Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Review jurnal niara Nagari Law Review Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of International Law Law Development Journal Journal of Social Research Andalas International Journal of Socio-Humanities (AIJOSH) Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Law, Poliitic and Humanities Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Lareh Law Review SASI
Nani Mulyati
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pembebanan Uang Pengganti kepada Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang (Studi Kasus Putusan No. 24/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Pdg) Prihatin Ningsih, Chyntia; Danil, Elwi; Mulyati, Nani
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 1 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i1.1876

Abstract

Korupsi masih menjadi masalah yang merajalela di Indonesia, termasuk di sektor olahraga Kota Padang. Kasus No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg melibatkan Davitson dan Nazar, pejabat Komite Olahraga Nasional (KONI) Padang, yang dihukum dengan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan juga memerintahkan saksi Kennedi yang bukan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp144.248.826 atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut. Penelitian ini mengkaji penentuan pertanggungjawaban pidana dan dasar hukum untuk menjatuhkan pertanggungjawaban finansial kepada seorang saksi. Dengan menggunakan pendekatan hukum empiris dengan tinjauan pustaka dan wawancara, temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua terdakwa dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara dan denda, sementara beban finansial yang ditanggung Kennedi semata-mata didasarkan pada peran proseduralnya. Penelitian ini merekomendasikan agar jaksa lebih berhati-hati dalam mengidentifikasi penerima manfaat sebenarnya dari korupsi untuk memastikan hasil hukum yang adil dan akuntabel. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pembebanan Uang Pengganti,Tindak Pidana Korupsi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI ASAS KEADILAN Jardan, Gerry; Ismansyah, Ismansyah; Mulyati, Nani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.356

Abstract

Justice collaborator sangat berperan penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan terorganisir seperti tindak pidana narkotika, Peran justice collaborator dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana narkotika karena dapat menarik dan menjerat bandar atau pelaku lainnya. dengan adanya pemberian perlindungan hukum terhadap justice collaborator ini diharapkan akan membantu dan memaksimalkan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika yang tentunya mempertimbangkan asas keadilan. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah menganalisis (1) pengaturan perlindungan hukum terhadap justice collaborator dalam mengungkap tindak pidana narkotika dan menganalisis (2) tinjauan asas keadilan terhadap justice collaborator dalam mengungkap tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan namun juga didukung dengan data yang bersumber dari wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian didapatkan kesimpulan (1) Perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang pada intinya mengatur mengenai syarat untuk menjadi justice collaborator, pedoman memperlakukan justice collaborator dan perlindungan yang berupa perlindungan fisik maupun psikologis serta pemberian reward berupa pengurangan hukum hingga remisi dan bebas bersyarat atas jasa yang diberikan dalam membantu mengungkap tindak pidana Narkotika. (2) Dari tiga putusan yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tidak terikat dengan peraturan yang merupakan keadilan prosedural melainkan hakim memberikan pertimbangan berdasarkan keadilan substansial yang diperoleh dari proses berlangsungnya persidangan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada. Tidak satupun tindakan menjadi justice collaborator membebaskan dari pemidanaan karena pada dasarnya tidak menghilangkan kesalahan pelaku melainkan penghargaan pengurangan hukum atas bantuannya dalam mengungkap tindak pidana.
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH SEKTOR PRIVATE DI NEGARA ASEAN Mulyati, Nani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.373

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di hampir semua negara berkembang. Hal ini juga dirasakan oleh negara yang tergabung di dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Beberapa tahun belakangan ini, negara ASEAN mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat karena investasi langsung (direct investment) banyak masuk ke negara-negara tersebut. Pesatnya pertumbuhan investasi telah mengakibatkan meningkatnya peran sektor swasta dalam pembangunan dan ekonomi negara. Namun peluang investasi yang sangat besar juga membawa risiko korupsi yang sangat besar. Dalam banyak laporan yang dibuat oleh lembaga pemerhati korupsi dijelaskan bahwa untuk mendapatkan pelayanan publik dalam berinvestasi, para pelaku usaha kadang kala perlu membayar sejumlah biaya di luar yang ditentukan secara resmi (suap), atau kadang kala perusahaan diharapkan memberikan hadiah untuk mengamankan kontrak publik. Di satu sisi pihak swasta merupakan pelaku tindak pidana korupsi tetapi mereka juga adalah korban dari sistem birokrasi yang masih belum berjalan dengan baik. Tulisan ini membahas upaya-upaya untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sektor swasta di Negara-negara Anggota ASEAN baik dari sisi sektor privat sebagai pelaku maupun sebagai korban dari praktik korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menganalisis doktrin dan aturan-aturan hukum tentang pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh sektor swasta di negara-negara anggota ASEAN khususnya tiga negara yaitu: Indonesia, Singapura dan Thailand. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pengaturan mengenai korupsi di negara dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi (Singapura) memiliki pengaturan mengenai korupsi di sektor privat yang lebih luas. Korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan curang untuk kepentingan pribadi yang bersentuhan dengan keuangan negara saja tetapi termasuk juga segala macam perbuatan curang yang dilakukan baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Sehingga pengaturan mengenai pelarangan suap tidak terbatas hanya dari sektor swasta kepada pejabat publik saja tetapi juga termasuk suap dari sektor swasta kepada swasta yang lainnya. Selanjutnya pengaturan terkait tanggung jawab pidana korporasi juga merupakan kunci penting untuk mengatasi korupsi di sektor private. Di samping itu, sangat penting untuk mendorong korporasi agar memiliki mekanisme yang efektif untuk mencegah korupsi serta perlunya kerja sama lintas batas dalam kasus-kasus korupsi yang kompleks di antara Negara-negara Anggota ASEAN.
Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nurjannatul Fadhilah; Aria Zurnetti; Nani Mulyati
Lareh Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Lareh Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/llr.2.1.1-14.2024

Abstract

Previously banking crimes committed by corporations tended to be difficult to enforce, because corporations weren’t the subject of criminal law, either according to the Criminal Code or the Banking Law. In order to reform the national criminal law, the government then promulgated the National Criminal Code and the PPSK Law which introduced a renewal of thought in the Indonesian criminal law regime. The reform led to a shift in the position of corporations as subjects of banking crimes. The issues raised are: 1) How does the position of corporations shift as the subjects of banking crime after the National Criminal Code and the PPSK Law?; 2) How is corporate criminal liability in banking crimes after the National Criminal Code and the PPSK Law? This research uses normative juridical methods through statue approach, and conceptual approach. The results obtained from this study include that after the National Criminal Code and the PPSK Law, the position of corporations as subjects of banking crimes has shifted from previously not recognized in the Criminal Code or Banking Law, now it has been recognized as a subject of banking crimes, so that the principle of delinquere non potest university used by the previous Criminal Code is no longer relevant in the new Indonesian criminal law paradigm. Then the National Criminal Code and the PPSK Law basically use three forms of corporate criminal liability, namely: criminal liability is imposed on corporations only, criminal liability is imposed on individual only, or liability is imposed on both (corporation and individual).
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana E-Commerce (Studi Kasus: Kepolisian Daerah Sumatera Barat) Lesmana, Hendra; Yoserwan, Yoserwan; Mulyati, Nani
Lareh Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Lareh Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/llr.2.2.181-191.2024

Abstract

The crime of fraud is increasingly developing following the development of the times and technological advances. The legal regulations made to anticipate crimes in this case do not reduce the crime. One of them is the crime of e-commerce fraud which is growing rapidly in society. This can be proven by the West Sumatra Regional Police, with 130 reports received in terms of online-based fraud. The formulation of the problem is 1. How is the role of the West Sumatra Regional Police in enforcing the law on alleged e-commerce crimes? 2. How is the law enforcement against fraud with an e-commerce system in the West Sumatra Regional Police? 3. What are the obstacles and efforts faced by the West Sumatra Regional Police in enforcing the law on e-commerce crimes? In this writing, the author uses an empirical legal method. The research uses an empirical legal research method. From the results of the study, the role of the West Sumatra Regional Police in the criminalization of alleged e-commerce fraud is realized by receiving reports and complaints from the public, conducting investigations and investigations to provide legal protection for victims of alleged e-commerce fraud. This is realized through repressive and preventive actions. Law enforcement against alleged e-commerce fraud in the West Sumatra Regional Police based on the results of the study, out of 130 cases received, only 3 cases were able to be revealed that reached the prosecution stage, which was carried out by the West Sumatra Regional Police. The other 127 cases were stopped at the investigation stage due to constraints on evidence. Factors that influence law enforcement faced by the West Sumatra Police such as facilities and infrastructure, technology, banking secrets in this case become problems in revealing cases of e-commerce fraud. Keywords : e-commerce, fraud, law enforcement, police  
Mitigasi Risiko Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi melalui Dewan Sengketa Shantyabudi, Helda; Azheri, Busyra; Mulyati, Nani
Nagari Law Review Vol 7 No 1 (2023): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.1.p.79-92.2023

Abstract

Construction projects are considered a sector loaded with risks. Almost every construction service industry activity always appears as a claim, often becoming a dispute. The legal basis for the settlement of construction contract disputes is regulated in Article 88 of Law Number 2 of 2017 by directing dispute settlement through an out-of-court mechanism and providing support for the existence of a dispute board to avoid claims before they arise into disputes. However, Law Number 2 of 2017 does not provide detailed regulations regarding dispute boards, so parties in Indonesia's construction service industry doubt its effectiveness. The research aim is to analyze the implementation of legal risk mitigation to avoid construction contract disputes. The research methodology is done in normative legal research by combining historical, statute, comparative, and conceptual approaches. Research data sources are secondary legal materials and research data collection methods conducted by library research. The results of the study show that there are fundamental differences between construction claims and lawsuits. The concept of dispute avoidance is designed to change the culture to enable proactive dispute prevention and real-time dispute resolution. The dispute board rules in Indonesia are regulated in the Regulation of Minister of Public Works and Public Housing Number 11 of 2021. The output of the dispute boards is a formal decision that is final and binding. In this case, it is not equivalent to an enforceable decision but is contractually binding.
Model Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Melalui Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana Zurnetti, Aria; Mulyati, Nani; Nova, Efren; Afrizal, Riki
Nagari Law Review Vol 7 No 3 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.527-543.2024

Abstract

Prosecutor's Guidelines Number 1 of 2021, concerning Providing Access to Justice for Women and Children Involved in Criminal Proceedings, is significant progress in strengthening legal protection for victims of violence, especially in the West Sumatra Province, Indonesia, where law enforcement officers are concentrated. In the past, criminal procedural law seemed to primarily regulate the safeguarding of the rights of offenders, as mandated by Law Number 8 of 1981 regarding Criminal Procedure. In contrast, recent legal developments and breakthroughs, exemplified by this Guide, indicate a significant shift in focus toward protecting victims and witnesses, thereby overcoming the phenomenon of victimization. This article discusses problems in investigations carried out in the jurisdiction of Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Batusangkar, Pesisir Selatan, Pasaman, and Pariaman District Attorneys. Initially, an overview of the circumstances surrounding the issuance of Guideline No. 1 of 2021; then a study will be carried out on the application of the principles of protection of children and women in the prosecution process throughout the region; and finally, the development of legal protection models to ensure that children and women victims of violent crimes have access to justice. The research method used is sociological, legal research with a descriptive approach, utilizing primary and secondary data. This research finds an effective model of legal protection for women and children victims of violent crimes so that they can access justice in the criminal legal process. Therefore, it is recommended that law enforcement agencies have a deeper understanding of legal protection for victims of violence and contribute to increasing access to justice for women and children in criminal cases in the jurisdiction of the West Sumatra High Prosecutor's Office.
Pertanggungjawaban Pidana dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (circumstantial evidence) Bagas, Alkautsar; Mulyati, Nani; Danil, Elwi
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v8i2.10182

Abstract

The use of circumstantial evidence in Indonesia's criminal justice system has sparked significant legal debate, particularly in complex cases like the Jessica Kumala Wongso trial. This research examines the application of Indirect evidence in criminal proceedings, focusing on its implications for proving criminal liability and ensuring justice. The study analyzes the Jakarta Central District Court's Decision No. 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST, which heavily relied on circumstantial evidence to convict the defendant of premeditated murder. The research aims to evaluate the legal standing of circumstantial evidence in Indonesian criminal law, assess its impact on the principles of due process and presumption of innocence, and explore the challenges in balancing effective law enforcement with the protection of defendants' rights. Using a normative juridical approach with analytical descriptive characteristics, this study employs case study, statutory, and conceptual approaches to examine relevant laws, court decisions, and legal doctrines. The methodology involves comprehensive analysis of secondary data sources, including legislation, books, journals, and other pertinent literature. The findings highlight the need for clearer guidelines and stricter standards in the use of circumstantial evidence, emphasizing the importance of maintaining the integrity of the justice system while adapting to the complexities of modern criminal cases. This research contributes to the ongoing discourse on reforming Indonesia's criminal evidence system to better address challenges in contemporary legal practice.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Berkaitan dengan Pencurian Data Hidayatullah, Tri Andika; Ismansyah, Ismansyah; Mulyati, Nani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.935

Abstract

Hacking is used for other purposes that are detrimental. Legal protection for hacking is regulated in Law Number 19 of 2016. Problem Formulation What is the legal action taken by law enforcers regarding the eradication of criminal acts related to data theft? What is the legal protection for victims of hacking crimes related to data theft? What obstacles do law enforcers encounter in legal protection for victims of hacking crimes related to data theft? Type of research Normative legal research is supported by interviews. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques are document studies and interviews. Data were analyzed descriptive-analytical. Conclusion of the research results: Law enforcement against hacking or hacking still does not reflect effective law enforcement due to a lack of understanding by investigators. Legal protection is divided into two kinds of preventive legal protection and repressive legal protection. Obstacles encountered by law enforcers in protection law against victims of criminal acts of hacking related to data theft, consists of several aspects, namely: investigator aspects, aspects of evidence in the investigation process, aspects of facilities, aspects of jurisdiction
Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana dengan Perilaku Seksual Menyimpang di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Dikaitkan dengan Kepastian Hukum Alfikri, Muhammad; Sabri, Fadillah; Mulyati, Nani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.993

Abstract

Sexual deviance can be interpreted as everything related to sexual deviance, both in terms of orientation, interest, and surveillance to determine sexual attitudes. By not fulfilling the biological needs of female convicts, a lot of deviant sexual behavior occurs in the Class IIA Pekanbaru Women's Penitentiary. In order to fulfill their biological needs, prisoners are no longer ashamed to do things that are not common in prison. So it is necessary to make efforts to prevent deviant behavior in prisons. The formulation of the problem in this study is: 1. How is the implementation of coaching for convicts with deviant sexual behavior at the Class IIA Pekanbaru Women's Prison related to legal certainty? 2. What are the factors that cause deviant sexual behavior in Class IIA Women's Prison Pekanbaru? 3. What are the obstacles in fostering convicts with deviant sexual behavior at the Class IIA Pekanbaru women's prison? This research is a legal research that is descriptive in nature with an empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data. Data were collected through interviews, observation, and literature studies to then be processed and analyzed descriptively. From the results of the research and discussion, the results show that: 1. The development program is religious development, personality development and independence development are coaching programs that prioritize primary prevention strategy models. 2. Factors of same-sex relations in Class IIA Pekanbaru Women's Prison; Weak knowledge of religion, because of consensual feelings, because of the trauma of being hurt by men, because of environmental factors, abnormal sexual orientation naturally. 3. Obstacles in coaching are; There are no regulations governing, a lack of human resources for prison officers, a lack of interest in prisoners in the coaching process, a lack of facilities and infrastructure for Class IIA Pekanbaru Women's Prison.
Co-Authors Alfikri, Muhammad Antoni Surbakti, Feri Aria Zurnetti, Aria Arief Hidayat Bagas, Alkautsar Busyra Azheri Busyra Azheri Chanda Ricci chaniago, anjani upik Efren Nova Elwi Danil Fadillah Sabri Fadillah Sabri Fragma Sari, Trachel Gerry Jardan Hanny Hafiar Harisa, Yossi Helda Shantyabudi Hendra Lesmana Heriyanti, Yuli Hidayatullah, Tri Andika Ismansyah Ismansyah Ismansyah Iwan Kurniawan Jardan, Gerry Jenny Susmita Susilo Khairani Khairani Khairun Nissa, Zakiyah Kirana, Imme Muhammad Alfikri Muhammad Irham Muslihannisa Muslihannisa Nurjannatul Fadhilah Prihatin Ningsih, Chyntia Ridwan Syafaat Yori Riki Afrizal Rosari, Uli Saibih, Junaedi Satya Marta Ruhiyat Shantyabudi, Helda Siska Elvandari Susmita Susilo, Jenny Syofiarti Topo Santoso Topo Santoso Tri Andika Hidayatullah Wicaksana, Maharani Adhyaksantari Yetti, Hafiza Yohanes Yohanes Yohanes Yohanes Yoserwan Yoserwan Yoserwan Yoserwan, Yoserwan Zainul Daulay