Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Keabsahan Jual Beli Hak atas Tanah yang Dilakukan tanpa Akta PPAT Ditinjau dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Ida Ayu Dinda Maharani; I Nyoman Alit Puspadma; Ni Gusti Ketut Sri Astiti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8036.261-267

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah terdapat akibat hukum yang sah dalam transaksi jual beli tanah jika dilakukan tanpa melibatkan akta PPAT, dengan mengambil perspektif dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam konteks ini, rumusan masalah penelitian terfokus pada dua pertanyaan utama: Pertama, bagaimana pengaturan pembuatan akta jual beli oleh PPAT? Kedua, apa keabsahan jual beli hak atas tanah yang dibuat tanpa melibatkan PPAT? Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum secara normatif, yang mencermati berbagai aspek regulasi dan peraturan hukum yang berkaitan dengan transaksi tanah. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa keabsahan dalam transaksi jual beli tanah masih dapat diperoleh meskipun tanpa pencatatan pada PPAT dalam bentuk akta jual beli. Namun, ketika penelitian ini dipandang dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat implikasi bahwa peralihan hak atas tanah dari pembeli kepada penjual, yang sering disebut sebagai proses "balik nama," tidak dapat terwujud jika tidak ada akta yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Hal ini menegaskan bahwa pemindahan hak atas tanah melalui transaksi jual beli harus didukung oleh akta otentik yang dikeluarkan oleh PPAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan PPAT dan pembuatan akta oleh mereka memegang peran penting dalam menjaga keabsahan hukum dalam transaksi jual beli tanah di Indonesia.
Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Akta terhadap Rapat Umum Pemegang Saham yang Diadakan melalui Media Telekonferensi I Made Nova Wibawa; I Nyoman Alit Puspadma; Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Law No 40 of 2007 concerning PT (Limited Liability Company) regulates what can be done through teleconferencing media regulated in Article 77 paragraph (1) of Company Law so as to allow shareholders to conduct a GMS without having to meet in person and be in one place but can be held by teleconference which allows shareholders to see each other and interact actively in meetings The results of the minutes of the GMS held by the PT are not required to be written in the form of an authentic deed meaning that the PT can determine the agreement of the shareholders whether it will be written into an authentic deed or an underhand deed The minutes of the GMS by teleconference which are applied to the authentic deed by the Notary lose their authenticity because the Notary does not act according to the provisions in Article 16 paragraph (1) letter m UUJN-P which requires the physical presence of the parties in the process of drafting an authentic deed so that the power of proof of the deed under the hand as a result of an act that is not in accordance with Article 16 paragraph (1) letter m.
Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Putra Dana Jaya I Made Agus Surya Adi Putra; I Nyoman Alit Puspadma; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koperasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam praktinya, di Koperasi Putra Dana Jaya diketahui pula telah terjadi permasalahan tersebut, yang salah satu permasalahan dihadapi adalah masalah kredit macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dengan jaminan pada koperasi simpan pinjam putra dana jaya dan kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam putra dana jaya dalam penyelesaian kredit macet. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber informasi sah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dokumen atau penelitian kepustakaan sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian ini menyatakan didalam koperasi simpan pinjam Putra Dana Jaya Dalam pemberian kredit koperasi mengenal prinsip kehati-hatian yang tidak berlandaskan dengan kepercayaan saja namun juga dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan dari usaha anggota. anggunan diperlukan jika pinjaman yang dipinjam oleh debitur cukup besar. Kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam Putra Dana Jaya dalam penyelesaian kredit macet dikarenakan pihak debitur kurang beritikad baik dan biasanya meminta untuk menunda pembayaran serta kurangnya pengetahuan dari pihak debitur tentang perjanjian kredit.
Tanggung Jawab Pemegang Saham Pasca Perseroan Perorangan Berubah Menjadi Perseroan Persekutuan Modal Ni Putu Sukma Meerani Santi; Ketut Kasta Arya Wijaya; I Nyoman Alit Puspadma
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i5.64342

Abstract

Perseroan Perorangan merupakan bentuk badan hukum yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendirikan badan usaha berbadan hukum. Namun, dalam praktiknya Perseroan Perorangan wajib mengubah statusnya menjadi Perseroan Persekutuan Modal apabila jumlah pemegang saham bertambah atau tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Perubahan status tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan serta tanggung jawab pemegang saham, khususnya terhadap perikatan yang telah ada sebelum perubahan status dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan tanggung jawab pemegang saham pasca perubahan Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan notaris dan pihak Kementerian Hukum dan HAM sebagai pendukung analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status perseroan tidak membentuk badan hukum baru, melainkan hanya mengubah struktur kepemilikan saham dari tunggal menjadi kolektif sehingga seluruh mekanisme pengelolaan perseroan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Prinsip tanggung jawab terbatas tetap berlaku, namun keberlanjutan perikatan sebelum perubahan status berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang saham baru karena kewajiban perseroan tetap melekat pada badan hukum yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma terkait pembebanan tanggung jawab secara proporsional dan perlindungan hukum bagi pemegang saham baru. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pemegang saham.
The Legal Status of Digital Wills as Objects of Notarial Deeds within the National Legal System Putu Bagus Arya Krisna; Ni Luh Made Mahendrawati; I Nyoman Alit Puspadma
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 5 No. 1 (2026): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v5i1.1944

Abstract

The development of information technology has changed how individuals express, store, and prove their final testamentary intention. In the Indonesian national legal system, this development raises a concrete legal issue because the Civil Code still places wills within strict testamentary formalities, while the Electronic Information and Transactions Law recognizes electronic information and electronic documents as lawful evidence. This article examines the position of digital wills as objects of notarial deeds in the national legal system by focusing on two issues: the validity of wills in digital form and the authority of notaries to receive digital wills for deposit. This research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The analysis shows that a digital will, including a voice recording, cannot independently be treated as a valid will because it does not yet satisfy the formal requirements of Indonesian civil inheritance law. Nevertheless, a voice recording may serve as evidence of animus testandi if its authenticity, integrity, time of creation, and connection with the testator can be proven. A notary may receive a digital medium as an object of deposit and may formalize the testator's intention into an authentic deed, but may not legalize the digital recording as a new form of will outside the law. The article argues that the safest construction is to position digital records as sources of testamentary intention, not as substitutes for notarial deeds.
Cancellation of Overlapping Land Rights Certificates Without Judicial Mechanism I Gede Hermanta; I Made Suwitra; I Nyoman Alit Puspadma
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v7i3.2253

Abstract

Land title certificates are administrative state products that serve as strong evidentiary instruments to ensure legal certainty in land law. However, the issuance of overlapping certificates persists in practice, creating disputes and legal uncertainty. This research aims to analyze the authority of the National Land Agency in canceling overlapping land title certificates and to assess the extent to which such cancellations provide legal certainty. It also examines BPN’s responsibility arising from such cancellation, particularly in relation to good-faith certificate holders. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, analyzed through interpretative legal reasoning. The findings indicate that the authority to cancel overlapping land title certificates, exercised by the Head of the Regional Land Office and, in certain circumstances, by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, constitutes a lawful delegation and substitution of authority as an administrative corrective mechanism. Nevertheless, the existence of substantively identical authority across different hierarchical levels without clear limitations, combined with the absence of temporal restrictions on administrative cancellation, results in a form of legal certainty that remains relative and nonfinal, as such decisions may still be subject to judicial review. Furthermore, BPN’s authority in the administrative cancellation of overlapping certificates is limited to the administrative domain and lacks adequate compensation mechanisms for good-faith holders, thereby failing to achieve substantive justice. This study recommends clearer delineation of cancellation authority and explicit mechanisms for legal protection and remedies to strengthen legal certainty and justice in land administration.