Articles
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA TOTO GELAP (TOGEL) DI POLRESTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Putu Bagus Dian Ananta]]>;
<![CDATA[I Ketut Rai Setiabudhi]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Parwata]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perjudian dianggap salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus susah payah bekerja. Kasus perjudian togel di Denpasar saja dari tahun ketahun 2013 sampai 2015 mengalami naik turun. Faktor yang menyebabkan dan upaya penanggulangan perjudian togel di Denpasar. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Tindak pidana perjudian togel disebabkan beberapa faktor antara lain faktor ekonomi,pangangguran,iseng-iseng/coba-coba,pendidikan,lingkungan upaya penaggulangan yang dilakukan adalah penanggulangan secara preventif dan represif. Faktor yang paling banyak terjadi adalah faktor iseng-iseng/coba-coba dan upaya penaggulangan yang dilakukan adalah upaya preventif yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.]]>
<![CDATA[PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Ketut Surya Agus Wijaya]]>;
<![CDATA[I Ketut Rai Setiabudhi]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang diatur saat ini (Ius Constitutum), yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api, yang dimana pada pasal 13 dalam UU tersebut, yang menyebutkan mengenai pencabutan izin dan perampasan senjata api bilamana terjadi penyalahgunaan, belum jelas pengaturannya atau dapat dikatakan terdapat kekaburan norma. Perlunya pengaturan mengenai penyalahgunaan senjata api ini diatur dalam satu kodifikasi hukum berbentuk Undang-Undang. Hal tersebut dikarenakan bahwa, pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang diatur saat ini (ius constitutum) masih terdapat ketidakpastian hukum didalam pengaturannya. Selain itu, berbagai kasus penyalahgunaan penggunaan senjata api yang terjadi selama ini seolah-olah menjadi penegas bahwa ketidakpastian hukum dalam pengaturan penyalahgunaan senjata api tersebut mengakibatkan terganggunya rasa aman publik. Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana, Penyalahgunaan Senjata Api.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP INSTANSI YANG MELAKUKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI? ]]>
<![CDATA[I Dewa Gede Agung Wira Saputra]]>;
<![CDATA[I Ketut Rai Setiabudhi]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. tindak pidana korupsi telah menjadi bagian perilaku budaya yang sangat menyimpang terhadap tatanan lembaga birokrasi pemerintahan dan negara sekaligus merugikan negara dan rasa keadilan serta kesejahtraan bagi rakyat. Untuk itu diperlukanya penegakan hukum dan aturan hukum melalui pembentukan suatu badan khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK yang dibentuk berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut Undang-Undang tipikor. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pengaturan kewenangan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap instansi yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimanakah sebaiknya pengaturan kewenangan supervisi terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan suatu penjelasan terkait pengaturan kewenangan supervisi dan untuk mengetahui pengaturan kewenangan supervisi terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Adapun hasil yang diperoleh dalam penulisan ini adalah dengan terbentuknya KPK, lembaga tersebut telah membuktikan keberhasilan dalam memberantas dan menangani korupsi di Indonesia. atas keberhasilan KPK dalam memerangi korupsi, maka alangkah baiknya jika lembaga ini dipertahankan untuk masa yang akan datang guna menstabilkan perekonomian Negara. Selain itu peranan KPK sangat diperlukan untuk masa mendatang dilihat dari faktor yuridis, sosiologis, filosofis beserta kewenangan, tugas, dan fungsi dari KPK saat ini. Kata Kunci : Kewenangan, Supervisi, Tindak Pidana Korupsi]]>
<![CDATA[PROSES PENYIDIKAN KASUS PHAEDOFILIA DI POLRESTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Made Darma Yudha]]>;
<![CDATA[I Ketut Rai Setiabudhi]]>;
<![CDATA[I Made Walesa Putra]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Skripsi ini berjudul, “Proses Penyidikan Kasus Phaedofilia di Polresta Denpasar”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan phaedofilia dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan phaedofilia di Denpasar. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian empiris. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan phaedofilia yakni kelainan seksual yang diderita pelaku dan faktor-faktor dari luar pelaku seperti faktor ekonomi, globalisasi, pornografi, kurangnya perhatian orang tua, pengaruh lingkungan sosial dan faktor hukum. Upaya penanggulangan kejahatan phaedofilia di Denpasar dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian dan masyarakat sedangkan upaya represif dengan menghukum pelaku kejahatan phaedofilia. Sirnpulan makalah ini adalah faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan phaedofilia terdiri dari faktor intern dan ekstern. Upaya penanggulangan kejahatan phaedofilia dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Kata Kunci : Kasus, Kejahatan, Phaedofilia, Denpasar]]>
<![CDATA[MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TABANAN ]]>
<![CDATA[I Gede Cita Permana]]>;
<![CDATA[I Ketut Rai Setiabudhi]]>;
<![CDATA[A.A. Ngurah Yusa Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tabanan merupakan lembaga pemasyarakatan yang mengalami beberapa kendala seperti kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas, dan juga dalam hal pembinaannya. Adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan dan faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat pembinaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan masih berpedoman pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disarankan agar Narapidana diberikan pembinaan yang mengkhusus untuk menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana kembali dan keadaan over kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan.]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MELALUI JALUR UDARA OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI – BANDARA NGURAH RAI - BALI ]]>
<![CDATA[Helsi Elviani Ndun]]>;
<![CDATA[I Ketut Rai Setiabudhi]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Parwata]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The title of this paper is “ The Prevention the Crime of Smuggling through Air byDirectorate General of Customs and Excise - NgurahRai airport - Bali. DirectorateGeneral of customs and Excise or Customs, served as the traffic surveillance system forexport import goods in Indonesia in order to prevent the crime of smuggling, especiallyfor goods that distribute through air line and will be handled in NgurahRai airport inBali. The first problem occur is how the efforts of Directorate General of customs andExcise in terms of solving the criminal acts of smuggling through the air line ; second,which factors that impeding duty and authorities implementation by DirectorateGeneral of customs and Excise in eradicating the criminal acts of smuggling. This typeof research is empirical, which uses the techniques of data collection which is throughinterview. The criminal acts of smuggling is one crime that is detrimental to society andthe State in the field of export import. Therefore, the Customs has an important role intackling and eradicating the criminal acts of smuggling through direct inspection for export-import goods. The Customs has legal arrangements against crime of smugglingand offences that are provided for in Act No. 17 of 2006 about customs. The conclusionof this research shows that the crime acts of smuggling is still happen due to someinhibitory such as the human resources that still inadequate. Therefore, the supervisionon criminal acts of smuggling still weak.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KEPALA DESA SATRA TERKAIT PENYIMPANGAN PENGELOLAAN DANA DESA (Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Dps) ]]>
<![CDATA[I Putu Jericko Susila Adnyana]]>;
<![CDATA[I Ketut Rai Setiabudhi]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK: Tulisan ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Satra Terkait Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa yang menganalisa putusan perkara nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Dps. Adapun permasalahan yang akan di bahas didalam tulisan ini yang didasari dari adanya penyimpangan dalam pengalokasian dana desa oleh kepala desa satra yaitu mengenai pemenuhan unsur tindak pidana korupsi serta bagaimana pertanggungjawaban pidana kepala desa terhadap penyimpangan pengelolaan dana desa. tujuan dari penelitian ini ialah mewujudkan pembangunan hukum nasional berdasarkan spirit reformasi. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini, bahwa perbuatan Kepala Desa Satra telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi berdasarkan pengalokasian dana Tahun 2015 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Karna perbuatan kepadal desa satra telah memenuhi unsur perbuatan tindak pidana korupsi serta ditemukannya bukti dan fakta persidangan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti.dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa perbuatan kepala desa satra dapat dipertangunggjawabkan secara pidana karna telah terbukti memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Kata Kunci: Pertanggung Jawaban, Korupsi, Dana Desa.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ni Putu Ayu Leni Cahyarani]]>;
<![CDATA[I Ketut Rai Setiabudhi]]>;
<![CDATA[I Made Tjatrayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Corporate criminal liability in money laundering under Article 6 to Article 9 of the Law No. 8 of 2010 Concerning eradication and Prevention of Money Laundering. In these articles explain the imposition of criminal sanctions and the corporation itself. The void norm contained in Article 9, which is about the appropriation of corporate wealth, but the law does not explain who is authorized to make appropriation. Future building regulations better to fill the void that norm, with it has the purpose to understand and analyze each development arrangement as a corporate criminal offense of money laundering in Indonesia. The method used to solve this problem is to know the normative method of secondary file. The results in the Criminal Code that has not been set on the corporation as the subject of criminal law, Draft Criminal Code in 2013 has been identified as the subject of corporate criminal law, if there are flaws in the criminal can not be in the criminal law in the Criminal Code.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA SESEORANG (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar) ]]>
<![CDATA[I Putu Agus Gauthama Putra]]>;
<![CDATA[I Ketut Rai Setiabudhi]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Parwata]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Maltreatment resulting in death of person is an act in which the form of the attack on the body or parts of the body that cause pain or injury, even to the causing of that. Over of that, while the problems faced by the application of criminal how that can be imposed against the perpetrators of abuse and what is the basis for consideration of the judge in imposing maltreatment resulting in death of person. Purpose of this study is generally an attempt to fit the development of legal science of changing times and never reached the point of final. This research method is used descriptive. The result of this study is statement in the trial judge can be free from criminal prosecution or any claim under section 1 point 11 code of Criminal Procedure and the considerations are juridical and non juridical. Based on it can be concluded that maltreatment resulting in death of person can be imprisoned for 5 until 7 years in jail.]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH KEPOLISIAN DAERAH BALI ]]>
<![CDATA[Dwi Parta Pramana]]>;
<![CDATA[I Ketut Rai Setiabudhi]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Parwata]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memnggambarkan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Bali dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Disamping itu untuk mengetahuai faktor pendukung dan penghambat polisi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Maka permasalahan yang diteliti yaitu Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme serta Faktor – faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam penanggulangan Tidak Pidana terorisme oleh Kepolisian Daerah Bali. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakuakan penelitian hukum empiris dengan cara melakukan penelitian langsung ke intansi terkait yakni Kepolisian Daerah Bali. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa langkah-langka kepolisian daerah bali dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dilakukan melalui upaya pre-mtif dengan melaksanakan POLMAS ( Perpolisian Masyarakat), upaya preventif yakni melaksanakan operasi intelijen secara terpadu, dan upaya represif dengan cara melakukan penyerbuan ketempat pelaku tindak pidana terorisme. Faktor pendukung dalam menanggulangi terorisme yakni kinerja anggota/loyalitas anggota dalam penaganan tindaka pidana terorisme yang baik. Sedangakan yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulan terorisme yakni kelompok radikal]]>
