Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.74
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Komunikasi Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Interpretasi Hukum Yuris: Journal of Court and Justice Jurnal Hukum Prioris
I Ketut Rai Setiabudhi
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Children Involvement in Terrorism Activities: Perpetrator or a Victim? (A Study in the Circle of Violence) Wawan Edi Prastiyo; I Ketut Rai Setiabudhi
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terrorism is an extraordinary crime since it violates human rights. However, it will be different if children commit it. The legal approach is not necessarily taken against children who become terrorists. The problem of children's involvement in terrorist activities does not end there. Another important issue that must also be considered is children of terrorist parents. They must be rescued from a violent social environment. In this study, we will discuss the position of children as victims in the cycle of violence of terrorism and criminal policies in overcoming the involvement of children in terrorism activities. This research is normative legal research that examines the availability of provisions regulating the involvement of children in terrorism activities. Legal materials come from primary and secondary legal materials that are collected through literature study. Children who become terrorists are actually victims indoctrinated to commit terrorism which is believed as a struggle. Therefore, a human rights approach is needed to provide child protection. The criminal policy in tackling the involvement of children in terrorism activities is carried out by regulating the rehabilitation of radicalized children who are perpetrators and the placement of children whose parents are members of terrorism networks in a safe place.Keterlibatan Anak dalam Kegiatan Terorisme: Sebagai Pelaku atau Justru menjadi Korban? (Suatu Kajian dalam Lingkaran Kekerasan)AbstrakTerorisme adalah kejahatan yang luar biasa dan melanggar hak asasi manusia, namun hal ini akan berbeda apabila dilakukan oleh anak. Pendekatan hukum tidak serta merta dilakukan terhadap anak yang menjadi teroris. Permasalahan tentang keterlibatan anak dalam kegiatan terorisme bukan hanya sampai di sana. Permasalahan penting lainnya yang juga harus diperhatikan adalah anak yang berada pada lingkungan orang tua yang menjadi teroris. Anak harus diselamatkan dari lingkungan sosial yang diwarnai dengan kekerasan.  Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai posisi anak sebagai korban dalam lingkaran kekerasan dan kebijakan kriminal dalam penanggulangan keterlibatan anak dalam kegiatan terorisme. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang membahas tentang ketersediaan ketentuan yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam kegiatan terorisme. Bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Anak yang menjadi teroris sesungguhnya merupakan korban di mana anak tersebut telah terdoktrin untuk melakukan terorisme yang diyakini sebagai suatu perjuangan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan hak asasi manusia yang dapat memberikan perlindungan anak. Kebijakan kriminal dalam penanggulangan keterlibatan anak dalam kegiatan terorisme dilakukan dengan regulasi tentang rehabilitasi bagi anak yang menjadi pelaku dan telah terpapar paham radikalisme dan penempatan anak yang orang tuanya menjadi anggota jaringan terorisme di tempat yang aman.Kata Kunci: anak, lingkaran kekerasan, terorisme.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a3
Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Cyberbullying Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana; I Ketut Rai Setiabudhi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p15

Abstract

Tujuan penulisan/penelitian adalah untuk mengetahui jawaban mengenai penyelesaian suatu sengketa cyberbullying dan langkah-langkah yang diterapkan dalam meminimalisir terjadinya suatu perbuatan melawan hukum di masa mendatang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan yakni pendekatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan konseptual. data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa permasalahan terhadap cyberbullying yang terjadinya hendaknya dapat diselesaikan diluar jalur peradilan tanpa harus diselesaikan secara jalur hukum yang dikarenakan hanya mementingkan kepentingan pribadi saja. Maka dari itu, perlu halnya penerapan konsep Restorative Justice dalam menangani perkara tersebut, guna mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih agar dapat menyelesaikan perkara tanpa harus ada dendam pribadi kedepannya.
Kajian Yuridis Ruang Gerak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi I K Rai Setiabudhi
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 1 Tahun 2014
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1472.127 KB) | DOI: 10.25105/prio.v4i1.374

Abstract

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengikutsertakan masyarakat/LSM telah diatur dalam United Nations Convention Against Corruption 2003, khususnya pada Pasal 13 disebutkan antara lain, bahwa “masing-masing negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang semestinya, dalam kewenangannya dan sesuai dengan prinsip-pirinsip dasar hukum internalnya, meningkatkan partisipasi aktif perorangan dan kelompok di luar sector publik, seperti masyarakat sipil, organisasi-organisasi non pemerintah (NGO/LSM) dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat. Selanjutnya bagaimana pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan kita terhadap ruang yang diberikan kepada LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jaminan yang sanagt tegas dalam Pasal 28 E ayat (3) bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluakan pendapat “Ketetapan MPR –RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah  Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, antara lain disebutkan…… di samping itu terdapat desakan yang kuat dari masyarakat yang menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, memberikan kesempatan kepada masyarakat/LSM untuk ikut berpartisipasi. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam bab V, khususnya pada pasal 41 dan pasal 42. Demikian pula halnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Secara lebih khusus peran serta masyarakat dalam hal ini lebih banyak dilalukan oleh LSM, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Agar LSM memiliki ruang gerak dalam menjalankan fungsinya secara efektif falam pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian kepada LSM mencakup antara lain: Pertama, adanya peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit tentang kedudukan/keberadaan, bagi LSM untuk melakukan aktivitasnya. Kedua, adanya pengakuan/jaminan yang dirumuskan dalam peraturan perundangan-undangan ataupun kebijakan pemerintah, bahwa LSM diberikan ruang yang jelas secara independen dalam upaya pemberantsan korupsi; Ketiga, menjamin akses LSM terhadap sumberdaya dari berbagai sumber untuk melaksanakan kegiatannya.
Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanganan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Dokter Ida Ayu Dwi Wirautami; I Ketut Rai Setiabudhi
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.3.3.6379.467-474

Abstract

The rise of malpractice cases in Indonesia occurs due to the fault or negligence of a doctor in an effort to take medical action against patients. The purpose of this paper is to find out related to criminal liability for the handling of malpractice carried out by doctors based on law no. 29 of 2004 concerning the practice of medicine and the Criminal Code as well as criminal law arrangements for doctors who commit malpractice acts in the future. Normative legal research in this study departs from vague norms that do not explain specifically the policy of formulating criminal liability for the handling of malpractice carried out by doctors. As a result of this writing, there is no criminal liability policy for the handling of malpractice carried out by doctors clearly written in the Criminal Code and the Medical Practice Law, so it is felt that it is difficult to solve problems related to malpractice. The regulation of malpratics in the future is to make or update formulations and orientations related to laws and regulations regarding criminal acts or acts of medical malpractice and reformulate subsequent regulations through penal mediation as an ius constituendum policy in the context of updating criminal law in Indonesia.
POLICY FORMULATION AGAINST BRIBERY IN THE PRIVATE SECTOR IN INDONESIAN CRIMINAL LAW REFORM I Gusti Ayu Werdhiyani; I Ketut Rai Setiabudhi
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 3 (2023): February
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v2i3.663

Abstract

The purpose of this research is to analyze the regulation of bribery in the private sector in Indonesian positive law and future Indonesian criminal law formulation policies in terms of regulating bribery in the private sector. This research used normative legal research which departs from vacuum of norms with the type of approach used are statutory approach, analytical approach and legal concepts, comparative approach, and case approach. The results of the study show that basically Indonesia already has Act Number 11 of 1980, but it seems to be neglected or never been used. Although bribery in the private sector is non-mandatory, it is important for Indonesia to consider criminalizing bribery in the private sector, therefore it is necessary for legislators to form a criminal law policy by criminalizing bribery in the private sector as well as conducting comparative studies in several countries to address the gap, so the law enforcement can carry out law enforcement in accordance with the regulations governing bribery in the private sector as a form of corruption.
CRIMINALIZATION OF OBTAINED ACTIONS PERFORMED BY SAME-GENERAL COUPLES (HOMOSEXUAL) IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW REFORM Ni Luh Rai Puspadewi; I Ketut Rai Setiabudhi
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 3 (2023): February
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v2i3.666

Abstract

Homosexuals are groups that have same sex sexual orientation (gay), different from people in general who are sexually oriented towards people of the opposite sex (heterosexual), resulting in sexual activity deviating from what it should be. The problem that will be discussed in this study is whether homosexuality is part of a crime according to Indonesian criminal law. The research method used in writing this research is a normative legal research method, because there is a norm void. Normative legal research is carried out by examining library materials by studying and reviewing legal principles and positive legal rules derived from library materials and legislation. The approaches used are the statutory approach, the concept approach and the comparative approach. Homosexuality is part of a criminal act according to Indonesian criminal law, but the regulation is still very limited because it only regulates same-sex sexual relations carried out by adults with minors. So it is necessary to criminalize or expand the criminal regulation of deviant acts committed by the gay community in the renewal of criminal law.
Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia Ayu Mirah Iswari Karna; I Ketut Rai Setiabudhi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p10

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze the direction of legal regulation and political protection for victims of sexual violence in Indonesia Act Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. The ideas of this research are motivated by the birth of the latest legislation regarding sexual violence which is associated with the phenomenon and challenges of its enforcement. The research method used is a normative legal research method with a statue approach and analitycal and conceptual approach, and uses legal analysis techniques, namely description techniques, evaluation techniques, and argumentation techniques. The results of this study indicate that in Indonesia Act Number 12 of 2011 concerning the Crime of Sexual Violence, protection has been formally regulated for victims of sexual violence, both direct and indirect protection. It also regulates several types of criminal acts which so far have not received adequate regulation. It is hoped that in the future there will be consistency in law enforcement to ensure protection for victims of sexual violence. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis arah pengaturan dan politik hukum perlindungan korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ide dan gagasan penelitian ini dilatarbelakangi lahirnya peraturan perundang-undangan terbaru mengenai kekerasan seksual yang dikaitkan dengan fenomena dan tantangan penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dan konsep hukum dan menggunakan teknik analisis bahan hukum yaitu teknik deskripsi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara formal telah diatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual, baik perlindungan langsung maupun tidak langsung. Diatur pula beberapa jenis tindak pidana yang selama ini belum memperoleh pengaturan yang memadai. Diharapkan kedepan konsistensi penegakan hukum untuk menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual.
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMINAL NEGLIGENCE OF FOREST AND LAND FIRE CAUSES: Decision Study: Number 71/Pid B/LH/2021/PN Snt Ganitri, Ni Nyoman Ayu Ratih; Sugiartha, I Nyoman Gede; Setiabudhi, I Ketut Rai
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 3 Issue 2 (2024)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v3i2.513

Abstract

During the globalization era, forest exploitation has become more frequent, one of them is burning land as a cause of rapid reduction in forest area. Forest and land fires caused by human activities can be categorized as legal acts, i.e. those occurrences or events that can trigger legal consequences. Therefore, forest and land burning is not included in ordinary criminal offenses. This research aims to analyze the arrangements for criminal liability for criminal negligence that causes forest and land fires (Ius Constitutum) and to analyze the considerations of the judges for negligence for causing forest and land fires in Decision Number 71/Pid B/LH/2021/PN Snt. The method used is a normative method with a statutory approach, legal concepts and theories. The result of this research is that criminal liability for the causes of forest and land fires can be identified from several legislations that have been established and are applicable at this time, both those committed intentionally and due to negligence, and both those committed by individuals and those committed by corporations. The Judges’ consideration in Decision Number: 71/Pid B/LH/2021/PN Snt, imposed a fine and additional punishment on the defendant that is PT Mega Anugrah Sawit. The judge only recognized the defendant’s guilt due to negligence, while from the facts of the trial there was an element of intent.
REFORMULASI HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAKAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL I Gusti Agung Virlan Awanadi; I Ketut Rai Setiabudhi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v9i2.67650

Abstract

Sexual violence is an act that harms the values ​​embodied in decency and religious norms. The government issued a policy, a Government Regulation, to address this issue by administering chemical castration to sexual violence perpetrators. The purpose of this study is to reformulate the Government Regulation Implementation in order to find the appropriate reformulation of future regulations against perpetrators of sexual violence. This is because there has been a lot of debate for and against this issue. The methods of normative legal research, which are related to norms and approach statutory regulations and concepts, are used in problem solving. Castration was found to have no justification in this study. influenced by varying opinions and provisions regarding castration. Examples include doctors refusing to execute sexual violence perpetrators and going against the 1945 Constitution in Article 28B regarding the right to continue offspring. The implementation of castration in the Child Protection Stipulation Law itself can be removed to reformulate the castration sanction policy. In the Government Regulation for the Implementation of Castration, sexual violence cases can only be handled by rehabilitation facilities. In addition, the Criminal Code, the Elimination Of Domestic Violence Law, and the Criminal Acts Of Sexual Violence Law all already contain provisions that are more pertinent to handling cases of sexual violence.
Co-Authors Akrom, Akrom Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Arga Rizki Juan Daniel Panjaitan Arisanti, Ni Putu Winny Ayu Mirah Iswari Karna Dearni Bintang Yemima Siboro Dessy Lina Oktaviani Suendra Dewa Kadek Dwi Naro Sigito Ds, Md Adinda Hardi Dwi Parta Pramana Ganitri, Ni Nyoman Ayu Ratih Gde Made Swardhana Gede Dandi Pratama Putra Gus Pras Adnyana Helsi Elviani Ndun I Dewa Gede Agung Wira Saputra I Dewa Nyoman Wira Adiputra I Gede Artha I Gede Cita Permana I Gst. Ayu Asri Handayani I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Virlan Awanadi I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Werdhiyani I Gusti Ngurah Agung Panji Negara Kelaka I Gusti Ngurah Nyoman Hendra Mahardika I Gusti Ngurah Parwata I Kadek Sumadi Yasa I Ketut Ali Wardana I Ketut Surya Agus Wijaya I Komang Kusyadi I Made Darma Yudha I Made Sarjana I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Made Widiasa I Made Wiharsa I Nyoman Ganda Gunawan Sarjana I Putu Aditya Wibawa I Putu Agus Gauthama Putra I Putu Jericko Susila Adnyana I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Suka Antara Yasa Ida Ayu Dwi Wirautami Ida Bagus Mahayoga Raharja Ida Bagus Surya Darma Jaya Ida Bagus Surya Darmajaya IGN Weda Mahendra Indra Bayu Mulyadi Kadek Herry Witarsa Ketut Pramana Bayu Anggara Komang Widi Suastika Made Ayu Diah Yupita Dewi Made Jury Imanu Made Sisca Anggreni Mardiyah . Mayang Tari Ni Kadek Lisna Adnyani Dewi Ni Luh Putu Marliani Dewi Ni Luh Rai Puspadewi NI MADE AYU WULAN Ni Nyoman Alit Pratiwi Ni Putu Ayu Leni Cahyarani Ni Putu Rosita Novanda Ni Putu Sri Utari Ni Wayan Indah Purwita Sari Ni Wayan Manik Prayustini Putu Bagus Dian Ananta Putu Mery Lusyana Dewi Putu Vani Anidya Pramesti Putu Wawan Suryawan Putu Yudha Cahyasena Rionaldo Jehova Kristayudasoeparno Sagung Putri M. E. Purwani Sri Winarsi Sugiartha, I Nyoman Gede Syans Dias Aulia Abiandti Tania Novelin Tisnadiartha, Ni Nyoman Ayu Tommy Hidayat Tri Ayu Neska Sanga Udiyani Vennie Yunita Laytno Wawan Edi Prastiyo