Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Upaya Preventif dan Represif Pihak Kepolisian dan Sekolah dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar Yosia Benaya Paramaswasti; Nani Mediatati; Agus Bambang Nugraha
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 7 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54371/jiip.v6i7.2525

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mendeskripsikan upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan SMA N 1 Salaman dalam mengatasi terjadinya tawuran antar pelajar di kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pedoman observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, sebagai teknik pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara dekriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa upaya preventif yang dilakukan pihak sekolah meliputi kerja sama dengan seluruh guru BK dengan Waka kesiswaan, memberikan bimbingan khusus, melakukan kolaborasi dengan orang tua, melakukan home visit, melakukan kegiatan parenting, melakukan layanan klasikal kepada siswa, mendatangkan pihak kepolisian untuk menjadi pembina upacara dan menggiatkan kegiatan keagamaan. Upaya represif yang dilakukan pihak sekolah yaitu memberikan nasehat dan teguran, memberikan hukuman ringan, pemanggilan orang tua, serta melakukan tindakan kuratif yaitu dengan melakukan skorsing dan pengembalian kepada orang tua. Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian meliputi: melaksanakan giat Police Goes to School, giat razia, patroli rutin malam hari, razia miras, bekerjasama dengan sekolah, masyarakat dan orang tua. Upaya represif yang dilakukan yaitu melakukan pembinaan kepada siswa yang terlibat, memanggil orang tua dan memberi arahan kepada orang tua agar lebih mengawasi anak saat di rumah. Upaya yang telah dilakukan sekolah dan pihak kepolisian dalam meminimalisir terjadinya tawuran antar pelajar di Kabupaten Magelang khususnya SMA N 1 Salaman sudah berhasil dilakukan, karena saat ini SMA N 1 Salaman tidak pernah terlibat dalam tawuran antar pelajar.
Pelaksanaan Tradisi Wiwitan Tembakau dan Nilai-Nilai yang Terkandung di dalamnya di Desa Mranggen Tengah Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Rizka Nur Amalia; Nani Mediatati; Agus Bambang Nugraha
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 7 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54371/jiip.v6i7.2529

Abstract

Masyarakat Desa Mranggen Tengah Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung masih mempertahankan tradisi turun temurun yaitu Tradisi wiwitan. Tradisi wiwitan merupakan tradisi yang dilakukan menjelang panen raya tembakau sebagai ungkapan rasa syukur petani atas hasil panen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah, pelaksanaan, nilai-nilai serta perubahan-perubahan pada tradisi wiwitan tembakau. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah field research atau melakukan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan kepustakaan. Sumber data berasal dari 5 narasumber yang merupakan pelaksana tradisi wiwitan setiap tahunnya kemudian data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa tradisi ini merupakan upacara turun temurun dari nenek moyang yang biasa dilakukan oleh para petani tembakau di desa Mranggen Tengah Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. Tradisi tersebut adalah sebuah bentuk penghormatan kepada Dewi Sri yang telah memberikan keberkahan bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan hasil tembakau dengan mutu terbaik. Prosesi pelaksanaan upacara tradisi wiwitan dimulai dengan penetuan hari berdasarkan hitungan jawa kemudian dilanjutkan dengan pemetikan daun tembakau, doa bersama dan diakhiri dengan proses kembul bujana (makan bersama). Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi wiwitan ini yaitu nilai spiritual, nilai kebersamaan, kerukunan dan toleransi antar masyarakat. Seiring perubahan zaman, tradisi wiwitan mengalami perubahan-perubahan seperti perubahan penetuan hari, perubahan tempat pelaksanaan, dan perubahan bahan dan alat.
Death Penalty for Ferdy Sambo In Human Rights Perspective (Non Derogable Right Vs Derogabel Right) Agus Bambang Nugraha*; Fadil Mas’ud; Sudiyarti Sudiyarti; Achmad Napis Qurtubi; Egidius Fkun
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v6i3.33852

Abstract

The Supreme Court judge canceled the death sentence for Ferdy Sambo to life imprisonment. This has caused controversy in the community. One side considers the Supreme Court decision to be unfair and on the other hand considers it fair because the right to life is a basic human right and cannot be reduced under any circumstances and under any circumstances. This research is a qualitative research with a fenomenolgy approach. The data used in this study is secondary data obtained from journals, books, websites and other reliable sources. The data collected was analyzed using several stages including observation, selection, and drawing conclusions. The results showed that the change in the decision on Ferdy Sambo's death sentence to life imprisonment was appropriate because the researchers agreed that the right to life is a right that cannot be limited under any circumstances and under any circumstances.
Causes of Motor Vehicle Traffic Violations by Minors and Prevention Strategies (Case Study at Semarang POLRES SATLANTAS 2023) Rigma Vellanika Shamsahara*; Nani Mediatati; Agus Bambang Nugraha
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v6i3.34210

Abstract

This research aims to determine the factors causing motor vehicle traffic violations by minors, as well as the strategies carried out by the Semarang POLRES SATLANTAS to overcome them. The research respondents were BAUR, Semarang POLRES SATLANTAS ticket, Semarang POLRES SATLANTAS CAMSEL KANIT, Semarang POLRES SATLANTAS ticket BAMIN, as well as ten minors who violated traffic regulations. Data collection techniques used observation, interviews, documentation studies, literature studies, and qualitative analysis. The research results show that the causes of traffic violations by minors include human, vehicle, road and environmental factors. The strategy for dealing with traffic violations carried out by the Semarang POLRES SATLANTAS is through efforts (1). Pre-emptive, namely carrying out socialization of good and correct traffic in schools and industry through lectures and counseling, (2). Preventive means installing ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) on every traffic sign or vehicle driven by the police to eliminate the opportunity to commit traffic violations, (3). Repressive, namely carrying out law enforcement, if the police find that a minor does not have a driver's license driving a motorized vehicle, the police will issue a ticket, detain the motor vehicle, and summon the parents. Even though these three strategies have been implemented, they have not been completely successful in reducing the number of traffic violations by minors in Semarang Regency.
Roles and Responsibilities of Legal Aid Institutions in Trademark Disputes in Indonesia Dewi, Putri Maha; Sumarna, Dadang; Intizam, Ikhsan; Rahman, Irsan; Nugraha, Agus Bambang
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 7, No 2 (2023): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v7i2.7477

Abstract

The purpose of this research is to determine the role and responsibilities of legal aid institutions in trademark disputes in Indonesia. The method used is qualitative research, specifically normative legal research. The approach used is a legislative and conceptual approach. The data obtained indirectly from primary, secondary, and tertiary legal materials such as the 2016 Law No. 20, books, and legal research journals. The data collection to solve this problem is done through documentary or library research, using snowball sampling technique, by tracing legal regulations sources in the field of trademarks. After collecting the data, it is analyzed qualitatively. This technique involves studying legal materials or literature to provide an understanding of the research topic and help the writer draw accurate conclusions. The research findings conclude that legal aid institutions (LAI) play a strategic role in assisting individuals or groups, including businesses or other organizations, in resolving legal problems they face. LAIs can provide professional assistance in resolving trademark disputes, making the resolution process easier. In trademark disputes, LAIs can provide advocacy and assistance in the resolution process, including litigation or settlement outside the court. Thus, LAIs can ensure that the rights of parties involved in trademark disputes are protected and fulfilled in a professional and lawful manner.
Sistem Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 Salah Satu Tanggung Jawab Negara Gian Hanjani; Y Haris Nurasastria; Agus Bambang Nugraha
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 3 (2022): September : Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/dewantara.v1i3.668

Abstract

Setiap negara memiliki kekuasaan yang dibatasi oleh batas negaranya sendiri. Hal tersebut artinya suatu negara dapat dikatakan berdaulat tanpa mengabaikan kekuasaan yang dimiliki negara lain. Dalam putusan Mahkamah Internasional pada Corfu Channel Case tampak bahwa suatu negara mempunyai kewajiban untuk untuk mencegah agar wilayahnya tidak digunakan oleh pihak lain (baik negara atau bukan negara) untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Negara lain. Putusan tersebut kaitannya erat dengan salah satu prinsip umum dalam hukum internasional, yaitu prinsip sicutere tuo ut alienum non laedas. Prinsip ini dapat diartikan bahwa suatu Negara bebas melakukan tindakan apapun dalam wilayahnya, selama tidak menimbulkan kerugian terhadap Negara lain. Jadi berdasarkan hal di atas, maka prinsip tanggung jawab negara lahir dari suatu kewajiban internasional bersifat primer, yaitu prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suatu negara. Setiap negara yang mempunyai hak tertentu adalah juga merupakan subyek pendukung kewajiban tertentu pula.
TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA BERITA DALAM JARINGAN (DARING) TERHADAP PENGUMPUL (AGGREGATOR) BERITA Usman, Usman; Rumainur, Rumainur; Nugraha, Agus Bambang
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i2.1918

Abstract

Kemajaun teknologi telah menggeser kebiasaan masyarakat global, termasuk cara masyarakat mengakses sebuah informasi berita yang kini dengan mudah dapat dilakukan kapanpun secara daring. Hal ini membuat banyak pers memuat hasil jurnalistiknya kedalam media digital yang siapapun bisa mengakses, membaca, bahkan mengcopynya, termasuk yang dilakukan oleh Aggregator berita. Kini aggregator berita lebih diminati oleh pembaca lantaran adanya penyederhanaan informasi yang disajikan, singkat dan hanya pada poin-poin pentingnya saja. Jenis, kategori hingga cakupan berita dapat disesuaikan (sort) dan dibatasi (filter) sesuai keinginan. Hal ini membuat konten aggregator berita lebih digemari masyarakat dibandingkan portal berita yang dibuat langsung oleh para pers, sehingga aggregator berita dianggap telah melanggar hak cipta. Penelitian tentang perlindungan hak cipta berita terhadap pengumpul berita atau anggregator berita ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yakni pendekatan terhadap perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan adalah library research, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum sebagai bahan primer. Adapun hasil dari penelitian ini adalah aggregator berita telah melanggar hak cipta yang diatur oleh UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, meski aggregator berita telah mencantumkan sumber berita dalam konten yang ia kutip, akan tetapi keuntungan ekonomi dari hasil publikasi berita oleh aggregator berita, telah melanggar hak ekonomi dari pencipta berita itu sendiri. Sehingga aggregator berita daring dalam praktiknya adalah melanggar hukum. Diperlukan kesadaran dari berbagai pihak agar tidak terjadi kerugian akibat dari kemajuan teknologi, khususnya dalam proses publikasi berita oleh aplikasi pengumpul berita (aggregator) yang kian marak.
PERNIKAHAN PAKSA ANAK DI BAWAH UMUR STUDI PERBANDINGAN ANTARA FIKIH ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA Nugraha, Agus Bambang; Safari, Erik; Wahhab, Abdul
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i2.1919

Abstract

Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa pernikahan merupakan akad yang kuat dan mitsaq qalizha yang terjalin dari kedua mempelai sebagai wujud menjalankan perintah Allah dan beribadah kepadaNya. Pernikahan ditujukan pula untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan untuk merealisasikan tujuan tersebut maka hendaknya pernikahan dibangun di atas dasar keridaan dari kedua belah pihak, yaitu pihak calon mempelai pria dan pihak calon mempelai wanita. Dari sini kemudian timbul pertanyaan, apakah perkawinan paksa yang dilakukan oleh para ayah atau wali kepada anak laki-laki maupun perempuan mereka dapat menafikan sisi keridaan sehingga hilanglah tujuan dari pernikahan tersebut. Lalu bagaimana pandangan para ulama, baik dulu maupun sekarang, dalam menyikapi hal ini. Dan bagaimana pula hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dalam memandang hal ini. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan melalui buku, literatur, serta berbagai macam catatan berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa di sana terdapat pendapat-pendapat ulama yang sejalan dengan undang-undang positif di Indonesia dimana dalam pernikahan tidak boleh ada unsur paksaan, dan ini merupakan sanggahan banyak pihak bahwa pernikahan sepenuhnya merupakan hak orang tua, sehingga anak seolah tidak memiliki hak pilih.
Perbedaan Saham dan Sertifikat Modal Koperasi Ditinjau Dari Kajian Yuridis Menurut Hukum Koperasi Indonesia Nugraha, Agus Bambang
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 4 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i4.2599

Abstract

This review aims to analyze between cooperative and share capital certifications so that they can be used as one of the rules in deciding their decision to contribute. The type of research used is a research setting that refers to the legal norms contained in the law, as well as important exploratory information consisting of books, laws and guidelines, diaries, articles and others. The data collection procedure used in this exploration is a literature study. Guidelines regarding capital certification itself are contained in Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives, while guidelines regarding shares can be found in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The consequence of the review shows that there are three important differences between support and beneficial offerings of capital which can be seen from the importance, granting of voting rights and shifting of responsibilities for declarations and offerings of capital. Thus, it is believed that there will be outreach to the public in general through socialization about the difference between the declaration of certificated capital and shares, so that it becomes material for thinking for the wider community in making business, both in cooperatives and in limited liability companies.