Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Sengketa Lahan Pembangunan Hunian Tetap Kota Palu Syugiarto Syugiarto; Khairul Umam Karim; Handi Wahyu Kusnadi U. Tadja Lembah
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.862 KB) | DOI: 10.55100/administrator.v3i1.27

Abstract

This study aims to determine the level of conflict escalation caused by land disputes for permanent residential development in Palu City, and also to find out what methods the Palu City government can use in overcoming this problem. The data collection method used in this research is literature study. The theory used to see the level of conflict escalation is to use the dynamics of conflict stages, which divides these stages into Latent Conflict (Conditions), Perceived Conflict (Cognition), Felt Conflict (Affect), Manifest Conflict (Behavior) and Conflict Aftermath (Condition). Meanwhile, to find out the methods that can be used by the Palu City government in overcoming this conflict, namely by using the Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. The results of this study indicate that the conflict that occurs in land disputes for permanent residential development (huntap) III is not only a vertical conflict between the government and the community, but the horizontal conflict between the Palu City government and the Palu City DPRD is also seen in it. For this reason, the method that can be used in solving these problems is by conducting collaborative negotiations so that neither party is harmed, and also to show that the Palu City government pays attention to the aspirations of the community.
Dampak Alokasi Anggaran Dana Desa (DD) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Wido Cepaka Warih; Ariski S; Syugiarto Syugiarto
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.576 KB) | DOI: 10.55100/administrator.v3i2.37

Abstract

This study aims to examine the impact of village budget allocations on poverty levels in Indonesia. By using case studies as the basis for research, literature studies as the basis for collecting data, and using the main references from previous studies related to the impact of village funds and poverty. The data used in this study is secondary data from 2015-2019 which includes APBN data (balancing funds), Village Fund Allocation (DD), and poverty data. The data analysis used is descriptive qualitative, which aims to explain the facts by using comparison and trend analysis (tables and graphs), used to analyze the relationship between village allocation funds and poverty. The results showed that the Village Fund Allocation (ADD) disbursed by the central government was 259.2 trillion in a period of 5 years (2015-2019) only reducing the poverty rate by 1.72%. In addition, the village funds disbursed did not have a significant impact. The allocation of such a large Village Fund (ADD) should be able to significantly reduce the poverty rate, which is not seen in the research that has been done
Penanggulangan Human Trafficking Di Indonesia Syugiarto Syugiarto
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v4i1.43

Abstract

This study aims to determine the causes of human trafficking by using the hierarchical analysis scheme proposed by Dunn (2003 & 2018) and to find solutions to these problems by mapping the actors involved in the process of formulating policies for overcoming human trafficking. This research itself uses a type of qualitative research with a literature study method. The results of the study indicate that the causes of human trafficking are economic factors, education of victims of human trafficking and the government. Economic factors are the reason for people to become TKI / TKW abroad, but there are some distribution agents who are not responsible so that the level of human trafficking is getting higher. The low level of education and lack of public knowledge related to human trafficking are the main causes that cause human trafficking in Indonesia to reach 582 people in 2019. The weak implementation of Law Number 21 of 2007 carried out by the government is one of the factors for the high level of human trafficking. in Indonesia. In addition, it is also known that the process of formulating policies to combat Human Trafficking in Indonesia involves several actors, including: Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, Legislators / Politicians, Ministry of Education and Culture, Academics, TNI / POLRI, Mass Media, Manpower Distribution Agencies Overseas, NGOs / NGOs and the community as parties who have a high probability of becoming victims of human trafficking
Proses Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kota Palu) Syugiarto Syugiarto; Ardhi Syaputra
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.59 KB) | DOI: 10.55100/paradigma.v1i2.52

Abstract

Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui proses pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19 di Kota Palu. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu studi kasus. Adapun data yang digunakan yaitu diperoleh dari sekolah MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu dan MTs DDI Ujuna Palu. Hasil yang diperoleh dalam tulisan ini yaitu: 1). Terdapat 52 siswa yang tidak dapat mengikuti proses pembelajaran daring (24 siswa di MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu dan 28 siswa di MTs DDI Ujuna Palu) dikarenakan tidak memiliki akses berupa smartphone dan media sosial; 2). Terdapat 18 guru honorer (10 guru di MTs Swasta Muhammadiyah Nunu Palu dan 8 guru di MTs DDI Ujuna Palu) yang sulit melaksanakan proses pembelajaran daring dikarenakan sumber daya finansial yang sangat terbatas. Untuk permasalahan yang pertama, kedua sekolah tersebut menggunakan opsi berupa memberikan buku serta tugas bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring dengan cara mengambilnya di sekolah, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan untuk permasalahan yang kedua, hanya dapat diselesaikan oleh kemenag dengan cara mengikuti kebijakan yang telah dilakukan oleh kemendikbud terkait pemberian kuota internet bagi guru dan siswa
Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi Puspitasari, Puspitasari; Syugiarto, Syugiarto
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v3i2.70

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan pemerintah kelurahan dalam pembuatan surat keterangan tidak mampu di Desa Sibalaya Utrara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, yang merupakan merupakan suatu upaya peneliti untuk mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yang mana berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan pembuatan surat keterangan Tidak mampu di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada indikator kecepatan, terlihat bahwa pemerintah desa sibalaya utara memberikan pelayanan yang sangat cepat dan hal ini dibuktikan dari respon masyarakat yang mengapresiasi kerja aparat pemerintah desa dari segi kecepatan dalam memberikan pelayanan. Pada indikator kemudahan terlihat bahwa adanya kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus surat keterangan tidak mampu. Sedangkan pada indikator keadilan terlihat bahwa adanya respon positif yang diperlihatkan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan oleh pihak kantor desa karena mereka memperlihatkan sikap yang adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada indikator ketepatan terlihat bahwa masih ada Sebagian masyarakat yang sebenarnya tidak layak dibuatkan surat keterangan tidak mampu tetapi menerima surat keterangan tersebut karena berdasarkan data kependudukan ia masuk dalam kartu keluarga kerabatnya yang masuk dalam kategori kurang mampu
Disiplin Kerja Aparatur Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tinggogoy, Filo Leonardo; Amane, Ade Putra Ode; Syugiarto, Syugiarto
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v6i2.87

Abstract

The purpose of this research is to determine the work discipline of officials in the Palu City Regional People's Representative Council Office. The informants in this research were officials from the Palu City Regional People's Representative Council. Apart from that, to find out the Work Discipline of State Civil Apparatus, other informants, namely Staff. This research data consists of primary data and secondary data obtained directly through field research (interviews). Data was analyzed using the results of interviews with the City Regional People's Representative Council office. Palu, namely Secretary, Head of General Affairs, Head of Civil Service and Administration Sub-Division, Staff. The results of the research show that to find out the work discipline of the apparatus in the Palu City Regional People's Representative Council office, in carrying out their duties and functions in government administration at the Palu City Regional People's Representative Council office, the author chose a theory that is considered more suitable to be applied to government organizations, in this case the Council Office Palu City Regional People's Representatives, if carried out simultaneously will create State Civil Apparatus Work Discipline, which is Alfred R. Lateiner's theory (In Soejono 1983: 72) namely Time Discipline, Discipline Regulations and Dress, Discipline, Work Responsibilities. The author concludes that the disciplinary policy of state civil servants in the Palu City Regional People's Representative Council Office.  assessed from the three indicators/dimensions, which are considered to be well implemented Time Discipline and Dress Code Discipline while the indicators/dimensions of Responsibility Discipline whose results are still not implemented well
Perencanaan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong: Community Participation Planning in South Tomoli Village, Toribulu District, Parigi Moutong Regency Reza, Fachrul; Syugiarto, Syugiarto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6574

Abstract

Penelitian ini bertujuan: Menganalisis Perencanaan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Mautong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini pada Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan: 1) Mengklarifikasi data; 2) Mengelompokkan data; 3) Mengolah data; dan 4) Mendeskripsikan data secara keseluruhan dengan. hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teori Partisipasi oleh Slamet (2003:8), yaitu: Partisipasi Politik (political participation), Partisipasi Social (social participation), dan Partisipasi Warga (citizen participation/citizenship). penelitian yang penulis lakukan di Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong melalui observasi, pengamatan secara langsung dan hasil wawancara langsung dengan beberapa informan, dilihat dari beberapa indikator, yaitu: dari ketiga dimensi/aspek Partisipasi Politik, Partisipasi Sosial dan Partisipasi Warga. Penulis mengambil kesimpulan bahwa partisipasi politik sudah berjalan dengan baik sesuai harapan pemerintah Desa Tomoli Selatandan warga masyarakat di Desa Tomoli selatan Kecamatan Toribulu kabupaten Parigi Moutong pada umunya, sedangkan indikator/dimensi partisipasi Sosial dan partisipasi warga yang hasilnya masih tidak terlaksana dengan baik. Faktor utama adalah sumber daya manusia (warga desa), dimana sebagian warga desa belum semuanya ikut berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi program perencanaan pembangunan desa dan sebagian warga desa tidak peduli dengan apa yang telah pemerintah desa Tomoli selatan Kecamatan Toribulu kabupaten Parigi moutong laksanakan.
Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Sigimpu Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi: Leadership Style of the Head of Sigimpu Village, Sigi City District, Sigi Regency Ramadan; Syugiarto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7090

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan kepala desa sigimpu, kecamatan sigi kota kabupaten sigi. Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pada bagian instruksi, Kepala Desa Sigimpu memberikan arahan yang cukup jelas dan selalu mengawasi bawahannya agar menjalankan tugas sebagai mana mestinya. Pada bagian konsultasi, adanya arahan yang diberikan oleh kepala desa kepada aparat desa dan juga komunikasi dua arah berjalan dengan baik. Pada bagian partisipasi, terlihat bahwa adanya hubungan yang baik yang terjalin antara kepala desa dan aparat desa. Pada bagian delegasi, adanya pemberian kewenangan kepada aparat desa lain dengan batasan tertentu. Namun, pada bagian delegasi juga terdapat hal yang tidak dapat dilaksanakan seperti memberikan kewenangan penuh kepada bawahan dalam mengurus segala sesuatu. Hal ini disebabkan oleh adanya aturan yang mengikat kepala desa, dan juga hal tersebut secara tidak langsung dapat membuat indikator delegasi tidak berjalan dengan maksimal. Tetapi ini memberikan gambaran bahwa adanya delegasi yang diberikan oleh kepala desa kepada aparat desa, walaupun pemberian delegasi tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan adanya aturan yang mengikat dalam memberikan delegasi kepada aparat desa
Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Komparatif Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Desa): Population Administration Services (Comparative Study of Sub-District Government and Village Government) Tinggogoy, Filo Leonardo; Syugiarto, Syugiarto; Reza, Fachrul
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7443

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan administrasi kependudukan di dua wilayah yang berbeda, yaitu di kantor kelurahan dan kantor desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini melihat proses administrasi kependudukan di dua wilayah administrasi pemerintahan yang berbeda, yaitu di wilayah kelurahan Mamboro dan wilayah desa Labuan Salumbone. Tahap awal dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian dengan mewawancarai langsung aparat pemerintah kelurahan dan aparat pemerintahan desa. Tahap selanjutnya yaitu melakukan studi komparatif terhadap dua hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun tahap terakhir yaitu melakukan analisis terkait pelayanan administrasi kependudukan di dua wilayah pemerintahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan mamboro dan di Desa Labuan Salumbone belum berjalan dengan baik. Pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Mamboro memiliki kekurangan dari segi Assurance. Aparat kelurahan mamboro tidak memiliki soft skill yang dapat meyakinkan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan di kelurahan mamboro, sehingga hal tersebut secara tidak langsung mengganggu kecepatan pelayanan karena adanya proses interaksi berlebihan yang tidak berhubungan dengan pelayanan administrasi kependudukan. Sedangkan pelayanan administrasi kependudukan di Desa Labuan Salumbone memiliki kekurangan dari segi Responsiveness disebabkan adanya sikap dari sebagian aparat desa yang menunda pekerjaan. Selain itu, temuan penelitian memperlihatkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan dari wewenang Kelurahan dan Desa. Perbedaan tersebut dilandasi regulasi yang mengatur pelayanan administrasi kependudukan itu sendiri. Misalkan proses penerbitan KTP dan Kartu Keluarga, Kelurahan Mamboro tidak dapat menerbitkan KTP dan Kartu Keluarga karena tidak memiliki wewenang, sehingga Masyarakat akan diarahkan ke Kantor Camat Palu Utara atau diarahkan langsung ke Disdukcapil Kota Palu. Sedangkan di Desa Labuan Salumbone, mereka diberikan wewenang dalam menerbitkan KTP dan Kartu Keluarga bagi Masyarakat berdasarkan delegasi yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Donggala dan diperkuat dengan adanya regulasi yang mengatur hal tersebut
Sistem Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Negara Di Wilayah Ring Of Fire) Syugiarto, Syugiarto; Widana, Alifa Raema
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 (2023): Special Issue
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v2si.55

Abstract

Penelitian ini sendiri berfokus pada studi komparatif yang memperlihatkan system penanggulangan bencana di beberapa negara yang wilayahnya berada di atas ring of fire. Negara tersebut dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya : 1). Negara maju yang memiliki system penanggulangan bencana terbaik dari negara-negara lain, dan; 2). Memiliki teknologi yang dapat menanggulangi terjadinya bencana ekstrim. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu Studi Kepustakaan / Library Research Adapun hasil penelitian dalam tulisan ini sendiri memperlihatkan bahwa Sistem penanggulangan bencana alam ke lima negara yang terletak di wilayah Ring of Fire Pacific tersebut memiliki sistem terbaik di seluruh dunia. Jepang hanya membutuhkan waktu 5 menit pada saat terjadi bencana, mereka mampu memberikan informasi kepada masyarakat melalui JMA, agar secepatnya melakukan proses evakuasi ke tempat yang aman. Chile memiliki lembaga respon pertama pada saat terjadi bencana yang mana setiap lembaga respon pertama tersebut memiliki staf ahli dengan pengetahuan dan pengalaman skenario risiko yang berbeda tiap lembaga. Meksiko memiliki sistem penanggulangan bencana berupa alat yang diberi nama SASMEX / Seismic Alert System of Mexico. Alat tersebut memiliki lebih dari 8200 sensor seismik yang mana akan mengirimkan peringatan kepada pemerintah jika terjadi gempa berkekuatan diatas 5,5 Skala Richter. Amerika serikat menyediakan komunikasi darurat bencana yang memberikan dukungan telekomunikasi, logistik, dan operasi mandiri melalui detasemen (staf, peralatan, dan aset peralatan) yang segera dapat digunakan, dan diletakkan ke 6 lokasi yang telah ditentukan Selandia baru membuat sebuah kementerian yang berfokus mengurangi risiko, siap, merespons dan pulih dari keadaan darurat, serta memasukkan strategi ketahanan bencana nasional ke dalam undang-undang yang mengatur 6 sektor penting di Selandia Baru