Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Penguatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pengembangan Usaha (Studi Pada Koperasi Karya Mulya Muara Bungo) Bakhhtiar Ramli; Poiran Poiran; Yasmir Yasmir; Adriyanti Adriyanti
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 1, No 2 (2017): Desember
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.456 KB) | DOI: 10.56957/jsr.v2i3.58

Abstract

Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian nasional sekaligus sebagai soko guru dalam perekonomian di Negara Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian BAB I Pasal 1 koperasi adalah
IMPLEMENTASI PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KAWASAN KOTA MUARA TEBO (STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO Joko Sunaryo; Nadira Nadira; Poiran Poiran; Teta Wismar; Sasmita Rusnaini
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 5, No 1 (2021): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.46 KB) | DOI: 10.56957/jsr.v4i2.155

Abstract

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur dan mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Adapun fenomena yang ditemukan saat penelitian, diantaranya: Masih belum terpenuhi standar minimal pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo; Kurangnya susunan tata ruang wilayah Kabupaten Tebo, sehingga lahan untuk pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program penghijauan terhadap keindahan kota Kabupaten Tebo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program penghijauan terhadap keindahan kota Kabupaten Tebo masih belum optimal dan belum memenuhi standar minimal luas RTH dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yakni sebesar 30% luas RTH. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo dalam melaksanakan program penghijauan terhadap keindahan kota Kabupaten Tebo yakni: masih kurangnya dana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo untuk mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan pemeliharaan rutinitas taman RTH dan mencari sumberdana alternatif untuk perbaikan di Taman Kota.
Implementasi Koordinasi Perusahaan Daerah Air Minum Dan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengembangan Infrastruktur Perusahaan Daerah (Studi Pada PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo Dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo) ira widyastuti; Joko Sunaryo; Poiran Poiran; Steven Yogi
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 2, No 1 (2018): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.596 KB) | DOI: 10.56957/jsr.v2i4.49

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui permasalahan pokok yang dihadapi oleh manajemen PDAM dalam melaksanakan usahanya, serta untuk mengetahui pula apa upaya-upaya yang dilakukan dalam koordinasi dalam pengembangan infrastruktur PDAM. Metode yang digunakan metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Populasi yaitu karyawan PDAM dan pegawai Dinas Pekerjaan Umum, serta pelanggan PDAM dengan sampel sebanyak 10 Orang. Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan menggambarkan bahwa infrastruktur air bersih yang disediakan Pemerintah Daerah untuk PDAM pada tahun 2014 berjumlah 12 unit IPA (Instalasi Pengolahan Air), yang tersebar di 10 Kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Bila ditinjau dari target nasional bahwa tingkat cakupan pelayanan yang harus dicapai adalah sebesar 80% penduduk di wilayah perkotaan dan 60% di wilayah perdesaan. Belum optimalnya infrastruktur PDAM dalam melayani air bersih untuk masyarakat di Muara Bungo diharapkan beberapa permasalahan pokok, yakni koordinasi PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum belum maksimal, dikarenakan masih banyaknya pengerjaan infrastruktur yang belum sesuai dengan keinginan PDAM, disamping itu keterbatasan SDM dan Sumber Dana juga menjadi hambatan dalam pengembangan infrastruktur PDAM. Selain permasalahan tersebut, PDAM juga belum mampu untuk mengembangkan infrastrukturnya sendiri dikarenakan kondisi keuangan PDAM Pancuran Telago belum memungkinkan untuk infrastruktur tersebut yang membutuhkan biaya relative besar. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen PDAM Pancuran Telago dan Dinas Pekerjaan Umum adalah melakukan inventarisasi dan perbaikan sistem infrastruktur, sedangkan untuk pengembangan infrastruktur yang membutuhkan biaya yang besar dengan mengajukan proposal pendanaan melalui Dinas Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Upaya lain yang dilakukan adalah memotivasi semangat kerja pegawai dengan menciptakan budaya kerja yang baik dan menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja untuk mendapatkan hasil kerja yang sesuai dan dibutuhkan PDAM.
KEBIJAKAN PIMPINAN PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN BIRO PERJALANAN HAJI PLUS (Studi Pada Travel Malika Group Cabang Muara Bungo) Muhammad Nasir; Hasdani Hasdani; Tarjo Tarjo; Poiran Poiran
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 2, No 2 (2018): Desember
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.379 KB) | DOI: 10.56957/jsr.v3i1.7

Abstract

Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kebijakan pimpinan perusahaan dalam pengelolaan biro perjalanan haji plus pada PT. Goenawan Erawisata Jeddah Tour&Travel Malika Group Cabang Muara Bungo. Populasi penelitian adalah pimpinan dan staf karyawan Travel Malika Group Cabang Muara Bungo, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, dan calon jamaah haji plus. Sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan, di mana yang dijadikan sampel adalah pihak-pihak yang berkompeten dengan objek penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menggambarkan bahwa kebijakan pimpinan Travel Malika Group Cabang Muara Bungo mengalami berbagai hambatan yang dihadapi antara lain adanya permasalahan dalam pengurusan visa yang tertunda; kebijakan visa Pemerintah Arab Saudi hampir setiap tahun selalu berubah tanpa ada sosialisasi yang jelas; dan kebijakan dari Pemerintah Indonesia tentang waktu pemberangkatan yang selalu berubah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Travel Malika Group Cabang Muara Bungo antara lain ialah menargetkan waktu pengurusan visa terhadap waktu keberangkatan haji; Mencari Berbagai Informasi tentang kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam menetapkan besarnya visa kuota haji; dan memberi penjelasan kepada calon jamaah tentang kebijakan pemerintah Indonesia terhadap waktu pemberangkatan haji.
ANALISIS PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI POSYANDU DESA ABURAN BATANG TEBO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 Nova Elsyra; Helva Rahmi; Poiran Poiran
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 7, No 1 (2023): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56957/jsr.v7i1.256

Abstract

Rendahnya cakupan pemberian ASI Eksklusif di Desa AburanBatang Tebo, kurangnya penyuluhan tentang pentingnya ASIdan belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupatitentang ASI Eksklusif di Kabupaten Tebo. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis Implementasi dan untukmengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukandalam Pemberian ASI Eksklusif di Posyandu Desa AburanBatang Tebo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33Tahun 2012.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian inimenggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatankualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala UPTDPuskesmas Muara Tebo, petugas puskesmas pembantu, bidandesa, ibu hamil dan ibu menyusui di Desa Aburan BatangTebo, dengan unit analisis dalam penelitian ini berjumlah 15(lima belas) responden dengan teknik PurposiveSampling.Teknik pengumpulan data dalam penelitian iniberupa observasi, wawancara dan dokumentasi.Teknik analisisdata menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles danHuberman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PeraturanPemerintahan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASIEksklusif di Posyandu Desa Aburan Batang Tebo sudahdilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Adapunkendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian ASIEksklusif di posyandu desa Aburan Batang Tebo yaitu, saranadan prasarana yang belum memadai, kurangnya kesadaran ibu,jadwal penyuluhan yang belum rutin.Adapun upaya yangdilakukan dalam pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif diposyandu desa Aburan Batang Tebo yaitu melakukankooardinasi dengan Dinas Kesehatan dan penyuluhan tentangASI Eksklusif.
Sosialisasi Undang-Undang ITE Serta Pelatihan E-Learning bagi Guru-Guru Sekolah Menengah Negeri 17 Bungo, Dusun Renah Sungai Ipuh, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Burhanuddin; Zulkifli; Syahwami; Poiran; Hamirul; Ariyanto; M, Hasdani; Darmawanto
Jurnal Pengabdian Masyarakat Gemilang (JPMG) Vol. 3 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : HIMPUNAN DOSEN GEMILANG INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58369/jpmg.v3i2.120

Abstract

Conventional learning methods are mostly dominated by abstract concepts so that they can make understanding of the subject matter less than optimal. However, there are actually some learning materials that are suitable for using conventional methods and some are more suitable for using learning with the application of E-learning. Apart from that, the rapid development of technology has unwittingly changed various forms of interaction in people's social lives.
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA Djuniawan Karna Djaja; Nurul Hikmah; Poiran Poiran; Kusuma Wardany; Muhamad Saleh; Ariana Oktavia
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurikulum Merdeka Belajar adalah inovasi terbaru dalam pendidikan tinggi yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada mahasiswa dalam memilih dan mengelola kurikulum mereka sendiri. Salah satu tujuan utama dari implementasi Kurikulum Merdeka Belajar adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Kemampuan berpikir kritis merupakan keterampilan intelektual yang penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi kompleksitas dunia modern. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi Kurikulum Merdeka Belajar terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa di sebuah institusi pendidikan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data kuantitatif melalui survei dan analisis data komparatif sebelum dan setelah implementasi kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan berpikir kritis mahasiswa setelah diterapkannya Kurikulum Merdeka Belajar. Ini mencakup peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan yang berdasarkan bukti. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Temuan ini dapat menjadi pedoman bagi institusi pendidikan tinggi lainnya yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar atau inovasi serupa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan persiapan mahasiswa untuk masa depan yang penuh tantangan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang peran Kurikulum Merdeka Belajar dalam memajukan kemampuan berpikir kritis di lingkungan pendidikan tinggi
Peran Tata Usaha dalam Pengelolaan Arsip di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Bungo Yulia Wiji Astika; Poiran Poiran; Ani Stianingsih
Indo-MathEdu Intellectuals Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Indo-MathEdu Intellectuals Journal
Publisher : Lembaga Intelektual Muda (LIM) Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54373/imeij.v4i2.378

Abstract

The purpose of this research was to determine the role, constraints, and efforts of the Administration MTs N 4 Bungo in managing of archives. The type of research used was descriptive method with a qualitative approach. The population in this research were employees at the MTs N 4 Bungo.  The unit of analysis consists of 6 people with a purposive sampling technique. The collection of research data was carried out by means of field studies in the form of interviews, observation, and documentation. Based on the results of research at MTsN 4 Bungo, the management of archives carried out at Madrasahs is still untidy and greatly affects the retrieval of archives. Archives are stored around the workspace, some are even on tables and on the floor because they don't have file shelves, the room is too cramped, giving the impression that the archives are not well maintained. Archive storage facilities are lacking, there are still several facilities such as archive cupboards that have not been organized due to limited space. Some of the obstacles faced include problems in maintaining archives and the lack of archive storage facilities. Efforts are being made to maintain, arrange, and maximize infrastructure facilities to support archive storage
Policy Implementation of Government Regulation Number 12 of 2021 on Housing and Settlement Area Management H Hamirul; Nova Elsyra; Ipik Permana; P Poiran
Proceedings International Conference on Education Innovation and Social Science 2023: Proceedings International Conference on Education Innovation and Social Science
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Government Regulation Number 12 of 2021 on housing and settlement area management, Article 17, paragraph 5 explains that the technical standards for implementing housing construction must be met, which consist of standard facilities, infrastructure, and utilities to make housing development livable. This research aims to determine the implementation of Government Regulation Number 12 of 2021 on managing housing and settlement areas in the Bungo Regency. The research method was a descriptive method with a qualitative approach. The research population consisted of the Housing and Settlement Areas (Perkim) Office of Bungo Regency, the developer, and the people living in the housing, with a total sample of 11 people using incidental and purposive samplings. The research results revealed that the implementation of housing and settlement areas in the Bungo Regency had been carried out by related parties, in this case, the Bungo Regency housing and settlement service and the developer. However, they have not been optimal yet because the implementation of housing development was still related to providing facilities, infrastructure, and utilities that had not been fulfilled. It was because there was still a lack of public knowledge regarding technical standards for housing management, irresponsible or indifferent attitudes from developers after many people lived in the housing area, and a lack of socialization and application of sanctions for developers who violated housing development regulations.
Digital Transformation and Its Role in Improving Democracy: A Systematic Literature Review Poiran; Syah Amin Albadry; Burhanuddin; Sasmita Rusnaini
Open Access Indonesia Journal of Social Sciences Vol. 6 No. 3 (2023): Open Access Indonesia Journal of Social Sciences
Publisher : HM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37275/oaijss.v6i3.164

Abstract

In order to achieve a more inclusive and robust democracy, it is important to understand the role of digital transformation and how technology can be used as a tool to strengthen public participation, ensure transparency and increase government accountability. By looking at real examples and broader implications of digitalization in the context of democracy, existing opportunities and challenges can be identified, and appropriate policies can be formulated for a better democratic future. This review aimed to describe the digital transformation and its role in improving democracy. Literature search efforts are carried out by searching on search engines using certain keywords. Articles that match the inclusion criteria are reviewed in depth. Digitalization has played an important role in strengthening democracy in an unprecedented way. By expanding public participation, increasing transparency, and strengthening government accountability, digital technology has provided new opportunities for citizens to engage in political processes and effect social change. However, keep in mind that challenges and risks associated with digitization also exist, such as the spread of false information and data privacy.