Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Poligami Rahasia Dan Dampaknya Terhadap Struktur Sosial Keluarga Perspektif Sosiologi Septhi Ramandha Sari; Irma Suryani
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.1168

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena poligami rahasia dan dampaknya terhadap struktur sosial keluarga dalam perspektif sosiologi. Poligami rahasia merupakan praktik perkawinan lebih dari satu yang dilakukan tanpa keterbukaan kepada istri pertama, keluarga, maupun pihak terkait lainnya. Fenomena ini menjadi isu sosial yang penting karena tidak hanya berkaitan dengan aspek agama dan hukum, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial, pembagian peran, serta stabilitas keluarga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku poligami serta didukung oleh studi literatur yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teori struktural fungsional, teori konflik, teori interaksionisme simbolik, dan teori gender untuk memahami dinamika yang terjadi dalam keluarga poligami rahasia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami rahasia cenderung menimbulkan berbagai permasalahan sosial dalam keluarga, seperti ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab, konflik antara anggota keluarga, gangguan komunikasi, serta menurunnya tingkat kepercayaan dalam hubungan rumah tangga. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak yang berpotensi mengalami gangguan emosional, kebingungan identitas, dan hambatan dalam proses sosialisasi. Selain itu, perempuan menjadi pihak yang paling rentan karena menghadapi tekanan psikologis, ketidakadilan dalam relasi keluarga, serta kerentanan sosial dan ekonomi. Meskipun sebagian pelaku berupaya menerapkan prinsip keadilan, praktik yang dilakukan tanpa keterbukaan dan pengakuan hukum tetap berpotensi menimbulkan disfungsi keluarga. Dengan demikian, poligami rahasia dapat dipahami sebagai persoalan sosial yang berdampak pada perubahan struktur sosial keluarga dan memerlukan perhatian melalui penguatan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Fenomena Pelecehan Seksual Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Serta Mengkaji Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Upacaya Pencegahan Yang Dapat Dilakukan Muhammad Faizul; Irma Suryani
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.1170

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena pelecehan seksual di masyarakat dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan menggunakan integrasi pendekatan sosiologis dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor mendalam penyebab terjadinya pelecehan seksual, dampaknya yang destruktif terhadap stabilitas kehidupan keluarga dan masyarakat, serta tinjauan yuridis-normatif hukum keluarga Islam terhadap perilaku menyimpang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer dan sekunder diperoleh melalui teknik wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi, yang kemudian dibedah menggunakan pisau analisis teori kontrol sosial Travis Hirschi, teori konflik Karl Marx, teori gender dan patriarki, serta perspektif universal Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan yang toksik, lemahnya kontrol diri individu, rendahnya pendidikan moral dan agama, serta pengaruh budaya patriarki yang tidak sehat. Secara sosiologis, tindakan ini menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang berat bagi korban maupun keluarga, seperti trauma mendalam, sanksi sosial berupa rasa malu, konflik internal, hingga runtuhnya ketenteraman domestik. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pelecehan seksual secara tegas dinilai sebagai perbuatan kriminal (jarimah) yang mencederai prinsip hifzh an-nafs (perlindungan jiwa) dan hifzh al-'ard (perlindungan kehormatan). Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan pendidikan moral sejak dini, optimalisasi fungsi pengawasan keluarga, pengetatan kontrol sosial, serta penegakan hukum yang berkeadilan demi mewujudkan tatanan masyarakat yang aman dan maslahat.
Pincangnya Fungsi Keluarga Dalam Ikatan Sah (Studi Sosiologi Hukum Keluarga Terhadap Fenomena Pisah Rumah Di Lingkungan Kodim 0307/Tanah Datar) Majid Majid; Irma Suryani
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.1204

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status perkawinan pasangan suami istri yang hidup pisah rumah tanpa perceraian serta mengkaji pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya pemisahan tersebut di lingkungan Kodim 0307/Tanah Datar. Fenomena pisah rumah tanpa perceraian merupakan realitas sosial yang sering terjadi akibat konflik rumah tangga berkepanjangan, namun tidak diikuti dengan penyelesaian hukum melalui perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri yang mengalami pisah rumah tanpa perceraian, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, pisah rumah tanpa adanya talak, khulu’, fasakh, maupun putusan pengadilan tidak mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Dengan demikian, status suami istri tetap sah secara hukum dan seluruh hak serta kewajiban perkawinan masih melekat pada kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, kondisi pisah rumah menyebabkan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan secara optimal, terutama dalam aspek nafkah, komunikasi, perhatian, dan keharmonisan keluarga. Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, pisah rumah dapat dipahami sebagai bentuk upaya menghindari konflik yang lebih besar dan termasuk dalam kategori hajiyyat (kebutuhan sekunder). Akan tetapi, apabila berlangsung dalam waktu yang lama tanpa penyelesaian yang jelas, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kemudaratan baru, mengganggu fungsi keluarga, serta berdampak terhadap kesejahteraan psikologis anggota keluarga, khususnya anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian yang konstruktif guna mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Kontrak Finansial dan Disintegrasi Domestik (Studi Sosiologi Hukum terhadap Fenomena Pinjaman Mekaar di Nagari Saruaso) Nurul Amaliah; Irma Suryani
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan pinjaman Mekaar serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi, hubungan sosial, dan keharmonisan keluarga di Nagari Saruaso. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap beberapa nasabah Mekaar yang terdiri dari ibu rumah tangga, perempuan lajang, dan janda lanjut usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama masyarakat melakukan pinjaman adalah desakan kebutuhan ekonomi, rendahnya pendapatan, keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal, serta pemenuhan modal usaha dan kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun pinjaman Mekaar membantu masyarakat memperoleh dana secara cepat, sistem pembayaran berkala (mingguan atau dua mingguan) sering kali menimbulkan tekanan ekonomi baru bagi keluarga dengan penghasilan tidak stabil. Kondisi tersebut berdampak negatif pada meningkatnya stres psikologis, pertengkaran, dan konflik internal yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain, penerapan sistem tanggung renteng dalam kelompok nasabah memicu tekanan sosial dan konflik horizontal antaranggota ketika salah satu dari mereka tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pinjaman Mekaar dapat menjadi solusi ekonomi jangka pendek untuk mengatasi keterbatasan modal. Namun, program ini berpotensi menimbulkan perpecahan keluarga dan masalah sosial di masyarakat apabila tidak dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang matang serta pemanfaatan dana yang benar-benar produktif.
Fenomena Nikah Tidak Tercatat Di Rambatan Andri Andri; Irma Suryani
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1588

Abstract

Fenomena nikah tidak tercatat masih menjadi persoalan krusial di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Rambatan. Praktik perkawinan yang hanya sah secara agama namun mengabaikan pencatatan negara ini mengakibatkan hilangnya kekuatan hukum administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena nikah tidak tercatat, faktor-faktor penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, serta efektivitas Program SAKA SABUKU (Satu KK Satu Buku Nikah) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran komprehensif di lapangan.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik nikah tidak tercatat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan ekonomi, maraknya pernikahan usia dini, poligami tanpa izin resmi, dan kehamilan di luar nikah. Dampak yang ditimbulkan dari fenomena ini sangat signifikan, meliputi lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak, hambatan besar dalam pengurusan administrasi kependudukan, serta munculnya berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Sebagai langkah penanggulangan, pemerintah setempat bersama pemangku kepentingan telah melakukan sosialisasi hukum, memfasilitasi program isbat nikah, meningkatkan pelayanan administrasi, serta melibatkan tokoh agama dan tokoh adat secara aktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program SAKA SABUKU terbukti cukup efektif dalam mendorong kepemilikan buku nikah, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan demi perlindungan hak-hak keluarga.
Reform of Islamic Family Law Through Gender-Sensitive Ijtihad: The Role of Female Judges in Indonesian Religious Courts Ramdani Wahyu Sururie; Doli Witro; Irma Suryani; Abdul Mufti Albasyari; Muhammad Iqbal Zia Ulhaq; Ahmad Mundzir; Hayatul Islami
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 24, No 1 (2026)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v24i1.3558

Abstract

Historically, the rulings of Indonesian Religious Courts have critically shaped gender justice in family law; however, the specific contributions of female judges through their judicial reasoning remain under-explored in a systematic manner. This article aims to highlight female judges from a legal perspective, viewing them not merely from a passive legal standpoint but also emphasising their active role in reforming Islamic family law. This research employs a legal-empirical approach. Primary data consists of official copies of religious court rulings; the four rulings analysed were selected from cases between 2019 and 2024. In addition, primary data was also collected through in-depth interviews with three female judges from various regions in Indonesia: Sumatra, Java, and Eastern Indonesia. Secondary data was gathered from a literature review, which included academic articles, annual judicial reports, and legal textbooks. Data analysis was conducted using a qualitative approach, beginning with data condensation, followed by data presentation, and concluding with the findings. This study concludes that female judges play a role in the reform of Islamic family law through the appropriate interpretation of legal sources and the legal facts presented in court proceedings. Furthermore, the use of a gender-justice-based ijtihad approach to achieve gender equality between male and female judges requires a holistic approach. On the other hand, female judges also systematically link various legal sources and employ legal reasoning to uncover the deeper truth behind the facts, which is essential for justice and legal reform.Â