Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.284
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Polinter Journal of Public Administration and Government (JPAG) Jurnal ADMINISTRATOR Jurnal Kolaboratif Sains CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia PARADIGMA Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah Khazanah Sosial
Syugiarto Syugiarto
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Sengketa Lahan Pembangunan Hunian Tetap Kota Palu Syugiarto Syugiarto; Khairul Umam Karim; Handi Wahyu Kusnadi U. Tadja Lembah
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.862 KB) | DOI: 10.55100/administrator.v3i1.27

Abstract

This study aims to determine the level of conflict escalation caused by land disputes for permanent residential development in Palu City, and also to find out what methods the Palu City government can use in overcoming this problem. The data collection method used in this research is literature study. The theory used to see the level of conflict escalation is to use the dynamics of conflict stages, which divides these stages into Latent Conflict (Conditions), Perceived Conflict (Cognition), Felt Conflict (Affect), Manifest Conflict (Behavior) and Conflict Aftermath (Condition). Meanwhile, to find out the methods that can be used by the Palu City government in overcoming this conflict, namely by using the Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. The results of this study indicate that the conflict that occurs in land disputes for permanent residential development (huntap) III is not only a vertical conflict between the government and the community, but the horizontal conflict between the Palu City government and the Palu City DPRD is also seen in it. For this reason, the method that can be used in solving these problems is by conducting collaborative negotiations so that neither party is harmed, and also to show that the Palu City government pays attention to the aspirations of the community.
Dampak Alokasi Anggaran Dana Desa (DD) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Wido Cepaka Warih; Ariski S; Syugiarto Syugiarto
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.576 KB) | DOI: 10.55100/administrator.v3i2.37

Abstract

This study aims to examine the impact of village budget allocations on poverty levels in Indonesia. By using case studies as the basis for research, literature studies as the basis for collecting data, and using the main references from previous studies related to the impact of village funds and poverty. The data used in this study is secondary data from 2015-2019 which includes APBN data (balancing funds), Village Fund Allocation (DD), and poverty data. The data analysis used is descriptive qualitative, which aims to explain the facts by using comparison and trend analysis (tables and graphs), used to analyze the relationship between village allocation funds and poverty. The results showed that the Village Fund Allocation (ADD) disbursed by the central government was 259.2 trillion in a period of 5 years (2015-2019) only reducing the poverty rate by 1.72%. In addition, the village funds disbursed did not have a significant impact. The allocation of such a large Village Fund (ADD) should be able to significantly reduce the poverty rate, which is not seen in the research that has been done
Penanggulangan Human Trafficking Di Indonesia Syugiarto Syugiarto
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v4i1.43

Abstract

This study aims to determine the causes of human trafficking by using the hierarchical analysis scheme proposed by Dunn (2003 & 2018) and to find solutions to these problems by mapping the actors involved in the process of formulating policies for overcoming human trafficking. This research itself uses a type of qualitative research with a literature study method. The results of the study indicate that the causes of human trafficking are economic factors, education of victims of human trafficking and the government. Economic factors are the reason for people to become TKI / TKW abroad, but there are some distribution agents who are not responsible so that the level of human trafficking is getting higher. The low level of education and lack of public knowledge related to human trafficking are the main causes that cause human trafficking in Indonesia to reach 582 people in 2019. The weak implementation of Law Number 21 of 2007 carried out by the government is one of the factors for the high level of human trafficking. in Indonesia. In addition, it is also known that the process of formulating policies to combat Human Trafficking in Indonesia involves several actors, including: Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, Legislators / Politicians, Ministry of Education and Culture, Academics, TNI / POLRI, Mass Media, Manpower Distribution Agencies Overseas, NGOs / NGOs and the community as parties who have a high probability of becoming victims of human trafficking
Proses Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kota Palu) Syugiarto Syugiarto; Ardhi Syaputra
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.59 KB) | DOI: 10.55100/paradigma.v1i2.52

Abstract

Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui proses pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19 di Kota Palu. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu studi kasus. Adapun data yang digunakan yaitu diperoleh dari sekolah MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu dan MTs DDI Ujuna Palu. Hasil yang diperoleh dalam tulisan ini yaitu: 1). Terdapat 52 siswa yang tidak dapat mengikuti proses pembelajaran daring (24 siswa di MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu dan 28 siswa di MTs DDI Ujuna Palu) dikarenakan tidak memiliki akses berupa smartphone dan media sosial; 2). Terdapat 18 guru honorer (10 guru di MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu dan 8 guru di MTs DDI Ujuna Palu) yang sulit melaksanakan proses pembelajaran daring dikarenakan sumber daya finansial yang sangat terbatas. Untuk permasalahan yang pertama, kedua sekolah tersebut menggunakan opsi berupa memberikan buku serta tugas bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring dengan cara mengambilnya di sekolah, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan untuk permasalahan yang kedua, hanya dapat diselesaikan oleh kemenag dengan cara mengikuti kebijakan yang telah dilakukan oleh kemendikbud terkait pemberian kuota internet bagi guru dan siswa
Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi Puspitasari, Puspitasari; Syugiarto, Syugiarto
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v3i2.70

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan pemerintah kelurahan dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu di Desa Sibalaya Utrara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, yang merupakan merupakan suatu upaya peneliti untuk mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yang mana berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan pembuatan surat keterangan Tidak mampu di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada indikator kecepatan, terlihat bahwa pemerintah desa sibalaya utara memberikan pelayanan yang sangat cepat dan hal ini dibuktikan dari respon masyarakat yang mengapresiasi kerja aparat pemerintah desa dari segi kecepatan dalam memberikan pelayanan. Pada indikator kemudahan terlihat bahwa adanya kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus surat keterangan tidak mampu. Sedangkan pada indikator keadilan terlihat bahwa adanya respon positif yang diperlihatkan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan oleh pihak kantor desa karena mereka memperlihatkan sikap yang adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada indikator ketepatan terlihat bahwa masih ada Sebagian masyarakat yang sebenarnya tidak layak dibuatkan surat keterangan tidak mampu tetapi menerima surat keterangan tersebut karena berdasarkan data kependudukan ia masuk dalam kartu keluarga kerabatnya yang masuk dalam kategori kurang mampu
Disiplin Kerja Aparatur Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tinggogoy, Filo Leonardo; Amane, Ade Putra Ode; Syugiarto, Syugiarto
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v6i2.87

Abstract

The purpose of this research is to determine the work discipline of officials in the Palu City Regional People's Representative Council Office. The informants in this research were officials from the Palu City Regional People's Representative Council. Apart from that, to find out the Work Discipline of State Civil Apparatus, other informants, namely Staff. This research data consists of primary data and secondary data obtained directly through field research (interviews). Data was analyzed using the results of interviews with the City Regional People's Representative Council office. Palu, namely Secretary, Head of General Affairs, Head of Civil Service and Administration Sub-Division, Staff. The results of the research show that to find out the work discipline of the apparatus in the Palu City Regional People's Representative Council office, in carrying out their duties and functions in government administration at the Palu City Regional People's Representative Council office, the author chose a theory that is considered more suitable to be applied to government organizations, in this case the Council Office Palu City Regional People's Representatives, if carried out simultaneously will create State Civil Apparatus Work Discipline, which is Alfred R. Lateiner's theory (In Soejono 1983: 72) namely Time Discipline, Discipline Regulations and Dress, Discipline, Work Responsibilities. The author concludes that the disciplinary policy of state civil servants in the Palu City Regional People's Representative Council Office.  assessed from the three indicators/dimensions, which are considered to be well implemented Time Discipline and Dress Code Discipline while the indicators/dimensions of Responsibility Discipline whose results are still not implemented well
ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL DI SULAWESI TENGAH ., Syugiarto
Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Sulawesi Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze Central Sulawesi Governor Regulation Number 34 of 2019 concerning the Implementation of E-Government by Regional Devices. This research itself was conducted using the literature review method. The analysis carried out is looking at the values, facts and actions needed from the Governor of Central Sulawesi Regulation Number 34 of 2019. The results of the research show that the Central Sulawesi Provincial Government through its OPD has not been able to provide digital-based services to the community or in this case that is unable to implement Electronic-Based Government System based on Central Sulawesi Governor Regulation Number 34 of 2019. This can be seen from the existence of three OPDs in Central Sulawesi whose websites have not been able to fully provide the information needed by the community. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan E-Government Oleh Perangkat Daerah. Penelitian ini sendiri dilakukan dengan menggunakan metode literature review. Adapun analisis yang dilakukan yaitu melihat nilai, fakta serta Tindakan yang diperlukan dari Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2019. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui OPD nya belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berbasis digital atau dalam hal ini yaitu tidak dapat menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2019. Hal ini terlihat dari adanya tiga OPD di Sulawesi Tengah yang websitenya belum dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara penuh
Sistem Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Negara Di Wilayah Ring Of Fire) Syugiarto, Syugiarto; Widana, Alifa Raema
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 (2023): Special Issue
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v2si.55

Abstract

Penelitian ini sendiri berfokus pada studi komparatif yang memperlihatkan system penanggulangan bencana di beberapa negara yang wilayahnya berada di atas ring of fire. Negara tersebut dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya : 1). Negara maju yang memiliki system penanggulangan bencana terbaik dari negara-negara lain, dan; 2). Memiliki teknologi yang dapat menanggulangi terjadinya bencana ekstrim. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu Studi Kepustakaan / Library Research Adapun hasil penelitian dalam tulisan ini sendiri memperlihatkan bahwa Sistem penanggulangan bencana alam ke lima negara yang terletak di wilayah Ring of Fire Pacific tersebut memiliki sistem terbaik di seluruh dunia. Jepang hanya membutuhkan waktu 5 menit pada saat terjadi bencana, mereka mampu memberikan informasi kepada masyarakat melalui JMA, agar secepatnya melakukan proses evakuasi ke tempat yang aman. Chile memiliki lembaga respon pertama pada saat terjadi bencana yang mana setiap lembaga respon pertama tersebut memiliki staf ahli dengan pengetahuan dan pengalaman skenario risiko yang berbeda tiap lembaga. Meksiko memiliki sistem penanggulangan bencana berupa alat yang diberi nama SASMEX / Seismic Alert System of Mexico. Alat tersebut memiliki lebih dari 8200 sensor seismik yang mana akan mengirimkan peringatan kepada pemerintah jika terjadi gempa berkekuatan diatas 5,5 Skala Richter. Amerika serikat menyediakan komunikasi darurat bencana yang memberikan dukungan telekomunikasi, logistik, dan operasi mandiri melalui detasemen (staf, peralatan, dan aset peralatan) yang segera dapat digunakan, dan diletakkan ke 6 lokasi yang telah ditentukan Selandia baru membuat sebuah kementerian yang berfokus mengurangi risiko, siap, merespons dan pulih dari keadaan darurat, serta memasukkan strategi ketahanan bencana nasional ke dalam undang-undang yang mengatur 6 sektor penting di Selandia Baru
Qlue, E-Musrenbang, dan D-Madrid (Sebuah Inovasi E-Partisipasi dalam Pelayanan Publik) Warih, Wido Cepaka; S, Ariski; Syugiarto, Syugiarto
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 (2023): Special Issue
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v2si.56

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan e-partisipasi antara Qlue, E-Musrembang dan D-Madrid. Tulisan ini menggunakan tinjauan literatur artikel jurnal dalam kurun waktu satu dekade terakhir, kemudian mengerucut hanya membahas dua tema e-partisipasi dalam hubungannya dengan pelayanan publik (Studi Kasus: Qlue (DKI Jakarta), E-Mesrenbang (DKI Jakarta), dan Decide-Madrid/D-Madrid  (Madrid)),  yakni pembahasan  terkait: (1) partisipasi,  e-partisipasi dan pelayanan publik; (2) membedah Qlue, E-Musrenbang, dan D-Madrid, ditinjau dari model tingkatan partisipasi Wilcox, derajat tangga partisipasi Anrstein, Measuring and Evaluating E- Participation  (METEP), dan model e-partisipasi Macintosh. Hasil penelitian menunjukan bahwa Qlue, E- Musrenbang, dan D-Madrid ternyata memiliki perbedaan yang nyata dalam hal sejauh mana warga  negara  terlibat.  Dalam  model  partisipasi  Wilcox,  Qlue  hanya  sebatas  pada  level informasi dan konsultasi, Qlue hanya bisa menerima aduan dari warga, melaporkan lewat aplikasi  tersebut,  memantau  progress  laporan.  Berbeda  dengan  e-musrenbang,  di  mana warga selain  mendapatkan  informasi  dan konsultasi,  juga mendapatkan  dukungan  terkait dana yang diajukan baik melalui individu, rembug RW, maupun reses. D-Madrid, sebagai salah satu  portal  yang  dikembangkan   oleh  pemerintah   Madrid  menjadi  sebuah  platform  e- partisipasi  serba  lengkap,  karena  semua  level  dan tahapan  dari  model  partisipasi  Wilcox terpenuhi. Hal ini diperkuat dengan tabel perbandingan derajat partisipasi menurut Arnstein, di mana Qlue maupun E-Musrenbang, keduanya termasuk dalam derajat Tokenism atau semu. Hal ini sangat berbeda jauh dengan D-Madrid, di mana D-Madrid sudah mencapai derajat citizen power, di mana warga negara dapat menggunakan kontrol atas usulan dan anggaran di portal D-Madrid. Dilihat dari model METEP dan model Macintosh untuk detail sampai level e-engagement, semakin menguatkan bahwa Qlue dan E-Musrenbang belum mencapai level e-decision/policy  making dan belum mencapai level e-empowerment,  sedangkan D-Madrid sudah mencapai level e-decision/policy making dan e-empowerment.
Availability Payment Based Public Private Partnerships In Indonesia Syugiarto, Syugiarto
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v3i1.63

Abstract

This research aims to find out projects built in Indonesia using PPP with the Availability Payment scheme. This research itself uses qualitative research with a library study method. Qualitative research is a research scheme which uses observational, communicative and documentary methods in natural settings to understand the social world. Meanwhile, literature study is a form of structured investigation using certain methods, rules and techniques. The research results show that Availability Payment is one of the Indonesian government's options in infrastructure development. Three of the five PPP projects are in the payment stage to the private sector within the agreed time. Meanwhile, the PPP project for the drinking water supply system in West Semarang and the non-toll road preservation for the South Sumatra section are still in the study stage and are being tendered to private companies who wish to carry out the PPP project
Co-Authors Amane, Ade Putra Ode Ardhi Syaputra Ariski S Fachrul Reza Filo Leonardo Tinggogoy Filo Leonardo Tinggogoy Handi Wahyu Kusnadi U. Tadja Lembah Handy Wahyu Kusnadi Khairul Umam Karim M Syukur Muhammad Nur Alamsyah Nasir Mangngasing Puspitasari Puspitasari Puspitasari Rahmarini, Giska Mala Riady Ibnu Khaldun RIADY RIADY S, Ariski Sussanti Sussanti Warih, Wido Cepaka Widana, Alifa Raema Wido Cepaka Warih Yulizar Pramudika Tawil