Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.023
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Polinter Journal of Public Administration and Government (JPAG) Jurnal ADMINISTRATOR Jurnal Kolaboratif Sains CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia PARADIGMA
Syugiarto Syugiarto
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : PARADIGMA

 1 
Proses Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kota Palu) Syugiarto Syugiarto; Ardhi Syaputra
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.59 KB) | DOI: 10.55100/paradigma.v1i2.52

Abstract

Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui proses pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19 di Kota Palu. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu studi kasus. Adapun data yang digunakan yaitu diperoleh dari sekolah MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu dan MTs DDI Ujuna Palu. Hasil yang diperoleh dalam tulisan ini yaitu: 1). Terdapat 52 siswa yang tidak dapat mengikuti proses pembelajaran daring (24 siswa di MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu dan 28 siswa di MTs DDI Ujuna Palu) dikarenakan tidak memiliki akses berupa smartphone dan media sosial; 2). Terdapat 18 guru honorer (10 guru di MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu dan 8 guru di MTs DDI Ujuna Palu) yang sulit melaksanakan proses pembelajaran daring dikarenakan sumber daya finansial yang sangat terbatas. Untuk permasalahan yang pertama, kedua sekolah tersebut menggunakan opsi berupa memberikan buku serta tugas bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring dengan cara mengambilnya di sekolah, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan untuk permasalahan yang kedua, hanya dapat diselesaikan oleh kemenag dengan cara mengikuti kebijakan yang telah dilakukan oleh kemendikbud terkait pemberian kuota internet bagi guru dan siswa
Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi Puspitasari, Puspitasari; Syugiarto, Syugiarto
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v3i2.70

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan pemerintah kelurahan dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu di Desa Sibalaya Utrara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, yang merupakan merupakan suatu upaya peneliti untuk mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yang mana berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan pembuatan surat keterangan Tidak mampu di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada indikator kecepatan, terlihat bahwa pemerintah desa sibalaya utara memberikan pelayanan yang sangat cepat dan hal ini dibuktikan dari respon masyarakat yang mengapresiasi kerja aparat pemerintah desa dari segi kecepatan dalam memberikan pelayanan. Pada indikator kemudahan terlihat bahwa adanya kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus surat keterangan tidak mampu. Sedangkan pada indikator keadilan terlihat bahwa adanya respon positif yang diperlihatkan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan oleh pihak kantor desa karena mereka memperlihatkan sikap yang adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada indikator ketepatan terlihat bahwa masih ada Sebagian masyarakat yang sebenarnya tidak layak dibuatkan surat keterangan tidak mampu tetapi menerima surat keterangan tersebut karena berdasarkan data kependudukan ia masuk dalam kartu keluarga kerabatnya yang masuk dalam kategori kurang mampu
Sistem Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Negara Di Wilayah Ring Of Fire) Syugiarto, Syugiarto; Widana, Alifa Raema
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 (2023): Special Issue
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v2si.55

Abstract

Penelitian ini sendiri berfokus pada studi komparatif yang memperlihatkan system penanggulangan bencana di beberapa negara yang wilayahnya berada di atas ring of fire. Negara tersebut dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya : 1). Negara maju yang memiliki system penanggulangan bencana terbaik dari negara-negara lain, dan; 2). Memiliki teknologi yang dapat menanggulangi terjadinya bencana ekstrim. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu Studi Kepustakaan / Library Research Adapun hasil penelitian dalam tulisan ini sendiri memperlihatkan bahwa Sistem penanggulangan bencana alam ke lima negara yang terletak di wilayah Ring of Fire Pacific tersebut memiliki sistem terbaik di seluruh dunia. Jepang hanya membutuhkan waktu 5 menit pada saat terjadi bencana, mereka mampu memberikan informasi kepada masyarakat melalui JMA, agar secepatnya melakukan proses evakuasi ke tempat yang aman. Chile memiliki lembaga respon pertama pada saat terjadi bencana yang mana setiap lembaga respon pertama tersebut memiliki staf ahli dengan pengetahuan dan pengalaman skenario risiko yang berbeda tiap lembaga. Meksiko memiliki sistem penanggulangan bencana berupa alat yang diberi nama SASMEX / Seismic Alert System of Mexico. Alat tersebut memiliki lebih dari 8200 sensor seismik yang mana akan mengirimkan peringatan kepada pemerintah jika terjadi gempa berkekuatan diatas 5,5 Skala Richter. Amerika serikat menyediakan komunikasi darurat bencana yang memberikan dukungan telekomunikasi, logistik, dan operasi mandiri melalui detasemen (staf, peralatan, dan aset peralatan) yang segera dapat digunakan, dan diletakkan ke 6 lokasi yang telah ditentukan Selandia baru membuat sebuah kementerian yang berfokus mengurangi risiko, siap, merespons dan pulih dari keadaan darurat, serta memasukkan strategi ketahanan bencana nasional ke dalam undang-undang yang mengatur 6 sektor penting di Selandia Baru
Qlue, E-Musrenbang, dan D-Madrid (Sebuah Inovasi E-Partisipasi dalam Pelayanan Publik) Warih, Wido Cepaka; S, Ariski; Syugiarto, Syugiarto
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 (2023): Special Issue
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v2si.56

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan e-partisipasi antara Qlue, E-Musrembang dan D-Madrid. Tulisan ini menggunakan tinjauan literatur artikel jurnal dalam kurun waktu satu dekade terakhir, kemudian mengerucut hanya membahas dua tema e-partisipasi dalam hubungannya dengan pelayanan publik (Studi Kasus: Qlue (DKI Jakarta), E-Mesrenbang (DKI Jakarta), dan Decide-Madrid/D-Madrid  (Madrid)),  yakni pembahasan  terkait: (1) partisipasi,  e-partisipasi dan pelayanan publik; (2) membedah Qlue, E-Musrenbang, dan D-Madrid, ditinjau dari model tingkatan partisipasi Wilcox, derajat tangga partisipasi Anrstein, Measuring and Evaluating E- Participation  (METEP), dan model e-partisipasi Macintosh. Hasil penelitian menunjukan bahwa Qlue, E- Musrenbang, dan D-Madrid ternyata memiliki perbedaan yang nyata dalam hal sejauh mana warga  negara  terlibat.  Dalam  model  partisipasi  Wilcox,  Qlue  hanya  sebatas  pada  level informasi dan konsultasi, Qlue hanya bisa menerima aduan dari warga, melaporkan lewat aplikasi  tersebut,  memantau  progress  laporan.  Berbeda  dengan  e-musrenbang,  di  mana warga selain  mendapatkan  informasi  dan konsultasi,  juga mendapatkan  dukungan  terkait dana yang diajukan baik melalui individu, rembug RW, maupun reses. D-Madrid, sebagai salah satu  portal  yang  dikembangkan   oleh  pemerintah   Madrid  menjadi  sebuah  platform  e- partisipasi  serba  lengkap,  karena  semua  level  dan tahapan  dari  model  partisipasi  Wilcox terpenuhi. Hal ini diperkuat dengan tabel perbandingan derajat partisipasi menurut Arnstein, di mana Qlue maupun E-Musrenbang, keduanya termasuk dalam derajat Tokenism atau semu. Hal ini sangat berbeda jauh dengan D-Madrid, di mana D-Madrid sudah mencapai derajat citizen power, di mana warga negara dapat menggunakan kontrol atas usulan dan anggaran di portal D-Madrid. Dilihat dari model METEP dan model Macintosh untuk detail sampai level e-engagement, semakin menguatkan bahwa Qlue dan E-Musrenbang belum mencapai level e-decision/policy  making dan belum mencapai level e-empowerment,  sedangkan D-Madrid sudah mencapai level e-decision/policy making dan e-empowerment.
Availability Payment Based Public Private Partnerships In Indonesia Syugiarto, Syugiarto
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v3i1.63

Abstract

This research aims to find out projects built in Indonesia using PPP with the Availability Payment scheme. This research itself uses qualitative research with a library study method. Qualitative research is a research scheme which uses observational, communicative and documentary methods in natural settings to understand the social world. Meanwhile, literature study is a form of structured investigation using certain methods, rules and techniques. The research results show that Availability Payment is one of the Indonesian government's options in infrastructure development. Three of the five PPP projects are in the payment stage to the private sector within the agreed time. Meanwhile, the PPP project for the drinking water supply system in West Semarang and the non-toll road preservation for the South Sumatra section are still in the study stage and are being tendered to private companies who wish to carry out the PPP project
Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi Puspitasari; Syugiarto
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v4i1.72

Abstract

Pelayanan publik merupakan aspek penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan ekonomi. Penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan publik dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi. SKTM dibutuhkan guna memperoleh akses bantuan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan, namun kualitas pelayanan seringkali belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Permasalahan yang ditemukan meliputi lambatnya proses, tidak transparannya prosedur, kurangnya kompetensi aparatur, serta minimnya fasilitas pendukung pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengaitkan pada teori-teori pelayanan publik dan hasil penelitian terdahulu, serta memanfaatkan triangulasi data untuk validitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan belum optimal, khususnya pada dimensi keandalan, daya tanggap, serta komunikasi antar petugas dan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kualitas meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, prosedur pelayanan, partisipasi masyarakat, serta budaya organisasi. Berdasarkan hasil analisis, direkomendasikan perlunya pelatihan aparatur desa, peningkatan fasilitas, digitalisasi prosedur layanan, serta penguatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan perbaikan tata kelola pelayanan publik di tingkat desa agar lebih inklusif dan akuntabel
Co-Authors Amane, Ade Putra Ode Ardhi Syaputra Ariski S fachrul reza, fachrul Filo Leonardo Tinggogoy Handi Wahyu Kusnadi U. Tadja Lembah Handy Wahyu Kusnadi Khairul Umam Karim M Syukur Mahmud, Moh. Muhammad Nur Alamsyah Nasir Mangngasing Puspitasari Puspitasari Puspitasari Rahmarini, Giska Mala Ramadan Riady Ibnu Khaldun RIADY RIADY S, Ariski Tinggogoy, Filo Leonardo Warih, Wido Cepaka Widana, Alifa Raema Wido Cepaka Warih Yulizar Pramudika Tawil Zainuddin