Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

TRANSFORMASI POLITIK ISLAM INDONESIA MENUJU SENTRALITAS PERDAMAIAN INTERNASIONAL Zulharman, Zulharman; Qohar, Abd.; Hardiyatullah, Hardiyatullah
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v3i2.229

Abstract

Transformasi politik Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam peranannya di kancah internasional, khususnya dalam membangun narasi perdamaian global. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadirkan wajah Islam yang moderat, inklusif, dan demokratis. Politik Islam Indonesia tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga mulai memainkan peran strategis dalam diplomasi internasional, resolusi konflik, dan dialog lintas agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika transformasi politik Islam Indonesia dari orientasi ideologis menuju orientasi praksis yang mengedepankan perdamaian, toleransi, dan keadilan global. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta kebijakan luar negeri yang berbasis nilai-nilai Islam wasathiyah, telah menjadi instrumen utama dalam membangun citra Indonesia sebagai sentrum perdamaian internasional. Kesimpulannya, politik Islam Indonesia memiliki potensi besar sebagai model politik keislaman global yang mengedepankan harmoni dan solusi terhadap konflik dunia.
PRECAUTIONARY PRINCIPLE DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2014 Alan, Muhammad Fikri; Zulharman, Zulharman; Butar, Franky Butar
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdapat gap dalam pemaknaan Precautionary Principle antara sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014. Sebelum putusan tersebut, Precautionary Principle diartikan sebagai prinsip yang mewajibkan adanya pembuktian ilmiah atas kegiatan usaha terhadap lingkungan. Sedangkan pasca Putusan MK a quo, pembuktian ilmiah ini menjadi hal yang tidak mutlak diperlukan, karena putusan tersebut menganggap bahwa setiap pelaku usaha yang sedang melakukan perpanjangan izin pengelolaan limbah, dianggap telah memiliki izin meskipun izinnya belum keluar. Padahal, izin pengelolaan limbah adalah elemen penting guna menjaga kelestarian lingkungan sehingga diperlukan konsep perizinan yang rumit, ilmiah, serta berdasarkan pertimbangan yang matang. Selain itu, pasca putusan ini, bagi setiap pelaku usaha yang sedang melakukan proses perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah, tidak dapat dipidana apabila dalam kenyataan ditemukan pelanggaran izin. Penelitian ini berusaha untuk merumuskan bentuk pemaknaan baru mengenai Precautionary Principle Pasca Putusan MK a quo. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.
Pengembangan Potensi Ekowisata Suku Sambori Bima Nusa Tenggara Barat Indonesia Zulharman, Zulharman; Noeryoko, Mochamad; Khaldun, Ibnu
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 7, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Mandala Education
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jime.v7i1.1707

Abstract

The objectives of this study were: a. Identifythe potential for ecotourism based on family medicinal plants (toga) that can be developed in Sambori Tribe b. Identify the right strategy for developingecotourism based on family medicinal plants (toga) in Sambori Tribe based on community and stakeholder perceptions. Research Methods:The research method used descriptive methods with survey and observation techniques. Data collection used purposive sampling, the data consisted of aspects of tourism products and markets, economic and business benefits from ecotourism activities and the socio-economic conditions of the community. Product aspects include the main potential of flora, namely toga plants, fauna, natural attractions and landscapes, amenities, accessibility and the socio-cultural life of the community. The market aspect consists of potential tourists in Sambori Tribe. Key informants (Stakeholders). In this study, thestrategy is not only subjective to the researcher, the researcher also involves the opinions of related experts to become respondents. Results and Discussion:  The results of the research that Sambori Tribe had a variety of toga plants with  the potential as a tourist attraction.Sambori Tribe has a diversity of flora and fauna potentials as well as a very suitable landscape potential as a tourist attraction. Conclusion: Sambor Tribe has the potential of flora and faund and the landscape.  The future strategy for developing ecotourism of Toga in Sambori Tribe includes optimizing the potential of toga plants in terms of cultivation, land management and processing potential of toga plants, developing high potential of biological natural resources, both flora and fauna, and natural panoramas
PRECAUTIONARY PRINCIPLE DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2014 Alan, Muhammad Fikri; Zulharman, Zulharman; Butar, Franky Butar
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdapat gap dalam pemaknaan Precautionary Principle antara sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014. Sebelum putusan tersebut, Precautionary Principle diartikan sebagai prinsip yang mewajibkan adanya pembuktian ilmiah atas kegiatan usaha terhadap lingkungan. Sedangkan pasca Putusan MK a quo, pembuktian ilmiah ini menjadi hal yang tidak mutlak diperlukan, karena putusan tersebut menganggap bahwa setiap pelaku usaha yang sedang melakukan perpanjangan izin pengelolaan limbah, dianggap telah memiliki izin meskipun izinnya belum keluar. Padahal, izin pengelolaan limbah adalah elemen penting guna menjaga kelestarian lingkungan sehingga diperlukan konsep perizinan yang rumit, ilmiah, serta berdasarkan pertimbangan yang matang. Selain itu, pasca putusan ini, bagi setiap pelaku usaha yang sedang melakukan proses perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah, tidak dapat dipidana apabila dalam kenyataan ditemukan pelanggaran izin. Penelitian ini berusaha untuk merumuskan bentuk pemaknaan baru mengenai Precautionary Principle Pasca Putusan MK a quo. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.
REINTEGRASI SOSIAL BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WATAMPONE Zulharman, Zulharman; Ma’ruf, Amar
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v3i1.52

Abstract

Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini telah berkembang sedemikian rupa. Prinsip pemidanaan yang mulanya bersifat retributif atau pembalasan, saat ini telah berubah yaitu bertujuan untuk mengembalikan narapidana pada masyarakat dengan keadaan yang lebih baik. Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan berbagai upaya agar narapidana dapat kembali ke masyarakat, dapat diterima masyarakat kembali dan memiliki kemampuan dan kemandirian yang efektif sehingga tidak akan kembali melakukan kejahatan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone untuk dapat mencapai tujuan pemasyarakat tersebut yaitu reintegrasi sosial bagi warga binaan. Penelitian ini disusun guna mengetahui pemaknaan reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Serta guna mengetahui sejauhmana program tersebut dapat berlaku efektif terhadap warga binaan.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara pada lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini mengungkapkan bahwa program reintegrasi sosial pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dimaknai sebagai prinsip dasar sistem pemasyarakatan sehingga perumusan kebijakan harus berspektif dan sejalan dengan prinsip reintegrasi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone juga telah mengkongkritkan prinsip reintegrasi sosial kedalam bentuk pembinaan pembimbingan keperibadian dan pembinaan kemandirian yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan sesuai arahan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 Nomor: PAS.3- 51.PK.01.05.11 Tahun 2021.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Data Pokok Pendidikan Dalam Pengelolaan Administrasi Sekolah di SD Negeri Lanta Muhammad Septian Rahman; Ahyar Ahyar; Zulharman Zulharman
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI) Vol. 5 No. 4 (2025): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI), 2025 (4)
Publisher : Yayasan Pendidikan Bima Berilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53299/jppi.v5i4.1556

Abstract

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) di SD Negeri Lanta memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan data pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Dapodik dalam empat aspek utama: pendataan siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), sarana dan prasarana, serta profil sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dapodik meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data, mendukung transparansi, dan mempermudah pelaporan kepada pemangku kepentingan. Kompetensi guru dan staf administrasi dalam menggunakan TIK cukup bervariasi. Sekitar 100% memiliki kompetensi menengah, 100% kompetensi dasar, dan 100% memiliki kompetensi tingkat lanjut. Pelatihan TIK yang diadakan oleh sekolah secara rutin membantu meningkatkan keterampilan pengguna. Namun, beberapa kendala seperti kurangnya pelatihan operator dan infrastruktur teknologi yang belum optimal masih menjadi tantangan. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terbukti meningkatkan efisiensi manajemen data. Responden mencatat pengurangan waktu dalam proses administrasi hingga 40%, dibandingkan metode manual. Selain untuk efisiensi manajemen data, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini. Optimalisasi Dapodik diharapkan dapat memperkuat manajemen data sekolah sehingga mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik.
Pengembangan Materi Etnobotani Dalam Mendukung Konsep Dasar Pembelajaran IPA Di Perguruan Tinggi Zulharman Zulharman; Mochamad Noeryoko
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 9 No SpecialIssue (2023): UNRAM journals and research based on science education, science applic
Publisher : Postgraduate, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppipa.v9iSpecialIssue.5328

Abstract

The local knowledge of the Doridungga Donggo community in searching for medicinal and food ingredients is a form of wisdom because its use follows ecological rules. The use of these plants can be in the form of plants with medicinal properties that are used for treatment by communities around forest areas as traditional medicine. The research aims to investigate medicinal ingredients from conventional plants of the Doridungga Donggo community, which can be used to strengthen science learning concepts. Data sources and information on research data sources were determined using purposive sampling techniques. Data sources were selected based on primary data and secondary data. Preliminary data was obtained from the results of site surveys and supported by secondary data from various literature on ethnobotany. The research was conducted in Doridungga Village, Donggo District, Bima Regency, NTB. Data was analyzed based on characteristic values, theoretical plant benefits, and plant benefits based on community perception. The research results include Bidara, Guava, Golkar, Turmeric, Betel, Pule, Coriander, Kicibling, and Rida Fada. These plants are used as medicine for fever, stomach ache, diabetes, stomach ulcers, to remove body odor and bad breath, tuberculosis, wounds, tonsils, urinary syphilis, headaches, and lumbago. The research results can be input for university science learning curricula based on local wisdom