Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembelajaran Fisika JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Menara Ilmu Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks Menara Pengabdian Jurnal Suara Politik
Didi Rahmadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Pelatihan Pengindraan Hoaks Untuk Pemilu Melalui Sekola Kebangsaan : Tular Nalar Goes To Scholl Di SMA N 2 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Riyanda, Riko; Dwi Putri, Tesha; Indah Yandri, Lara; Rahmadi, Didi; Khairiyah, Khairiyah
Menara Pengabdian Vol 4, No 2 (2024): Vol. 4, No. 2, Desember, 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jmp.v4i2.6120

Abstract

Abstrak: Perkembangan demokrasi tidak selalu membawa dampak baik buat edukasi politik masyarakat Indonesia. Di tengah harapan untuk menjadikan pemilu sebagai parameter untuk memilih pemimpin yang berkualitas, berintegritas dan memahami kondisi kebutuhan masyarakatnya, namun justru dihadapkan pada persolan bahwa pemilu hanyalah sarana penuh dengan kecurangan untuk semata-mata dapat meraih kekuasaan, sehingga yang terjadi bukan lagi pemilu yang berkeadilan tapi penuh dengan intrik (kecurangan) dengan menggunakan berbagai cara untuk menang. Salah satu kecurangan yang tampak nyata adalah dengan menggundakan hoaks untuk mempengaruhi pilihan pemilih pada saat suasna pemilu atau pilkada . Oleh karena nya diperlukan pelatihan dan pendampingan untuk dapat mengantisipasi berita hoaks ini agar pemilih dapat memmilih dengan cerdas supaya melahirkan pemimpin-pemimpin yang kredibel dan bertanggung jawab. Untuk itulah Tular Nalar Mafinfo dan para dosen Ilmu Politik UM Sumatera Barat hadir melakukan pengabdian dalam rangka bertujuan untuk memahami tahapan pemilu, celah informasi, dan konsep demokrasi dan politik di Indonesia, Menanggapi dengan baik informasi dan sumber informasi pemilu, peta empati, dan teknik manipulasi, menjadi pemilih pemula yang tangguh terhadap hoaks pemilu dengan kolaborasi dan negosiasi dan penginderaan hoaks dan melakukan praktik pengindraan hoaks di kala Pemilu. Sasaran dari pengabdian ini adalah pemilih pemula yang diwakili oleh  SMA N 2 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Setelah pelatihan ini, kawan Tular Nalar akan memahami dan mempraktekkan pengindraan hoaks di pemilu 2024 berikut pengetahuan tentang seputar pemilu, demokrasi dan sanksi yang melakuakn pelanggaran. Sebagai pemilih pemula sangat penting mehami hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan pemilu. Pemilih pemula seperti siswa-siswa SMA tetap punya pengaruh yang cukup sigifikan terhada preferensi pemilih. Siswa-Siswa SMA mampu untuk berikir kritis, logis, dan bergaul dengan lingkungan yang bagus untuk menyebarkan informasi tentang bahaya hoaks kepada teman temannya. Dengan demikian pelatihan ini akan memberi kontribusi pada pendidikan politik yang cerdas dan bertanggung jawab bagi pemilih pemula.
Peran Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus: Desa Cipang Kanan Rokan Hulu) Zahratih, Salwa; Yandri, Lara Indah; Rahmadi, Didi; Putri, Tesha Dwi; Riyanda, Riko
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 19, No 2 (2025): Vol 19 No. 02 JULI 2025
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v19i2.6926

Abstract

Salah satu lembaga penting di desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwakilan di tingkat desa dengan mengumpulkan unsur keterwakilan masyarakat, termasuk perempuan di wilayah. Keterlibatan aktif perempuan pada organisasi organisasi di desa seperti LKD, PKK, Koperasi, dan sebagainya menunjukkan   bahwa   perempuan memegang peran sentral dalam pembangunan dan kemajuan desa. Sebagaimana diketahui bahwa proporsi BPD yang berjumlah 5 orang, diantaranya diisi oleh perempuan. Asumsinya dengan posisi strategis tersebut, kebijakan yang dihasilkan termasuk lebih diperhatikan. Penelitian ini mengambil lokasi di desa Cipang Kanan, dimana salah satu anggota BPD yakni Trify Suhelny menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan teori Harbany Pasolonguntuk  dijadikan patokan dalam proses pengambilan kebijakan/keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan  peran  perempuan  di  BPD Cipang Kanan dalam  pengambilan kebijakan terealisasi dengan baik, dilihat dari realisasi kebijakan yang dilahirkan oleh keterwakilan  perempuan  dan  didukung  penuh oleh  seluruh anggota kerja yang mayoritas laki-laki. Kebijakan yang dihasilkan, seperti program penganyaman daun pandan duri, program kesehatan, dan program keagamaan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi perempuan. Program- program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan perempuan, tetapi juga memperkuat peran mereka dalam pembangunan desa. Melalui partisipasi aktif, perempuan dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan bermanfaat.Kata Kunci: Kebijakan, Perempuan, Partisipasi.
Alienasi Kebijakan Anggaran Provinsi Riau dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabullah, Muhammad Ichsan; Koeswara, Hendri; Rahmadi, Didi
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 5 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.5.2.114-133.2020

Abstract

This article departs from the weak commitment of the Riau Province Government in handling forest fires. Law Number 23 in 2014 stated that the forestry affairs has transferred from regencies/cities to provinces. In that sense, the Riau Province Government should be followed by budget support for fire forest prevention programs. In fact, the budget policies of the Riau Province Government have not shown maximum results for forest fire prevention programs. The research method used a qualitative with case study approach. We used several data collection techniques such as in-depth interviews, observation, documentation and focus group discussions. The findings show that policymakers are alienated from their obligation to prioritize forest fire issues in budgeting. Powerlessness and meaninglessness clearly injure the trust of the public, which often feels suffering when forest fires occur. In the future, it is necessary to make various strategies, including environmental-based budget planning and increasing public participation in monitoring budget planning.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Asrinaldi Asrinaldi Bakaruddin Rosyidi DEWI ANGGRAINI Dhandy Handana Dwi Putri, Tesha Hendri Koeswara I Dewa Putu N Indah yandri, Lara Khairiyah Khairiyah Khairiyah Khairiyah Khairiyah Khairiyah Khayriah Khayriah Lara Indah Yandri Meri Anggraini Meri Anggraini Mhd Fajri Mima Sari Muhammad Ichsan Kabullah Nasaruddin Nasaruddin Putri, Indah Adi Putri, Tesha Dwi Riko Riyanda Riko Riyanda, Riko Riri Angela Rusdha Muharar, Rusdha Tamrin Tamrin Tengku Rika Valentina Tesha Dwi Puteri Tesha Dwi Putri Thesa Dwi Putri Undang Rosidin Virtuous Setyaka Yandri, Lara Indah Zahratih, Salwa Zetra, Aidinil