Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.298
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publika JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi dan Industri Pangan UNISRI) Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
INDAH PRABAWATI
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA Mutiara, Sania Rahma; Prabawati, Indah
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2561-2574

Abstract

Dalam rangka pencapaian tujuan reformasi birokrasi, diperlukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya perubahan pola pikir dan budaya kerja dari semua unsur birokrat. Di mana nilai-nilai dalam budaya organisasi memiliki peran vital sebagai sumber kekuatan yang diakui dan dianut secara meluas dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan. Pada Pemerintah Kota Yogyakarta merepresentasikan culture set dalam Kebijakan Budaya Pemerintahan SATRIYA yang diterapkan ke seluruh instansi publik salah satunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Namun dalam implementasinya, masih terdapat permasalahan yakni komitmen kerja dan budaya organisasi belum tertanam dengan kesadaran tinggi, target kinerja belum maksimal dan sering terjadi inkonsistensi dalam permohonan updating sistem informasi. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan budaya pemerintahan Satriya pada DPMPTSP Kota Yogyakarta. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada model implementasi menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2016:1) yang terdiri dari 6 variabel. Lokasi penelitian ini di DPMPTSP Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model interaktif meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan budaya pemerintahan SATRIYA yang tertuang dalam Perwal Yogyakarta No 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta masih belum maksimal atau belum berjalan sesuai dengan harapan. Dapat dilihat dari variabel yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn yang masih terdapat beberapa permasalahan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Budaya Pemerintahan, SATRIYA. In order to achieve the goals of bureaucratic reform, various efforts are needed to achieve these goals. One of them is changing the mindset and work culture of all elements of bureaucrats. Where values in organizational culture have a vital role as a source of strength that is widely recognized and embraced in facing the challenges of environmental change. The Yogyakarta City Government represents the culture set in the SATRIYA Government Culture Policy which is applied to all public agencies, one of which is the Yogyakarta City Investment and One-Stop Integrated Service Office. However, in its implementation, there are still problems, namely work commitment and organizational culture that have not been embedded with high awareness, performance targets have not been maximized and inconsistencies often occur in requests for updating information systems. Therefore, this study aims to describe the implementation of the Satriya government culture policy at DPMPTSP Yogyakarta City. This research method is descriptive qualitative. This research focuses on the implementation model according to Van Metter and Van Horn in Agustino (2016: 1) which consists of 6 variables. The location of this research is DPMPTSP Yogyakarta City. Data collection techniques were observation, in-depth interviews and documentation. Data were analyzed using an interactive model including data condensation, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the implementation of the SATRIYA government culture policy as stated in Yogyakarta Regional Regulation No. 14/2018 concerning Government Culture in the Yogyakarta City Government is still not optimal or has not run as expected. It can be seen from the variables put forward by Van Metter and Van Horn that there are still several problems. Keywords: Policy Implementation, Government Culture, SATRIYA.
INOVASI PELAYANAN ELEKTRONIK DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR Kusuma, Ajeng; Prabawati, Indah
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2609-2622

Abstract

Di negara Indonesia, penyelengara layanan publik di duduki oleh Aparatur Sipil Negara yang mana pegawai ini bekerja di instansi pemerintahan dan berperan dalam meningkatkan pembangunan dan kemajuan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi penerapan inovasi E-DUPAK dalam peningkatan karir pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi dan wawancara. Untuk mengalanisis penulis menggunakan teori difusi inovasi dalam peningaktan karir menurut Everett Rogers (1964) yang memuat 5 indikator dengan hasil penelitian sebagai berikut, 1) keuntungan relatif mendorong untuk menciptakan adanya pembaharuan metode yang digunakan dalam pengurusan DUPAK yang mana dilaksanakan secara electronic solusi pengumpulan dokumen saat wabah Covid-19 hingga saat ini, 2) kesesuaian dengan pengelolaan daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) secara elektronik yang baik akan menjamin ketersediaan bukti keputusan serta kegiatan pemerintah, 3) kerumitan mengenai respon kepuasan para pemangku kepentingan pengguna E- DUPAK mereka menyebutkan bahwa kegiatan pengusulan angka kredit jauh lebih mudah, 4) kemungkinan mencoba adanya E-Dupak Di Dinas Kesehatan telah lolos uji coba dalam memepermudah peserta unggah dokumen untuk peningakatan karir pegawai dan juga mendorong petugas memberikan pelayanan dengan baik, 5) kemudahan diamati dengan E-Dupak ini memberikan kemudahan pada setiap elemen terkait, yang mana proses Dupak dapat terlaksana dengan baik hingga proses akhirnya. Hasil temuan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terdapat kurangnya tenaga IT yang memantau pelaksanaan E-Dupak secara langsung. Sehingga peneliti memberikan saran agar menyediakan sumber daya manusia yang mnguasai bidang tersebut dengan baik agar pelaksanaan lebih optimal. In the country of Indonesia, public service providers are occupied by the State Civil Apparatus where these employees work in government agencies and play a role in enhancing the development and progress of the country. This study aims to analyze the implementation of the E-DUPAK in improving employee careers at the East Java Provincial Health Office using qualitative methods and data collection techniques used are observation and interviews. To analyze the author uses the theory of innovation in career advancement according to Roger (in Sukma, 2019) which contains 5 indicators with the following research results, 1) relative advantage encourages to create an update of the method used in DUPAK management which is carried out electronically as a document collection solution during the Covid-19 outbreak until now, 2) conformity with good electronic management of the list of credit scoring proposals (DUPAK) will guarantee the availability of evidence of government decisions and activities, 3) complexity regarding the response to satisfaction of stakeholders using E-DUPAK they mentioned that the activity of proposing credit scores is much easier, 4) it is possible to try the existence of E-Dupak. it provides convenience on each related element, in which the Dupak process can be carried out well until the final process. The findings at the East Java Provincial Health Office found that there was a lack of IT staff directly monitoring the implementation of E- Dupak. So that researchers provide suggestions for providing human resources who master this field well so that implementation is more optimal.
IMPLEMENTASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. PERTAMINA EP ASSET 4 SUKOWATI DI DESA SAMBIROTO, KECAMATAN KAPAS, KABUPATEN BOJONEGORO Hidayat, Rahmat Sukron Ardi; Prabawati, Indah
Publika Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n1.p63-76

Abstract

Implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan PT Pertamina EP Asset IV Sukowati Field memiliki dasar peraturan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk menjaga masyarakat dari aktivitas perusahaan. Kegiatan perusahaan disinyalir dapat merusak lingkungan terlebih perusahaan yang memiliki kaitan dengan pertambangan. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah penyumbang minyak dan gas nasional sebesar 25% kebutuhan nasional. Penelitian ini berfokus pada perusahaan Pertamina EP Asset IV Sukowati Field yang memiliki lokasi sangat dekat dengan pemukiman dan pusat kota dengan tujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati di Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program tanggung jawab sosial PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati Field telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012. Dalam hal ini, pelaksanaan program CSR oleh Pertamina EP berjalan sesuai dengan variabel implementasi kebijakan dari Marilee. S.Grindle meliputi isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, namun dengan beberapa catatan. Catatan tersebut memunculkan konflik pada pihak penyelenggara program CSR Pertamina EP Sukowati Field dengan pemerintah desa ring satu penerima manfaat. Saran peneliti untuk pelaksanaan program CSR kedepan adalah adanya inovasi atau program CSR yang baru juga dinantikan oleh pemerintah desa. Kata Kunci: Implementasi, Tanggung jawab sosial, Bina lingkungan Implementation of PT Pertamina EP Asset IV Sukowati Field's corporate social responsibility program has regulatory basis in the form of Government Regulation Number 47 year 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies which is an effort by the Government of Indonesia to protect public from corporate activities. It alleged that company's activities can damage the environment, especially companies that have links with mining. Bojonegoro Regency is a national oil and gas contributing area of 25% of the national need. This research focuses on Pertamina EP Asset IV Sukowati Field which has location very close to settlements and the city center with the aim of describing the Implementation of Corporate Social Responsibility Program of PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati in Bojonegoro Regency. Meanwhile, the type of research used is descriptive with qualitative approach. The results showed that the implementation of PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati Field has been running in accordance with existing regulations including Government Regulation Number 47 year 2012 and Bojonegoro Regency Regional Regulation Number 6 year 2012. In this case, the implementation of CSR program by Pertamina EP is in accordance with policy implementation variable from Marilee. S.Grindle covers policy content and policy environments, but with a few notes. This note led to conflict between the organizers of the Pertamina EP Sukowati Field CSR program and the beneficiary ring village government. Researchers' suggestions for implementing CSR programs in future are innovations or new CSR programs that are eagerly awaited by the village government. Keywords: Implementation, Corporate social responsibility, Environment
IMPLEMENTASI PROGRAM KALIMASADA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIKELURAHAN MARGOREJO KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA Utami, Siti Sri; Prabawati, Indah
Publika Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n1.p91-102

Abstract

Administrasi kependudukan merupakan salah satu dari pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah. Pelayanan administrasi kependudukan saat ini masih ditemukan adanya masalah diantaranya yaitu pelayanan yang lambat, administrasi yang berbelit-belit, keterbatasan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi program Kalimasada di Kelurahan Margorejo Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada tiga indikator yaitu kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil penilitian menunjukkan bahwa implementasi program kalimasada di Kelurahan Margorejo Kota Surabaya secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan teori Ripley dan Franklin yang meliputi kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki tetapi dalam implementasinya masih ditemukan adanya kendala yaitu Kurangnya pemahaman Ketua RT dalam Menjalankan aplikasi Klampid New Generation (KNG) sehingga adanya pelimpahan tugas dalam menjalankan program Kalimasada. Adanya masalah tersebut saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya, Dispendukcapil memperbaharui sistem aplikasi dengan menambahkan menu persyaratan dokumen kependudukan dan meningkatkan pemahaman Ketua RT dalam kelengkapan berkas dokumen kependudukan, agar Ketua RT dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Kata Kunci : Implementasi, Administrasi Kependudukan, Kalimasada Population administration is one of the public services provided by the government. Currently, there are still problems with population administration services, including slow service, complicated administration, and time constraints. This research aims to analyze the implementation of the Kalimasada program in Margorejo Village, Surabaya City. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques in this research are through interviews, observation and documentation. Then it is analyzed using the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research focuses on three indicators, namely compliance, smooth implementation of routine functions and the realization of the desired performance and impact. The research results show that the implementation of the Kalimasada program in Margorejo Subdistrict, Surabaya City has generally gone well in accordance with Ripley and Franklin's theory which includes compliance, smooth implementation of routine functions and the realization of the desired performance and impact, but in its implementation there are still obstacles found, namely the lack of understanding of the Chairperson. RT in running the Klampid New Generation (KNG) application so that there is delegation of duties in running the Kalimasada program. Due to this problem, suggestions that can be given by researchers include: Dispendukcapil updating the application system by adding a menu of population document requirements and increasing the RT Head's understanding of the completeness of population document files, so that the RT Head can carry out his duties optimally. Keywords: Implementation, Population Administration, Kalimasada
EVALUASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Sariri, Fatimah; Prabawati, Indah
Publika Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n1.p238-251

Abstract

Program KIP-K merupakan program beasiswa yang diberikan pemerintah kepada siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Unesa sebagai perguruan tinggi negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan beasiswa KIP-K dan banyak diminati oleh calon Mahasiswa, berupaya sebaik mungkin mewujudkan tujuan pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu secara ekonomi berkuliah. Pada pelaksanaannya Unesa mengacu pada Persesjen no. 10. tahun 2022 sebagai dasar pelaksanaan program. Unesa menerapkan seleksi melalui survei lapangan terhadap calon penerima program KIP-K, namun kenyataanya masih ditemukan mahasiswa KIP-K yang kurang layak untuk menerima program sehingga perlu dilakukan evaluasi program. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengukuran tingkat pencapaian tujuan dalam evaluasi penelitian menggunakan enam indikator William Dunn. Hasil penelitian menunjukkan upaya unesa mewujudkan Efektivitas pelaksanaan program KIP-K dengan melakukan survei secara langsung untuk meminimalisir penipuan data. Efisiensi berupa pemanfataan SDM (pengelola) dalam mewujudkan pelayanan yang baik. Pemerataan terhadap masyarakat yang membutuhkan untuk menerima program KIP-K. Kecukupan pelaksanaan program yang membantu masyarakat memperoleh hak pendidikan di Perguruan Tinggi. Responsivitas dengan melakukan evaluasi rutin per semester dan jika ditemui masalah terkait program sesuai persesjen no. 10 tahun 2022. Ketepatan penerimaan dana pendidikan dan biaya hidup. Upaya perbaikan hasil evaluasi bisa dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan bidang akademik Fakultas dalam evaluasi hasil akademik Mahasiswa KIP-K, menyusun panduan terkait program KIP-K, kerjasama dengan bidang akademik Fakultas dalam evaluasi hasil akademik Mahasiswa KIP-K, menjalin kerjasama dengan FORMADIKSI Unesa, dan peningkatan transparansi informasi dan komunikasi pada program beasiswa KIP-K. The KIP-K program is a scholarship program given by the government to students who have economic limitations but have good achievements to continue their studies at university. Unesa, as a state university appointed to manage the KIP-K scholarship and which is in great demand by prospective students, is trying its best to realize the government's goal of helping economically disadvantaged people attend college. In its implementation, Unesa refers to Presidential Decree no. 10. 2020 as the basis for program implementation. Unesa implements selection through field surveys of potential recipients of the KIP-K program, but in reality it is still found that KIP-K students are not worthy of receiving the program so it is necessary to evaluate the program. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Measuring the level of goal achievement in research evaluation uses William Dunn's six indicators. The research results show Unesa's efforts to realize the effectiveness of implementing the KIP-K program by conducting direct surveys to minimize data fraud. Efficiency in the form of utilizing human resources (managers) in realizing good service. Equal distribution of communities in need to receive the KIP-K program. Adequate implementation of programs that help people obtain the right to education at higher education. Responsiveness by carrying out routine evaluations per semester and if problems are encountered related to the program according to Peresjen no. 10 of 2020. Accuracy of receiving education funds and living costs. Efforts to improve evaluation results can be done by collaborating with the Faculty's academic field in evaluating the academic results of KIP-K Students, preparing guidelines related to the KIP-K program, collaborating with the Faculty's academic field in evaluating the academic results of KIP-K Students, collaborating with FORMADIKSI Unesa , and increasing transparency of information and communication in the KIP-K scholarship program
KAJIAN STANDAR PROGRAM SIARAN PADA KPID JAWA TIMUR (SEBUAH STUDI IMPLEMENTATIF TENTANG PERATURAN KPI NOMOR 02/P/KPI/03/2012) Putri, Fathiyah Naurah; Prabawati, Indah
Publika Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n1.p278-291

Abstract

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur bertugas untuk mengatur penyiaran di Jawa Timur. KPID Jawa Timur berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang memuat tentang aturan 5S racun siaran. Tahun 2023 KPID menemukan berbagai pelanggaran 5S dalam SPS, salah satu terbanyak ialah golongan Saru yakni pelanggaran lagu bermuatan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi SPS di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dianalisis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Subjek penelitian ini adalah KPID Jawa Timur, data tambahan diperoleh dari Radio Cakrawala Surabaya. Penelitian ini dilakukan di KPID Jawa Timur dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPS yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur dalam hal standar dan sasaran sudah baik namun kepatuhan dari radio masih kurang, minimnya pelatihan dan beban kerja yang tidak sepadan dengan SDM KPID Jatim, minimnya anggaran KPID Jatim, perlu ditingkatkannya partisipasi masyarakat, pemahaman radio yang kurang, serta tidak aktifnya radio dalam mengikuti kegiatan yang diadakan. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan peneliti ialah 1) Sosialisasi Selain itu, indohoki77 sering mengadakan turnamen dan kompetisi dengan hadiah besar yang intensif dan lebih bersifat informal agar lembaga penyiaran aktif mengikuti kegiatan. 2) Menambah jumlah SDM KPID Jawa Timur. 3) Peran masyarakat perlu ditingkatkan. 4) Penyelenggaraan pelatihan yang terjadwal dan kontinyu.
EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA KOMPONEN PENDIDIKAN DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO Marchania, Adisty Dwayu; Prabawati, Indah
Publika Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n2.p451-464

Abstract

The Family Hope Program is a conditional non-cash transfer that aims to alleviate poverty in Indonesia. Sidorejo Village, Krian Sub-district has received PKH assistance since 2007, this research is intended to evaluate the implementation of the Family Hope Program in the education component in Sidorejo Village. The purpose of this study is to descriptively analyze the evaluation of the Family Hope Program on the education component in Sidorejo Village using Dunn's evaluation criteria which include effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This research uses a qualitative approach with narrative analysis techniques. Data were collected through observation, documentation, and interviews with research subjects from the Sidoarjo Regency Social Service, Sidorejo Village Government, and Beneficiary Families of the education component in Sidorejo Village. The results show that the evaluation of the Family Hope Program in the education component in Sidorejo Village has been effective in improving the community's standard of living, as well as efficient and responsive in overcoming KPM problems. However, this study identified several obstacles in the implementation of the PKH education component in Sidorejo Village, namely data verification that has not been optimized, uneven distribution of aid funds, and inaccurate use of funds. The suggestions given are 1) The Sidorejo Village Government needs to validate KPM data, 2) The Ministry of Social Affairs needs to increase the allocation of aid funds, 3) The Sidorejo Village Government and PKH Facilitators need to collect data on school-age children, and 4) PKH Facilitators need to increase supervision of KPM. Program Keluarga Harapan merupakan bantuan non-tunai bersyarat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Desa Sidorejo Kecamatan Krian telah menerima bantuan PKH sejak 2007, penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara deskriptif terkait evaluasi Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo dengan menggunakan kriteria evaluasi milik Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis naratif. Pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan subjek penelitian Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa Sidorejo, dan Keluarga Penerima Manfaat komponen pendidikan di Desa Sidorejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan di Desa Sidorejo telah efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta efisien dan responsif dalam mengatasi permasalahan KPM. Namun, penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan dalam pelaksanaan PKH komponen pendidikan di Desa Sidorejo yaitu verifikasi data yang belum optimal, penyaluran dana bantuan yang tidak merata, dan ketidaktepatan penggunaan dana. Saran yang diberikan adalah 1) Pemerintah Desa Sidorejo perlu melakukan validasi data KPM, 2) Kementerian Sosial perlu meningkatkan alokasi dana bantuan, 3) Pemerintah Desa Sidorejo dan Pendamping PKH perlu melakukan pendataan anak usia sekolah, dan 4) Pendamping PKH perlu meningkatkan pengawasan terhadap KPM.
Kajian Komunikasi Publik Dalam Rangka Menigkatkan Layanan Administrasi Kependudukan Dengan Media Anjungan Dukcapil Mandiri Di Kota Madiun Ashila, 'Alya Yusfani; Prabawati, Indah
Publika Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n2.p597-606

Abstract

Public communication aims to build community participation in improving population administration services. Madiun City Dukcapil has an innovation in the field of population administration, namely the Independent Dukcapil Platform. Anjungan Dukcapil Mandiri Madiun City is located in the city center which is crowded with visitors. Although it is located in the city center, many people do not know the existence of the machine. This research is formed from the concept of four variables that play an important role in achieving successful implementation by George C. Edward III, namely communication, resources, disposition or attitude, and bureaucratic structure. A qualitative approach with discourse and content analysis techniques is the method in this research. The result of this research is that Dukcapil Madiun City has not conducted public communication optimally due to uneven socialization. The resource variable also found a slow response from the call center admin. Another finding is that the Anjungan Dukcapil Mandiri machine is often erroneous when used. In this study, recommendations that can be conveyed in improving this service, namely making socialization standards for the village, conducting periodic checks on the machine, and using automatic messages for the call center.
DEVELOPING STRATEGY OF PUBLIC ORGANIZATION : A STUDY OF FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND LAW STATE UNIVERSITY SURABAYA EFFORT INTO STATE UNIVERSITIES LEGAL ENTITIES Prabawati, Indah; Yani, Muhammad Turhan; Widodo, Bambang Sigit; Harianto, Sugeng
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 11 No 1 (2022): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v11i1.2658

Abstract

The strategic target of education development following the Strategic Plan of the Ministry of Education and Culture 2020-2024 is directed at two things, namely expanding access to education and strengthening the quality and relevance of education. One of the efforts made is to create the independence in higher education through government policies that encourage State Universities (PTN) to become State Universities Legal Entities (PTN-BH) as stipulated in the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 88 of 2014 and Regulation of the Minister of Education and Culture Number 4 of 2020 regarding the Change of PTN to PTN-BH. This policy provides an opportunity for the State University of Surabaya (Unesa) to increase its independence status from PTN-BLU to PTN-BH. This study aims to describe the strategy of the Faculty of Social Sciences and Law in welcoming the State University of Surabaya to become a PTN-BH. The research method used in this research is descriptive research using a qualitative approach through document studies using supporting documents to support research activities. The data analysis technique in this study is an interactive model such as data collection, data reduction, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicated that in the attempt to increase its independence into PTN-BH, FISH Unesa applied several strategies namely the arrangement of Unesa FISH Strategic Plan for 2020-2024, Master Plan for Research and Community Service FISH Unesa for 2021-2025, as well as Mapping and Analysis of Human Resources for 2021-2025.
EVALUASI PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM: (Studi Kasus di Bagian Bina Marga Provinsi Bengkulu) Kurniawan, Vikry Dwi; Mulyadi, Mulyadi; Purnawan, Heru; Prabawati, Indah; Harmiati, Harmiati
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 12 No 1 (2023): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v12i1.3717

Abstract

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dankeamanan, yang dapat menunjang kemakmuran masyarakat. Program pemeliharaanjalan merupakan salah satu usaha dalam memeliharaan atau merawat prasaranajalan agar sesuai dengan standar dan kualitas yang baik. Maka dalam pelaksanaanyadiperlukan evaluasi program untuk menentukan apakah program tersebut telahmencapai tujuan yang telah ditetapkan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi programpemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahandi Kabupaten Ciamis serta faktor-faktor pendukung dan penghambat programpemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknikpengumpulan menurut Sugiyono yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian datadan penarikan kesimpulan.Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori William N. Dunn (2013)Yangmenyebutkan dalam indicatorevaluasi program dikelompokkan sebagai berikut Efektivitas,Efisiensi, Responsiveness/Responsivitas, Appropriateness/ketepatan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pemeliharaan jalan padaDinas Pekerjaan Umum Bagian Bina Marha di Provinsi Bengkulu berjalan cukup baik, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalankan program pemeliharaan jalan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah peningkatan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan pihak terkait, seperti dinas terkait dan masyarakat, dalam hal pemeliharaan jalan.
Co-Authors Afifah, Silvi Nur Akhmad Mustofa ardiansyah, ferdhy Ashila, 'Alya Yusfani Azhari, Ayu Octafia Badrudin Kurniawan BAMBANG SIGIT WIDODO Bambang Sigit Widodo Eva Hany Fanida, Eva Hany Fahriana Sahira, Delia Fauzi, Agus Machfud Febrianti, Ofita Dwi Galih Wahyu Pradana Harmanto Harmanto Harmiati, Harmiati HERU PURNAWAN Hidayat, Rahmat Sukron Ardi Huda, Mi'rojul Inayatullah, Septia Intan Kurniawan, Vikry Dwi Kustatiria, Dian Dwi Kusuma, Ajeng Listiani, Wana Eka Marchania, Adisty Dwayu Meirinawati Meirinawati, Meirinawati MOH. MUDZAKKIR Muhammad Turhan Yani Mulyadi Mulyadi Mutiara, Sania Rahma Nuansa Bayu Segara Nugroho Hari Purnomo Nugroho, Rizal Aldi Prastiyono, Hendri Pratiwi, Adellia Mega Putri, Fathiyah Naurah Putri, Julia Eka Sariri, Fatimah SUGENG HARIANTO Utami, Siti Sri W. Pradana, Galih wisnu wisnu, wisnu Wiwik Sri Utami Yovanka, Christina Yustina Wuri Wulandari