Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Justice Voice

Sistem Jaminan Kesehatan yang Memenuhi Hak-Hak Kepesertaan Setyowati, Retno Kus
Justice Voice Vol. 1 No. 1 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.147 KB) | DOI: 10.37893/jv.v1i1.27

Abstract

Hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena merupakan bagian dari kebutuhan primer manusia, untuk itu maka Pemerintah berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan dengan prinsip gotong royong, namun demikian pelaksanaan jaminan kesehatan belum mampu memberikan pelayanan secara adil terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Banyak hal yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat, meskipun hak atas kesehatan telah dijamin peraturan perundangan, akan tetapi persoalan teknis menjadi kendala yang sangat krusial. Kondisi geografis wilayah, sarana infrastruktur yang belum merata maupun fasilitas kesehatan yang belum memadai menjadi penyebab sulitnya masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan sehingga sistem jaminan kesehatan belum memenuhi hak-hak kepesertaannya. Metode yang digunakan dengan cara memaparkan suatu fakta atau kenyataan secara sistematis.
Challenges and Reforms in the Implementation of Collateral Seizure on Land within Indonesia’s Banking System: A Study of the Mortgage Law Nurwidianto, Eko; Setyowati, Retno Kus; Mutiarany, Mutiarany
Justice Voice Vol. 3 No. 1 (2024): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v3i1.1098

Abstract

This study aims to analyze the challenges faced in the implementation of collateral seizure on land mortgages in Indonesia, particularly in the context of legal uncertainty and complicated execution procedures. Using a descriptive method and a juridical-normative approach, this study finds that the main issue in the execution of land collateral is the uncertainty regarding the ownership status of the land, often caused by unresolved land disputes or unregistered ownership. Additionally, the land execution process, which involves lengthy court procedures and the existence of land mafia, further worsens the efficiency of execution. Based on these findings, the study suggests several reforms, including improvements to the land registration system, more efficient judicial procedures, and enhanced legal protection for all parties involved. These reforms are expected to accelerate and simplify the process of executing land collateral as a legitimate and accountable form of credit guarantee.
Strategi Penyelamatan Badan Usaha Milik Negara Melalui Mekanisme Titip Kelola: Studi Kasus pada PT Amarta Karya Sihaloho, Hendri BM; Setyowati, Retno Kus; Tompul, Verawati Br.
Justice Voice Vol. 3 No. 1 (2024): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v3i1.1133

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik dalam sektor pelayanan publik maupun komersial. Namun, tidak sedikit BUMN yang mengalami tekanan keuangan signifikan sehingga memerlukan mekanisme restrukturisasi, seperti Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan homologasi. Salah satu strategi penyelamatan yang diinisiasi pemerintah adalah mekanisme titip kelola, yakni pengalihan sementara pengelolaan BUMN bermasalah kepada BUMN lain yang memiliki kinerja lebih baik. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, tata kelola, serta daya saing BUMN yang mengalami kesulitan. Studi ini menganalisis aspek hukum mekanisme titip kelola, kinerja BUMN yang terlibat dalam proses tersebut, serta potensi diversifikasi produk dan layanan sebagai upaya perluasan segmen pasar. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme titip kelola berpotensi mendukung stabilisasi keuangan dan operasional, meskipun keberhasilannya sangat ditentukan oleh transparansi implementasi dan strategi pengelolaan yang tepat. Selain itu, diversifikasi produk dan layanan menjadi elemen krusial dalam memperkuat daya saing serta keberlanjutan bisnis BUMN pasca-restrukturisasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan mengenai indikator keberhasilan dan kebijakan pendukung guna mengoptimalkan kontribusi titip kelola terhadap pemulihan dan pertumbuhan BUMN.
Legitimacy of the Build, Operate, and Transfer (BOT) Agreement between the Indonesian Navy Marine Corps and PT Karya Tumbuh Bersama Indo Yoserizal, Yoserizal; Setyowati, Retno Kus; Sulasih, Rr. Endang Sri
Justice Voice Vol. 3 No. 2 (2024): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v3i2.1147

Abstract

This study examines the validity of the Build, Operate, and Transfer (BOT) Agreement between the Indonesian Marine Corps and PT Karya Tumbuh Bersama Indo regarding the construction and management of Plaza Cilandak, as well as the impact of the implementation of the Minister of Finance Regulation No. 54/PMK.06/2015 concerning the management of State-Owned Assets (BMN) on the existing agreement. Using a normative legal approach, this research analyzes the agreement’s compliance with the essential elements of validity as regulated in the Civil Code and the implications of the new regulations on the already signed contract. The findings indicate that the BOT agreement is legally valid, but the implementation of the new regulation requires renegotiation between the private sector and the government. This study also highlights the importance of applying the Pacta Sunt Servanda principle to maintain legal certainty in the BOT agreement, and the necessity of dialogue between the private sector and the government to avoid disputes and ensure the project’s sustainability.