Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Yustitia Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Jurnal Kabar Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak Bersama Masyarakat Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Referendum Nusantara Mengabdi kepada Negeri Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Masyarakat Berkarya: Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Sumriyah Sumriyah
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat terhadap Legalitas Anak di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang Laila Nadia; Sumriyah Sumriyah
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v1i4.285

Abstract

Marriage is a human right, as stated in Article 28B paragraph (1) of the Second Amendment to the 1945 Constitution, and marriage is explicitly regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage. Article 2 of the Marriage Law states that marriage must be registered according to the applicable laws and regulations. However, this cannot be fully implemented throughout Indonesia, especially in the Dsn Tanjung area, Taman Kec Jrengik Sampang. One of the factors preventing full implementation is that marriages are conducted underage. This research uses an empirical research approach, also known as field research. The purpose of this method is to investigate the applicable legal provisions and their implementation in society. The research results show that children born from unregistered marriages face difficulties in obtaining civil status and legal certainty.
Urgensi Pengumuman Akta Pendirian Perseroan Terbatas Dalam BNRI dan TBNRI Rizky Handika Ardana; Alevia Riqky Yofanda; Sumriyah Sumriyah
JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS) Vol. 1 No. 3 (2023): JULI : JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jupendis-itb.v1i3.234

Abstract

. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) merupakan media untuk mengumumkan pengumunan resmi yang berisi segala sesuatu yang menurut undang-undang wajib diumumkan dalam berita negara. Dalam Prespektif UU No. 40 Tahun 2007 tentang Pereroan Terbatas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) wajib mengumumkan akta pendirian PT dan akta perubahan anggaran dasar PT. Pengumuan Akta pendirian PT tersebut memuat anggaran dasar PT beserta Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT. Setelah pengumuman Akta pendirian tersebut, perseroan sah menjadi badan hukum dan mengikat bagi pihak ketiga. Namun kini dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, PT dapat memperoleh status badan hukumnya setelah melakukan pndaftaran kepada menteri, sehingga tidak perlu menunggu keputusan dari Menteri seperti yang diatur dalam UU PT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pengumuman PT dalam TBNRI, dan dampaknya apabila PT tidak diumumkan dalam TBNRI.
PERAN ASPEK HUKUM SURAT BERHARGA TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN SAAT INI DI INDONESIA Vania Armilda Sari Nugroho; Luki Kurniawan; Sumriyah Sumriyah
JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS) Vol. 1 No. 3 (2023): JULI : JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.49 KB) | DOI: 10.54066/jupendis-itb.v1i3.238

Abstract

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena bank berperan sebagai perantara keuangan yang menyalurkan uang dari sumber surplus kepada pihak yang membutuhkan. Dengan peran tersebut, bank mengarahkan dananya ke sektor riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga bank menjadi lembaga yang turut mempengaruhi perkembangan perekonomian negara dengan peran tersebut. Selain sebagai perantara, bank juga berperan sebagai penyelenggara dan penyedia jasa di bidang keuangan dan lalu lintas pembayaran. Di Indonesia, kegiatan perekonomian tidak dapat dipisahkan dari perbankan. Dalam perbankan, penggunaan surat berharga sangat penting dan digunakan untuk pembayaran di bank penerbit surat berharga dengan bantuan klausula yang terdapat dalam surat berharga. Keberadaan surat berharga mempengaruhi perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Keberadaan surat berharga memiliki pengaruh yang kuat terhadap berjalannya perekonomian nasional.
SURAT BERHARGA CEK Firly Ajurni; Novilia Wulan Sari; Sumriyah Sumriyah
JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS) Vol. 1 No. 3 (2023): JULI : JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.223 KB) | DOI: 10.54066/jupendis-itb.v1i3.240

Abstract

Perkembangan dunia bisnis yang sangat cepat membuat para pebisnis memelukan alat pembayaran yang cepat, sederhana dan aman. Di dalam dunia perusahaan dan perdagangan, orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit. Penggunaan surat berharga dalam lalu lintas pembayaran mempertimbangkan aspek praktis, keamanan , prestise (kebanggan), dan investasi. Praktis dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi, melainkan cukup dengan membawa atau mengantongi surat berharga saja. Aman artinya tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan jika menggunakan mata uang apalagi dalam jumlah besar banyak sekali kemungkinan timbulnya bahaya atau kerugian, misalnya pencurian, kebakaran atau perampokan, dan lain-lain. Penggunaan surat berharga menjadi pilihan bagi para pebisnis dalam duania perdagangan untuk mempercepat, mempermudah lalu lintas pembayaran dengan aman.
PEMALSUAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN) Siti Rohmah; Rifqi Syahid Assu’ud; Sumriyah Sumriyah
JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS) Vol. 1 No. 3 (2023): JULI : JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.345 KB) | DOI: 10.54066/jupendis-itb.v1i3.241

Abstract

Surat berharga negara (SBN) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Dalam penerbitan SBN tersebut, pemerintah menjamin pembayaran keuntungan secara berkala dan pengembalian nilai pokok investasi pada saat jatuh tempo. Adanya aplikasi yang mempermudah transaksi di pasar modal menjadi kan banyak investor memulai trading dipasar modal SBN berhasil menggaet beragam profesi dan generasi yaitu tingkat risiko yang rendah karena minimnya risiko gagal bayar. Kelebihan SBN yaitu imbal hasil yang lebih tinggi dan pengenaan pajak yang lebih rendah dari bunga deposito.Keteledoran pihak pengelola SBN yang menerbitkan SBN di internet menjadikan peluang pihak yang tak bertanggungjawab untuk memalsukan SBN demi kepentingan pribadi.Pihak pengelola SBN menyatakan bahwa SBN yang asli diterbitkan dalam bentuk perdagangan tanpa warkat yang artinya tidak ada bentuk fisik berupa surat sertifikat saham atau obligasi atau hardcopy lainnya. SBN yang asli hanya diterbitkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (@KemenkeuRI) dan kepemilikan SBN dapat diketahui melalui Mitra Distribusi (Midis).
Realitas Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Iqlima Thahirah; Maulidhina Amalia Fauziah; Sumriyah Sumriyah
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 1 (2023): Februari: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.190

Abstract

. The purpose of this article is to establish the development of the legal theory and doctrine of Piercing The Corporate Veil in the law on limited liability companies. The legal reform of legal persons can be traced back to two milestones in the history of legal persons, namely, firstly, the emergence of the theory of legal persons, which focuses on the personalization of legal persons as if they were persons, and secondly, the emergence of the corporate law doctrine known as Piercing the Corporate Veil, which is motivated to reveal the legal veil of the persons behind the company, namely, shareholders, directors and managers. The research method is normative law with a normative approach), concepts and cases. The results of this study can be attributed to the fact that the principle of piercing the corporate veil supports the implementation of the GCG to prevent the abuse of shareholder power. The principle of piercing the corporate veil can limit or prevent unlawful acts committed by shareholders, commissioners and directors who exploit corporate opportunities for personal gain or misuse of corporate assets. The conclusion of this study is that the legal effect of the principle of piercing the corporate shield on the liability of the PT, if violated, has the effect of limiting the liability of the company to unlimited liability (unlimited liability) up to the personal assets of the shareholders.
Pertanggungjawaban Holding Company Terhadap Anak Perusahaan Nanda Ayu Cahyanti; Rahma Dwi Pangastuti; Sumriyah Sumriyah
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.243

Abstract

Group companies grow and develop and many group companies cannot be controlled so that they can result in monopolies. The monopoly will occur in networks or business relationships owned by group companies. This relationship can be understood as a legal entity that has a relationship within the grub company. This research method uses normative research, where normative legal research is research by collecting secondary data that is in accordance with the problem to be studied and then processed. The results of this study explain that the responbility of the holding company to its subsidiaries in group companies is a legal relationship related to the parent and subsidiary companyes. This legal relationship after the merger, the parent company has the authority as the majority shareholder of the subsidiary. Therefore the parent company will control the operation of the subsidiary. The parent and subsidiary companies have different articles of a of association are a positive law where if the articles of association are violated it will result in the cancellation of the transaction. If the subsidiary is sued and the subsidiary violates the law, the party who is aggrieved will be sued, namely the subsidiary because based on the law, the subsidiary has its own responbilities in running the company.
Tidak Ada Unsur Pembeda Antara Perusahaan Induk Dengan Perusahaan Anak (Studi Kasus akuisisi PT Pegadaian dengan PT BRI Tbk) Rizkiyah Silvani; Dina Triwijayanti; Sumriyah Sumriyah
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.249

Abstract

Subsidiaries are companies whose shares are controlled by other companies, Subsidiaries usually consist of groups, business units that have business fields in different fields. subsidiary companies with parent companies we are talking about PT Pegadaian with PT Bri tbk. PT Pegadaian is PT Pegadaian (Persero), the owner of the Pegadaian brand (brand) is a state-owned company that opened for the first time in Sukabumi.
Penyalahgunaan Wewenang Direksi Perseroan Terbatas Atas Pengalihan Aset Perusahaan Icha Rahmawati; Hotimah Hotimah; Sumriyah Sumriyah
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.313

Abstract

The organ of the company in carrying out its management functions is the Board of Directors. The Board of Directors is one of the company's organs. In the company, directors have obligations that must be carried out. The negligence committed by the board of directors has the right to be held accountable and can be subject to sanctions. These actions can be detrimental to the company, and can lead to legal consequences of the actions that have been committed. It is better for the directors to ask for approval in advance in the company's GMS, but this is not done by the directors and only takes their own policies aimed at taking their own benefits which can clearly be detrimental to the company, because these assets belong to the company. From this background, in this issue what is discussed is how to analyze the abuse of authority of limited company directors over the use of company assets. This type of research belongs to normative law where the work done is to process data related to the problem, besides that this research can also be seen from its nature, literature research, library research, using legal literature materials related to the problem under study.
Keabsahan Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Ayu Lintang Priyan Andari; Miftahul Hasanah; Sumriyah Sumriyah
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 1 (2023): Februari: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.387

Abstract

The problem of land is a problem that stems from the current needs of the community both for residential use, business or for community livelihoods such as to grow vegetables. In Indonesia, the regulation of land or agrarian has only existed since 1960, namely by bringing up the Basic Agrarian Law (UUPA). In the UUPA It has been stipulated that legal certainty regarding land can only be legally recognized by registering the land and obtaining a certificate of title to the land. Then there is a PP regarding land registration, namely PP No. 24 of 1997. Before the issuance of the UUPA in 1960, the community had a Letter C from the village as proof of ownership of land rights. Even today there are still people who still hold the Letter C as proof of ownership. This is what researchers will discuss about the validity of Letter C which is still used by some communities related to old evidence of ownership of land rights. In assessing the validity or not of a Letter C, it is necessary to understand what are the legal requirements of a decision
Co-Authors Abd. Majid Abdulloh Abdulloh Abim Bhakti Achmad Nur Kholis Afrian Wahyu Dewa Ahmad Gharizi Ainun Najib Aisyah Adilla Aisyah Aisyah Akbar Syahru Rama Alevia Riqky Yofanda Alfaatihah Intan Inayah Alfina Damayanti Almas Qinthar Tri Cipto Amilia Amir Saputra Ana Amaliyah Putri Andika Hasta Pramayudha Ani Qur Anita Annisa Annisa Aprilia Ruhil Nuha Aulia Puspa Andari Ayu Lintang Priyan Andari Bryan Yoppi Triatama Christina Tabita Sitanggang Chusnia Chusnia David Hizkia Situmorang Dewi Sugiarsih Dewinda Ari Fitriyani Dina Triwijayanti Diyan Ibaidah Ayogi Durratun Afifah Dwi Arina Fahrun Nisa Erik Edwar Firdiyansyah Eva Dwi Nur Aini Fadel Pradipta Bagaskara Fadilatin Choirotunnisah Fany Aprillia Regita Cahyani Faquh Andy Antono Fashola Khudin Febri khoirul auni Febrian Febrian Fina Rohmatika Firly Ajurni Gracia Tribuana Wibowo Hamida Hamida Hosin As Ari Hotimah Hotimah Icha Rahmawati Ida Wahyuliana Ika Tri Nuraini Imam Hakim Masyhuri Imroatul Hasanah Intan Nurul Arifin Iqlima Thahirah Kamilia Sari Karima Daniswari Kharisma Ladyagustina Khoirul Bariyah Laila Nadia Lailatul Nur Sa’adah Linda Uril Khofifah Litha Febian Anggi Pratama Luki Kurniawan Mahrus Sholeh Makhrus Sholeh Malik Fahad Maulidhina Amalia Fauziah Miftahul Hasanah Milyatul Farihah Moch. Hilal Rusydi Al Fiter Moch. Zeinal Furqon Moh Samik Moh. Rizal Muhaimin Mufarijul Ikhwan Muhamad Ridwan Muhammad Agus Muljanto Muhammad Ichlasul Amal Muhammad Sultan Rahmadhani Muhammad Wafi Hamdani Muhimmatul Hidayah Mu´amalah Rosita Nana Eka Wijayanti Nanda Ayu Cahyanti Nazatul Inayah Niken Ayu Puspita Noraini Noraini Novilia Wulan Sari Novita Sari Nur Fatimatul Laili Nurdini Dwi Septi Nuril Mochammad Ichtisom Nurma Amalia Sholihah Nurul Istianah Priscilla Regina Pramesti Wibawa Putri Ayu Indah Sholihah Putri Pramudita Putri Sari Perdani Rahma Dwi Pangastuti Raka Satya Dwiantama Ratna Wulandari Rayhan Afief Arfarizky Rezha Zulfikar Abdillah Rifqi Syahid Assu’ud Rika Andriyanti Risma Seli Novitasari Rizkiyah Silvani Rizky Handika Ardana Rizky Zainul Alam Safiratul Ummah Salsabila Rohadi Salsabilla Zahra Sanda Salwa Ainiya Tsabitha Sheptiana Indah Murianti Sholeh Hoddin Sholikhatus Hidayati Siti Aisyah Siti Isnaeni Ramadhani Siti Rohmah Sopia Rohmatus Isnaini Surya Nusantara Syalshabilla Andi Puteri Ulil Farrohah Vania Armilda Sari Nugroho Wasiatun Wasiatun Widya Elfareda Putri Wilda Afifia