Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Polinter Journal of Public Administration and Government (JPAG) Jurnal ADMINISTRATOR Jurnal Kolaboratif Sains CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia PARADIGMA Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah Khazanah Sosial
Syugiarto Syugiarto
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Sistem Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Negara Di Wilayah Ring Of Fire) Syugiarto, Syugiarto; Widana, Alifa Raema
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 (2023): Special Issue
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v2si.55

Abstract

Penelitian ini sendiri berfokus pada studi komparatif yang memperlihatkan system penanggulangan bencana di beberapa negara yang wilayahnya berada di atas ring of fire. Negara tersebut dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya : 1). Negara maju yang memiliki system penanggulangan bencana terbaik dari negara-negara lain, dan; 2). Memiliki teknologi yang dapat menanggulangi terjadinya bencana ekstrim. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu Studi Kepustakaan / Library Research Adapun hasil penelitian dalam tulisan ini sendiri memperlihatkan bahwa Sistem penanggulangan bencana alam ke lima negara yang terletak di wilayah Ring of Fire Pacific tersebut memiliki sistem terbaik di seluruh dunia. Jepang hanya membutuhkan waktu 5 menit pada saat terjadi bencana, mereka mampu memberikan informasi kepada masyarakat melalui JMA, agar secepatnya melakukan proses evakuasi ke tempat yang aman. Chile memiliki lembaga respon pertama pada saat terjadi bencana yang mana setiap lembaga respon pertama tersebut memiliki staf ahli dengan pengetahuan dan pengalaman skenario risiko yang berbeda tiap lembaga. Meksiko memiliki sistem penanggulangan bencana berupa alat yang diberi nama SASMEX / Seismic Alert System of Mexico. Alat tersebut memiliki lebih dari 8200 sensor seismik yang mana akan mengirimkan peringatan kepada pemerintah jika terjadi gempa berkekuatan diatas 5,5 Skala Richter. Amerika serikat menyediakan komunikasi darurat bencana yang memberikan dukungan telekomunikasi, logistik, dan operasi mandiri melalui detasemen (staf, peralatan, dan aset peralatan) yang segera dapat digunakan, dan diletakkan ke 6 lokasi yang telah ditentukan Selandia baru membuat sebuah kementerian yang berfokus mengurangi risiko, siap, merespons dan pulih dari keadaan darurat, serta memasukkan strategi ketahanan bencana nasional ke dalam undang-undang yang mengatur 6 sektor penting di Selandia Baru
Qlue, E-Musrenbang, dan D-Madrid (Sebuah Inovasi E-Partisipasi dalam Pelayanan Publik) Warih, Wido Cepaka; S, Ariski; Syugiarto, Syugiarto
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 (2023): Special Issue
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v2si.56

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan e-partisipasi antara Qlue, E-Musrembang dan D-Madrid. Tulisan ini menggunakan tinjauan literatur artikel jurnal dalam kurun waktu satu dekade terakhir, kemudian mengerucut hanya membahas dua tema e-partisipasi dalam hubungannya dengan pelayanan publik (Studi Kasus: Qlue (DKI Jakarta), E-Mesrenbang (DKI Jakarta), dan Decide-Madrid/D-Madrid  (Madrid)),  yakni pembahasan  terkait: (1) partisipasi,  e-partisipasi dan pelayanan publik; (2) membedah Qlue, E-Musrenbang, dan D-Madrid, ditinjau dari model tingkatan partisipasi Wilcox, derajat tangga partisipasi Anrstein, Measuring and Evaluating E- Participation  (METEP), dan model e-partisipasi Macintosh. Hasil penelitian menunjukan bahwa Qlue, E- Musrenbang, dan D-Madrid ternyata memiliki perbedaan yang nyata dalam hal sejauh mana warga  negara  terlibat.  Dalam  model  partisipasi  Wilcox,  Qlue  hanya  sebatas  pada  level informasi dan konsultasi, Qlue hanya bisa menerima aduan dari warga, melaporkan lewat aplikasi  tersebut,  memantau  progress  laporan.  Berbeda  dengan  e-musrenbang,  di  mana warga selain  mendapatkan  informasi  dan konsultasi,  juga mendapatkan  dukungan  terkait dana yang diajukan baik melalui individu, rembug RW, maupun reses. D-Madrid, sebagai salah satu  portal  yang  dikembangkan   oleh  pemerintah   Madrid  menjadi  sebuah  platform  e- partisipasi  serba  lengkap,  karena  semua  level  dan tahapan  dari  model  partisipasi  Wilcox terpenuhi. Hal ini diperkuat dengan tabel perbandingan derajat partisipasi menurut Arnstein, di mana Qlue maupun E-Musrenbang, keduanya termasuk dalam derajat Tokenism atau semu. Hal ini sangat berbeda jauh dengan D-Madrid, di mana D-Madrid sudah mencapai derajat citizen power, di mana warga negara dapat menggunakan kontrol atas usulan dan anggaran di portal D-Madrid. Dilihat dari model METEP dan model Macintosh untuk detail sampai level e-engagement, semakin menguatkan bahwa Qlue dan E-Musrenbang belum mencapai level e-decision/policy  making dan belum mencapai level e-empowerment,  sedangkan D-Madrid sudah mencapai level e-decision/policy making dan e-empowerment.
Availability Payment Based Public Private Partnerships In Indonesia Syugiarto, Syugiarto
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v3i1.63

Abstract

This research aims to find out projects built in Indonesia using PPP with the Availability Payment scheme. This research itself uses qualitative research with a library study method. Qualitative research is a research scheme which uses observational, communicative and documentary methods in natural settings to understand the social world. Meanwhile, literature study is a form of structured investigation using certain methods, rules and techniques. The research results show that Availability Payment is one of the Indonesian government's options in infrastructure development. Three of the five PPP projects are in the payment stage to the private sector within the agreed time. Meanwhile, the PPP project for the drinking water supply system in West Semarang and the non-toll road preservation for the South Sumatra section are still in the study stage and are being tendered to private companies who wish to carry out the PPP project
Analisis Konflik Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2019 S, Ariski; Warih, Wido Cepaka; Syugiarto, Syugiarto
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v6i1.85

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan aktor dan dinamika konflik kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, serta untuk mengetahui resolusi konflik dalam kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka atau studi literatur, dengan menggunakan rujukan utama yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu terkait konflik kebijakan yang dielaborasikan dengan permasalahan kenaikan BPJS Kesehatan yang terjadi pada tahun 2019. Dinamika konflik dilihat dengan menggunakan sekam solomon trap yang bertujuan untuk memberikan solusi terkait konflik kebijakan tersebut. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa konflik kebijakan seringkali terjadi disebabkan oleh pemerintah yang selalu terjebak dalam Solomon trap. Pada kasus BPJS Kesehatan ini, Solusi yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu dengan menerapkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 namun dengan skema kenaikan iuran secara berjenjang. Selain itu adanya skema kenaikan BPJS yang disesuaikan dengan golongan kelas sehingga memudahkan masyarakat kurang mampu yang memilih kelas 3
Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Labuan Salumbone: Human Resource Development in Improving the Quality of Public Services at The Labuan Salumbone Village Office Tinggogoy, Filo Leonardo; Syugiarto; Mahmud, Moh.
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sumberdaya manusia apparat desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan di kantor desa labuan salumbone. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Permasalahan utama yang dihadapi adalah mayoritas aparatur desa masih lulusan SMA, minim pelatihan teknis, serta terbatasnya fasilitas digital, yang berdampak pada keterbatasan kompetensi dan efektivitas pelayanan publik. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan dimensi kualitas pelayanan SERVQUAL (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy) serta kerangka fungsi manajemen POAC (planning, organizing, actuating, controlling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan SDM di Kantor Desa Labuan Salumbone meliputi peningkatan pendidikan aparatur, pelatihan, pembinaan disiplin, penerapan teknologi sederhana, dan pembiasaan budaya kerja, walaupun masih menghadapi kendala dana, motivasi kerja, serta rendahnya sistem penghargaan dan sanksi. Kualitas pelayanan publik telah memenuhi sebagian besar dimensi SERVQUAL, namun masih perlu peningkatan pada aspek digitalisasi dan jumlah aparatur. Kontribusi kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan dua kerangka analisis (SERVQUAL dan POAC) dalam konteks desa, serta pemaparan solusi aplikatif berbasis kebutuhan lokal sehingga dapat menjadi model pengembangan SDM dan pelayanan publik di desa-desa dengan karakteristik serupa. Secara keseluruhan, pengembangan SDM berimplikasi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, namun dibutuhkan upaya berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Kualitas Sumberdaya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara: Human Resource Quality in Improving the Performance of State Civil Apparatus Zainuddin; Syugiarto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9178

Abstract

Kualitas sumberdaya manusia (SDM) memegang peranan fundamental dalam pencapaian kinerja optimal Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas manusia yang mengisi jabatan birokrasi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara kualitas sumberdaya manusia dengan peningkatan kinerja ASN melalui pendekatan studi pustaka, dokumentasi, dan studi kasus pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa variabel kualitas sumberdaya manusia seperti pendidikan, pelatihan, pengembangan kompetensi, integritas, etika kerja, dan lingkungan organisasi secara signifikan mendorong terwujudnya ASN yang profesional, responsif, dan inovatif. Peningkatan kualitas SDM ASN berdampak nyata pada efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik serta menjadi landasan utama dalam reformasi birokrasi. Rekomendasi utama penelitian adalah perlunya strategi pengembangan SDM ASN secara terintegrasi melalui sistem merit, investasi pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan budaya kerja berorientasi hasil. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perumus kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam pembangunan birokrasi yang modern dan berdaya saing global
Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi Puspitasari; Syugiarto
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v4i1.72

Abstract

Pelayanan publik merupakan aspek penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan ekonomi. Penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan publik dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi. SKTM dibutuhkan guna memperoleh akses bantuan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan, namun kualitas pelayanan seringkali belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Permasalahan yang ditemukan meliputi lambatnya proses, tidak transparannya prosedur, kurangnya kompetensi aparatur, serta minimnya fasilitas pendukung pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengaitkan pada teori-teori pelayanan publik dan hasil penelitian terdahulu, serta memanfaatkan triangulasi data untuk validitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan belum optimal, khususnya pada dimensi keandalan, daya tanggap, serta komunikasi antar petugas dan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kualitas meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, prosedur pelayanan, partisipasi masyarakat, serta budaya organisasi. Berdasarkan hasil analisis, direkomendasikan perlunya pelatihan aparatur desa, peningkatan fasilitas, digitalisasi prosedur layanan, serta penguatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan perbaikan tata kelola pelayanan publik di tingkat desa agar lebih inklusif dan akuntabel
Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi Komparatif Kelurahan Tondo Dan Mamboro): Implementation Of Policy On Livestock Regulation (Comparative Study Of Tondo And Mamboro Villages) Syukur, M; Syugiarto, Syugiarto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9174

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di kelurahan tondo dan kelurahan mamboro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif Penelitian ini melihat proses Implementasi Kebijakan Penertiban Ternak yang mana tertuang dalam Peraturan Daerah kota Palu Nomor 6 Tahun 2012. Tahap awal dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian dengan mewawancarai langsung aparat pemerintah kelurahan dan Masyarakat di kedua wilayah tersebut (Kelurahan Tondo dan Kelurahan Mamboro). Tahap selanjutnya yaitu melakukan studi komparatif terhadap dua hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun tahap terakhir yaitu melakukan analisis proses implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di dua wilayah pemerintahan tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan ternak berkeliaran di jalan raya merupakan isu yang kompleks dan menuntut penanganan multidimensi. Secara komparatif, Mamboro dapat dikatakan sedikit lebih maju dalam hal keterlibatan masyarakat dan inovasi kebijakan, namun baik Tondo maupun Mamboro masih menghadapi problem mendasar seperti lemahnya infrastruktur pendukung, penegakan hukum yang belum maksimal, serta kurangnya pendanaan khususnya untuk operasional penertiban dan pengadaan kandang komunal. Untuk mengatasi permasalahan ini, sangat direkomendasikan adanya penguatan edukasi dan sosialisasi, penegakan hukum yang konsisten tanpa mengabaikan aspek humanis, penyediaan fasilitas kandang secara kolektif, serta digitalisasi sistem pendataan ternak. Selain itu, revitalisasi nilai budaya gotong royong di masyarakat diperlukan agar pengelolaan ternak tidak lagi menjadi beban individu melainkan upaya bersama, demi menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan sejahtera bagi seluruh warga.
Implementation of Smart Indonesia Card Policy for College at Private Universities in Palu City Sussanti Sussanti; M Syukur; Syugiarto Syugiarto
Khazanah Sosial Vol. 8 No. 1 (2026): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v8i1.51273

Abstract

This study focuses on the implementation of the Indonesia Smart Card for College (KIP Kuliah) Program in private universities (PTS) in Palu City, with the main objective of identifying factors that influence the effectiveness of the policy based on the George C. Edwards III Policy Implementation Model. The study was conducted using a qualitative approach through Literature Review and Field research. The primary data collection process involved interviews with LLDIKTI Region XVI and KIP administrators at Palu PTS. The research results found that the KIP Kuliah program has had a real impact in increasing access to higher education for economically disadvantaged groups, but still faces a number of key issues: less than optimal policy communication to recipients, limited infrastructure and human resource capacity of administrators, variations in the disposition of implementers, and an inefficient and uncoordinated administrative bureaucracy. Problems with recipient data validation and program socialization also pose significant obstacles that impact the accuracy of scholarship distribution. Recommendations for strengthening are directed at improving the quality of communication and HR training, simplifying bureaucratic procedures, and integrating a continuous monitoring and evaluation system to support the successful implementation of the program. By strengthening the four main variables of the Edwards III model, it is hoped that the KIP Kuliah program at Palu PTS will become more effective in expanding access to higher education.
Co-Authors Amane, Ade Putra Ode Ardhi Syaputra Ariski S fachrul reza, fachrul Filo Leonardo Tinggogoy Handi Wahyu Kusnadi U. Tadja Lembah Handy Wahyu Kusnadi Khairul Umam Karim M Syukur Mahmud, Moh. Muhammad Nur Alamsyah Nasir Mangngasing Puspitasari Puspitasari Puspitasari Rahmarini, Giska Mala Ramadan Riady Ibnu Khaldun RIADY RIADY S, Ariski Sussanti Sussanti Syukur, M Tinggogoy, Filo Leonardo Warih, Wido Cepaka Widana, Alifa Raema Wido Cepaka Warih Yulizar Pramudika Tawil Zainuddin