Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.816

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Gamma Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik dan Sains Natural B Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Bina Hukum Lingkungan Riau Journal of Empowerment Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JPIn : Jurnal Pendidik Indonesia Journal of Applied Sciences in Travel and Hospitality Journal of Forest Science Avicennia Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI) JagoMIPA: Jurnal Pendidikan Matematika dan IPA International Journal of Social Service and Research JURNAL PENDIDIKAN IPS DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan dan Sosial Bina Hukum Lingkungan Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Zulharman Zulharman

STKIP Taman Siswa Bima

Author-ID : 3525525

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

STUDI ANALISIS AKAD SALAM DALAM SISTEM JUAL BELI ONLINE TOKOPEDIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Adnan, Idul; Zulkarnain, Zulkarnain; Zulharman, Zulharman; Karuniawan , Fathony
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.96

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad salam dalam praktik jual beli online, khususnya pada platform e-commerce Tokopedia. Akad salam merupakan salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah yang memperbolehkan pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati. Model transaksi ini sering ditemukan dalam sistem pre-order pada platform digital. Namun, penerapannya dalam ecommerce modern memunculkan sejumlah persoalan, terutama terkait kejelasan spesifikasi barang, kepastian waktu pengiriman, serta perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptifanalitis. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi terhadap fitur-fitur transaksi pre-order di Tokopedia, serta wawancara dengan penjual dan konsumen aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pre-order di Tokopedia memiliki kemiripan dengan akad salam, belum seluruh unsur akad salam terpenuhi secara sempurna, terutama terkait kepastian waktu penyerahan barang dan transparansi informasi. Selain itu, aspek tanggung jawab penjual terhadap kualitas dan keterlambatan pengiriman juga menjadi catatan penting dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad salam dalam jual beli online dapat dilakukan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam hukum Islam, dengan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi. Tokopedia sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia perlu mengembangkan kebijakan transaksi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah agar dapat memberikan jaminan keadilan bagi semua pihak.

TRANSFORMASI POLITIK ISLAM INDONESIA MENUJU SENTRALITAS PERDAMAIAN INTERNASIONAL Zulharman, Zulharman; Qohar, Abd.; Hardiyatullah, Hardiyatullah
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v3i2.229

Transformasi politik Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam peranannya di kancah internasional, khususnya dalam membangun narasi perdamaian global. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadirkan wajah Islam yang moderat, inklusif, dan demokratis. Politik Islam Indonesia tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga mulai memainkan peran strategis dalam diplomasi internasional, resolusi konflik, dan dialog lintas agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika transformasi politik Islam Indonesia dari orientasi ideologis menuju orientasi praksis yang mengedepankan perdamaian, toleransi, dan keadilan global. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta kebijakan luar negeri yang berbasis nilai-nilai Islam wasathiyah, telah menjadi instrumen utama dalam membangun citra Indonesia sebagai sentrum perdamaian internasional. Kesimpulannya, politik Islam Indonesia memiliki potensi besar sebagai model politik keislaman global yang mengedepankan harmoni dan solusi terhadap konflik dunia.

PRECAUTIONARY PRINCIPLE DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2014 Alan, Muhammad Fikri; Zulharman, Zulharman; Butar, Franky Butar
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Terdapat gap dalam pemaknaan Precautionary Principle antara sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014. Sebelum putusan tersebut, Precautionary Principle diartikan sebagai prinsip yang mewajibkan adanya pembuktian ilmiah atas kegiatan usaha terhadap lingkungan. Sedangkan pasca Putusan MK a quo, pembuktian ilmiah ini menjadi hal yang tidak mutlak diperlukan, karena putusan tersebut menganggap bahwa setiap pelaku usaha yang sedang melakukan perpanjangan izin pengelolaan limbah, dianggap telah memiliki izin meskipun izinnya belum keluar. Padahal, izin pengelolaan limbah adalah elemen penting guna menjaga kelestarian lingkungan sehingga diperlukan konsep perizinan yang rumit, ilmiah, serta berdasarkan pertimbangan yang matang. Selain itu, pasca putusan ini, bagi setiap pelaku usaha yang sedang melakukan proses perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah, tidak dapat dipidana apabila dalam kenyataan ditemukan pelanggaran izin. Penelitian ini berusaha untuk merumuskan bentuk pemaknaan baru mengenai Precautionary Principle Pasca Putusan MK a quo. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Pengembangan Potensi Ekowisata Suku Sambori Bima Nusa Tenggara Barat Indonesia Zulharman, Zulharman; Noeryoko, Mochamad; Khaldun, Ibnu
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 7, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Mandala Education
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jime.v7i1.1707

The objectives of this study were: a. Identifythe potential for ecotourism based on family medicinal plants (toga) that can be developed in Sambori Tribe b. Identify the right strategy for developingecotourism based on family medicinal plants (toga) in Sambori Tribe based on community and stakeholder perceptions. Research Methods:The research method used descriptive methods with survey and observation techniques. Data collection used purposive sampling, the data consisted of aspects of tourism products and markets, economic and business benefits from ecotourism activities and the socio-economic conditions of the community. Product aspects include the main potential of flora, namely toga plants, fauna, natural attractions and landscapes, amenities, accessibility and the socio-cultural life of the community. The market aspect consists of potential tourists in Sambori Tribe. Key informants (Stakeholders). In this study, thestrategy is not only subjective to the researcher, the researcher also involves the opinions of related experts to become respondents. Results and Discussion: The results of the research that Sambori Tribe had a variety of toga plants with the potential as a tourist attraction.Sambori Tribe has a diversity of flora and fauna potentials as well as a very suitable landscape potential as a tourist attraction. Conclusion: Sambor Tribe has the potential of flora and faund and the landscape. The future strategy for developing ecotourism of Toga in Sambori Tribe includes optimizing the potential of toga plants in terms of cultivation, land management and processing potential of toga plants, developing high potential of biological natural resources, both flora and fauna, and natural panoramas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

REINTEGRASI SOSIAL BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WATAMPONE Zulharman, Zulharman; Ma’ruf, Amar
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v3i1.52

Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini telah berkembang sedemikian rupa. Prinsip pemidanaan yang mulanya bersifat retributif atau pembalasan, saat ini telah berubah yaitu bertujuan untuk mengembalikan narapidana pada masyarakat dengan keadaan yang lebih baik. Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan berbagai upaya agar narapidana dapat kembali ke masyarakat, dapat diterima masyarakat kembali dan memiliki kemampuan dan kemandirian yang efektif sehingga tidak akan kembali melakukan kejahatan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone untuk dapat mencapai tujuan pemasyarakat tersebut yaitu reintegrasi sosial bagi warga binaan. Penelitian ini disusun guna mengetahui pemaknaan reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Serta guna mengetahui sejauhmana program tersebut dapat berlaku efektif terhadap warga binaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara pada lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini mengungkapkan bahwa program reintegrasi sosial pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dimaknai sebagai prinsip dasar sistem pemasyarakatan sehingga perumusan kebijakan harus berspektif dan sejalan dengan prinsip reintegrasi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone juga telah mengkongkritkan prinsip reintegrasi sosial kedalam bentuk pembinaan pembimbingan keperibadian dan pembinaan kemandirian yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan sesuai arahan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 Nomor: PAS.3- 51.PK.01.05.11 Tahun 2021.

PERAN MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN MARMER DI KEC. BONTOCANI KAB. BONE PASCA PENGESAHAN UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA Abu Dzar Nuzul, Andi; Rahman, Faisol; Zulharman, Zulharman
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i1.68

Natural Resources (SDA) managed by the State or individuals/corporations can certainly have consequences for 3 (three) aspects, namely, productivity, sustainability and fairness of the natural resources managed. Threats to these three aspects will hit the Bontocani area which is a mining area by PT. The Bukit Marmer Empire was not carried out properly or without supervision from other parties such as local people who live in the district. Bone in general, and Kec. Bontocani in particular. Community participation is very much needed in overseeing current natural resource management so that its sustainability is maintained and prevents more severe environmental damage. For this reason, researchers are interested in conducting research with the aim of knowing the role of the community in responding to mining activities in the district. Bontocani, and examine the legal protection for communities responding to marble mining businesses in the district. Bontocani, Kab. Bone after the ratification of Law no. 3 of 2020 using empirical research methods and normative research. The results of the research show that the community consisting of the anti-mining alliance in Kec. Bontocani believes that mining activities will have many negative impacts on the lives of the residents of the district. Bone in general and the people of Kec. Bontocani in particular. More deeply, the community's participatory efforts above can cause problems and risky consequences for the community itself. This is because there is no aspect of legal protection that can be provided by the revised Minerba Law which was only passed in 2020.

EXAMINING THE PRINCIPLE OF PERMANENT INALIENABILITY: A COMPARATIVE STUDY Zulharman, Zulharman; ADNAN, IDUL
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.194

The evolution of international human rights instruments and national legislation has strengthened the recognition of indigenous communal ownership institutions, including the Permanent Inalienability Principle. Countries like Australia (Native Title) and Canada (Aboriginal Title) have demonstrated robust commitments to upholding communal property regimes. This comparative analysis employs a normative research approach to examine the parameters of existence and relevance of regulations in maintaining the Permanent Inalienability Principle in Indonesia. The findings indicate a strong legal commitment in select countries to safeguard indigenous ownership rights through accommodation, formulation, and enforcement of regulations.

Pengembangan Materi Etnobotani Dalam Mendukung Konsep Dasar Pembelajaran IPA Di Perguruan Tinggi Zulharman, Zulharman; Noeryoko, Mochamad
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 9 No SpecialIssue (2023): UNRAM journals and research based on science education, science applic
Publisher : Postgraduate, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppipa.v9iSpecialIssue.5328

The local knowledge of the Doridungga Donggo community in searching for medicinal and food ingredients is a form of wisdom because its use follows ecological rules. The use of these plants can be in the form of plants with medicinal properties that are used for treatment by communities around forest areas as traditional medicine. The research aims to investigate medicinal ingredients from conventional plants of the Doridungga Donggo community, which can be used to strengthen science learning concepts. Data sources and information on research data sources were determined using purposive sampling techniques. Data sources were selected based on primary data and secondary data. Preliminary data was obtained from the results of site surveys and supported by secondary data from various literature on ethnobotany. The research was conducted in Doridungga Village, Donggo District, Bima Regency, NTB. Data was analyzed based on characteristic values, theoretical plant benefits, and plant benefits based on community perception. The research results include Bidara, Guava, Golkar, Turmeric, Betel, Pule, Coriander, Kicibling, and Rida Fada. These plants are used as medicine for fever, stomach ache, diabetes, stomach ulcers, to remove body odor and bad breath, tuberculosis, wounds, tonsils, urinary syphilis, headaches, and lumbago. The research results can be input for university science learning curricula based on local wisdom

Cultivating Porang Plants (Amorphophallus Oncophyllus Prain) Using Agroforestry Patterns: Maintaining Ethnoscience in North Lombok Regency Triwanto, Joko; Syarifudin, Amir; Faqih, Zaodan; Zulharman, Zulharman
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 9 No SpecialIssue (2023): UNRAM journals and research based on science education, science applic
Publisher : Postgraduate, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppipa.v9iSpecialIssue.5750

Management of community forests using an agroforestry pattern based on porang (Amorphophallus oncophyllus Prain) plants can increase community income. Porang is a tuber plant from tropical areas that belongs to the potential Araceae family, but its product has yet to be well known. The research objective is to analyze the potential of the porang plant (A. oncophyllus Prain) on farmers' income. The benefit of this research is information for the people of North Lombok on the sustainable cultivation of porang plants and, simultaneously, maintaining local science in the region. The research method uses qualitative descriptions through observation/interviews with porang farmer respondents in Rempek Darussalam Village, North Lombok. The research results show that cultivating porang plants with agroforestry can be sustainable. The porang plant as local wisdom in North Lombok is also an effort to maintain local scientific or ethnoscience. The research results also show the economic potential for porang farmers. The average income of porang farmers is 64,927,885 (IDR) /year/hectare. A viable porang farming business planted under the stands of sengon (Falcataria mulucana (L) and can contribute to an income R/C Ratio of 8.11%.

Co-Authors Abu Dzar Nuzul, Andi Achmad Abdul Azis Adi Apriadi Adiansha Adi Masliardi Ady Irawan Ahyar Ahyar Alan, Muhammad Fikri Alhakim, Muhammad Faris Amir Syarifuddin Amir Syarifudin, Amir Amrin Amrin Anggraini, Shella Arif Hidayad Asfahani Asfahani Asriyadin Asriyadin Azzahra, Puan Justitia Bagyo Yanuwiadi BDM, Nurfifi Pratiwi Butar, Franky Butar Darmawan, Daniel Dedi Afandi Deni Prayadi Dzakwan, M. Alif Elda Nazriati Eriyan, Muhammad Firdaus Eva Desembrianita Faqih, Zaodan Fathony Karuniawan Feri Candra Fimadani, Ersa Firdaus Firdaus Fitra, Julia Hadi Santoso Hardiyatullah, Hardiyatullah Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun Idul Adnan Janatin, Misbahul Jati Batoro Joko Triwanto Junaidin, Junaidin Lia Fahrunnisa Maysa, Hana Ma’ruf, Amar Mochamad Noeryoko Mochammad Noeryoko Muhammad Septian Rahman Mustafa Mustafa Ningsih, Sri Purnama Noeryoko, Mochamad Prayadi, Deni Putri, Rintan Dwi Qohar, Abd. Rabwan Satriawan Rahman, Faisol Ramdan Yusuf Ridha Restila Rifqathin Ulya, Rifqathin Sri Wahyuni Suyanto Suyanto Tamrin Fathoni Zulkarnain Zulkarnain

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search