Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.298

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Publika JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi dan Industri Pangan UNISRI) Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan

INDAH PRABAWATI

Unknown Affiliation

Author-ID : 343572

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEDUDO (SISTEM ELEKTRONIK TERPADU DESA ONLINE) DI KANTOR DESA SEKARPUTIH, KECAMATAN BAGOR, KABUPATEN NGANJUK Febrianti, Ofita Dwi; Prabawati, Indah
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1435-1446

Program SEDUDO (Sistem Elektronik Terpadu Desa Online) merupakan program kebijakan pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan administrasi kependudukan serta laporan kinerja Pemerintah Desa yang dilakukan secara online dan terintegrasi di Desa maupun Pusat Kabupaten. Program SEDUDO bertujuan untuk mendukung pelayanan administrasi yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi dalam sistem pengelolaannya. Identifikasi masalah dalam implementasi SEDUDO di Desa Sekarputih, yaitu; 1) Sumber daya Manusia (SDM), masyarakat yang sebagian masih belum optimal dalam penggunaan teknologi informasi. 2) Beberapa masyarakat setempat Desa Sekarputih mengaku belum mengetahui adanya program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi kebijakan SEDUDO (Sistem Elektronik Terpadu Desa Online) dalam hal administrasi kependudukan salah satunya di Desa Sekarputih. Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Subjek penelitian yaitu Operator Layanan Desa Sekarputih, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sekarputih, serta masyarakat yang menggunakan aplikasi SEDUDO. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Fokus penelitian adalah menggunakan teori Edward III dengan 4 indikator keberhasilan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini adalah pada indikator komunikasi belum berjalan dengan baik karena belum melakukan sosialisasi. Pada indikator sumber daya masih memiliki kekurangan perihal informasi yang dibutuhkan seperti kelengkapan data pemohon. Indikator disposisi sudah berjalan baik, petugas melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator struktur birokrasi sudah berjalan baik, SOP dan pembagian kewenangan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang diberikan. Kata Kunci: Implementasi, SEDUDO, Sekarputih The SEDUDO Program (An Integrated Electronic System of Online Village) is the state-management policy program of the Nganjuk Regency for online public service administration and integrated by Rural Administration Reports. The SEDUDO program aims to support effective and efficient administration services by leveraging technology in the systems of management.Identification of problems in the implementation of SEDUDO in Sekarputih Village, namely; 1) Human Resources (HR), some of which are still not optimal in the use of information technology. 2) Several local people of Sekarputih Village claimed not to know about the program.This research aims to assess the implementation of SEDUDO policy (An Integrated Electronic System of Online Village) in the case of population administration of the Sekarputih Village. The kind of research is descriptive with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques are in-depth interviews, observation, documentation, and literature studies. The research subject is Sekarputih Village Operator program, The Head of Village Government, and citizens using a SEDUDO Application. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and verification. The focus of research is to use Edward III's theory with four indicators of success - Communication, Resources, Dispositions, Bureaucratic Structure. The result of this research showed that in communication indicators haven't been going well because they haven't socialized yet. At resource indicators it still has a deficiency as to the required information as the applicant's file. The disposition indicator is had been going well, the officer does his duty and his duty according to the rules. The bureaucratic structure indicators had been going well, SOP and distribution of authority had been well carried out according to the guidelines provided. Keywords: Implementation, SEDUDO, Sekarputih

EFEKTIVITAS PENERAPAN PERPAJAKAN PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI PADA UMKM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA GUBENG) Azhari, Ayu Octafia; Prabawati, Indah
Publika Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n1.p1529-1538

Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih saja merasa terbebani oleh pemungutan pajak dengan tariff01% serta cara pelaporan yang cukup rumit. Penelitian0ini0memiliki0tujuan0untuk dapat mengetahui efektivitas penerapan perpajakan pada pelaku UMKM dengan berdasarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dalam pelaporan pencatatan dan membayar Pajak Penghasilan (PPh). Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 berisi tentang penrunan tariff yang berawal dari 1% menjadi 0,5%. Pelaku UMKM terbanyak disurabaya terdapat pada Kantor0Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Subjek yang0dilakukakn oleh penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.,0Jenis0penelitian0ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan0kualitatif..Fokus Penelitian berdasarkan 5(lima) indikator efektivitas program kebijakan menurut Campbell yang meliputi, keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat inputIdanIoutput, dan pencapaian0tujuanOmenyeluruh.OPengukuran tingkat efektivitas yang dilakukkan sebelum dan setelah PP itu berjalan berdasarkan lima aspek yang mendukung mensejahterkan pelaku UMKM. Penerapan perpajakan pada pelaku UMKM studi pada UMKM di KPP Pratama Surabaya Gubeng belum berjalan dengan maksimal. Saran dari peneliti adalah para penyelenggara lebih fokus padaIpenerimaan pendataan WajibIPajak UMKM yang terdaftar dan yang belum terdaftar tapi memiliki omset tahunan yang cukup besar. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) still feel burdened by tax collection at 1% rate and quite complicated reporting methods. This research aims to be able to determine the effectiveness of the application of taxation to MSME actors based on the policy of Government Regulation Number 23oofo2018oin reporting recording and paying Income Tax (PPh). Government Regulation number 23oofo2018ocontainsiaotariff reduction that starts from 1% to 0.5%. Most MSME players in Surabaya are at the Surabaya Gubeng Primary Tax Office. The subjects of this study were MSME actors at the Surabaya Gubeng Primary Tax Office.This type oforesearchoisoaodescriptiveostudy using a qualitative approach. Theoresearch focusoisobasedoon 5 (five) indicators0of policy programoeffectivenessoaccording to Campbell which includeoprogramosuccess,otarget success, program satisfaction, input and outputolevels,oandooverall goaloachievement.oMeasurementoofothe level of effectiveness that is carried out before and after the PP is based on five aspects that support the welfare of MSME players. The application of taxation to MSME actors studying at MSME at KPP Pratama Surabaya Gubeng has not been running optimally. The suggestion from the researchersoisothatothe organizers focus moreoonoreceivingodata on registeredoandounregistered MSME taxpayer but have a sizable annual turnover.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI PASAR WONOKROMO KOTA SURABAYA Listiani, Wana Eka; Prabawati, Indah
Publika Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n2.p1823-1834

Sampah menjadi problematika masyarakat Indonesia salah satunya sampah plastik yang digunakan sebagai kantong belanja. Sejalan dengan Perwali Kota Surabaya nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Pasar Wonokromo merupakan salah satu pasar besar di Kota Surabaya. Peneliti menemukan transaksi jual beli menggunakan kantong plastik. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Kebijakan Pengurangan penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo. Manfaat penulisan sebagai masukan kepada Pemerintah Kota Surabaya dan khususnya kepada Pasar Wonokromo dalam mengimplementasikan Perwali 16 Tahun 2022. Fokus penelitian dengan teori implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; komunikasi antar organisasi; disposisi implementator; karakteristik agen pelaksana; kondisi lingkungan ekonomi, sosial, politik. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui tahapan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan tahapan pengumpulan data; kondensasi data; penyajian data; verifikasi data/kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa 1. Variabel ukuran dan tujuan belum terealisasikan dengan baik tidak adanya kejelasan terkait standar keberhasilan kebijakan 2. SDM terbatas dan sumber daya finansial tidak ada 3. Komunikasi antar organisasi cukup baik dilakukan pelaksanaan pertemuan antara PD Pasar Surya dengan Pelaksana di Pasar Wonokromo 4. Disposisi implementator kurang dalam melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pengunjung 5. Karakteristik agen pelaksana tugas dengan baik karena tidak ada sosialisasi rutin dan intens 6. Kondisi lingkungan ekonomi pedagang cenderung lebih memikirkan untung rugi daripada alternatif pengganti kantong plastik, sosial tingkat kepedulian rendah, politik komitmen pemerintah melalui penerbitan Perwali No 16 Tahun 2022. Saran perlu adanya standar keberhasilan, membentuk tim pengawasan, pemberian dana insentif dan meningkatkan sosialisasi. Garbage is a problem for the people of Indonesia, one of which is plastic waste which is used as shopping bags. In line with Surabaya City Mayor Regulation number 16 of 2016 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, Wonokromo Market is one of the big markets in Surabaya City. Researchers found buying and selling transactions using plastic bags. This study aims to describe the implementation of the Policy on Reducing the Use of Plastic Bags in the Wonokromo Market. The benefits of writing as input to the Surabaya City Government and especially to Wonokromo Market in implementing Perwali 16 of 2022. The research focus is on the theory of policy implementation, namely the size and objectives of the policy; resource; inter-organizational communication; implementer disposition; the characteristics of the implementing agency; economic, social, political conditions. The research method with a qualitative approach and descriptive research. Data collection techniques through the stages of interviews, observation, and documentation. As for data analysis techniques with data collection stages; data condensation; presentation of data; data/conclusion verification. The results of the study stated that 1. Variable sizes and objectives had not been realized properly, there was no clarity regarding the standard of success of the policy 2. Human resources were limited and there were no financial resources 3. Communication between organizations was quite good, a meeting was held between PD Pasar Surya and the executors at the Wonokromo Market 4. The disposition of the implementer is lacking in outreach to traders and visitors 5. The characteristics of the agent carrying out the task well because there is no routine and intense socialization 6. The economic environmental conditions of traders tend to think more about profit and loss than alternatives to plastic bags, low social awareness, politics the government's commitment through the issuance of Perwali No 16 of 2022. Suggestions need to have standards of success, form a monitoring team, provide incentive funds and increase outreach.

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA BIBIS KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN (STUDI PADA KOMPONEN KESEJAHTERAAN SOSIAL) Kustatiria, Dian Dwi; Prabawati, Indah
Publika Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n3.p2163-2172

Kemiskinan merupakan masalah global yang akan diperangi melalui komitmen SDGs. PKH sebagai program tumpuan pengentasan kemiskinan telah menyasar komponen kesejahteraan sosial yakni lanjut usia (lansia). Desa Bibis merupakan salah satu desa di Kabupaten Magetan dengan mayoritas lansia tua usia 70+, sedangkan beberapa lansia usia 60+ hidup sendiri karena ditinggal anak mereka merantau ke luar kota. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Studi Pada Komponen Kesejahteraan Sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaannya PKH komponen kesejahteraan sosial di Desa Bibis berjalan cukup baik yakni dari kriteria efektivitas, KPM merasakan adanya manfaat selama menjadi KPM; kriteria kecukupan, KPM merasa tercukupi dengan nominal bantuan yang diterima; kriteria responsivitas, pelaksana kebijakan cukup responsive terhadap keluhan; dan kriteria ketepatan baik ketepatan pelaksanaan maupun ketepatan sasaran cukup tepat. Akan tetapi kriteria efisiensi dan kesamaan terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian nominal bantuan yang diterima oleh KPM yang mengambil bantuan sendiri dan diambilkan oleh perangkat desa. Keterbatasan akses informasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan PKH di Desa Bibis. Kata Kunci: evaluasi, Program Keluarga Harapan (PKH), komponen kesejahteraan sosial

IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH PEMULIHAN GIZI GERAK MEMBAGI MAKANAN BERSAMA (GESIT GEMBIRA) DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO Putri, Julia Eka; Prabawati, Indah
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2441-2454

Stunting atau sering dikenal dengan isitilah kerdil merupakan kondisi balita yang tinggi badannya pendek jika dipadankan dengan umurnya, persoalaan terkait dengan stunting masuk kedalam masalah gizi kronik yang diakibatkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, nutrisi ibu saat hamil, dan kurangnya asupan nutrisi untuk balita. Di masa depan anak penderita stunting akan rentan terhadap penyakit, serta pengembangan otak dan kecerdasan akan melemah, sehingga stunting akan menjadi ancaman serius bagi kuliatas sumber daya manusia. Dalam rangka percepatan penurunan stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo selaku pengemban di bidang kesehatan melalui program Gesit Gembira menerbitkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Nomor 440/021.5/431.302.2.2/2022 Tentang Standar Pelayanan Gesit Gembira sebagai pedoman pelaksanaan program. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan model implementasi menurut Quade. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa Implementasi Program Rumah Pemulihan Gizi Gerak Membagi Makanan Bersama. Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo sudah berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan maksimal, namun di dalam pelaksanaan terdapat beberapa permasalahan mulai dari belum terjangkaunya sasaran yang berada di beberapa wilayah yang jauh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, kurangnya tim pelaksana/tenaga ahli, waktu pelaksanaan yang kurang efektif, penyediaan jenis makanan halus untuk balita di bawah usia 1 tahun, dan beberapa orang tua pasien yang tidak bersikap koperatif. Stunting or often known as dwarfism is a condition of toddlers whose height is short when matched with their age, issues related to stunting are included in chronic nutritional problems caused by many factors such as socio-economic conditions, maternal nutrition during pregnancy, and lack of nutritional intake for toddlers. In the future, children with stunting will be vulnerable to disease, and brain development and intelligence will be weakened, so stunting will be a serious threat to the quality of human resources. In order to accelerate the reduction of stunting, Situbondo Regency Health Office as the bearer in the health sector through the Gesit Gembira program issued a Decree Head Situbondo Regency Health Office Number 440/021.5/431.302.2.2/2022 concerning Gesit Gembira Service Standards as a guideline for program implementation. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The research focus uses the implementation model according to Quade. The data collection techniques in this study are observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study describe that the Implementation of the Joint Food Sharing Nutrition Recovery Home Program in Accelerating Stunting Reduction at the Situbondo Regency Health Office has been running well and implemented optimally, but in the implementation there are several problems ranging from the unreachability of targets located in several areas far from Situbondo Regency Health Office, the lack of an implementation team/expert personnel, ineffective implementation time, the provision of refined food types for toddlers under 1 year of age, and some patient parents who are not cooperative.

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DALAM RANGKA PENINGKATAN RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN SIDOARJO ardiansyah, ferdhy; Prabawati, Indah
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2455-2464

The BSPS program is one of the flagship programs of the Ministry of PUPR, as one of the efforts to deal with housing problems as a form of government concern in carrying out the construction of livable houses for MBR. The BSPS program is government facilitation in the form of a number of funds given to low-income people. The BSPS program was also carried out in Sidoarjo Regency. The purpose of this study is to describe the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program in increasing the availability of livable houses in Sidoarjo Regency. The approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive research type. This study uses horn and meter implementation theory with standard indicators and policy objectives, policy resources, characteristics of implementing agents, inter-organizational communication, attitudes of implementers, economic, social and political environment. From the results of the study it was found that the implementation of the BSPS program carried out in Sidoarjo Regency had obstacles in various sectors, especially in land ownership by residents who were still in contact with PT KAI. It was also found that the BSPS program was an utilization of existing APBN funds. The utilization of the budget for implementing the BSPS program has been maximized, although there are still some obstacles. As well as in fulfilling building materials for the implementation of the BSPS program, there is a shortage of building material stocks and often the price of building materials rises. Based on the results of the research conclusions, suggestions can be given so that they are useful for implementing the BSPS program, while suggestions are as follows: there is a need for ongoing socialization regarding the BSPS program by the P2CKTR Service so that the understanding of the BSPS program can be accepted by the community and there is also a need for supervision regarding the availability of building materials and also the determination standardization of prices for building materials to prevent misuse of existing budget funds. Program BSPS menjadi salah satu program unggulan Kementerian PUPR, sebagai salah satu upaya dalam menangani masalah perumahan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi MBR. Program BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program BSPS juga dilakukan pada Kabupaten Sidoarjo. Tujuan pada penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam meningkatkan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi horn dan meter dengan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dari hasil penelitian didapati bahwa implementasi program BSPS yang dilaksanakan pada Kabupaten Sidoarjo terdapat kendala diberbagai sektor terutama pada kepemilikian tanah oleh warga yang masih bersinggungan dengan PT KAI. Ditemukan juga bahwasnya program BSPS ini merupakan pemanfaatan dana APBN yang ada. Dalam pemanfaatan anggaran pelaksanaan program BSPS telah maksimal meski masih terdapat beberapa hambatan. Serta dalam pemenuhan bahan bangunan guna pelaksanaan program BSPS terdapat kekurangan stok bahan bangunan dan seringkali harga bahan bangunan naik. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian dapat diberikan saran agar berguna untuk pelaksanaan program BSPS, adapun saran sebagai berikut : perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan terkait program BSPS oleh Dinas P2CKTR agar pemahaman program BSPS dapat diterima oleh masyarakat dan juga perlu adanya pengawasan terkait ketersediaan bahan bangunan dan juga penetapan standarisasi harga bahan bangunan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana anggaran yang ada.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA Mutiara, Sania Rahma; Prabawati, Indah
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2561-2574

Dalam rangka pencapaian tujuan reformasi birokrasi, diperlukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya perubahan pola pikir dan budaya kerja dari semua unsur birokrat. Di mana nilai-nilai dalam budaya organisasi memiliki peran vital sebagai sumber kekuatan yang diakui dan dianut secara meluas dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan. Pada Pemerintah Kota Yogyakarta merepresentasikan culture set dalam Kebijakan Budaya Pemerintahan SATRIYA yang diterapkan ke seluruh instansi publik salah satunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Namun dalam implementasinya, masih terdapat permasalahan yakni komitmen kerja dan budaya organisasi belum tertanam dengan kesadaran tinggi, target kinerja belum maksimal dan sering terjadi inkonsistensi dalam permohonan updating sistem informasi. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan budaya pemerintahan Satriya pada DPMPTSP Kota Yogyakarta. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada model implementasi menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2016:1) yang terdiri dari 6 variabel. Lokasi penelitian ini di DPMPTSP Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model interaktif meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan budaya pemerintahan SATRIYA yang tertuang dalam Perwal Yogyakarta No 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta masih belum maksimal atau belum berjalan sesuai dengan harapan. Dapat dilihat dari variabel yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn yang masih terdapat beberapa permasalahan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Budaya Pemerintahan, SATRIYA. In order to achieve the goals of bureaucratic reform, various efforts are needed to achieve these goals. One of them is changing the mindset and work culture of all elements of bureaucrats. Where values in organizational culture have a vital role as a source of strength that is widely recognized and embraced in facing the challenges of environmental change. The Yogyakarta City Government represents the culture set in the SATRIYA Government Culture Policy which is applied to all public agencies, one of which is the Yogyakarta City Investment and One-Stop Integrated Service Office. However, in its implementation, there are still problems, namely work commitment and organizational culture that have not been embedded with high awareness, performance targets have not been maximized and inconsistencies often occur in requests for updating information systems. Therefore, this study aims to describe the implementation of the Satriya government culture policy at DPMPTSP Yogyakarta City. This research method is descriptive qualitative. This research focuses on the implementation model according to Van Metter and Van Horn in Agustino (2016: 1) which consists of 6 variables. The location of this research is DPMPTSP Yogyakarta City. Data collection techniques were observation, in-depth interviews and documentation. Data were analyzed using an interactive model including data condensation, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the implementation of the SATRIYA government culture policy as stated in Yogyakarta Regional Regulation No. 14/2018 concerning Government Culture in the Yogyakarta City Government is still not optimal or has not run as expected. It can be seen from the variables put forward by Van Metter and Van Horn that there are still several problems. Keywords: Policy Implementation, Government Culture, SATRIYA.

INOVASI PELAYANAN ELEKTRONIK DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR Kusuma, Ajeng; Prabawati, Indah
Publika Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v11n4.p2609-2622

Di negara Indonesia, penyelengara layanan publik di duduki oleh Aparatur Sipil Negara yang mana pegawai ini bekerja di instansi pemerintahan dan berperan dalam meningkatkan pembangunan dan kemajuan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi penerapan inovasi E-DUPAK dalam peningkatan karir pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi dan wawancara. Untuk mengalanisis penulis menggunakan teori difusi inovasi dalam peningaktan karir menurut Everett Rogers (1964) yang memuat 5 indikator dengan hasil penelitian sebagai berikut, 1) keuntungan relatif mendorong untuk menciptakan adanya pembaharuan metode yang digunakan dalam pengurusan DUPAK yang mana dilaksanakan secara electronic solusi pengumpulan dokumen saat wabah Covid-19 hingga saat ini, 2) kesesuaian dengan pengelolaan daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) secara elektronik yang baik akan menjamin ketersediaan bukti keputusan serta kegiatan pemerintah, 3) kerumitan mengenai respon kepuasan para pemangku kepentingan pengguna E- DUPAK mereka menyebutkan bahwa kegiatan pengusulan angka kredit jauh lebih mudah, 4) kemungkinan mencoba adanya E-Dupak Di Dinas Kesehatan telah lolos uji coba dalam memepermudah peserta unggah dokumen untuk peningakatan karir pegawai dan juga mendorong petugas memberikan pelayanan dengan baik, 5) kemudahan diamati dengan E-Dupak ini memberikan kemudahan pada setiap elemen terkait, yang mana proses Dupak dapat terlaksana dengan baik hingga proses akhirnya. Hasil temuan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terdapat kurangnya tenaga IT yang memantau pelaksanaan E-Dupak secara langsung. Sehingga peneliti memberikan saran agar menyediakan sumber daya manusia yang mnguasai bidang tersebut dengan baik agar pelaksanaan lebih optimal. In the country of Indonesia, public service providers are occupied by the State Civil Apparatus where these employees work in government agencies and play a role in enhancing the development and progress of the country. This study aims to analyze the implementation of the E-DUPAK in improving employee careers at the East Java Provincial Health Office using qualitative methods and data collection techniques used are observation and interviews. To analyze the author uses the theory of innovation in career advancement according to Roger (in Sukma, 2019) which contains 5 indicators with the following research results, 1) relative advantage encourages to create an update of the method used in DUPAK management which is carried out electronically as a document collection solution during the Covid-19 outbreak until now, 2) conformity with good electronic management of the list of credit scoring proposals (DUPAK) will guarantee the availability of evidence of government decisions and activities, 3) complexity regarding the response to satisfaction of stakeholders using E-DUPAK they mentioned that the activity of proposing credit scores is much easier, 4) it is possible to try the existence of E-Dupak. it provides convenience on each related element, in which the Dupak process can be carried out well until the final process. The findings at the East Java Provincial Health Office found that there was a lack of IT staff directly monitoring the implementation of E- Dupak. So that researchers provide suggestions for providing human resources who master this field well so that implementation is more optimal.

IMPLEMENTASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. PERTAMINA EP ASSET 4 SUKOWATI DI DESA SAMBIROTO, KECAMATAN KAPAS, KABUPATEN BOJONEGORO Hidayat, Rahmat Sukron Ardi; Prabawati, Indah
Publika Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n1.p63-76

Implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan PT Pertamina EP Asset IV Sukowati Field memiliki dasar peraturan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk menjaga masyarakat dari aktivitas perusahaan. Kegiatan perusahaan disinyalir dapat merusak lingkungan terlebih perusahaan yang memiliki kaitan dengan pertambangan. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah penyumbang minyak dan gas nasional sebesar 25% kebutuhan nasional. Penelitian ini berfokus pada perusahaan Pertamina EP Asset IV Sukowati Field yang memiliki lokasi sangat dekat dengan pemukiman dan pusat kota dengan tujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati di Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program tanggung jawab sosial PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati Field telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012. Dalam hal ini, pelaksanaan program CSR oleh Pertamina EP berjalan sesuai dengan variabel implementasi kebijakan dari Marilee. S.Grindle meliputi isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, namun dengan beberapa catatan. Catatan tersebut memunculkan konflik pada pihak penyelenggara program CSR Pertamina EP Sukowati Field dengan pemerintah desa ring satu penerima manfaat. Saran peneliti untuk pelaksanaan program CSR kedepan adalah adanya inovasi atau program CSR yang baru juga dinantikan oleh pemerintah desa. Kata Kunci: Implementasi, Tanggung jawab sosial, Bina lingkungan Implementation of PT Pertamina EP Asset IV Sukowati Field's corporate social responsibility program has regulatory basis in the form of Government Regulation Number 47 year 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies which is an effort by the Government of Indonesia to protect public from corporate activities. It alleged that company's activities can damage the environment, especially companies that have links with mining. Bojonegoro Regency is a national oil and gas contributing area of 25% of the national need. This research focuses on Pertamina EP Asset IV Sukowati Field which has location very close to settlements and the city center with the aim of describing the Implementation of Corporate Social Responsibility Program of PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati in Bojonegoro Regency. Meanwhile, the type of research used is descriptive with qualitative approach. The results showed that the implementation of PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati Field has been running in accordance with existing regulations including Government Regulation Number 47 year 2012 and Bojonegoro Regency Regional Regulation Number 6 year 2012. In this case, the implementation of CSR program by Pertamina EP is in accordance with policy implementation variable from Marilee. S.Grindle covers policy content and policy environments, but with a few notes. This note led to conflict between the organizers of the Pertamina EP Sukowati Field CSR program and the beneficiary ring village government. Researchers' suggestions for implementing CSR programs in future are innovations or new CSR programs that are eagerly awaited by the village government. Keywords: Implementation, Corporate social responsibility, Environment

IMPLEMENTASI PROGRAM KALIMASADA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIKELURAHAN MARGOREJO KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA Utami, Siti Sri; Prabawati, Indah
Publika Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n1.p91-102

Administrasi kependudukan merupakan salah satu dari pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah. Pelayanan administrasi kependudukan saat ini masih ditemukan adanya masalah diantaranya yaitu pelayanan yang lambat, administrasi yang berbelit-belit, keterbatasan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi program Kalimasada di Kelurahan Margorejo Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada tiga indikator yaitu kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil penilitian menunjukkan bahwa implementasi program kalimasada di Kelurahan Margorejo Kota Surabaya secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan teori Ripley dan Franklin yang meliputi kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki tetapi dalam implementasinya masih ditemukan adanya kendala yaitu Kurangnya pemahaman Ketua RT dalam Menjalankan aplikasi Klampid New Generation (KNG) sehingga adanya pelimpahan tugas dalam menjalankan program Kalimasada. Adanya masalah tersebut saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya, Dispendukcapil memperbaharui sistem aplikasi dengan menambahkan menu persyaratan dokumen kependudukan dan meningkatkan pemahaman Ketua RT dalam kelengkapan berkas dokumen kependudukan, agar Ketua RT dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Kata Kunci : Implementasi, Administrasi Kependudukan, Kalimasada Population administration is one of the public services provided by the government. Currently, there are still problems with population administration services, including slow service, complicated administration, and time constraints. This research aims to analyze the implementation of the Kalimasada program in Margorejo Village, Surabaya City. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques in this research are through interviews, observation and documentation. Then it is analyzed using the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research focuses on three indicators, namely compliance, smooth implementation of routine functions and the realization of the desired performance and impact. The research results show that the implementation of the Kalimasada program in Margorejo Subdistrict, Surabaya City has generally gone well in accordance with Ripley and Franklin's theory which includes compliance, smooth implementation of routine functions and the realization of the desired performance and impact, but in its implementation there are still obstacles found, namely the lack of understanding of the Chairperson. RT in running the Klampid New Generation (KNG) application so that there is delegation of duties in running the Kalimasada program. Due to this problem, suggestions that can be given by researchers include: Dispendukcapil updating the application system by adding a menu of population document requirements and increasing the RT Head's understanding of the completeness of population document files, so that the RT Head can carry out his duties optimally. Keywords: Implementation, Population Administration, Kalimasada

Co-Authors Afifah, Silvi Nur Akhmad Mustofa ardiansyah, ferdhy Ashila, 'Alya Yusfani Azhari, Ayu Octafia Badrudin Kurniawan BAMBANG SIGIT WIDODO Bambang Sigit Widodo Eva Hany Fanida, Eva Hany Fahriana Sahira, Delia Fauzi, Agus Machfud Febrianti, Ofita Dwi Galih Wahyu Pradana Harmanto Harmanto Harmiati, Harmiati HERU PURNAWAN Hidayat, Rahmat Sukron Ardi Huda, Mi'rojul Inayatullah, Septia Intan Kurniawan, Vikry Dwi Kustatiria, Dian Dwi Kusuma, Ajeng Listiani, Wana Eka Marchania, Adisty Dwayu Meirinawati Meirinawati, Meirinawati MOH. MUDZAKKIR Muhammad Turhan Yani Mulyadi Mulyadi Mutiara, Sania Rahma Nuansa Bayu Segara Nugroho Hari Purnomo Nugroho, Rizal Aldi Prastiyono, Hendri Pratiwi, Adellia Mega Putri, Fathiyah Naurah Putri, Julia Eka Sariri, Fatimah SUGENG HARIANTO Utami, Siti Sri W. Pradana, Galih wisnu wisnu, wisnu Wiwik Sri Utami Yovanka, Christina Yustina Wuri Wulandari

Title Search

Found 14 Documents Search Journal : Publika

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search
Journal : Publika