatif. Hasil Penelitian: Permohonan  pernyataan pailit terhadap pengembang   apartemen  tidak memenuhi syarat pembuktian sumir  karena  tidak jelas jenis utangnya apakah utang menyerahkan apartmen  atau mengembalikan dana yang telah disetor sehingga mengenai utang  tersebut memerlukan pembuktian melalui Pengadilan Negeri. Dengan pembatasan permohonan  pailit terhadap pengembang   apartemen, dimana  sengketa utang  harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, maka akan memberikan keadilan dan kepastian hukum  bagi kreditor atas pemenuhan prestasinya dari debitor pengembang   atas pembelian apartemen
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERMASALAHAN DAN PENCEGAHAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA TAMANSARI KABUPATEN BOGOR Widiatno, Men Wih; Susetio, Wasis; Judge, Zulfikar; Triningsih, Anna; Bertha, Anna; Saragih, Horadin; Taher, Irmanjaya; Widarto, Joko; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Hikmawati, Elok; Rahmadani, Adhining Prabawati; Nazah, Farida Nurun; Olivia, Fitria; Citra, Lana Fadila; Feriza, Gousta; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Alfiana, Rita; Slamet, Sri Redjeki; Azis, Riska Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Wardhani, Sri Pramudya
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 03 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i03.8723

Abstract

AbtractLand is an important aspect in people's lives, but there are still many village people who do not know information about the land administration process. Similarly, the community in Tamansari Village, Bogor District, has expressed concerns over the lack of advocacy regarding their land rights. For this reason, legal counseling on problems and prevention of land ownership disputes in Tamansari Village, Bogor District, is essential. This counseling aims to enhance the community’s understanding of their rights to land, the correct procedures for managing land certificates, and the legal avenues available for resolving disputes over land ownership. This community service initiative focuses on providing legal counseling and socialization, centered on the theme of addressing and preventing land ownership conflicts within the Tamansari Village community, Bogor Regency, West Java. Through this initiative, legal counseling serves not only as a preventive measure but also as a tool to empower the community to manage their land assets more wisely and sustainably.. Keywords: problems and prevention,  land ownership disputes, land rights AbsrakPertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, namun masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui informasi mengenai proses administrasi pertanahan. Sama halnya dengan masyarakat desa Tamansari kabupaten Bogor yang merasakan kurangnya advokasi mengenai pertanahan di wilayah mereka. Untuk itu, penyuluhan hukum tentang pertanahan di desa  Tamansari kabupaten Bogor menjadi sangat penting. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah, prosedur yang benar dalam pengurusan sertifikat, dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah secara hukum. kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi dengan mengangkat tema permasalahan dan pencegahan sengketa kepemilikan tanah pada masyarakat desa Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  Melalui kegiatan penyuluhan ini, penyuluhan hukum ini tidak hanya menjadi langkah preventif, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat agar lebih berdaya dalam mengelola aset tanah mereka secara bijak dan berkelanjutan. Kata Kunci : permasalahan dan pencegahan, sengketa kepemilikan tanah, hak-hak atas tanah
MEMBUDAYAKAN LITERASI UNTUK MENUMBUHKAN PRIBADI YANG LITERAT TERHADAP LINGKUNGAN DI SMA NEGERI 1 TAMBUN SELATAN Slamet, Sri Redjeki; Lisasih, Nin Yasmine; Olivia, Fitria; Arianto, Henry; Damayanti, Siti Alfina; Syahputra, Ahmad Reza; Riyadi Sadono, Bayu Ridzki; Wibowo, Randy Yoso; Daryono, Guntur; Lelono, Gatot; Sihotang, Dian Rosalina; Puspita, Ari Isnaeni; Rizqy, Radithya Cahya
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i4.9067

Abstract

The community service conducted at SMA Negeri 1 Tambun Selatan was carried out in the form of a Class Literacy Seminar. This activity is conducted to teach students how to read with the aim of improving their literacy skills. The results of the activity show that literacy is an individual's ability to use their skills to process and understand information while participating in activities or tasks that involve reading and writing.  Reading ability and reading skills are the foundation for acquiring students' knowledge, skills, and attitudes. that habituating and cultivating students' reading and literacy is part of the effort to foster character or student behavior in accordance with the Minister of Education and Culture Regulation Number 23 of 2015 concerning the Cultivation of Character
KONSINYASI GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERKAIT ADANYA SENGKETA KEPEMILIKAN Kustiani, Larasati; Slamet, Sri Redjeki; Olivia, Fitria; Arianto, Henry
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.9058

Abstract

AbstractLand acquisition is a government action to obtain land for various development purposes by providing compensation, which is deposited in the District Court. This research examines the disbursement of compensation consignment for land acquisition in the event of land ownership disputes and the legal protection for landowners in the presence of ownership disputes over the consigned compensation.  the method of normative legal research through document studies on land acquisition for public interest and analyzed qualitatively.  In the event of a land ownership dispute, for the disbursement of compensation consignment, the disputing parties must file a lawsuit to determine who is entitled to receive the compensation or through a settlement effort with mediation. The entitled party must receive legal protection, which includes preventive protection. The government must ensure land ownership affected by land acquisition before the establishment of the normative field and ensure that the disputing parties comply with the court's decision as the basis for the disbursement of the consignment. As for repressive protection, the consignment cannot be disbursed without a court ruling that determines the entitled party to the land. Keywords: consignment, land acquisition, ownership dispute
ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA ANTARA FOOD VLOGGER VS. TOKO ROTI CLAIRMONT MELALUI MEDIA DIGITAL Ardyansyah, Ardyansyah; Olivia, Fitria
Lex Jurnalica Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i2.9846

Abstract

AbstrakUlasan yang di berikan oleh seorang food vlogger di media sosial yang ada, saat ini bisa memiliki kekuatan yang besar, jika food vlogger tersebut mempunyai banyak followernya, sehingga bisa memberikan efek yang positif dan negative. Ulasan yang baik bisa membuat sebuah penjual makanan ramai, sementara ulasan buruk bisa menimbulkan kerugian besar. Penelitian ini membahas sengketa hukum yang bisa muncul akibat dari sebuah ulasan digital, dengan mengambil contoh kasus antara food vlogger Codeblu versus Toko roti Clairmont yang berkembang menjadi sengketa timbal balik. Tujuan penelitian ini adalah untuk megkaji unsur “perbuatan melawan hukum” dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan pada konten review kuliner yang dipublikasikan di media sosial atau platform daring dan kedudukan dan batasan kebebasan berpendapat seorang food reviewer di ruang publik apabila dinilai merugikan reputasi suatu perusahaan, dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu mengkaji peraturan hukum yang ada yiatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik  Hasilnya menunjukkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan pada konten review kuliner yang dipublikasikan di media sosial dengan memenuhi  empat unsur kumulatif: Perbuatan (act), Bersifat melawan hukum (onrechtmatige daad), Kerugian (schade), Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (causal verband). Kedudukan food reviewer berada dalam keseimbangan antara hak berekspresi dan kewajiban untuk tidak merugikan pihak lain secara melawan hukum. Reviewer berhak memberikan kritik atau penilaian, tetapi harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan dengan itikad baik, dan tidak mengandung unsur penghinaan atau fitnah. Apabila review mengandung informasi yang tidak benar atau menyerang reputasi tanpa dasar yang sah, maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kewajiban ganti rugi baik kerugian finansial (materiil) maupun rusaknya nama baik (imateriil), bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Kata Kunci:  Perbuatan Melawan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Media Digital AbstractReviews provided by a food vlogger on social media can currently have significant influence, especially if the vlogger has a large number of followers, thereby generating both positive and negative impacts. A good review can attract many customers to a food vendor, while a bad review can cause substantial losses. This study discusses legal disputes that may arise from digital reviews, using as a case study the conflict between food vlogger Codeblu and Clairmont Bakery, which developed into a reciprocal dispute. The purpose of this research is to examine whether the element of *“unlawful act”* in Article 1365 of the Indonesian Civil Code can be applied to culinary review content published on social media or online platforms, and to analyze the position and limits of freedom of expression for a food reviewer in public spaces when such expression is deemed harmful to a company’s reputation, from the perspective of Indonesian civil law. This research employs a normative method, reviewing relevant legal provisions such as the Indonesian Civil Code and the Law on Electronic Information and Transactions. The results show that an *unlawful act* can be applied to culinary review content published on social media if it fulfills four cumulative elements: (1) an act (*act*), (2) the act is unlawful (*onrechtmatige daad*), (3) damages (*schade*), and (4) a causal link between the act and the damages (*causal verband*). The position of a food reviewer lies in the balance between the right to express opinions and the obligation not to unlawfully harm others. Reviewers have the right to provide criticism or evaluations, but these must be based on verifiable facts, delivered in good faith, and free from elements of insult or defamation. If a review contains false information or attacks a reputation without legitimate grounds, such action may fulfill the elements of an unlawful act and give rise to liability for compensation—both financial (material) losses and damage to reputation (immaterial)—for either party involved in the dispute. Keywords: Unlawful Act, Defamation, Digital Media
Kedudukan Anak Luar Kawin dari Perkawinan yang tidak Tercatat (Studi Putusan No.81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh) Anriasman, Muhamad Ashil Fazra; Olivia, Fitria
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1633

Abstract

Suatu perkawinan berdasarkan ketentuan hukum negara wajib didaftarkan, sebab apabila tidak dilakukan pencatatan, hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi terhadap anak yang dilahirkan. Secara umum, kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai relasi keperdataan dengan ibu beserta keluarga dari pihak ibu. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana ketentuan mengenai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dalam Undang-Undang Perkawinan, serta bagaimana status anak hasil hubungan yang tidak diakui ditinjau melalui Putusan No.81/Pdt.G/2020/PA.Sbh Jo Putusan MK/PUU-VIII/2010. Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif dengan bertumpu pada analisis kasus putusan dan regulasi mengenai perkawinan. Temuan serta pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terhadap anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya mencakup hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga dari pihak ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 43, sedangkan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 ada kata tambahan yaitu serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yangdapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.
KONSEP, BENTUK, DAN MEKANISME PENANGGULANGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEPAILITAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Slamet, Sri Redjeki; Olivia, Fitria; Arianto, Henry; Rizqi, Radithya Cahya
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10126

Abstract

Perbuatan melawan hukum dalam kepailitan merupakan salah satu isu penting dalam hukum bisnis di Indonesia karena sering menimbulkan kerugian bagi kreditor dan mengganggu prinsip keadilan dalam pemberesan harta pailit. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep perbuatan melawan hukum dalam kepailitan berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Debitor, kreditor, maupun kurator, beserta mekanisme hukum yang tersedia untuk menanggulanginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil Penelitian  menunjukkan ahwa konsep perbuatan melawan hukum dalam kepailitan memiliki dua dimensi: dimensi umum yang ditemukan dalam Pasal 1365 KUBHperdata dan dimensi khusus yang ditemukan dalam Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya melalui instrumen actio pauliana. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang umum terjadi meliputi pengalihan aset secara curang oleh Debitor, eksekusi sepihak oleh kreditor, serta penyalahgunaan kewenangan oleh kurator. Untuk menanggulanginya, hukum positif menyediakan mekanisme berupa actio pauliana, keberatan kepada hakim pengawas, dan gugatan ganti rugi. Saran perbaikan adalah bahwa perbuatan melawan hukum dalam kepailitan tidak hanya menjadi persoalan Debitor, tetapi juga kreditor dan kurator, sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat serta konsistensi pengadilan dalam menegakkan hukum kepailitan.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Agus Suprayogi Akbar, Sachrial Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anna Triningsih Anriasman, Muhamad Ashil Fazra Ardyansyah Ardyansyah Aristi, Farra Amalia Azis, Riska Amelia Bertha, Anna Citra, Lana Fadila Damayanti, Siti Alfina Daryono, Guntur Ernawati Ernawati Erwan Baharudin Feriza, Gousta Hartadi, I Gede Henry Arianto Hikmawati, Elok Horadin Saragih I Gede Hartadi Kurniawan Ika Sartika Irmanjaya Thaher JEFFREY SUTANTO, JEFFREY Kustiani, Larasati Lelono, Gatot Lisasih, Nin Yasmine Menwih, Menwih Nazah, Farida Nurun Nurhayani nurhayani Puspita, Ari Isnaeni Rahmadani, Adhining Prabawati Riyadi Sadono, Bayu Ridzki Rizqi, Radithya Cahya Rizqy, Radithya Cahya Safitri, Apriyani Eka Sihotang, Dian Rosalina Sri Redjeki Sri Redjeki Slamet Suprajogi, Agus Syahputra, Ahmad Reza Wardhani, Sri Pramudya Wasis Susetio Wibowo, Randy Yoso Widiatno, Men Wih Zulfikar Judge