Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU Akhmad Munawar; Muhammad Aini; muhammad fadhan adhani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.16833

Abstract

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILUOleh :Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H.munawaruniska@gmail.comDr. Muhammad Aini, S.HI., M.H.Muhammad Fadhan Adhani ABSTRAKDalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) mengatur mengenai asas-asas pemilihan umum yaitu, ”Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”  dan ayat (2) mengatur tujuan Pemilihan Umum yaitu untuk memilih wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan salah satu aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut diantaranya mengatur mengenai tindak pidana Pemilihan Umum yang diatur pada Pasal 488 sampai Pasal 554. Dari 66 pasal mengatur tentang tindak pidana Pemilihan Umum tersebut, tindak pidana pidana politik uang (money polotic) yang paling krusial dampaknya. Pelanggaran yang banyak terjadi pada saat kampanye adalam politik uang (money politic). Bahkan untuk di daerah-daerah pedesaan sebagian masyarakt pemilih justeru mengharapkan pemberian uang dari pesrta pemilihan umum tersebut, peserta Pemilihan umum yang memberikan sejumlah uang itulah yang akan mereka pilih pada hari pemilihan. Bertolak dari latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilu” namun demikian meskipun telah dibentuk undang-undang tersebut masih terdapat kelemahan dan kekosongan hukum.Adapun rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan tindak pidana  pemilu  dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilu? dan rumusan masalah yang kedua adalah Bagaimana kelemahan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilu?Untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti menggunakan Jenis penelitian Normatif permasalahan dengan cara mengkaji dan menganilisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana politik uang (money politic) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.Pengaturan Tindak pidana pemilu diatur pada Pasal 488 sampai dengan Pasal 553 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Potensi pelanggaran tindak pidana pemilu terjadi mulai tahapan pendataan pemilih dan penyusunan data pemilih sampai pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu. Kelemahan tindak pidana pemilu terdapat pada subyek hukum yang dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana, dan ancaman pidana tindak pidana pemilu relatif rendah.  
Criminological and Administrative Law Perspectives on the Potential Abuse of Authority in Regional Government Procurement of Goods and Services Muhamad Ali Sariati; Akhmad Munawar; Salimna Maulida Azzahra; Sudiyono S
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 4, No 1 (2026): August 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21784729

Abstract

Procurement of Goods and Services (PBJ) within local governments is a vital instrument of development that is very vulnerable to abuse of authority practices and corruption crimes. This study aims to examine the limitations of the authority of local government apparatus from the perspective of State Administrative Law and analyze the triggering factors for these deviations using a criminological approach. This research is normative law using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that, administratively, the discretion in PBJ must be strictly limited by the General Principles of Good Governance (AAUPB) to prevent the occurrence of detournement de pouvoir, which is supported by the optimization of preventive supervision through probity audits by the Government Internal Supervision Apparatus (APIP). Meanwhile, criminological reviews classify these crimes as white-collar crimes which are analyzed using the Fraud Triangle theory. Corruption of the regional PBJ is triggered by local political pressure, gaps in supervision (opportunities), and normalization of corrupt behavior (rationalization).
Agus Moh Najib's Thoughts on the Interconnection of Islamic Law and National Law Muhajir Muhajir; Ihda Shofiyatun Nisa'; Akhmad Munawar; Suud Sarim Karimullah
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 21, No 1 (2023)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v21i1.2321

Abstract

The number of controversies and debates about integrating Islamic law into the national legal system in Indonesia has led to many counter-productive perceptions, so progressive thinking is needed all parties can accept that. Therefore, this study examines the thoughts of Agus Moh Najib, a Muslim scholar, on integrating Islamic law into the national legal system to create a fair legal system by the demands of society and the state. Methodologically, this research uses a philosophical approach with library research and is also descriptive-analytical qualitative research. The results of this study state that Islamic Law and Indonesian law have several interrelationships and interconnections perspectives on Agus Moh Najib's. He provides recommendations that to maximise the interconnectivity of Islamic law to national law, the first step that needs to be taken is to redesign, reformulate and renovate the ushul fiqh building, which is the basis for the formation of Islamic law without having to tear it down by reviewing existing concepts and theories so that the role of ushul fiqh can be more optimal in developing Islamic legal science that contributes to the formation of laws and regulations in Indonesia. Then harmonisation is carried out between Islamic law and various legal sciences developed in Indonesia regarding subject matter and language. In other words, it is necessary to strive for the formation of the Islamic law that is in harmony with legal science in general based on the ideal moral norms of the core teachings of Islam and also considers the culture and empirical realities that exist in plural Indonesian society.
HANDLING OF MINOR CRIMES OF THEFT IN OIL PALM PLANTATIONS Rojali Rahman; Akhmad Munawar
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1406

Abstract

Palm oil plantations play a vital role in Indonesia's economy but face issues of palm fruit theft with losses valued under IDR 2.5 million. Since the implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2012, such theft cases have been resolved through restorative justice (RJ), which has proven insufficient in providing a deterrent effect. Offenders frequently repeat their actions, resulting in economic losses for companies and social unrest in communities. This study evaluates the effectiveness of RJ in addressing minor theft cases in palm oil plantations in Tanah Laut, South Kalimantan. Using normative legal methods and case analysis, it was found that RJ often imposes lenient sanctions, such as signing statements or temporary confiscation of theft tools. This leniency motivates offenders to exploit legal loopholes without fear of serious consequences. Challenges in RJ implementation include social protection for offenders by village officials, limited supervision, and inadequate security personnel in vast plantation areas. The study recommends stricter sanctions, such as recording offenders’ criminal records in police databases to enhance deterrence. Strengthening collaboration between companies and law enforcement is also necessary to prevent repeated theft. The application of RJ in minor theft cases in palm oil plantations needs revision to be fairer and more effective in protecting companies, communities, and deterring offenders. This study aims to contribute to the development of more adaptive legal policies tailored to local needs.
Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kuala Lumpur: Literasi Kontrak Kerja Digital Dan Bukti Digital Dalam Menghadapi Permasalahan Kerja Hanafi Arief; Hidayatullah Hidayatullah; Akhmad Munawar; Indah Dewi Megasari; Adriansyah Adriansyah
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v4i2.2035

Abstract

Pekerja migran Indonesia menghadapi hubungan kerja lintas negara yang semakin bergantung pada dokumen dan komunikasi digital. Dalam kondisi tersebut, perlindungan hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai keberadaan aturan, tetapi juga sebagai kemampuan pekerja membaca kontrak, mengenali hak dan kewajiban, menjaga dokumen, serta menggunakan bukti digital ketika muncul masalah kerja. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Internasional ini dilaksanakan oleh Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 13–18 April 2026. Sesi penyuluhan berfokus pada pengertian dan syarat sah perjanjian kerja, kewajiban pekerja dan pemberi kerja, bagian penting dalam kontrak, keabsahan kontrak kerja digital, jenis bukti digital, cara penyimpanan bukti, serta langkah praktis ketika terjadi perselisihan kerja. Metode kegiatan menggunakan penyuluhan hukum partisipatif yang dipadukan dengan diskusi kasus, identifikasi dokumen, dan evaluasi reflektif. Peserta terdiri atas tim akademik Program Magister Hukum dan beberapa pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa materi hukum lebih mudah dipahami ketika disusun dari persoalan konkret seperti upah tidak dibayar, pekerjaan tidak sesuai kontrak, pemutusan hubungan kerja sepihak, dan perlakuan tidak adil. Kegiatan menghasilkan kerangka praktis lima langkah, yaitu membaca kontrak secara teliti, memahami isi pokoknya, menyimpan dokumen, mengumpulkan bukti digital, dan mencari bantuan melalui saluran yang berwenang. Program ini menegaskan bahwa literasi kontrak dan literasi bukti digital merupakan keterampilan preventif yang relevan untuk memperkuat kesiapan hukum pekerja migran.