Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.284
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Polinter Journal of Public Administration and Government (JPAG) Jurnal ADMINISTRATOR Jurnal Kolaboratif Sains CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia PARADIGMA Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah Khazanah Sosial
Syugiarto Syugiarto
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Konflik Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2019 S, Ariski; Warih, Wido Cepaka; Syugiarto, Syugiarto
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v6i1.85

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan aktor dan dinamika konflik kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, serta untuk mengetahui resolusi konflik dalam kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka atau studi literatur, dengan menggunakan rujukan utama yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu terkait konflik kebijakan yang dielaborasikan dengan permasalahan kenaikan BPJS Kesehatan yang terjadi pada tahun 2019. Dinamika konflik dilihat dengan menggunakan sekam solomon trap yang bertujuan untuk memberikan solusi terkait konflik kebijakan tersebut. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa konflik kebijakan seringkali terjadi disebabkan oleh pemerintah yang selalu terjebak dalam Solomon trap. Pada kasus BPJS Kesehatan ini, Solusi yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu dengan menerapkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 namun dengan skema kenaikan iuran secara berjenjang. Selain itu adanya skema kenaikan BPJS yang disesuaikan dengan golongan kelas sehingga memudahkan masyarakat kurang mampu yang memilih kelas 3
Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi Puspitasari; Syugiarto
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v4i1.72

Abstract

Pelayanan publik merupakan aspek penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan ekonomi. Penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan publik dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi. SKTM dibutuhkan guna memperoleh akses bantuan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan, namun kualitas pelayanan seringkali belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Permasalahan yang ditemukan meliputi lambatnya proses, tidak transparannya prosedur, kurangnya kompetensi aparatur, serta minimnya fasilitas pendukung pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengaitkan pada teori-teori pelayanan publik dan hasil penelitian terdahulu, serta memanfaatkan triangulasi data untuk validitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan belum optimal, khususnya pada dimensi keandalan, daya tanggap, serta komunikasi antar petugas dan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kualitas meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, prosedur pelayanan, partisipasi masyarakat, serta budaya organisasi. Berdasarkan hasil analisis, direkomendasikan perlunya pelatihan aparatur desa, peningkatan fasilitas, digitalisasi prosedur layanan, serta penguatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan perbaikan tata kelola pelayanan publik di tingkat desa agar lebih inklusif dan akuntabel
Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kecamatan Mantikulore): Human Resource Development Strategy In Improving The Quality Of Public Services (Study Of Mantikulore District) Filo Leonardo Tinggogoy; Syugiarto
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.11160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sumberdaya manusia apparat kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di kantor Kecamatan Mantikulore. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini melihat proses pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan oleh Camat Mantikulore kepada aparat pemerintahannya. Tahap awal dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian dengan mewawancarai langsung aparat pemerintah kecamatan. Tahap selanjutnya yaitu melihat Implikasi Strategi Pengembangan SDM Terhadap Kualitas Pelayanan di Kecamatan Mantikulore. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pengembangan SDM berdasarkan teori Ndraha (1999), yang mencakup kecerdasan, kreativitas, dan imajinasi, sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mantikulore. Kecerdasan pegawai dibina melalui pendidikan dan pelatihan, kreativitas didukung oleh lingkungan kerja inovatif, serta imajinasi diasah lewat visi jangka panjang dan pelatihan soft skill. Penerapan strategi ini meningkatkan modernisasi, keandalan, responsivitas, profesionalisme, empati, dan kepuasan publik, sehingga layak menjadi contoh praktik terbaik bagi wilayah lainnya
Implementation of Smart Indonesia Card Policy for College at Private Universities in Palu City Sussanti Sussanti; M Syukur; Syugiarto Syugiarto
Khazanah Sosial Vol. 8 No. 1 (2026): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v8i1.51273

Abstract

This study focuses on the implementation of the Indonesia Smart Card for College (KIP Kuliah) Program in private universities (PTS) in Palu City, with the main objective of identifying factors that influence the effectiveness of the policy based on the George C. Edwards III Policy Implementation Model. The study was conducted using a qualitative approach through Literature Review and Field research. The primary data collection process involved interviews with LLDIKTI Region XVI and KIP administrators at Palu PTS. The research results found that the KIP Kuliah program has had a real impact in increasing access to higher education for economically disadvantaged groups, but still faces a number of key issues: less than optimal policy communication to recipients, limited infrastructure and human resource capacity of administrators, variations in the disposition of implementers, and an inefficient and uncoordinated administrative bureaucracy. Problems with recipient data validation and program socialization also pose significant obstacles that impact the accuracy of scholarship distribution. Recommendations for strengthening are directed at improving the quality of communication and HR training, simplifying bureaucratic procedures, and integrating a continuous monitoring and evaluation system to support the successful implementation of the program. By strengthening the four main variables of the Edwards III model, it is hoped that the KIP Kuliah program at Palu PTS will become more effective in expanding access to higher education.
Perencanaan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong: Community Participation Planning in South Tomoli Village, Toribulu District, Parigi Moutong Regency Fachrul Reza; Syugiarto Syugiarto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6574

Abstract

Penelitian ini bertujuan: Menganalisis Perencanaan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Mautong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini pada Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan: 1) Mengklarifikasi data; 2) Mengelompokkan data; 3) Mengolah data; dan 4) Mendeskripsikan data secara keseluruhan dengan. hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teori Partisipasi oleh Slamet (2003:8), yaitu: Partisipasi Politik (political participation), Partisipasi Social (social participation), dan Partisipasi Warga (citizen participation/citizenship). penelitian yang penulis lakukan di Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong melalui observasi, pengamatan secara langsung dan hasil wawancara langsung dengan beberapa informan, dilihat dari beberapa indikator, yaitu: dari ketiga dimensi/aspek Partisipasi Politik, Partisipasi Sosial dan Partisipasi Warga. Penulis mengambil kesimpulan bahwa partisipasi politik sudah berjalan dengan baik sesuai harapan pemerintah Desa Tomoli Selatandan warga masyarakat di Desa Tomoli selatan Kecamatan Toribulu kabupaten Parigi Moutong pada umunya, sedangkan indikator/dimensi partisipasi Sosial dan partisipasi warga yang hasilnya masih tidak terlaksana dengan baik. Faktor utama adalah sumber daya manusia (warga desa), dimana sebagian warga desa belum semuanya ikut berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi program perencanaan pembangunan desa dan sebagian warga desa tidak peduli dengan apa yang telah pemerintah desa Tomoli selatan Kecamatan Toribulu kabupaten Parigi moutong laksanakan.
Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Komparatif Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Desa): Population Administration Services (Comparative Study of Sub-District Government and Village Government) Filo Leonardo Tinggogoy; Syugiarto Syugiarto; Fachrul Reza
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7443

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan administrasi kependudukan di dua wilayah yang berbeda, yaitu di kantor kelurahan dan kantor desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini melihat proses administrasi kependudukan di dua wilayah administrasi pemerintahan yang berbeda, yaitu di wilayah kelurahan Mamboro dan wilayah desa Labuan Salumbone. Tahap awal dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian dengan mewawancarai langsung aparat pemerintah kelurahan dan aparat pemerintahan desa. Tahap selanjutnya yaitu melakukan studi komparatif terhadap dua hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun tahap terakhir yaitu melakukan analisis terkait pelayanan administrasi kependudukan di dua wilayah pemerintahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan mamboro dan di Desa Labuan Salumbone belum berjalan dengan baik. Pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Mamboro memiliki kekurangan dari segi Assurance. Aparat kelurahan mamboro tidak memiliki soft skill yang dapat meyakinkan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan di kelurahan mamboro, sehingga hal tersebut secara tidak langsung mengganggu kecepatan pelayanan karena adanya proses interaksi berlebihan yang tidak berhubungan dengan pelayanan administrasi kependudukan. Sedangkan pelayanan administrasi kependudukan di Desa Labuan Salumbone memiliki kekurangan dari segi Responsiveness disebabkan adanya sikap dari sebagian aparat desa yang menunda pekerjaan. Selain itu, temuan penelitian memperlihatkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan dari wewenang Kelurahan dan Desa. Perbedaan tersebut dilandasi regulasi yang mengatur pelayanan administrasi kependudukan itu sendiri. Misalkan proses penerbitan KTP dan Kartu Keluarga, Kelurahan Mamboro tidak dapat menerbitkan KTP dan Kartu Keluarga karena tidak memiliki wewenang, sehingga Masyarakat akan diarahkan ke Kantor Camat Palu Utara atau diarahkan langsung ke Disdukcapil Kota Palu. Sedangkan di Desa Labuan Salumbone, mereka diberikan wewenang dalam menerbitkan KTP dan Kartu Keluarga bagi Masyarakat berdasarkan delegasi yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Donggala dan diperkuat dengan adanya regulasi yang mengatur hal tersebut
Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi Komparatif Kelurahan Tondo Dan Mamboro): Implementation Of Policy On Livestock Regulation (Comparative Study Of Tondo And Mamboro Villages) M Syukur; Syugiarto Syugiarto
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9174

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di kelurahan tondo dan kelurahan mamboro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif Penelitian ini melihat proses Implementasi Kebijakan Penertiban Ternak yang mana tertuang dalam Peraturan Daerah kota Palu Nomor 6 Tahun 2012. Tahap awal dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian dengan mewawancarai langsung aparat pemerintah kelurahan dan Masyarakat di kedua wilayah tersebut (Kelurahan Tondo dan Kelurahan Mamboro). Tahap selanjutnya yaitu melakukan studi komparatif terhadap dua hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun tahap terakhir yaitu melakukan analisis proses implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di dua wilayah pemerintahan tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan ternak berkeliaran di jalan raya merupakan isu yang kompleks dan menuntut penanganan multidimensi. Secara komparatif, Mamboro dapat dikatakan sedikit lebih maju dalam hal keterlibatan masyarakat dan inovasi kebijakan, namun baik Tondo maupun Mamboro masih menghadapi problem mendasar seperti lemahnya infrastruktur pendukung, penegakan hukum yang belum maksimal, serta kurangnya pendanaan khususnya untuk operasional penertiban dan pengadaan kandang komunal. Untuk mengatasi permasalahan ini, sangat direkomendasikan adanya penguatan edukasi dan sosialisasi, penegakan hukum yang konsisten tanpa mengabaikan aspek humanis, penyediaan fasilitas kandang secara kolektif, serta digitalisasi sistem pendataan ternak. Selain itu, revitalisasi nilai budaya gotong royong di masyarakat diperlukan agar pengelolaan ternak tidak lagi menjadi beban individu melainkan upaya bersama, demi menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan sejahtera bagi seluruh warga.
Co-Authors Amane, Ade Putra Ode Ardhi Syaputra Ariski S Fachrul Reza Filo Leonardo Tinggogoy Filo Leonardo Tinggogoy Handi Wahyu Kusnadi U. Tadja Lembah Handy Wahyu Kusnadi Khairul Umam Karim M Syukur Muhammad Nur Alamsyah Nasir Mangngasing Puspitasari Puspitasari Puspitasari Rahmarini, Giska Mala Riady Ibnu Khaldun RIADY RIADY S, Ariski Sussanti Sussanti Warih, Wido Cepaka Widana, Alifa Raema Wido Cepaka Warih Yulizar Pramudika Tawil